Sabtu, 07 Desember 2013

Kepala BIN: Evaluasi Sistem Keamanan Komunikasi



Penyadapan harus dilihat dari sistem komunikasi secara utuh,sehingga hikmah dari kasus penyadapan adalah mengevaluasi secara total tentang sistem keamanan komunikasi. Adanya kemungkinan komunikasi masih bisa disadap,sehingga perlu dilakukan perkuatan-perkuatan agar informasi mengalir tidak mudah diketahui oleh pihak-pihak lain. Demikian pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, sebelum rapat kerja gabungan Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro,dan Kapolri, Jenderal Sutarman, di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 28 Nopember 2013. 

Berkaitan dengan pengadaan satelit, lanjut Marciano, disarankan agar satelit untuk kementerian pertahanan termasuk TNI/Polri, dan didalamnya juga termasuk intelijen harus mempunyai satelit sendiri. Pengadaan satelit harus dalam waktu segera mungkin,tahun ini atau tahun 2014.Selama ini, peralatan masih tergantung dari luar negeri. Diharapkan kemandirian peralatan komunikasi dapat tercipta dalam menata kembali sistem komunikasi. 

“Kalau satelit kita masih menumpang, kita memberikan peluang untuk dilakukan penyadapan dan potensi kebocoran informasi sangat besar, “ungkap Kepala BIN.

Lebih lanjut Kepala BIN menjelaskan bahwa kerjasama BIN dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam hal pengamanan komunikasi masih terus berlangsung.Lemsaneg selalu melakukan kegiatan bersama BIN untuk pengamanan sarana komunikasi yang ada di kantor perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. 

“Sekarang terdapat sisi kemudahan dimana kecenderungan lebih senang menggunakan telepon seluler,sehingga dilihat dari sisi keamanan sangat kurang,”terang Marciano.

Kepala BIN juga menjelaskan bahwa koordinasi tetap berjalan dengan badan intelijen lainnya,tetapi untuk kegiatan bersama antara kedua badan intelijen negara seperti intelligence exchange dan lain sebagainya sementara ditunda
BIN. 

Kepala BIN: Evaluasi Sistem Keamanan Komunikasi


Jakarta (28/11/2013)- Penyadapan harus dilihat dari sistem komunikasi secara utuh,sehingga hikmah dari kasus penyadapan adalah mengevaluasi secara total tentang sistem keamanan komunikasi. Adanya kemungkinan komunikasi masih bisa disadap,sehingga perlu dilakukan perkuatan-perkuatan agar informasi mengalir tidak mudah diketahui oleh pihak-pihak lain. Demikian pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, sebelum rapat kerja gabungan Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro,dan Kapolri, Jenderal Sutarman, di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 28 Nopember 2013. 
 
Berkaitan dengan pengadaan satelit, lanjut Marciano, disarankan agar satelit untuk kementerian pertahanan termasuk TNI/Polri, dan didalamnya juga termasuk intelijen harus mempunyai satelit sendiri. Pengadaan satelit harus dalam waktu segera mungkin,tahun ini atau tahun 2014.Selama ini, peralatan masih tergantung dari luar negeri. Diharapkan kemandirian peralatan komunikasi dapat tercipta dalam menata kembali sistem komunikasi. 
 
“Kalau satelit kita masih menumpang, kita memberikan peluang untuk dilakukan penyadapan dan potensi kebocoran informasi sangat besar, “ungkap Kepala BIN.
 
Lebih lanjut Kepala BIN menjelaskan bahwa kerjasama BIN dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam hal pengamanan komunikasi masih terus berlangsung.Lemsaneg selalu melakukan kegiatan bersama BIN untuk pengamanan sarana komunikasi yang ada di kantor perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. 
 
“Sekarang terdapat sisi kemudahan dimana kecenderungan lebih senang menggunakan telepon seluler,sehingga dilihat dari sisi keamanan sangat kurang,”terang Marciano.
 
Kepala BIN juga menjelaskan bahwa koordinasi tetap berjalan dengan badan intelijen lainnya,tetapi untuk kegiatan bersama antara kedua badan intelijen negara seperti intelligence exchange dan lain sebagainya sementara ditunda.(*)
- See more at: http://www.bin.go.id/nasional/detil/255/1/29/11/2013/kepala-bin:-evaluasi-sistem-keamanan-komunikasi#sthash.Sdvc8XDb.dpuf

Wamenhan Dampingi Sultan Brunei Tinjau Paviliun Indonesia dan Statik Display CN-295/CN-235

Di hari kedua kunjungannya di Brunei Darussalam, Selasa (3/12), Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara pembukaan Pameran dan Persidangan Pertahanan Antarabangsa Negara Brunei Darussalam atau Brunei International Defence Exibition & Coference (BRIDEX) 2013 merupakan pameran yang ke – 4, di the Dome of the Bridex Hall, Jerudong, Brunei Darussalam.
BRIDEX 2013 yang di buka langsung Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, juga disaksikan beberapa perwakilan pejabat pertahanan dan keamanan serta industri pertahanan dari beberapa negara.
Usai mengikuti peresmian BRIDEX, Wamenhan beserta beberapa pejabat lainnya berkesempatan untuk melihat pertunjukan Aerobatic Show dari beberapa negara diantaranya, Tim Alap Alap Royal Brunei Airforce, Tim Jupiter TNI Angkatan Udara dan manuver-manuver dari pesawat tempur F-15 milik Angkatan Udara Singapura.
Pada hari yang sama Wamenhan juga mendampingi Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah beserta Pangeran Brunei Haji Al-Muhtadee Billah, Ibni Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, mengunjungi Paviliun Indonesia yang berisi 15 Industri Strategis Pertahanan Nasional dan Industri Swasta Nasional. Diantaranya PT. Pindad, PT.PAL, PT.DI, PT. Len, PT. Palindo, PT. Dahana dan PT Sari Bahari. Saat kunjungannya di Paviliun Indonesia Sultan bersama Pangeran mendapat penjelasan mengenai keunggulan yang di miliki beberapa variant Alutsista terbaru produksi Industri Pertahanan Nasional Indonesia.
Disamping itu di hari pertama pembukaan BRIDEX 2013, Sultan dan Pangeran Brunei yang juga didampingi oleh Wamenhan RI dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI IB Putu Dunia meninjau lokasi Statistic Display dari pesawat Angkut Militer milik TNI AU CN-295 dan Pesawat Patroli Maritim milik TNI Angkatan Laut CN-235 di kompleks lapangan Rimba Air Force Base Brunei Darussalam. Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah merasa terkesan saat mengunjungi dan masuk kedalam badan pesawat, hingga Sultan menaiki Kokpit Pilot dari pesawat CN-295 buatan PT. Dirgantara Indonesia tersebut.
Selain pesawat CN-295 dan CN 235, Sultan Hassanal Bolkiah juga meninjau dan melihat pesawat-pesawat yang dipamerkan dari negara lain, diantaranya pesawat Sukhoi Su-30 MKM Royal Malaysian Air Forces, F-15SG Angkatan Udara Singapura, Boeing V-22 Ospre dari Amerika Serikat.
Pameran Brunei International Defence (BRIDEX 2013) ke – 4 menampilkan sejumlah besar pendatang baru industri lokal maupun internasional, lebih dari 90 peserta pameran internasional yang terdiri dari lebih dari 140 produsen peralatan asli (OEM) dan penyedia layanan lebih dari 30 negara. BRIDEX 2013 juga menyediakan platform yang sangat baik untuk membina hubungan penting, menjalin kerjasama dan menjadi peluang perniagaan baru di kawasan Asia Tenggara yang tengah berkembang pesat.
Sumber : DMC

Masyarakat Gros Morne Beri Apresiasi Kepada Konga XXXII-C/Minustah

Masyarakat Gros Morne Beri Apresiasi Kepada Konga XXXII-C/Minustah
PUSPEN TNI (6/12),- Sesuai perintah dari Minustah (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti) dengan berdasarkan ETO (Engineering Tasking Order) No 414/MPC/2013, 8 (delapan) personil Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXII-C/Minustah yang dipimpin Danton Alberzi Lettu Czi. Falix Fardany Surbakti beserta 1 Unit Crane dan 1 Dump Truk berangkat dari Gonaives menuju Gros Morne untuk melakukan kegiatan pemindahan Bulldozer, Kamis (5/12).
Gros Morne adalah nama sebuah kota setingkat Kabupaten jika di Indonesia. Letaknya berada di Propinsi Artibonite yang ditempuh sekitar 6 jam perjalanan darat dari Port au Prince Ibukota Haiti serta 2 jam dari Gonaives, tempat dimana Satgas Kizi TNI berada.
Kehidupan masyarakatnya, sama seperti dengan rata-rata masyarakat Haiti lainnya yang masih kesulitan setelah bencana gempa pada tahun 2010 serta masih harus ditambah dengan letaknya yang cukup jauh dari Ibukota baik Negara maupun Propinsi, sehingga membuat beberapa permasalahan yang ada di masyarakat belum dapat diatasi hingga saat ini. Termasuk yang selama ini cukup mengganggu masyarakat terutama berkaitan dengan mobilisasi akses perhubungan darat, dikarenakan tepat di tengah Jalan di jantung Kota Gros Morne yaitu di Street Solverture, terdapat rongsokan Bulldozer berukuran besar yang telah bertahun-tahun berada tepat di tengah jalan di lingkungan padat penduduk, sehingga menyulitkan saat masyarakat melintasinya.
Kegiatan dilaksanakan dengan terlebih dahulu memotong-motong bagian badan Bulldozer menjadi beberapa bagian sehingga mudah untuk dipindahkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah setempat serta disaksikan oleh masyarakat setempat dan juga dihadiri Mr. Fritz, Deputi Pemerintahan Daerah Gros Morne, setingkat Wakil Bupati setempat.
Setelah pekerjaan selesai dan saat personil akan kembali menuju Camp Garuda Gonaives, Mr. Fritz mengucapkan terima kasih atas nama seluruh masyarakat Gros Morne. "Sekarang kami dengan mudah melintasi jalan ini, tidak perlu untuk menggunakan bahu jalan seperti bertahun-tahun yang selama ini kami lakukan. Terima kasih Minustah, terima kasih Indonesie", kata Mr. Fritz beserta masyarakat yang ada di situ.
TNI. 

Hari Pertama Satgas Indo FPC Konga XXVI-F2 di UNIFIL

Hari Pertama Satgas Indo FPC Konga XXVI-F2 di UNIFIL
PUSPEN TNI (6/12),- Nuansa sedikit berubah pagi itu, di Soedirman Camp dengan hadirnya wajah-wajah baru Garuda Muda yang penuh semangat. Setelah pembuatan ID Card bagi personil Satgas Indo FPC XXVI-F2, di ID ROOM OLD CAMP, Naqoura, Kamis (5/12), sebagai tanda resmi diterima menjadi Peacekeepers yang bertugas di UNIFIL, seluruh anggota langsung menerima orientasi tugas pokok antara lain: tugas staf, angkutan, Harpal, komunikasi serta Tim Kawal.
Bintara Operasi (Baops) Indo FPC XXVI-E2 Serka Sunhadi didampingi Serka Endang memberikan gambaran tentang situasi dan tugas pokok di area Greenhill yang menjadi Area Responbility Tim Kawal.
Rangkaian orientasi langsung menuju tiap-tiap Observation Post (OP). OP merupakan sebuah menara pemantau untuk mengamati seluruh pelanggaran batas wilayah baik darat, air maupun udara yang dilakukan oleh Israel dan Lebanon.  
Serka Sunhadi juga memberikan gambaran tugas Maingate yang merupakan akses utama keluar masuk bagi seluruh Peacekeepers, Pekerja Staf dan Sipil UNIFIL meliputi prosedur pemeriksaan pekerja sipil yang berjalan kaki, Kendaraan Sipil maupun Militer. Maingate ini menjadi ciri utama prajurit Indo FPC yang terkenal dengan keramahannya serta penyabar dalam menghadapi berbagai perilaku dari pekerja yang masuk setiap harinya.
TNI. 

Panglima TNI Saksikan TFG PPRC TNI

Panglima TNI Saksikan TFG PPRC TNI
PUSPEN TNI (6/12),- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Pangkostrad, para Asisten Panglima TNI serta pejabat tinggi Mabes TNI dan Angkatan, menyaksikan paparan rencana latihan PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) TNI tahun 2013 yang dipimpin oleh Komandan PPRC TNI Mayjen TNI Daniel Ambat, bertempat di GOR A. Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jum'at (6/12/2013).  Paparan dengan menggunakan TFG (Tactical Floor Game) tersebut dipaparkan secara bergiliran oleh Asisten dan para Dansatgas yang terlibat dalam latihan tersebut, dilanjutkan peninjauan gelar alat jaringan komunikasi PPRC TNI.  Latihan PPRC TNI tahun 2013 akan berlangsung mulai tanggal 7 s.d 12 Desember 2013 di  Wilayah Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

TNI. 

Alat antisadap saja tidak cukup hadapi asing

Alat antisadap saja tidak cukup hadapi asing
Ilustrasi (Dok. Istimewa).
Pemerintah dan TNI telah mengembangkan teknologi alat antisadap dalam bentuk piranti lunak. Namun alat itu dinilai tak cukup menghadapi serangan penyadapan terhadap Pemerintah Indonesia.

"Bagus saja alat antisadap, tapi namanya teknologi pasti akan diungguli," ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana kepada Sindonews, Sabtu (7/12/2013).

Dia menilai sebuah teknologi dalam bentuk piranti lunak pasti akan diungguli oleh teknologi lain pada perkembangan zamannya. Sehingga menangkal penyadapan dari negara asing, menurutnya tak cukup hanya memroduksi piranti lunak antisadap saja.

Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam menyikapi pemerintah asing yang melakukan penyadapan dengan motif politik. "Sebenarnya harus ada dua cara, buat teknologi antisadap dan bertindak keras dalam hubungan internasional," tegas dia.

Menurutnya Pemerintah Indonesia harus berani mengusir diplomat negara asing yang bertugas di Indonesia, bila ketahuan melakukan penyadapan terhadap pembicaraan telepon kepala negara maupun sejumlah pejabat Indonesia.

"Caranya, usir diplomat negara yang melakukan sadap. Makanya pemerintah kita juga harus tegas terhadap Amerika Serikat, di samping terhadap Australia juga," tandasnya.

Australia terus mata-matai RI, ini reaksi Menlu Marty

Australia terus mata-matai RI, ini reaksi Menlu Marty
Menteri Luar Negeri RI, Marty M. Natalegawa (Ist)
Pemerintah Australia memang berjanji tidak menyadap telepon para pemimpin Indonesia, tapi mereka tidak akan berhenti memata-matai Indonesia. Pernyataan itu, disampaikan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty M. Natalegawa, beberapa jam kemudian, merespons pernyataan Abbott itu. Marty mengaku memahami sikap Pemerintah Australia.

Menlu Marty mengatakan, dia tidak mempunyai masalah dengan komentar Abbott. ”Saya tidak melihat apa-apa dengan pernyataan seperti,” katanya, dalam sebuah wawancara dengan media Australia, ABC, beberapa jam setelah komentar Abbott muncul.

”Pengumpulan informasi dari adalah sesuatu yang dilakukan sebuah negara, tetapi harus dilakukan di bawah kerangka kerja sama,” lanjut Marty. ”Jika semua ini dilakukan sebagai bagian dari formal, antar-lembaga, dan dalam kerangka antar-lembaga intelijen, saya pikir itu sangat konsisten dengan semangat kerjasama yang kita suarakan sekarang.”

Marty memahami bahwa, Abbott telah berjanji untuk menghentikan penyadapan intelijennya terhadap telepon pemimpin Indonesia, seperti yang pernah dilakukan terhadap ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009.

Sebelumnya, saat berbicara pada Fairfax Radio, Jumat (6/12/2013), Abbott ditanya, apakah Australia telah sepakat untuk berhenti total dalam upaya mengumpulkan informasi tentang Indonesia dari intelijennya. Abbott menjawab; ”Tidak. Dan mereka (Indonesia) pasti tidak setuju untuk berhenti mengumpulkan informasi intelijennya terhadap Australia.”

”Tapi kita adalah teman dekat, kami adalah mitra strategis dan saya pasti ingin Australia menjadi mitra terpercaya dari Indonesia dan saya berharap Indonesia bisa menjadi mitra terpercaya dari Australia,” lanjut Abbott.