Seribu Anak Bangsa Bisa Hidup dari Helikopter Lokal

Seorang teknisi menyelesaikan proses produksi Helikopter jenis Superpuma SA 332 C1A dan Cougar E725 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11/2015) (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

 

Rencana TNI Angkatan Udara mendatangkan helikopter Kepresidenan jenis Agustawestland (AW)-101 dari luar negeri, masih menuai banyak kritikan.

Padahal, jika membeli helikopter lokal, maka uang rakyat yang digunakan bisa kembali ke negara. Seperti diketahui, PT Dirgantara Indonesia memiliki helikopter yang juga canggih.

"Lebih 1.000 anak-anak bangsa bisa melanjutkan hidupnya dari perusahaan (PT DI) ini," kata anggota Komisi I DPR RI Sukamta, Senin 30 November 2015.

Jika pemerintah harus menggunakan produk luar negeri, menurutnya, harus ada kewajiban berbagi teknologi, dengan cara bekerja sama dengan industri alutsista lokal.

"Saya berharap, kita tidak mengambil opsi itu (beli dari luar). Majunya industri pertahanan ini membutuhkan komitmen bersama semua anak bangsa," ujar Sukamta.

Sukamta menyampaikan, dalam Pasal 43 ayat 5 mengenai Industri Pertahanan, pemerintah harus memanfaatkan industri pertahanan dan teknologi dalam negeri.

"Kami meminta TNI AU tetap konsisten menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan," kata politisi PKS ini. 

Viva. 

Polemik Helikopter Kepresidenan, Nasionalisme Diuji

Helikopter AgustaWestland (AW-101) (agustawestland.com)

Rencana TNI Angkatan Udara untuk mendatangkan helikopter kepresidenan jenis AgustaWestland (AW)-101 sepertinya tak akan berjalan mulus. Bahkan, rencana tersebut terancam batal menyusul banyaknya kritikan yang datang bertubi-tubi.

Begitu banyaknya kritikan membuat pemerintah berencana membahas rencana pembelian helikopter VVIP buatan perusahaan Inggris dan Italia itu. Rencana pembahasan ini diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai mengantar Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu 29 November 2015.

"Anggaran TNI, tapi nanti kami bahas setelah Presiden pulang," kata Kalla saat dikonfirmasi mengenai dana pembelian helikopter super mahal tersebut. 

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mengatakan hal serupa. Apakah memang helikopter Super Puma yang selama ini digunakan akan diganti, menurut Luhut, akan diputuskan setelah Jokowi kembali ke Tanah Air.

Termasuk opsi, agar helikopter VVIP lebih baik menggunakan produksi dalam negeri, dalam hal ini buatan PT Dirgantara Indonesia (DI). "Saya enggak mau berspekulasi (gunakan helikopter buatan PT DI), tapi kami akan lihat helikopter Presiden perlu diganti atau tidak. Nanti kami rapatin setelah Presiden pulang," kata Luhut.

Kritikan mengenai rencana membeli helikopter AgustaWestland (AW)-101 ini memang datang bertubi-tubi sejak pertama kali dicetuskan TNI AU. Bahkan, saat beberapa kalangan berdalih faktor keamanan yang menjadi prioritas dari rencana pembelian helikopter super mewah ini.

Beberapa waktu lalu, TNI AU lewat Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna begitu pede akan memboyong tiga helikopter AgustaWestland (AW)-101 dalam rencana strategis (renstra) 2015-2019 yang sudah dilayangkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan disampaikan pula ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Jadi, ini hasil dari kajian satuan bawah dari Skuadron VVIP, kami kaji di Mabes. Akhirnya, saya putuskan untuk renstra 2015-2019 kami beli untuk memenuhi Skuadron VVIP," kata Agus kepada VIVA.co.id beberapa waktu lalu

Tuai Kritikan
Selain dana yang tak sedikit, pembelian helikopter jenis AgustaWestland (AW)-101 menuai banyak kritikan, karena berkaitan dengan helikopter yang bakal digusurnya yakni Super Puma yang selama 13 tahun telah menjadi kendaraan kepresidenan.

Ya, helikopter ini memang rakitan dari putra-putri terbaik bangsa yang berada di PT Dirgantara Indonesia (PTDI), meski secara lisensi milik Prancis. Kondisi ini yang memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk dari politisi PDIP yang juga anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin.

"Siapa lagi yang mau menggunakan produk dalam negeri, kalau bangsa sendiri tidak mau menggunakannya," kata Hasanuddin.

Padahal, menurut dia, pembelian dari industri dirgantara lokal seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) akan memberikan keuntungan bagi negara dan juga PT DI. Dengan membeli dari PT DI, maka 30 persen dari uang rakyat itu akan kembali ke negara.

"Setidaknya dalam bentuk pembelian bahan baku lokal dan 700 teknisi anak bangsa bisa melanjutkan hidupnya dari perusahaan ini," ujarnya.

Tubagus melanjutkan, dalam peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah wajib memaksimal produk industri pertahanan dalam negeri.

“Jenis ini, (Super Puma) juga bagus dan sudah dipakai oleh 32 kepala negara dan raja di dunia. Harganya US$35 juta, bandingkan dengan AgustaWestland AW101 yang mencapai harga US$55 juta,” tutur Tubagus.

Tak kalah terkejut, pengamat penerbangan, Alvin Lie, juga melayangkan kritikan. Terlebih, TNI AU sebagai pengguna, sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi. Apalagi, pemerintah maupun DPR juga sekadar merespons pembelian tersebut.

"Kali ini rencana peremajaan (helikopter) tidak ada sosialisasi. TNI AU mendadak membeli AW-101, ini kejutan bagi kami," kata Alvin Lie dalam perbincangan di program "Apa Kabar Pagi" tvOne, Jumat 27 November 2015.

Alvin menyayangkan, pembelian helikopter tersebut dilakukan di saat PT Dirgantara Indonesia sudah mampu memproduksi sendiri Helikopter Super Puma, yang kualitasnya tidak kalah dengan AW-101 yang justru hanya dikendarai empat kepala negara saat ini.

"Ini berbeda ketika SBY beli Boeing untuk pesawat kepresidenan, karena PT DI tidak membuat itu," ujarnya.

Masih menurut Alvin, secara politik, rencana membeli helikopter AgustaWestland (AW)-101 ini juga sebagai betuk mosi tidak percaya terhadap produk perusahaan yang dikelola pemerintah. Ironis memang.

Poin penting lain yang juga menjadi sorotan Alvin adalah catatan kelam India saat menjadikan AW-101 ini sebagai helikopter VVIP. Ternyata, pembelian unit helikopter super canggih ini diwarnai dengan skandal memalukan.

"Helikopter AW-101 ini pernah dibeli India untuk pesawat VVIP, namun pada 2013 terungkap bahwa pembelian itu terdapat skandal penyuapan," kata Alvin.

Skandal tersebut terungkap setelah parlemen India mempelajari proses pembelian 12 unit helikopter AW-101 dengan kontrak senilai US$540 juta. Sejumlah politisi dan pejabat militer India dituduh menerima suap dari AgustaWestland untuk memenangkan pengadaan 12 helikopter.

"Setelah dipelajari parlemen, ada unsur penyuapan. Pada 12 Februari 2013 direktur Mekanika, perusahaan induk Agusta dan CEO-nya ditangkap," ujarnya.

Setelah penangkapan petinggi AgustaWestland, giliran pejabat senior dan pejabat militer Angkatan Udara India diperiksa terkait skandal penyuapan dalam pengadaan 12 helikopter AW-101 itu. "Pada Januari 2014, pemerintah India membatalkan kontrak tersebut," papar Alvin.

Peristiwa ini, Alvin melanjutkan, diharapkan menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia agar proses pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Nasionalisme Diuji

Sindiran juga diberikan politisi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi I DPR, Elnino M Husein Mohi. Menurut Elnino, Presiden Jokowi seharusnya tetap menggunakan Super Puma dibanding helikopter AW-101, terlebih dikaitkan dengan nasionalisme yang selalu didengungkan sang Presiden.

"Saya yakin, Presiden RI Jokowi konsisten dan akan pakai Puma sebagaimana dulu pernah pakai mobil Esemka atas nama nasionalisme," kata Elnino, dalam siaran pers, Minggu 29 November 2015.

Saat menjadi wali kota Solo, Jokowi memang cukup populer dengan manuvernya menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan dinasnya. Hingga akhirnya, ia terpilih menjadi gubernur DKI dan menang di Pilpres 2014. Ironisnya, nasib Esemka kini tak jelas.

Sebagai Presiden, masih menurut Elnino, seharusnya memang melindungi produk-produk dalam negeri. Apalagi, untuk helikopter VVIP, anggota Komisi yang membidangi pertahanan keamanan ini, mengaku PT DI bisa memproduksi helikopter yang berkualitas dan teruji.

Kritikan yang tak kalah tajam datang dari anggota Komisi I DPR dari Partai  Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha. Ia khawatir dengan rencana pembelian helikopter Kepresidenan yang baru ini akan menggunakan pinjaman luar negeri.

“Saya khawatir pembelian pesawat Italia itu menggunakan pinjaman luar negeri, pastilah itu berbentuk valas. Kalau itu pinjaman luar negeri, saya belum tahu ya karena belum dibahas di Komisi I. Pinjaman luar negeri itu membebani utang negara dan mengubah postur anggaran APBN 2016,” kata Tamliha.

Tamliha juga tidak yakin jika Presiden Jokowi nantinya akan memilih jenis AgustaWestland AW-101 sebagai helikopter barunya. Terlebih dengan komitmen Jokowi yang selalu mengedepankan hasil karya anak negeri.

"Saya tidak yakin Jokowi membutuhkan heli itu. Saya mendengar persis di KIH itu salah satu pointer penting. Waktu pertemuan KIH pertama dengan Pak Jokowi adalah dia akan memberdayakan hasil karya anak negeri ini, termasuk hasil dari PT Dirgantara Indonesia,” ungkapnya.

Buatan Anak Bangsa Tak Kalah

Banyak pihak mengatakan, helikopter buatan PT DI juga tidak kalah dengan jenis AW-101 yang diusulkan ingin dibeli pemerintah. Helikopter modern EC-725 Combat SAR produksi PT DI, memiliki teknologi canggih, tetapi lebih terjangkau harganya ketimbang heli dengan kelas serupa, Agusta Westland AW-101.

"Saya tidak ingin bicara harga pesawat orang lain. Tapi, untuk EC-725, satu unitnya 25 ribu sampai 26 ribu euro. Kalau mau dilengkapi jadi VVIP dengan berbagai kelengkapan, total maksimum 30 ribu sampai 35 ribu euro," kata Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI, Budiman Saleh.

Budiman mengatakan, sejauh ini pihaknya masih memperkenalkan EC-725. Menurut dia, belum ada pembicaraan serius dengan pemerintah, terkait pengadaan. "Kami cooling down dulu, karena proses tender ini belum terjadi," dia menambahkan.

Walau pemerintah tidak dilarang untuk membeli pesawat dari luar negeri, namun peraturan perundang-undangan mengenai industri pertahanan menyebutkan, pemerintah sudah seharusnya memelihara kemandirian industri dalam negeri.

"Undang-undang itu mengajarkan pentingnya kemandirian industri pertahanan dan sustainability industri pertahanan dalam negeri," lanjut Budiman.

Seperti diketahui, helikopter EC-725 Combat SAR disertai dengan teknologi-teknologi supermodern. Helikopter ini antipeluru, perahu karet, Forward Looking Infrared (FLIR) dan teknologi canggih lainnya. "Teknologi hampir sama (dengan AgustaWestland AW-101)," kata Direktur Produksi PT DI, Arie Wibowo.

Dan yang tak kalah penting, karena buatan lokal, maka perawatan dan suku cadang Super Puma lebih terjamin, berbeda dengan suku cadang AW-101 yang lebih mahal dalam status impor serta tidak ada jaminan tidak diembargo. 

Viva. 

Ironis, Pemerintah Tak Percaya Helikopter Buatan Anak Negeri

Helikopter AgustaWestland (AW-101) (agustawestland.com)

TNI Angkatan Udara telah memutuskan untuk membeli helikopter Kepresidenan baru jenis Agusta Westland AW-101 untuk menggantikan helikopter Kepresidenan yang lama, Super Puma.
Rencananya, helikopter baru tersebut akan tiba di Tanah Air pada pertengahan 2016 mendatang.

Dipilihnya AW-101 sebagai helikopter yang akan digunakan Presiden atau Wakil Presiden dan tamu VVIP diklaim sebagai helikopter canggih dan memiliki tingkat keamanan, serta kenyamanan yang baik. Helikopter ini pun didesain antipeluru.

Pengamat Penerbangan, Alvin Lie, mengaku terkejut dengan rencana pembelian helikopter kepresidenan buatan Inggris-Italia itu. Pasalnya, TNI AU sebagai user, sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi. Apalagi, pemerintah maupun DPR juga hanya sekedar merespons pembelian tersebut.

"Kali ini rencana peremajaan (helikopter) tidak ada sosialisasi. TNI AU mendadak membeli AW-101, ini kejutan bagi kami," kata Alvin Lie dalam perbicangan di program "Apa Kabar Pagi" tvOne, Jumat, 27 November 2015.

Alvin menilai, pembelian helikopter tersebut dilakukan di saat PT Dirgantara Indonesia (DI) sudah mampu memproduksi sendiri Helikopter Super Puma, yang kualitasnya tidak kalah dengan AW-101.
"Ini berbeda ketika SBY beli Boeing untuk pesawat kepresidenan, karena PT DI tidak membuat itu," ujarnya.

Nyatanya, pemerintah lebih memilih membeli helikopter jenis AW-101, ketimbang menggunakan helikopter buatan dalam negeri. Padahal, Super Puma buatan PT DI sudah terbukti kualitasnya, dan digunakan oleh negara lain.

"Secara politik ini adalah mosi tidak percaya terhadap produk (yang dihasilkan) perusahaan yang dikelola oleh pemerintah, dan itu ironis," tegas mantan anggota DPR RI ini.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI Agus Supriatna, menegaskan pembelian Helikopter AW-101 sebagai helikopter kepresidenan yang baru sudah melalui tahapan dan kajian mendalam TNI AU.

Menurut Agus, alasan membeli pesawat helikopter AW-101, lantaran dirinya benar-benar mengetahui helikopter mana yang benar-benar canggih dan lebih layak digunakan oleh kepala negara.

"Saya tahu betul, pengalaman bagaimana mengoperasikan pesawat-pesawat yang sekarang ada. Bagaimana servisnya, bagaimana kita mencari suku cadang," kata Agus Supriatna di Wisma Angkasa, Jalan Wijaya, Jakarta Selatan, Selasa, 24 November 2015.

Tentunya, pembelian pesawat helikopter bagi Presiden, Wakil Presiden dan VVIP, berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang lebih serius.
"Jadi, jangan dibuat seperti ini. Segala sesuatu, saya tahu betul, kenapa saya enggak memilih ini, pasti ini karena hasil kajian," ujar Agus.

Viva. 

PTDI Lamban Rampungkan Pesanan Helikopter

Lambatnya penyelesaian pesanan oleh PTDI menjadi salah satu alasan mengapa TNI AU tidak memesan helikopter untuk pejabat penting negara (VVIP) ke BUMN yang bermarkas di Bandung, Jawa Barat, itu.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna mengatakan, tahun 2012 TNI AU pernah memesan sejumlah helikopter EC725 Caracal alias Super Cougar dari PT Dirgantara Indonesia, namun helikopter-helikopter pesanan itu tidak datang sesuai waktu yang disepakati.

“Kontrak diteken tahun 2012. Rencananya pembuatan helikopter selesai dalam 38 bulan. Seharusnya pesanan itu sudah datang Mei 2015. Tapi perjanjiannya diamandemen sehingga mundur,” kata Marsekal Agus di Jakarta, Kamis (26/11).

Helikopter Super Cougar yang dipesan tak kunjung selesai karena terdapat pending item.


Super Puma

Implementasi jual beli antara TNI AU dengan PTDI yang tak sesuai tenggat waktu bukan hanya pada perjanjian helikopter Super Cougar itu saja, tapi juga pada kontrak pembelian helikopter NAS 332 Super Puma.

“Kami punya pengalaman kontrak Super Puma yang juga pending item, sampai sekarang belum bisa dioperasikan,” ucap KSAU.


Berkaca pada dua pengalaman berbisnis dengan PTDI itu, KASAU memutuskan tidak membeli helikopter baru dari PTDI untuk saat ini.

Helikopter VVIP pilihan TNI jatuh pada AgustaWestland AW101 buatan Italia-Inggris. Satu unit telah dipesan Juni tahun lalu, dan kini telah memasuki perakitan tahap akhir di Italia untuk kemudian dikirim ke Indonesia tahun depan.

AW101 akan diberikan kepada Skadron Udara 45 yang bertugas mengoperasikan transportasi udara bagi pejabat dan tamu negara sekelas presiden dan wakil presiden.


Agusta Westland 101

Sebelumnya Direktur Utama PTDI Budi Santoso berharap helikopter rakitan perusahaannya dipilih menjadi kendaraan VVIP. “Mudah-mudahan Presiden mau menggunakan produk kami. Ini akan menjadi iklan terbaik bagi kami, untuk menjual ke negara-negara lain,” kata Budi di Bandung.

KASAU yang juga menjabat Komisaris Utama PTDI sejak Oktober 2014, bertekad memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah itu. Posisi Komisaris Utama PTDI merupakan jabatan yang melekat (ex officio) pada KSAU.

“Saya ingin PTDI berkembang dengan baik. Step by step akan saya perbaiki,” ujar Marsekal Agus.

PTDI sejak awal tahun 90-an telah merakit helikopter-helikopter Airbus Helicopters, divisi manufaktur helikopter dari Airbus Group yang bermarkas di Prancis. Sebelum merakit Super Cougar, PTDI juga merakit Super Puma. Tak hanya merakit, beberapa bagian helikopter seperti badan dan ekor pesawat juga diproduksi PTDI.

CNN Indonesia

AgustaWestland AW101 VVIP: Mengintip Calon Helikopter Kepresidenan RI Terbaru

Meski sempat mengundang polemik, namun bila tak ada aral melintang, di HUT TNI AU ke-70 pada 9 April 2016 akan tiba pesanan pertama helikopter kepresidenan “Air Force One” terbaru AgustaWestland AW101 sebagai pengganti heli kepresidenan NAS 332 L1/L2 Super Puma di Skadron Udara 45 yang bermarkas di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma. Rencananya TNI AU akan mendatangkan tiga unit AgustaWestland AW101, mengikuti konfigurasi NAS 332 Super Puma VVIP (very very important person) yang juga ada tiga unit.

Mengutip pernyataan KSAU Marsekal TNI Agus Supriatna di situs beritasatu.com (25/11/2015), rencana pengadaan helikopter kepresidenan sudah masuk dalam rencana strategis TNI AU periode 2015 – 2019 atau masuk MEF (Minimum Essential Force) tahap II. Menghadapi tentangan dari sejumlah kalangan, seperti mengapa tidak membeli varian Super Puma terbaru?, menurut KSAU pemilihan AgustaWestland AW101 sudah melewati kajian yang mendalam, dan akhirnya diputuskan untuk membeli AW101. Dana pengadaan ketiga helikopter diambil dari anggaran renstra TNI AU, sementara bila nanti digunakan untuk operasional kepresidenan, akan menggunakan dana Sekretariat Negara (Setneg).





AgustaWestland AW101 jelas helikopter yang asing di Indonesia, maklum selama ini kebanyakan heli yang wara wiri di angkasa Indonesia berasal dari turunan Airbus Helicopters atau Bell Textron yang produksinya digarap PT Dirgantara Indonesia (DI). Meski sama-sama di kelas helikopter kelas medium, tapi AW101 punya spesifikasi yang lebih besar dari keluarga Super Puma. Yang paling kentara bisa dilihat AW101 mempunyai tiga mesin, jumlah bilah baling-baling ada 5, dan tersedianya ramp door di bagian belakang. Adopsi ramp door helikopter sejatinya bukan barang bagi TNI, tercatat heli angkut berat Mi-6 TNI AU dan Mi-17 Puspenerbad TNI AD sudah menggunakan ramp door.



AgustaWestland, perusahaan hasil merger Agusta (Italia) dan Westland (Inggris) pada dasarnya membagi penawaran AW101 kedalam tiga rancangan, yakni head of government state transport, Combat SAR, SAR (Search and Rescue), dan utility. Nah, dalam konteks helikopter VVIP maka yang jadi acuan adalah setting head of government state transport. Bila di versi utility ruang cargo dapat dimuati 38 pasukan bersenjata lengkap, maka saat ruang cargo disulap untuk rombongan presiden, maka konfigurasi hanya diperuntukkan untuk 10-13 kursi saja.

Berdasarkan paparan di situs resmi agustawestland.com, pada versi VVIP digunakan tiga mesin tipe General Electric CT7-8E turboshaft dengan teknologi Full Authority Digital Engine Control (FADEC). Teknologi FADEC memungkinkan heli untuk terbang dengan satu mesin dengan tetap mempertahankan high performance. Secara umum, AW101 dapat terbang selama 6,5 jam. Bahkan dimungkinkan untuk melakukan pengisian bahan bakar di udara (air refuelling). Dengan kapasitas bahan bakar 4.094 liter, AW101 VVIP sanggup terbang sejauh 1.360 km dan kecepata jelajah 278 km per jam.


Interior AW101 VVIP


Interior AW101 VVIP. Untuk urusan interior bisa dikustom sesuai keingjnan pembeli,

Sebagai varian untuk pejabat tinggi dan kepresidenan, AW101 VVIP yang demo unitnya pernah ditampilkan di ajang Helitech 2013, dilengkapi tingkat keselamatan tinggi, baik pada proteksi anti peluru dan proteksi terhadap benturan bila terjadi crash. Kabarnya poin anti peluru menjadi elemen prioritas untuk heli kepresidenan RI ini. Bahkan bila anggaran memungkinkan, AW101 TNI AU bisa juga dipasangi perangkat anti jamming, anti rudal, dan lainnya.



Untuk kenyamanan sang presiden, tersedia kabin yang terluas di kelas heli medium, yakni kompartemen dengan tinggi 1,83 meter dan lebar 2,49 meter. Seperti terlihat pada gambar, tersedia kursi mewah berikut perabotannya, pintu tangga samping VVIP, dan pintu belakang lewat ramp door untuk keluar masuk staf dan pasukan pengawal. Kelengkapan lain di ruang kabin mencakup sistem secure communication, kamar kecil/toilet, peralatan medis, kursi staf/pengawal, perangkat informasi/hiburan, dan perlindungan balistik. Kabin AW101 VVIP pun dipastikan punya fitur low noise dan efek getaran yang rendah.

Bagaimana dengan sistem avioniknya? Untuk sistem avionic mengacu pada AW101 versi Combat SAR, kedua pilot dilengkapi fasilitas Night Vision Goggle (NVG) yang kompatibel dengan glass cockpit, fully integrated communications, dan mission management systems yang memberi gambaran situasional nyata kepada pilot tentang situasi yang dihadapi.

Secara khusus AgustaWestland menawarkan defensive aids suite untuk AW101 VVIP, komponen yang disertakan terdiri dari Radar Warning Receiver (RWR), Laser Warning System (LWS), Missile Approach Warning System (MAWS), Countermeasures Dispensing System (CMDS), dan Directed Infra-Red Countermeasures (DIRCM). Namanya juga helikopter untuk kepala pemerintahan dan kepala negara, rasanya untuk urusan keselamatan memang harus jadi prioritas.

Sampai saat ini, AW101 VVIP telah digunakan oleh pemerintah Arab Saudi, Nigeria, Turkmenistan, dan Algeria. AW101 pun sudah sempat ambil peran dalam film layar lebar, yakni James Bond “Skyfall,” dalam film  helikopter digunakan sebagai wahana penyerbu kastil tempat persembuyian James Bond. (Gilang Perdana)


AW101 di film “Skyfall” James Bond.

Spesifikasi AgustaWestland AW101 VVIP
– Panjang: 19,53 meter
– Diameter rotor: 18,59 meter
– Pilot: 2
– Penumpang: 10-13
– Mesin: 3x General Electric (GE) CT7-8E turboshaft
– Kecepatan jelajah: 278 km/jam
– Kecepatan maks: 309 km/jam
– Kapasitas bahan bakar: 4.094 liter
– Ketinggian terbang maks: 4.572 meter
– Berat lepas landas maks: 15,6 ton
– Payload maks: 5,4 ton
– Jangkauan terbang: 1.360 km
– Endurance terbang: 6,5 jam

Rencana Strategis TNI AU 2015-2019

 
T-50 Golden Eagle

Jakarta – Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Agus Supriatna, memaparkan Rencana Strategis TNI AU 2015-2019, yang berasal dari kajian internal TNI AU dan disetujui Markas Besar TNI dan Kementerian Pertahanan.

Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama Rencana Strategis TNI AU 2015-2019 itu, sebagaimana yang dinyatakan KASAU di Ruang Tunggu VIP Base Ops Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, 26/11/2015.

1. Pengganti F-5E/F Tiger II di Skadron Udara TNI AU 14, yang diproyeksikan pada dua kandidat utama, yaitu Sukhoi Su-35 Super Flanker buatan Rusia, dan F-16 Viper buatan Lockheed Martin, Amerika Serikat. Yang pertama bermesin dua, dan yang kedua bermesin tunggal. Akan dibeli unit baru yang baru dari pabriknya, dan dalam keadaan lengkap persenjataan dan sistem avionik.

Walau tender terbuka tidak pernah dilakukan, namun pabrikan yang turut memaparkan kebolehan dan keunggulan produknya adalah Saab Swedia (JAS39 Gripen), Dassault Rafale (Prancis), Eurofighter Typhoon (konsorsium : Spanyol, Inggris, Jerman, dan Italia).

2. Pemutakhiran armada pesawat angkut berat sekelas C-130 Hercules. Sejauh ini ada dua skadron udara TNI AU yang mengoperasikan pesawat militer di kelas ini, yaitu Skadron Udara 31 (Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta), dan Skadron Udara 32 (Pangkalan Udara Utama TNI AU Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur).

C-130 Hercules serie dipilih karena tipe ini terbukti andal dan populasinya masih sangat banyak di dunia. Adapun Embraer dari Brazil sempat mencoba peruntungan, sebagaimana A400M dari Airbus Industry.

3. Pemutakhiran pesawat latih jet T-50i dari Korea Aerospace Industry, Korea Selatan. TNI AU sudah punya 16 unit T-50i Golden Eagle, sehingga sebagai skadron udaranya, kekuatannya terbilang lengkap, yang dimasukkan ke dalam Skadron Udara 15 TNI AU, di Pangkalan Udara Utama TNI AU Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur.


Marsekal Supriatna menjelaskan, yang dilakukan nanti adalah melengkapi T-50i Golden Eagle dengan radar dan sistem persenjataannya. Selama ini belum ada radar dan persenjataan T-50i Golden Eagle yang datang pada 2013 dan belum bisa dikategorikan sebagai pesawat tempur taktis.

Pengadaan T-50i Golden Eagle yang bentuknya nyaris persis dengan F-16 Fighting Falcon untuk memenuhi skala waktu yang dituntut dalam kontrak pembelian, yaitu tiba perdana pada 2013 dan unit terakhir 2014.

4. Penambahan pesawat latih dasar Grob G-120TP dari Jerman, yang dimasukkan di Skadron Udara 202, yang adalah skadron udara pendidikan calon perwira penerbang berpangkalan di Pangkalan Udara Utama Adi Sucipto, Yogyakarta. Grob G-120TP pengganti AS-202 Bravo, yang telah berkiprah sejak dasawarsa ’70-an.

5. Penambahan KT-1B Wong Bee, buatan Korea Aerospace Industry, Korea Selatan. Pesawat terbang mesin turbo piston berbaling-baling ini bergabung ke dalam Skadron Udara 201, yang juga skadron pendidikan calon perwira penerbang di Yogyakarta.

Pesawat terbang ini juga dijadikan the goodwill ambassador of Indonesian Air Force, ke dalam Tim Aerobatic Jupiter.

6. Pembelian 9 unit Helikopter angkut berat dan helikopter kepresidenan/VIP, yang berbasis Agusta Westland AW-101 Merlin. Diproyeksikan enam unit AW-101 dibeli baru untuk skadron udara angkut berat dan tiga untuk Skadron Udara 45 VIP.

Semua tender pengadaan pesawat militer tidak diungkapkan kepada publik.

Antara

Singapura Klarifikasi Ucapan Luhut soal FIR

 
F-16 TNI AU

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan pemerintah mereka belum menyepakati pengambilalihan kendali ruang udara atau Flight Information Region (FIR) di Kepulauan Riau oleh Indonesia.

“Deputi Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean tidak setuju dengan hal itu. Pembicaraan soal FIR mengemuka pada acara makan malam yang digelar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Luhut Pandjaitan, 23 November 2015. Teo belum, dan tidak dapat menyetujui, isu sebesar itu dibicarakan dalam diskusi informal singkat selama makan malam,” demikian rilis resmi Kementerian Luar Negeri Singapura, Kamis (26/11).

Pemerintah Singapura berpendapat kontrol ruang udara bukan isu kedaulatan, melainkan soal operasionalisasi lalu lintas udara yang efektif dengan prioritas pada keselamatan penerbangan.

Deputi Perdana Menteri Singapura Teo menekankan FIR adalah masalah teknis oeprasional yang kompleks di bawah lingkup Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dan karenanya melibatkan banyak negara dan maskapai penerbangan yang melintasi ruang udara dalam kendali FIR tersebut.

Sikap Singapura itu ditegaskan Deputi Perdana Menteri Teo dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Indonesia pada kunjungannya ke Jakarta, 23-25 November. Di antara menteri Indonesia yang ditemui Teo ketika itu adalah Menkopolhukam Luhut dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.


Saat itu pula, ujar Kemlu Singapura, para pejabat Indonesia sepakat dengan pemerintah Singapura bahwa pengelolaan ruang udara bukan masalah kedaulatan, melainkan persoalan teknis operasional.

“Mereka (pejabat Indonesia) juga setuju bahwa perhatian utama harus ditujukan pada keselamatan, efisiensi, dan kelancaran operasi lalu lintas udara,” kata Kementerian Luar Negeri Singapura.

Singapura menyatakan ada banyak contoh di mana ruang udara suatu negara dikelola otoritas negara lain. Indonesia misalnya, kata Singapura, juga mengelola zona udara milik negara lain yang berbatasan dengan RI.

Beberapa waktu lalu, Menko Polhukam Luhut Panjaitan menyatakan Singapura tak keberatan dengan niat Indonesia mengelola ruang udaranya sendiri. Saat ini Indonesia tengah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mengelola FIR di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura.

Rencana Indonesia mengambil alih kendali ruang udara Kepulauan Riau dari Singapura mencuat awal bulan September ketika Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memodernisasi peralatan dan meningkatkan kemampuan personelnya agar dapat mengelola FIR secara mandiri.

CNN Indonesia

Singapura : FIR Natuna Bukan Masalah Kedaulatan

 

Jakarta, CNN Indonesia – Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan pemerintah mereka belum menyepakati soal pengambilalihan kendali ruang udara atau flight information region (FIR) di Kepulauan Riau oleh Indonesia.

“Deputi Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean tidak setuju dengan hal itu. Pembicaraan soal FIR mengemuka pada acara makan malam yang digelar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI Luhut Pandjaitan pada 23 November 2015. Teo belum, dan tidak dapat menyetujui, isu sebesar itu dibicarakan dalam diskusi informal singkat selama makan malam,” demikian rilis resmi Kementerian Luar Negeri Singapura, Kamis (26/11).

Pemerintah Singapura berpendapat kontrol ruang udara bukan isu kedaulatan, melainkan soal operasionalisasi lalu lintas udara yang efektif dengan prioritas pada keselamatan penerbangan.

Deputi Perdana Menteri Singapura Teo menekankan FIR adalah masalah teknis operasional yang kompleks di bawah lingkup Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dan karenanya melibatkan banyak negara dan maskapai penerbangan yang melintasi ruang udara dalam kendali FIR tersebut.

Sikap Singapura itu telah ditegaskan Deputi Perdana Menteri Teo dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Indonesia pada kunjungannya ke Jakarta, 23-25 November. Di antara menteri RI yang ditemui Teo ketika itu ialah Menkopolhukam Luhut dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.


Saat itu pula, ujar Kemlu Singapura, para pejabat Indonesia sepakat dengan pemerintah Singapura bahwa pengelolaan ruang udara bukan masalah kedaulatan, melainkan persoalan teknis operasional.

“Mereka (pejabat Indonesia) juga setuju bahwa perhatian utama harus ditujukan pada keselamatan, efisiensi, dan kelancaran operasi lalu lintas udara,” kata Kemlu Singapura.

Singapura menyatakan ada banyak contoh di mana ruang udara suatu negara dikelola oleh otoritas negara lain. Indonesia misalnya, kata Singapura, juga mengelola zona udara milik negara lain yang berbatasan dengan RI.

Beberapa waktu lalu, Menko Luhut menyatakan Singapura tak keberatan dengan niat Indonesia mengelola ruang udaranya sendiri. Saat ini Indonesia tengah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mengelola FIR di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura.

Rencana Indonesia mengambil alih kendali ruang udara Kepulauan Riau dari Singapura mencuat awal September ketika Jokowi memerintahkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memodernisasi peralatan dan meningkatkan kemampuan personelnya agar dapat mengelola FIR secara mandiri.

CNN

Menteri Pertahanan Sudah Tandatangani Pembelian Su-35

Su-35 memiliki kemampuan dan kecanggihan diatas Su-30

KASAU Marsekal Agus Supriatna menyatakan pemerintah telah sepakat memilih Sukhoi Su-35 buatan Rusia sebagai pesawat tempur pengganti F-5 Tiger yang telah uzur.

“Saya baca dokumen yang dikirim Kementerian Pertahanan ke Bappenas. Yang sudah ditandatangani Menhan adalah Sukhoi Su-35,” kata Agus di Jakarta.

Mencari pengganti 16 pesawat F-5 Tiger yang dioperasikan Skuadron Udara 14 Pangkalan Udara Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, memang menjadi salah satu target utama TNI AU saat ini.

Agus mengatakan, sebelum Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meneken kesepakatan pengadaan Sukhoi Su-35, TNI AU telah mengirimkan sepsifikasi teknologi pesawat yang mereka nilai pantas menggantikan F-5 Tiger.

TNI AU menyodorkan dua pesawat tempur sebagai pilihan: F-16 Viper, Lockheed Martin Amerika Serikat, dan Sukhoi Su-35 buatan Sukhoi Rusia.

“Sebagai pengguna, TNI AU hanya mengirimkan tech spec pesawat yang kami inginkan untuk memenuhi tugas kami,” ujar Marsekal Agus.


F-16 Viper dan Sukhoi Su-35 disodorkan TNI AU untuk dipilih karena mereka tak ingin mengubah sistem pemeliharaan secara ekstrem. “Kalau Sukhoi Su-35 kan sama dengan Sukhoi Su-30 yang sudah kami operasikan saat ini,” kata Agus.

Dari dua pilihan tersebut, TNI AU akhirnya memilih Su-35 yang dikenal dengan sebutan jet tempur siluman karena kecanggihan teknologinya yang tepat berada di bawah pesawat siluman generasi kelima.

Su-35 dapat menghilang dari radar, dilengkapi peralatan jamming untuk menurunkan kemampuan radar musuh, dan memiliki kecepatan supersonik sekitar 1,5 mach atau dua kali kecepatan suara.

Meski demikian, Agus memperkirakan instansinya tak dapat membeli Su-35 sebanyak 16 unit seperti jumlah F-5 Tiger sebelumnya, karena menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk TNI AU.

“Dengan menghitung anggaran yang ada, mungkin beli 12 pesawat Su-35 saja. Tapi saya minta isinya sudah lengkap,” kata Agus.

Saat ini TNI AU mendapat alokasi anggaran US$3,1 miliar atau sekitar Rp41 triliun untuk modernisasi alat utama sistem senjatanya. Anggaran itu akan digunakan selama periode 2015-2019.

CNN Indonesia

Turntable Landing Ship Tank: Meja Putar Ranpur Berkapasitas Puluhan Ton

Dari segi daya guna, LST (Landing Ship Tank) bisa disejajarkan pentingnya dengan pesawat angkut berat C-130 Hercules TNI AU. Mengemban fungsi utama sebagai penghantar tank amfibi dari tengah lautan, kapal perang dengan kualifikasi LST jelas punya karakteristik, selain adanya tank deck dan pintu rampa, LST juga dicirikan dengan adanya fasilitas meja putar (turntable).


Uji turntable dengan tank PT-76 di KRI Teluk Bintuni 520.

Turntable yang dimaksud tentu bukan alat pemutar piringan hitam, turntable di kapal LST adalah meja/plat yang digunakan untuk memutar arah kendaraan lapis baja di dalam tank deck. Seperti diketahui, umumnya LST dirancang dengan satu pintu ramp (ramp door) pada bagian haluan, dimana ramp door digunakan untuk masuk dan keluar kendaraan ke dalam tank deck.


Turntable di LPD KRI Teluk Makassar 590.

Nah, karena hanya ada satu ramp door, maka kendaraan yang masuk ke dalam LST perlu memutar arah di dalam tank deck, tujuannya agar didapat posisi yang ideal untuk proses debarkasi basah, yakni proses pendaratan ranpur amfibi dari tengah laut. Debarkasi basah sendiri menjadi menu wajib dalam tiap latihan pendaratan amfibi berskala besar. Salah satu debarkasi basah yang paling monumental yakni saat operasi pendaratan amfibi Marinir TNI AL di lepas pantai kota Dili, Timor Timur saat mengawali operasi Seroja tahun 1975.


Pansam BTR-50 melaksanakan embarkasi ke tank deck LST.


Armada tank PT-76 setelah melaksanakan debarkasi basah dari LST.


Prinsip turntable di LST serupa dengan turbtable untuk kereta api.

Prinsip turntable di LST sejatinya sama dengan pemutar arah lokomotif atau gerbong kereta api. Karena fungsinya cukup menting untuk memudahkan manuver kendaraan di ruang deck yang relatif terbatas, turntable kini juga digunakan pada LPD (Landing Platform Dock). Spesifikasi seperti dimensi dan bobot (payload) turntable tentu berlainan di setiap LST, pastinya disesuaikan dengan karakteristik dan jenis ranpur yang dibawanya. Untuk LST TNI AL yang kerap membawa ranpur tank PT-76 dan pansam BTR-50, diperkirakan bobot putarnya mencapai 20 ton.




KRI Teluk Bintuni 520.

Beda lagi dengan KRI Teluk Bintuni 520, sebagai LST terbesar yang dimiliki TNI AL, kapal perang produksi dalam negeri ini justru punya turntable dengan kapasitas hingga 90 ton. Besarnya kapasitas turntable di KRI Teluk Bintuni 520 lantaran kapal ini digadang untuk membawa MBT (Main Battle Tank) Leopard 2A4 TNI AD yang bobot per tank mencapai 60-tonan. Dan hebatnya, turntable yang terpasang di KRI Teluk Bintuni 520 adalah buatan BUMN PT Pindad. (Haryo Adjie)

 

 

Indomil. 

Tahun 2016, TNI AU Punya Pangkalan Udara ‘Pearl Harbor’

 


Pangkalan TNI AU Ranai, Natuna

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna mengatakan pangkalan udara TNI AU Natuna dirancang untuk menjadi pangkalan militer terpadu.

“Kami memang bercita-cita membangun Pangkalan Udara TNI AU Natuna menjadi pangkalan militer terpadu, menjadi Pearl Harbor-nya Indonesia,” kata Agus di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, 20 November 2015.

Menurut Agus, Pearl Harbor merupakan pangkalan militer Amerika Serikat terbesar di Kepulauan Hawaii. Sedangkan, Pangkalan Udara TNI AU Natuna kini tipenya masih C dan akan ditingkatkan menjadi tipe B, yang dikomandani seorang kolonel.


Untuk saat ini, kata Agus, Kementerian Pertahanan menurunkan lebih dari Rp 200 miliar sebagai dana penguatan Pangkalan Udara TNI AU Natuna dan diharapkan sudah selesai pada 2016.

Pangkalan Udara TNI AU Natuna diperkuat karena perairan di sana jalur pelayaran strategis dan juga untuk memantau keamanan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara lain. “Jika ada negara lain yang saling mengklaim, tapi Indonesia berdiri di wilayah itu sebagai pihak ketiga, akan ikut menjaga keamanan,” katanya.

Pearl Harbour di Pulau Oahu, Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat, berada sangat jauh dari tanah induk Amerika Serikat. Pulau Natuna juga berada di tepi Laut Cina Selatan, yang dalam beberapa tahun terakhir makin menghangat sejalan klaim sepihak Cina atas hampir seluruh perairan itu.
Jadilah Pulau Natuna dan Kepulauan Natuna menjadi pagar penting bangsa ini menghadapi berbagai dampak dinamika di Laut Cina Selatan

 

JKGR. 

Pertahanan Militer di Pulau Morotai Ditingkatkan

 
Pesawat Sukhoi TNI AU terbang rendah melintasi dermaga kota Daruba, Pulau Morotai, Kamis (12/11/15) (Antara)

Pulau Morotai atau Moroda’i dalam dialek bahasa setempat, sangat strategis dari sisi pertahanan dan militer. Bahkan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Sekutu di Pasifik, menjadikan Pulau Morotai sebagai pijakan penting dalam Perang Pasifik menghadapi Jepang.

Untuk itulah maka status Pulau Morotai dari sisi pertahanan dan militer Indonesia akan ditingkatkan. Wacana ini telah lama sebetulnya digaungkan.

Cuma di Pulau Morotai saja –sebagai misal– terdapat Pangkalan TNI AU Morotai dengan tujuh landas pacu paralel yang sebetulnya masih bisa dipakai.

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menyatakan hal itu. Akan ditingkatkan, baik pangkalan TNI AU-nya ataupun pangkalan TNI AL-nya.

Dengan memakai infrastruktur fisik sama juga, Bandar Udara TNI AU Leo Wattimena juga dioperasikan otoritas penerbangan sipil.


Di Pulau Morotai juga kini tengah digelar latihan gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI.


Latihan PPRC di Morotai

Pulau Morotai merupakan salah satu pulau terbesar di Maluku Utara. Di pulau yang secara administratif kabupaten pecahan dari Kabupaten Halmahera Utara tersebut banyak terdapat tempat-tempat bersejarah peninggalan Perang Dunia (PD) II.

Pulau Morotai menjadi lapangan terbang bagi Jepang selama PD II. Pulau ini kemudian diambil alih Amerika Serikat (AS) pada September 1944 dan digunakan landasan serangan pasukan Sekutu ke Filipina dan Borneo timur pada Mei dan Juni tahun pada awal 1945.


Latihan Penerjunan PPRC di Morotai

Pulau Morotai merupakan basis serangan ke Jawa pada Oktober 1945 yang ditunda setelah menyerahan Jepang pada bulan Agustus.

“Menurut penduduk setempat, Morotai berasal dari kata Morotia yang artinya tempat tinggal orang-orang moro. Orang moro adalah manusia misterius atau orang hilang (moksa) yang sulit dilihat dengan mata biasa, namun memiliki kebudayaan sebagai kelompok manusia biasa,” demikian dilansir situs web resmi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Merahputih.com

China Borong Jet Tempur Rusia, Indonesia Menyusul

Pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia yang tengah pamer kemampuan di pameran dirgantara Paris Air Show. (REUTERS/Pascal Rossignol)

China sepakat memborong 24 jet tempur terbaru yang diproduksi Rusia.
Sebuah perusahaan industri Rusia mengabarkan pada Reuters, Kamis, 19 November 2015, kesepakatan pembelian pesawat tempur ini membuat China menjadi negara asing pertama yang membeli Su-35.
Tapi rupanya, Indonesia juga menyatakan ketertarikan memborong jet tempur terbaru buatan Rusia.

Dikutip dari Sputniknews.com, perusahaan negara Rusia dalam urusan teknologi, Rostec, membenarkan kesepakatan tersebut.
"Sebuah negosiasi yang panjang dalam proses pengiriman Su-35 kepada China akhirnya selesai. Kami telah menandatangani kontrak," kata Kepala Rostec, Sergey Chemezov, seperti dikutip oleh harian Russian Kommersant, pada Kamis, 19 November 2015. Jet tempur Su-35 (NATO melaporkannya dengan nama Flanker-E) adalah jenis terbaru dan pengembangan dari jet tempur Su-27. Jet ini baru diperkenalkan pada publik saat Paris Air Show tahun 2013.

Menurut Sputnik, Indonesia, Brasil dan Emirat Arab adalah negara-negara yang juga tertarik untuk membeli jet tempur tersebut.

Pada Rabu, 18 November 2015, duta besar Indonesia untuk Rusia, Djauhari Oratmangun, mengatakan Join Komisi Rusia Indonesia dalam urusan kerja sama teknik militer akan segera memproses rencana pembelian Su-35 akhir November ini di Jakarta.

Viva. 

DSME dan DCNS Berkompetisi Menangkan Proyek Overhaul KRI Cakra 401

Saat kapal selam Changbogo Class pertama tiba di Indonesia pada awal tahun 2017, maka kapal selam Type 209/1300 TNI AL telah memasuki usia 36 tahun pengabdian, maklum duo KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala resmi diserahterimakan ke Indonesia pada tahun 1981. Dengan usia Cakra Class yang kian menua, tak lantas kedua kapal selam ini akan dipensiunkan. Secara platform, Type 209/1300 masih serviceable, ditambah kedua kapal sudah pernah dilakukan repowering dan upgrade sistem elektronik.


KRI Cakra dalam sebuah defile


KRI Cakra di Dermaga Ujung, Surabaya

Dibalik itu, Korps Hiu Kencana juga masih mengharapkan jumlah ideal 12 unit armada kapal selam. Bila pesanan Changbogo Class komplit pun, jumlah total kasel TNI AL baru mencapai jumlah lima unit. Yang dari segi kuantitas masih tertinggal dari Singapura dan Australia. Selain Cakra Class, TNI AL juga masih akan terus mempertahankan alutsista yang didatangkan pada awal 80-an. Diantara yang seumuran kasel Cakra Class ada frigat Fatahillah Class dan KCR (Kapal Cepat Rudal) Mandau Class.

Tekait MEF III
Pengadaan kapal perang, khususnya kapal selam jelas membutuhkan waktu deal kontrak yang tak sebentar. Belum lagi adanya kewajiban ToT (Transfer of Technology) bila si kapal dibeli dalam kondisi baru. Setelah kontrak pembelian disetujui, proses pembangunan kasel juga tak sebentar, rata-rata lewat dari 12 bulan, apalagi komponen kasel banyak dipasok dari negara lain sebagai pihak ketiga.


Tahap pemasangan torpedo SUT

Hingga kini Indonesia telah memasuki fase Minimum Essential Force (MEF) II untuk periode tahun 2015 – 2019. Kemudian berlanjut ke MEF III di periode tahun 2020 – 2024. Pemenuhan kuantitas kasel 12 unit boleh jadi baru akan terealisasi pada MEF III, dan itu pun rasanya berat jika harus melepas postur dua unit kasel Cakra Class saat ini.

Dan melihat peluang operasional Cakra Class yang masih panjang, mendorong galangan kapal asing yang berkompeten dalam penguasaan teknologi kasel untuk menawarkan proposal paket maintenance, repair dan overhaul (MRO). Dikutip dari Janes.com (15/11/2015), mengutip sumber dari TNI AL, ada proposal yang masuk secara terpisah, yakni dari Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering (DSME), Korea Selatan dan DCNS, galangan kapal asal Perancis. DSME jelas bukan nama asing lagi, inilah galangan yang membangun produksi Changbogo Class. Ditambah DSME adalah galangan yang mengerjakan proyek repowering KRI Nanggala 402 pada tahun 2012 silam. Sebaliknya DCNS, belum lama ini baru saja menawarkan proyek kasel Scorpene Class 1000 ke Indonesia.



Lebih lanjut isi proposal dalam proyek MRO mencakup pengaturan dan pembagian tugas yang dilakukan bersama mitra lokal, yakni PT PAL untuk skema ToT. Disebutkan proposal MRO ini bernilai US$40 juta untuk modernisasi KRI Cakra 401 agar dapat terus beroperasi maksimal hingga tahun 2024. Pada Januari 2014, pihak PT PAL memang pernah menyebut jika KRI Cakra 401 sudah dijadwalkan untuk menjalani MRO.

Menanggapi berita ini, baik pihak DSME dan DCNS menolak untuk memberi komentar lebih jauh. “Memang ada sebuah kompetisi dalam proyek ini, namun untuk alasan komersial dan klausul kerahasiaan, kami tidak bisa memberi komentar,” ujar juru bicara DCNS. Proyek MRO cukup strategis, nantinya mencakup perbaikan mesin, instalasi perangkat elektronik baru, penggantian tiang periskop, dan upgrade CMS (Combat Management System) baru.

KRI Cakra 401 sebagai flagship kasel TNI AL, di tahun 2004 sudah pernah dilakukan proses repowering di galangan DSME. Setelah perbaikan, kondisi kapal dapat mencapai 80-90%. Ini dapat dibuktikan dengan telah diujinya atau istilahnya NDD (Normal Diving Deapth) untuk mengetahui batas kedalamnya. Kemudiaan di tahun 2006, kRI Cakra 401 berangkat lagi ke Korea Selatan, saat itu untuk proses instalasi radar baru, sonar, dan sistem tempur. Nilai proyek pada tahun 2006 tersebut disebut mencapai US$60 juta.

KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402 mulai dibangun sejak tahun 1977 oleh galangan Howaldtswerke di kota Kiel, Jerman. Dan kedua kapal dengan bobot 1.395 ton ini resmi masuk arsenal TNI AL pada tahun 1981. (Haryo Adjie)

 

Indomil. 

Pesawat Tempur KFX/IFX Nantinya Tidak Sepenuhnya Siluman

 

Pejabat Lockheed Martin akan mengunjungi Korea pekan ini untuk membahas transfer teknologi yang diperlukan proyek KF-X di negara itu.

Pejabat Lockheed Martin akan mengunjungi Defense Acquisition Program Administration (Dapa) pekan ini, “kata juru bicara Kolonel Kim Si-cheol, Selasa.” Pejabat perusahaan dan Dapa akan melihat kemajuan transfer 21 teknologi ke Korea. ”

Kim , menunjukkan bahwa transfer 21 teknologi, memang diatur dalam kesepakatan transfer, termasuk sistem kontrol penerbangan.

Kim menyatakan kewajiban kontrak untuk Lockheed Martin adalah mentransfer teknologi senilai $ 1.4 milyar, meskipun Lockheed Martin mengubah jenis transfer yang seharusnya diserahkan ke Korea (dari 25 hanya 21 yang diserahkan). Nilai kontrak yang dibayarkan Korea sesuai jumlah yang telah disepakati.


Proyek KF-X, merupakan pengembangan jet tempur generasi 4.5 pada tahun 2025 untuk menggantikan armada jet tempur F-4 dan F-5 Korea yang sudah tua, menghadapi kemunduran besar pada bulan April setelah pemerintah AS menolak untuk mengizinkan Lockheed untuk mentransfer empat teknologi inti yang terkait dengan F-35, termasuk radar AESA, ke Korea dengan alasan keamanan.

Di tengah meningkatnya kritik pada saat itu, Menteri Dapa Chang Myoung-jin mengatakan bahwa pemerintah AS berjanji untuk menyetujui ekspor sisa 21 teknologi.

Transfer 25 teknologi, termasuk empat yang dilarang, adalah kesepakatan yang diimbangi dengan pembelian 40 pesawat siluman F-35 oleh Korea Selatan.

Kim menambahkan bahwa KF-X tidak akan memiliki fungsi sepenuhnya sebagai pesawat siluman, tetapi hanya berteknologi mengurangi jejak radar cross section (RCS).

koreatimes

(News Update) Akhir November, Rusia-Indonesia Bahas Pembelian Su-35

 

Komisi gabungan kerjasama militer-teknis Rusia-Indonesia akan membahas pembelian Sukhoi Su-35 di Jakarta pada akhir November mendatang. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Rusia Djauhari Oratmangun.

Pernyataan Djauhari ini muncul setelah adanya pernyataan dari Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu. Ryamizard mengatakan, pemerintah Indonesia akan membeli Su-35 untuk menggantikan F-5 Tiger. Pernyataan Djauhari juga datang beberapa hari setelah kepala Kerjasama Departemen Internasional Rusia Rostec, Viktor Kladov menuturkan bahwa Indonesia telah memutuskan untuk membeli Su-35 dan dalam waktu dekat Indonesia dan Rusia akan membahas mengenai pembangunan pusat layanan di Indonesia.


“Ini adalah pertanda baik, setelah perjanjian nyata akan muncul. Pada akhir November, pertemuan teknis dari komisi bersama kerjasama militer-teknis akan diselenggarakan, dan masalah ini akan menjadi salah satu topik utama,” ucap Djauhari, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (18/11).

Namun, di kesempatan yang sama, Djauhari juga mengatakan, sejauh ini tender untuk pembelian salah satu pesawat tercanggih di dunia ini belum diumumkan oleh pemerintah Indonesia. SU-35 atau yang disebut oleh NATO sebagai Flanker-E adalah generasi terbaru Sukhoi, dan merupakan pengembangan dari Su-27. Jet tempur ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 lalu, tepatnya pada pagelaran Paris Air Show.

Sindonews

Carl Gustaf M2: Sudah Eksis di Indonesia Sejak Era 60-an

Namanya cukup mendunia dalam jagad senjata anti tank, meski faktanya yang jadi sasaran sebagaian justru bukan tank. Senjata panggul ini bisa dikata punya kemasyhuran yang bisa disandingkan dengan granat berpeluncur roket RPG (Rocket Propelled Grenade)-7. Inilah Carl Gustaf, jenis recoiless rifle yang namanya telah mendunia sejak tahun 1948. Lewat perubahan di empat varian, hingga kini Carl Gustaf masih jadi andalan di banyak laga pertempuran, dan tak mau ketinggalan, Indonesia pun telah lama menggunakan Carl Gustaf.



Prajurit TNI menggotong Carl Gustaf dalam Latgab ABRI tahun 1992.


Carl Gustaf M2.

Karena mulai masuk kedinasan di masa-masa keemasan konflik dunia, kadar battle proven Carl Gustaf terbilang tinggi. Dalam rentang tahun 60-an dan 70-an, senjata besutan Saab Bofors Dynamics ini banyak berlaga di medan tempur. Bahkan dalam babak pertama Perang Malvinas (Falklands War), Carl Gustaf yang dipakai Marinir Inggris mampu membuat kerusakan hebat pada kapal perang Argentina. Dengan konflik kekinian yang terjadi di Afghanistan, Irak, Libya, dan Suriah, nama Carl Gustaf dijamin selalu eksis ditengah dentuman ledakan. Indonesia disebut-sebut telah mengoperasikan Carl Gustaf sejak tahun 60-an, namun belum diketahui apakah Carl Gustaf pernah dijajal dalam operasi militer di Tanah Air.

Dirunut dari klasifikasinya, Carl Gustaf masuk sebagai senjata anti tank yang reusable, artinya senjata ini dapat dipakai beriulang-ulang, alias pelontar dapat diisi ulang dengan peluru/proyektil. Varian pertamanya adalah M1 dibuat tahun 1948. Model pertama (M1) terbuat dari baja, sehingga beratnya mencapai 16,35 kg. Di tahun tersebut, belum ditemukan material komposit. Kemudian di tahun 1964 munculah model kedua (M2). Varian ini tampil lebih ringan dengan bobot 14,2 kg. Pengurangan bobot ini berkat adopsi material aluminium alloys dan plastik. Mengikuti tren pasar yang menyuguhkan bobot senjata lebih ringan.


Carl Gustav M2.


Ragam amunisi Carl Gustaf.

Saab di tahun 1991 merilis model ketiga (M3) yang punya bobot 9,5 kg. Model M3 lebih ringan berkat penggunaan komponen polymer dan fiberglass. Dan model yang paling baru adalah M4, punya bobot sekitar 7 kg. Di model M4 komponen yang digunakan adalah karbon fiber dan titanium. Update antar model tentu tak sekedar pada efek pengurangan bobot, tapi juga mencakup hal teknis, seperti sistem bidik dan nilai ergonomis.


Bersama dengan rudal FGM-148 Javelin, Carl Gustaf M2 juga beraksi menghajar alien di film “War of The World.”

Carl Gustaf di Indonesia
Lars Nielsen, Head of Saab Indonesia pernah menyebut,”Carl Gustaf sudah digunakan Indonesia sejak tahun 60-an, namun senjata tersebut bukan di datangkan langsung dari Swedia.” Dan, sampai saat ini belum diketahui jelas asal Carl Gustaf yang dibeli oleh Indonesia, meski yang digunakan tetap buatan Swedia. Sebagai senjata kondang, Carl Gustaf memang menarik perusahaan lain untuk mengambil lisensinya. Seperti Howa dari Sumitomo Group, Jepang telah malansir produksi M2. Kemudian India lewat OFB (Ordnance Factory Board) juga membeli hak produksinya.



Debut Carl Gustaf terlihat nyata dalam Latigan Gabungan TNI (d/h ABRI) tahun 1992 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur. Saat itu Carl Gustaf tampak digunakan oleh pasukan BTP (Batalyon Tim Pendarat) Marinir TNI AL. Untuk model yang dipakai Indonesia juga masih belum bisa dipastikan, namun melihat dari tahun kedatangannya di era 60-an, maka besar kemungkinan yang diadopsi TNI adalah varian M2. Kebetulan M2 juga dipasok untuk militer Thailand, Singapura, dan Malaysia.

Yang unik dari Carl Gustaf adalah untuk urusan amunisi, Carl Gustaf model paling tua pun (M1) tetap dapat melontarkan hulu ledak generasi terkini yang dibuat untuk model M4 paling mutakhir. Secara umum, tipikal amunisi Carl Guatav dibagi kedalam tiga fungsi, yakni penghancur tank dan kendaraan lapis baja, anti personel, dan penghancuran sasaran di balik perkuatan.


Carl Gustaf M3.


Carl-Gustav M3.


Carl Gustav M3

Dari sejarahnya, Carl Gustaf dirancang oleh Hugo Abramson dan Harald Jensen. Mereka memilih propelen mesiu dengan kaliber 84 mm, atau setara kaliber meriam. Untuk menstabilkan proyektil, digunakan laras beralur. Dengan laras beralur, kecepatan least proyektil bisa mencapai 290 meter per detik untuk jarak 400 pada sasaran bergerak. Atau bisa mencapai jarak 700 – 1.000 meter untuk sasaran statis. Dalam operasional Carl Gustaf dioperasikan oleh dua awak, yakni gunner dan loader amunisi. Teorinya satu menit, senjata ini dapat melepaskan enam proyektil.


Pengisian amunisi.

Di lingkup TNI, adopsi senjata jenis ini masuk dalam operasional unit infanteri. Situs Wikipedia.com menyebut Carl Gustaf digunakan oleh Kopaska (Komando Pasukan Katak) TNI AL dan Kopassus (Komando Pasukan Khusus) TNI AD. Belum jelas kedepan apakah TNI akan mengadopsi Carl Gustaf M4 yang dilengkapi intelligent sight, mengingat saat ini infanteri TNI AD sudah menggunakan rudal panggul anti tank yang juga buatan Saab, yaitu NLAW. (Gilang Perdana)


Spesifikasi Carl Gustaf M2
– Tahun produksi: 1965
– Kaliber: 84 x 246 mm
– Panjang laras: 113 cm
– Bobot kosong tanpa teleskop: 14,2 kg
– Bobot total: 18,5 kg
– Pembidik: Telescopic, Luminous and Open
– Amunisi: HE, HEAT, HEAT-T, TP w/o Trace, dan TPT
– Jarak tembak: 500 – 700 meter
– Kecepatan luncur proyektil: 290 meter per detik

 

Indomil.