Australia Minta Maaf Terobos Indonesia

Pemerintah Australia menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Indonesia setelah insiden kapal milik Angkatan Laut Australia secara tidak sengaja melanggar wilayah perairan Indonesia. Hal ini disampaikan Australia di tengah ketegangan soal kebijakan pengusiran para pencari suaka untuk kembali ke perairan Indonesia.

“Kami secara tulus menyesali kejadian tersebut,” ucap Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison dalam konferensi pers kepada media setempat, seperti dilansir AFP, Jumat (17/1/2014).

Menurut Morrison, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyampaikan permohonan maaf pada Kamis 16/1/2012 malam terhadap Indonesia dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa.

“Permohonan maaf tanpa syarat atas nama pemerintah Australia karena tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia,” ucap Morrison dalam pernyataannya.

“Memberikan jaminan bahwa pelanggaran wilayah perairan Indonesia seperti itu tidak akan terjadi lagi,” imbuhnya. Morrison menambahkan, Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia akan menyampaikan permohonan maaf secara resmi pada Jumat 17/1/2012.

Insiden tersebut, lanjut Morrison, terjadi pada Rabu (15/1/2012 lalu. Dia menjelaskan pemerintah Australia mendapat laporan bahwa otoritas Australia telah tidak sengaja memasuki wilayah perairan Indonesia beberapa kali, yang juga merupakan pelanggaran kebijakan pemerintah Australia.

“Saya menekankan bahwa hal ini terjadi secara tidak sengaja dan tanpa sepengetahuan atau adanya sanksi dari pemerintah Australia,” tegasnya

Secara terpisah, Letnan Jenderal Angus Campbell yang memimpin Operation Sovereign Borders menolak untuk menjelaskan insiden tersebut. Operasi tersebut merupakan operasi militer untuk menghentikan para pencari suaka masuk ke wilayah Australia via laut.

Di bawah pemerintahan konservatif yang baru, diberlakukan kebijakan baru bagi para pencari suaka. Para pencari suaka yang tiba dengan kapal akan dikirim ke sebuah kamp yang ada di salah satu pulau di Samudera Pasifik untuk diproses tanpa adanya kemungkinan untuk tinggal di Australia. Sedangkan kapal yang berhasil dicegat di lautan akan diusir dan dikembalikan ke perairan Indonesia.

Bahkan sebagai bagian dari operasi militer tersebut, pemerintah Australia mengakui telah membeli sejumlah sekoci ukuran besar, yang akan digunakan untuk mengangkut para pencari suaka yang perahunya ditangkap oleh patroli AL. Dengan sekoci itu, para pencari suaka akan diarahkan untuk kembali ke wilayah perairan Indonesia.

Hal itulah yang memicu kemarahan Indonesia karena hal itu dianggap mampu melanggar kedaulatan Indonesia. Seperti dilansir ABC Australia, Menlu Marty Natalegawa Australia menyebut hal ini secara potensial bisa dituding memfasilitasi pergerakan pencari suaka dengan kebijakannya menyediakan sekoci.

“Perkembangan yang dilaporkan di media, yaitu pembelian sekoci, inilah yang kita identifikasikan sebagai “rawan” dalam pembicaraan sebelumnya,” kata Menteri Marty.

Ia menyatakan jika Australia secara aktif membantu pencari suaka kembali ke Indonesia, hal itu akan berdampak lebih buruk lagi. “Mengusir perahu pencari suaka adalah satu hal, namun adalah hal yang berbeda jika para pencari suaka itu kemudian dipindahkan ke sekoci dan kemudian ditunjukkan arah kembali yang harus mereka tempuh,” kata Menteri Marty.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Morrison bersikeras tidak akan perubahan pada kebijakan Australia terhadap para pencari suaka yang hendak masuk ke wilayahnya.

Penyataan Kasal
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengaku belum menerima permintaan maaf itu. “Saya belum terima tanggapan itu,” demikian jawab KSAL ketika ditanya mengenai insiden AL Australia masuk perairan Indonesia.
Hal ini dikatakan KSAL usai acara kedatangan kapal perang Inggris, HMS Daring di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (17/1/2014).

Kalau pihaknya sudah menerima permintaan maaf dari Australia, TNI AL akan melakukan koordinasi dan memanggil AL Australia.

“Dia (AL Australia) akan datang ke tempat saya. Dia akan menceritakan story-nya bagaimana,” jelas KSAL.

Bagaimana bila insiden AL Australia terjadi lagi, masuk ke perairan Indonesia? “Kita lihat nanti,” jawab dia. (detik.com)

JKGR. 

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan

Linud Kostrad

Kementerian Pertahanan telah menyusun struktur baru untuk membangun pertahanan Indonesia yang lebih kuat. Struktur baru itu dinamakan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang pimpinannya akan dijabat oleh jenderal bintang tiga. Struktur baru ini tinggal menunggu Keputusan Presiden.

Rencana ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa di Hotel Sultan, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, 9/1/2014. Hadir juga dalam acara ini Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, para dirjen, dan para pejabat Kemhan.

Menurut Menteri Pertahanan, struktur baru ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi operasi TNI dalam mempertahankan wilayah Indonesia. Rencana struktur baru ini sudah didiskusikan sejak lama. Saat ini sudah difinalisasi, namun belum ditentukan berapa jumlah Kogabwilhan yang akan dibentuk.

“Ada beberapa alternatif, bisa empat, tiga, atau dua Kogab. Kalau empat Kogab, maka akan ada Timur, Tengah, Barat, dan Pulau Jawa. Tapi keputusan ada di tangan Presiden. Dalam waktu dekat akan diputuskan oleh Presiden,” kata Purnomo. Dibentuknya Kogabwilhan ini sangat penting dalam pelaksanaan operasi, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Pembentukan struktur baru ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.

Penambahan struktur baru ini, kata Purnomo, tidak akan menambah jumlah anggota TNI. Kebijakan Kemhan untuk tahun 2014 terkait sumber daya manusia (SDM) adalah tidak ada pertumbuhan (zero growth). “Kebijakan SDM zero growth. Kami hanya mengganti personel-personel yang pensiun. Kalau tahun ini pensiun ada 13.000 personel, ya kami akan rekrut 13.000 orang,” kata Purnomo. Jumlah anggota TNI ini saat ini sudah cukup besar, sekitar 500 ribu.

Purnomo membantah bahwa pembentukan Kogabwilhan ini terkait ‘inflasi’ jenderal di tubuh TNI. Menurut dia, bila dibandingkan dengan Polri, jumlah bintang tiga di TNI masih lebih sedikit. Yang jelas, pembentukan Kogabwilhan ini memang sesuai dengan kebutuhan operasi. Purnomo juga menegaskan tugas Kogabwilhan tidak akan tumpang tindih dengan komando-komando utama di TNI AD, TNI AL dan di TNI AU. (detik.com)

JKGR. 

Wamenhan Meninjau Kesiapan PT IAMI

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI selaku Ketua High Level Comitte (HLC) Sjafrie Sjamsoeddin didampingi sejumlah pejabat dari Kemhan dan Mabes TNI, melaksanakan kunjungan kerja ke PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) di Pondok Ungu, Bekasi, Jumat (17/1), untuk melihat kesiapan pembuatan truk angkut militer yang akan digunakan oleh TNI.

Selama berada di PT IAMI, Wamenhan diterima Vice Presiden Direktur Isuzu Yohanes Nangoi dan mendapat penjelasan seputar kemampuan perusahaan serta kesiapan pembuatan truk-truk yang didesain untuk kepentingan militer tersebut, dan berkesempatan melihat secara langsung fasilitas-fasilitas yang dimiliki Isuzu termasuk dua unit truk prototipe.

Menurut Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, program kerja sama dengan PT IAMI ini sebagai salah satu upaya mendukung percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, yang telah disusun dalam dua rencana strategis (renstra). Dan saatnya nanti, sejumlah alutsista yang sudah diterima TNI akan diperlihatkan kepada Rakyat Indonesia, pada Hari Ulang Tahun (HUT) TNI pada 5 Oktober 2014 mendatang.

Sedangkan dalam penjelasannya kepada Wamenhan, Vice Presdir Isuzu mengatakan, bahwa sebanyak 965 unit pesanan Kemhan/Mabes TNI akan segera dimulai pembuatannya. Dari jumlah total tersebut, 665 unit truk angkut militer dengan type NPS 75 dapat diselesaikan selama 15 bulan dan 300 unit lainnya type FVZ 34P diselesaikan selama 2 tahun pembuatan.

Truk Isuzu type NPS 75 memiliki spesifikasi menggunakan mesin 4HK1-TCN, Direct Injection, Intercooled Turbo 150 PS/ 2006 RPM, 5.193 cc handling 4 x 4, yang mampu bergerak di segala bentuk medan. Sementara truk dengan type FVZ 34 memiliki spesifikasi Panjang hingga 11,480 meter dengan beban berat dan volume besar (GVW 26 ton), yang di topang mesin 6HK1 - TCN, 7,790 cc, Inline Six Silinder, Direct Injection Diesel, dengan tenaga 240 ps/2.400 rpm.

DMC. 

PT PAL Mulai Bangun Kapal PKR 10514

PKR Sigma 10514

Setelah sekian lama “mbulet” mencari dan mencari, Indonesia akhirnya mulai membangun armada kapal perang produksi dalam negeri. Bukan lagi Korvet Nasional seperti yang dicita-citakan dulu, melainkan melompat ke kelas Frigate Nasional.  PT PAL Indonesia mulai membuat kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) 105 meter atau Guide Missil Escort /Frigate terhitung tanggal 15/1/2014.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Marsetio, Direktur Utama PT PAL Indonesia, Firmansyah Arifin, CEO Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) Belanda HJ Van Ameijden serta Ketua Tim Pelaksana KKIP, Soemarjono, melakukan first steel cutting atau pemotongan pertama baja sebagai bahan baku pembuatan kapal PKR.

“Ini merupakan kapal pertama yang dibuat di sini (PT PAL Indonesia) dari empat yang kami pesan. Sebenarnya ada enam, tapi dua dipesan di DSNS Belanda,”ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Kapal PKR/Frigate no 1 ini merupakan kapal dengan ukuran panjang 105 meter dan lebar 14 meter dan nantinya akan menjadi kapal pembawa rudal baik untuk dipermukaan air maupun torpedo di dalam air.

Menteri Pertahanan dalam acara pemotongan pertama baja bahan baku kapal PKR di PT PAL Surabaya 15/1/2014 (photo:DMC)

Proses pembuatan kapal senilai 20 juta dolar Amerika Serikat (AS) ini dijadwalkan 48 bulan. Selanjutnya 9 hingga 10 bulan kedepannya, tiga kapal lainnya menyusul selesai.

Proses pembuatannya dilakukan dengan menggandeng instruktur dari DSNS. Dengan instruktur ini hadir selama pembuatan di PT PAL. Sementara para desainer dari PT PAL juga sudah belajar secara teknis di DSNS sejak rencana pembuatan kapal ini dibuat sejak 2011 lalu.

“Ini merupakan bagian dari alih teknologi. Saya sudah minta Damen (DSNS) untuk melibatkan PT PAL,” ujar Purnomo.

Kementerian Pertahanan  sudah mendapatkan anggaran sebesar Rp 150 triliun dari pemerintah untuk pengadaan alutsista. Kapal PKR/Frigate merupakan bagian dari anggaran itu.

Menteri Pertahanan (Menhan) meminta kepada KKIP untuk ikut mengawasi pembangunan Kapal PKR/Frigate ini dari waktu ke waktu dan terus meningkatkan kemampuan Industri Pertahanan. Menhan menekankan bahwa proyek pembangunan Kapal PKR/Frigate ini untuk mendukung pengamanan wilayah perairan Indonesia yang luas yang membutuhkan kemampuan kekuatan TNI AL yang tinggi. Menhan mengharapkan agar pada pembangunan kapal ke-2, Transfer Of Technology yang diterima Indonesia lebih banyak lagi porsinya dari pembangunan kapal pertama.

Kapal dengan panjang 105 Meter ini merupakan Kapal pertama yang dibangun dari 2 kapal pesanan TNI AL yang rencananya akan memakan waktu selama 48 bulan atau diharapkan selesai pada akhir Desember 2016. Pembangunan Kapal PKR/Frigate ke-1 ini terdiri dari 6 modul dimana pengerjaan 4 modul nya dilakukan oleh PT PAL Indonesia di Surabaya dan 2 modul akan dikerjakan oleh DSNS di galangan kapal DSNS di Belanda.

PKR Sigma 10514

PKR/Frigate ini merupakan kapal berteknologi dan berkemampuan tinggi yang merupakan langkah besar bagi PT PAL. Selanjutnya, pada rencana strategis (renstra) kedua pada 2015 – 2018 TNI AL berencana melanjutkan proyek ini dengan kapal ke-3 dan kapal ke-4.

KASAL Laksmana TNI Marsetio menambahkan, nantinya kapal ini akan menunjang tugas-tugas TNI AL dalam melakukan pengamanan perairan Indonesia.

“Fungsinya dalam perang bisa menjadi kapal yang ditakuti musuh. Di masa damai ini, fungsinya tentu melakukan pengamanan laut dari ancaman kriminalitas lain, seperti pencurian, pembajakan kapal, dan sejenisnya,” jelas Marsetio.

JKGR.

Indonesia Purchases Air Defense System From Thales

Indonesia has purchased more than £100 million worth of air defense equipment from Thales. (Thales Land & Air Systems)

The Indonesian Army has turned to the British arm of Thales to plug a gap in its short-range air defenses with a deal to purchase its Forceshield integrated system of vehicle-mounted missiles and radars.

Under the deal, Thales operations in Britain and France will equip five Indonesian Army batteries with Starstreak missiles, ControlMaster200 radars and weapon coordination systems, lightweight multiple launchers and RapidRanger weapon launchers, said David Beatty, vice president for advanced weapon systems at Thales UK.

Beatty said that although there are no options in the contract for additional deliveries, “once we show we can deliver our solution and the customer likes it, we hope to develop good relations for follow-on orders from the Indonesian authorities.”

The purchase is the latest in a string of orders aimed at modernizing the Indonesian Army. The military is adding main battle tanks, 155mm artillery, infantry fighting vehicles, and other weapons to its inventory.

The Indonesians also purchased next-generation light anti-tank weapons developed by Saab for the British and Swedish armies. The missiles are built by Thales at the Northern Ireland weapon facilities that are also responsible for Starstreak work.

The air defense deal is worth more than £100 million (US $164 million), said Thales, and includes an agreement with Indonesian state-owned company PT LEN Industri to partner on integration of some of the systems involved in the contract as well as future collaboration in the military and civil sectors.

The deal being announced this week is a combination of two contracts, one going back to November 2011 with Indonesia to acquire the first of five required batteries.

No deliveries were made under the earlier arrangement and the delivery schedule being worked on by Thales combines the two contracts, Beatty said.

The Thales executive said the company hopes to get “deliveries of the man-portable elements of the weapon underway this year but that equipment with longer lead times like the ControlMaster200 medium-range air-defense radar would take longer and it would take several years to deliver the complete integrated system.”

Starstreak will provide air defense out to about 7 kilometers against ground attack aircraft, pop-up attack helicopters, drones and cruise missiles and is seen as a replacement for the longer range British Rapier missile systems previously a mainstay of Indonesian anti-air capabilities.

Operating at speeds in excess of Mach 3 and able to travel at more than a kilometer a second, Starstreak is the fastest short-range surface-to-air missile in the world. Britain, South Africa and most recently Thailand are all operators of the laser beam-riding weapon.

Thales beat Saab with its RBS-70-based air defense system, although earlier several other weapons suppliers had shown an interest in the requirement, including Poland and China.

The RapidRanger launcher and fire control system equipped with four Starstreak missile tubes will be integrated into the Spanish-designed Vamtac vehicle for the Indonesians. The vehicle is similar in appearance to the Humvee.

A version of the LandRover Defender will be used to mount a lightweight multiple launcher version of Starstreak. The lightweight launcher can also be used dismounted for firing off a man-portable tripod.

It’s the first sale of an integrated turn-key air defense solution by Thales since the company relaunched its offerings in the sector under the ForceShield banner nearly two years ago.

 

Defensenews. 

LAPAN Belum Dapat Kepastian Peluncuran Satelit A2

Peluncuran satelit pertahanan India pertama, GSAT-7 dengan roket Eropa, Ariane 5, di Pelabuhan Kourou, Guiana Prancis, Jumat (30/8).

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) belum memperoleh kepastian dari India terkait dengan waktu peluncuran Satelit A2.

"Kami menunggu tanggal pastinya. Tadinya memang perkiraannya April-Mei, tapi sampai sekarang pun kita masih menunggu, mereka (India, red.) belum beri tanggal pastinya, bulannya pun belum pasti," kata Kepala Lapan Bambang S. Tejasukmana di Jakarta, Rabu (15/1).

Ia menjelaskan bahwa Satelit A2 akan "menumpang" roket PSLV-C23 milik India untuk dapat mengorbit di ekuator. Namun demikian, peluncuran terpaksa harus menunggu sampai India menyelesaikan pembuatan satelitnya.

"Kami tidak segera mengganti (ke negara lain untuk peluncuran roket, red.) karena kami ingin satelit kami dioperasikan di orbit ekuator, dan yang sekarang memberikan jasa itu hanya India. Karena itu, mau tidak mau kami harus menunggu sampai India menyelesaikan pembuatan satelitnya," ujar Bambang.

Selain itu, katanya, Lapan telah menyepakati kerja sama untuk melakukan peluncuran dua satelit (Satelit A2 dan A3) dengan India, dengan biaya peluncuran lebih murah, yakni sebesar 300.000 dolar AS. Saat ini, katanya, pihak India sedang kesulitan membuat satelit tersebut, karena itu peluncurannya selalu tertunda.

"Roketnya sih sudah ada, tapi satelitnya belum selesai," katanya.

Republika. 

TNI AD Lakukan Transformasi Organisasi

TNI Angkatan Darat (AD) akan lebih memfokuskan diri untuk melakukan transformasi organisasi pada 2014 guna menghadapi rencana strategis II periode 2015-2019.

 “Transformasi ini akan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang mungkin dihadapi Indonesia pada lima hingga sepuluh tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar TNI AD semakin profesional dan mampu menjawab tuntutan dan perkembangan zaman,” kata Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Budiman usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) 2014 TNI AD, di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu [15/01].

Ia mengatakan, perkembangan sosial kemasyarakatan membuat TNI AD harus segera mentransformasi diri karena perlu ada perencanaan dalam suatu transformasi untuk membentuk prajurit modern, efisien, efektif, tapi tak meninggalkan militansinya sebagai prajurit.

 Ia menjelaskan tranformasi lebih pada upaya mendesain konsep keorganisasian TNI AD hingga 20 tahun ke depan. Rencana itu akan dibuat lebih mendetail pada setiap lima tahunnya.  “Perencanaan dibagi sesuai fungsi utama TNI AD, meliputi pertempuran, teritorial dan pembinaan kekuatan/dukungan,” tuturnya.

Pertambahan alutsista membuat TNI AD harus segera mendesain ulang organisasi. Jika dulu TNI AD hanya memiliki meriam 105 mm yang jarak ledaknya hanya 12 kilometer, saat ini sudah memiliki meriam 155 mm dengan daya jangkau 42 kilometer.

TNI AD juga sudah memiliki Multilauncher Rocket System (MLRS) dengan daya jangkau hingga 100 kilometer. “Kita juga punya tank (Leopard) yang kapabilitasnya luar biasa,” ujarnya.

Ada pula penangkis serangan udara yang kemungkinan perkenaannya mencapai 96 persen. Semua itu bisa didapat walaupun anggaran belanja pertahanan Indonesia masih kurang dari satu persen GDP. “Bahkan, kita sudah bisa membuat beberapa alutsista sendiri,” ucapnya.

Untuk teritorial, transformasi difokuskan pada kebutuhan masyarakat, oleh karena itu TNI AD mencoba mengikuti perkembangan situasi kemasyarakatan. Saat ini, aparat Babinsa atau prajurit daerah militer hanya terasa di daerah. Di perkotaan, masyarakat hanya mengenal tentara pada saat membantu pengamanan.  “Ke depan, kerja prajurit di tingkat bawah juga dikenal seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.

Di sektor dukungan, TNI AD akan berusaha agar aparat intelijennya punya kemampuan lengkap, dengan menyiapkan latihan, manajemen logistik, manajemen anggaran, dan pembinaan karir yang lebih jelas dan berjenjang.

Untuk persiapan pertempuran, TNI AD akan menugaskan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) akan difokuskan pada pengamanan teritorial. Pada tingkat itu, Budiman berusaha memilih orang-orang yang berpotensi agar ke depan mereka bisa menggantikan para pemimpin yang lama sehingga regenerasi kepemimpinan berjalan baik.

Budiman menambahkan, seiring waktu dan semakin lengkapnya kedatangan alutsista modern, maka alutsista kemungkinan besar akan dikirimkan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan peralatan yang memadai.

Saat ini TNI AD belum bisa mendistribusikan alutsista karena jumlahnya masih sedikit. Sepertihalnya Leopard saat ini hanya ditempatkan di Kostrad karena baru terdapat dua batalyon plus satu kompi.

“Penempatan di Kostrad untuk bisa memudahkan pendistribsian ke daerah yang memang membutuhkan. Tapi, setelah kita memiliki cukup banyak alutsista, baru kita tempatkan di daerah-daerah,” katanya seraya mengatakan MLRS juga saat ini masih ditempatkan di Kostrad. 

Nantinya, penempatan alutsista modern akan memperhatikan infrastruktur daerah. Untuk daerah yang infrastruktur jalannya bagus, TNI AD akan menempatkan alutsista dengan roda ban agar mobilitasnya tinggi. Sebaliknya, untuk daerah yang infrastrukturnya minim akan ditempatkan alutsista dengan roda rantai seperti tank. Begitu juga untuk kendaraan infanteri.

Selain membicarakan mengenai tranformasi, Rapim TNI AD diharapkan bisa mengetahui sejauh mana kebijakan atasan bisa sampai ke bawah, sehingga berbagai kebijakan pimpinan, termasuk program kerja dan anggaran dapat mewujudkan sasaran yang diharapkan, khususnya untuk mencapai penilaian wajar tanpa pengecualian oleh BPK.

Selain itu, TNI AD juga konsisten dengan upaya pemerintah melanjutkan kebijakan reformasi birokrasi yang berbasis peningkatan kinerja. Salah satunya adalah pemutakhiran doktrin dan buku petunjuk dan pembenahan piranti lunak agar lebih efektif dan efisien, termasuk untuk peningkatan profesionalisme prajurit dan PNS TNI AD.

Beritasore.