Anggota
Komisi I DPR, Elnino M Husein Mohi mengingatkan Menteri Pertahanan
(Menhan), Ryamizard Ryacudu jangan mengikuti jejak Menko Polhukam Tedjo
Edhi Purdijatno yang sering memberi pernyataan tidak perlu.
“Menhan mestinya bekerja saja sesuai
nama kabinetnya yakni Kabinet Kerja, bukan kabinet bicara. Biarlah yang
banyak bicara itu para anggota parlemen sesuai dengan tugas mereka,”
kata Elnino MH Mohi, saat dihubungi JPNN.com, Senin (23/2), menyikapi
kemungkinan Indonesia hanya bertahan selama tiga hari jika terjadi
perang.
Dia ingatkan, Menhan adalah
satu dari tiga triumvirat (bersama Mendagri dan Menlu) yang posisinya
sangat strategis apalagi jika negara dalam keadaan darurat kekuasaan.
“Maka, pernyataan dari
triumvirat itu mestinya yang benar-benar perlu untuk dinyatakan ke
publik saja. Bukan soal benar atau tidaknya apa yang dinyatakan, tapi
soal perlu atau tidaknya untuk dinyatakan,” tegasnya.
Soal anggaran pertahanan lanjutnya,
sejak awal Komisi I DPR RI periode 2014-2019 selalu mendorong Menhan dan
TNI agar berani mengusulkan anggaran yang lebih dari sekadar Minimum
Essential Force (MEF), sebab ada kesadaran di DPR bahwa anggaran yang
TNI ajukan sebetulnya tidak cukup.
Namun di saat anggota DPR belum ada yang
membuat statement bahwa Indonesia lemah dalam aspek pertahanan, justru
Menhan sendiri yang bikin pernyataan ke publik tanpa ada pertanyaan dari
publik.
“Bayangkan, efek dari
pernyataan Menhan itu, rakyat kita menjadi tidak percaya diri, justru
pihak-pihak yang memusuhi kita semakin percaya diri,” tegas anggota DPR dari Provinsi Gorontalo itu.
Elnino sendiri meyakini, dengan
kekurangan yang ada pada logistik pertahanan RI, tetap saja tidak akan
ada satu negara pun yang berani macam-macam dengan Republik Indonesia.
“Sebab, dunia mengakui kehebatan prajurit-prajurit RI yang sulit
ditandingi, bahkan oleh Rambo (jagoan dalam film Amerika) sekali pun,”
pungkasnya. (fas/jpnn)
Ini Pernyataan Hanafi Rais Tanggapi Omongan Ryamizard
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais secara tegas menyatakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah membuat blunder dengan statemennya di akun @Ryamizard_R, yang menyebut jika Indonesia berperang, paling hanya mampu bertahan 3 hari.
“Jelas itu, kalau itu benar
dari Menhan dan Menhan sendiri yang me-tweet, itu berarti Menhan membuat
blunder, karena sebenarnya hal-hal yang bersifat stategis semacam itu
cukup diketahui oleh pemerintah,” kata Hanafi menjawab JPNN.com, Senin (23/2).
Selain itu, politikus Partai Amanat
Nasional ini tidak setuju dengan statemen Menhan yang mengkaitkan soal
ketahanan energi dengan pertahanan.
Pasalnya, menurut Hanafi, kebijakan pertahanan dan anggarannya sudah disetujui pemerintah dan DPR dalam APBN-P 2015.
“Apa relevansinya ngomong
seperti itu. (Saat di DPR) tidak disinggung, kok tiba-tiba (nge-tweet)
seperti itu. Saya sendiri tidak tahu masudnya mengatakan itu untuk
tujuan apa. Jadi menurut saya Menhan mesti mengklarifikasi pernyataan
itu apa relevansinya dengan kebijakan pertahanan kita,” tegasnya.
Putra Amien Rais ini menilai pernyataan
Menhan semakin blunder karena diungkapkan di saat hubungan
Indonesia-Australia sedang tegang.
Apalagi Panglima TNI Moeldoko sudah
menyampaikan statemen siap mengerahkan armada perang saat dua WN
Australia akan dieksekusi mati.
“Tapi kok malah Menhan
menyatakan ketahanan energi kita kok bertahan cuma 3 hari, ini gak
jelas. Bagaimana sesama pemegang kunci kebijakan pertahanan mengeluarkan
statemen yang bertolak belakang,” tandasnya. (fat/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar