DPR Sudah Ingatkan Pemerintah soal Timor Leste Caplok Daerah

Peta perbatasan RI - Timor Leste. (Bobby Andalan (Bali)

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengaku sudah sejak lama mengingatkan Pemerintah tentang kemungkinan tindakan pencaplokan wilayah Indonesia oleh Timor Leste.

"Beberapa bulan yang lalu saya pernah mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan sengketa-sengketa perbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Timor Leste," katanya kepada VIVA.co.id di Jakarta pada Selasa, 19 Januari 2016.

Sukamta menjelaskan penyelesaian sengketa perbatasan itu menjadi penting karena Indonesia segera menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Konsekuensinya adalah batas-batas negara menjadi absurd atau samar-samar karena lalu lintas warga negara menjadi lebih intesif. Maka batas wilayah yang masih disengketakan harus segera diperjelas agar tak menjadi masalah di kemudian hari.

Menurut informasi yang tersebar di media, Timor Leste telah membangun secara permanen sejumlah bangunan di wilayah yang masih disengketakan antara Indonesia dengan Timor Leste, seperti kantor pertanian, balai pertemuan, gudang logistik, tempat penggilingan padi, pembangunan saluran irigasi, dan jalan diperkeras. 

"Karena secara de jure (hukum) status wilayah steril itu masih dirundingkan, maka aktivitas de facto (kondisi faktual) di situ tidak dibenarkan," ujar Sukamta.

Politikus PKS itu mencontohkan modus-modus aktivitas de facto seperti pembangunan fisik dan penduduk yang tinggal di dalamnya sudah terjadi dalam kasus Sipadan-Ligitan, wilayah Indonesia yang kemudian dicaplok Malaysia. Secara de facto saat itu, Malaysia memiliki bangunan-bangunan di situ, sehingga kepemilikan mereka diakui. 

"Makanya kita tidak ingin kejadian ini terulang lagi di mana pun, termasuk Timor Leste. Jadi Indonesia harus tegas. Selesaikan sengketa, pertahankan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) seratus persen dari Sabang sampai Merauke," ujar Sukamta.

 

Viva. 

Provokasi Timor Leste, Panglima TNI: Mana Berani Mencaplok?

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Mabes TNI Cilangkap (Puspen TNI)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan TNI tidak akan membiarkan sejengkal pun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diambil oleh pihak mana pun. TNI, kata dia, akan menjaga seluruh perbatasan negara dari campur tangan pihak asing.

"Kita jaga semua yang ada, dan tidak boleh (wilayah RI dicaplok) sejengkal pun," kata Jenderal Gatot di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 19 Januari 2015.

Sementara itu, terkait provokasi yang dilakukan Timor Leste dengan membangun secara permanen bangunan di wilayah steril yang masih menjadi sengketa antara pemerintah RI dan Timor Leste, Panglima memastikan hal tersebut tidak akan terjadi. TNI, lanjutnya, sudah menempatkan personelnya di daerah perbatasan.

"Enggak ada. Ada Undang-undangnya kok, mana berani mencaplok? Tanyakan kepada Menlu, Mendagri, kita hanya menjaga, dan di daerah yang dijaga oleh TNI tidak ada hal tersebut," ujar Panglima.

Kementerian Luar Negeri sebelumnya sudah mengirimkan utusannya ke Timor Leste untuk melakukan perundingan terkait pendirian bangunan di wilayah sengketa Indonesia dan Timor Leste.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan Kemlu RI saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai detail letak wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Perundingan yang dilakukan membahas perbatasan wilayah Noel Besi - Citranadan juga wilayah Bidjael Sunan - Oben.

"Jika memang terjadi (pendirian bangunan), kami harus tahu terlebih dahulu di mana letak persisnya. Kementerian Dalam Negeri yang menjadi vocal point terkait perbatasan darat," kata Arrmanatha yang dihubungi VIVA.co.id, Senin, 18 Januari 2016.

Sebelumnya diberitakan, Timor Leste mengklaim daerah di perbatasan RI, yang selama ini masih bersengketa. Sengketa batas kedua negara itu berada di Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Timor Leste telah membangun secara permanen sejumlah bangunan di wilayah tersebut, seperti kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog, tempat penggilingan padi, pembangunan saluran irigasi, dan jalan diperkeras.

"Ada 53 KK yang mendiami wilayah steril tersebut di Dusun Naktuka Desa Netamnanu Utara Kecamatan Amfoang Timur. Mereka ber-KTP Timor Leste," kata Panglima Kodam IX Udayana, Mayor Jenderal TNI, M Setyo Sularso di Markas Kodam IX Udayana, Senin 18 Januari 2016.

Viva. 

Komisi I-TNI AL rapat soal pembangunan arsenal militer

Dokumentasi sejumlah armada perang TNI AL gladi layar lintas di lokasi Sail Tomini, Pantai Kayubura, Pelawa Baru, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Rabu (16/9). Sedikitnya 20 kapal perang TNI AL dan beberapa kapal perang asing serta perahu layar tradisional akan melakukan Sailing Pass pada puncak pelaksanaan Sail Tomini 2015 yang dijadwalkan pada Sabtu (19/9). (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

... belum ada penggantinya, kapal-kapal tersebut akan tetap dirawat. Kami harapkan dukungan Komisi I DPR terkait anggaran. Komunikasi ini akan menjadi perencanaan pembangunan TNI AL...

Komisi I DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama TNI AL tentang pembangunan arsenal militer di matra laut TNI ini, di Markas Besar TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.

"Kenapa TNI AL duluan karena waktu rapat kerja dengan panglima TNI, panglima TNI katakan postur laut dan udara menjadi prioritas," kata Ketua Komisi DPR, Mahfudz Siddiq, di sela-sela rapat itu. Dia memimpin kontingen Komisi I DPR dalam rapat itu, sementara TNI AL dipimpin Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi. 

Selain itu, membahas soal modernisasi arsenal militer TNI AL mereka juga berdialog tentang wacana penghibahan beberapa arsenal TNI AL kepada Badan Keamanan Laut. 

TNI AL, kata Siddiq, harus dibangun secara modern karena pengembangan potensi kelautan yang dimiliki harus didukung dengan kemampuan menjaga perairan Indonesia.

"Sekarang, TNI AL aktif mendukung tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi bukan dalam rangka menangkapi kapal ilegal saja, tapi seluruh perairan," kata politikus PKS ini.

Di tempat yang sama, Supandi, mengatakan, kunjungan Komisi I DPR itu terutama terkait penganggaran pertahanan. "Peran Komisi I DPR sangat besar," kata dia. Hak budget alias penentuan dan penyaluran APBN ada pada DPR, sementara pemerintah adalah pengguna.

Ia mengatakan, untuk menjaga wilayah perairan Indonesia perlu penguatan kekuatan maritim, sehingga diskusi dilakukan untuk melihat mana yang sudah terealisasi, yang perlu ditambahkan dan mana untuk direvisi dalam mencapai kekuatan esensial minimul alias MEF.

"Prioritas utama adalah alutsista yang sudah lewat masanya atau usang," kata dia. 

Sebanyak 10 kapal perang, kata dia, akan masuk tahap konservasi (tidak dioperasikan lagi). 

"Selama belum ada penggantinya, kapal-kapal tersebut akan tetap dirawat. Kami harapkan dukungan Komisi I DPR terkait anggaran. Komunikasi ini akan menjadi perencanaan pembangunan TNI AL," kata Supandi.

Modernisasi kapal-kapal perang dan sistem pendukung terus dilakukan TNI AL. Kemarin (18/1), TNI AL menerima kapal perang kelas perusak kawal berpeluru kendali buatan PT PAL Surabaya, di dermaga PT PAL, Surabaya. 

Yang menarik, kapal-kapal perang ini dibuat dengan sistem modul laiknya pembuatan pesawat komersial Airbus Industrie, di Toulouse, Prancis, yang bagian-bagiannya dibuat di berbagai negara anggota konsorsium itu atau kontraktor yang ditunjuk. 

Satu kapal kapal perang kelas perusak kawal berpeluru kendali buatan PT PAL Surabaya yang kemarin diterima TNI AL itu dibuat dalam enam modul. Empat modul dibuat PT PAL, dan dua modul dibuat di dermaga produksi galangan kapal Damen Schelde, Belanda. Semuanya lalu dirakit di Surabaya, yang dibeli memakai dana APBN 2015. 

"TNI AL perlu 25 unit kapal di kelas ini," kata Supandi, saat itu. 

Antara.

Petir V-101: Wujud Kebangkitan Rudal Nasional

Karena terbilang kompleks, penguasaan teknologi rudal yang mencakup elemen hulu ledak, aerodinamika, sistem pemandu, dan propulsi menjadi lambang kemajuan industri alutsista suatu negara. Dengan tekad kuat menuju kemandirian alutsista, setelah dirintis LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) lewat proyek RKX (Roket Kendali Experiment), kini giliran BUMS (Badan Usaha milik Swasta) nasional PT Sari Bahari menggebrak perhatian publik dengan diluncurkannya prototipe rudal permukaan ke permukaan berkecepatan subsonic yang diberi label Petir V-101.

Meski sejarah awal berdirinya PT Sari Bahari bukan produsen senjata, namun debut perusahaan yang berbasis di Malang, Jawa Timur ini mulai membetot khalayak publik saat dipercaya sebagai pemasok bom (dumb bomb) P-100 untuk jet tempur Sukhoi Su-27/Su-30 Flanker Skadron 11 TNI AU. Berangkat dari order dan pengakuan dari otoritas pertahanan RI, menjadi motivasi yang kuat PT Sari Bahari untuk melanjutkan inovasi baru. Selain di segmen bom, sejak tahun 2014 PT Sari Bahari mulai merintis prototipe desain rudal Petir.


Petir dirancang dengan sirip tegak ala F-18 Hornet.

Dan setelah melewat beberapa pengujian statis dan real flight, pada bulan Agustus 2014 Viper resmi diperkenalkan ke publik lewat media. Sejak 2014, tiga prototipe Petir menjalani serangkaian uji coba. Yang terakhir, pengujian terbang dilakukan di Pameungpeuk, Jawa Barat. Selama percobaan, Petir belum diisi hulu ledak karena hanya menguji aspek aerodinamika. ”Selanjutnya kami menguji sistem otopilotnya. Kalau berhasil, kami akan mengisi hulu ledaknya,” ujar seorang teknisi.



Seperti dikutip dari news.detik.com, Direktur PT Sari Bahari, Ricky Hendrik Egam menargetkan, setelah uji coba terakhir, Petir tahun depan diharapkan dapat mengikuti uji kelayakan sebelum digunakan untuk memperkuat alutsista TNI. Dia berharap uji coba yang menyedot biaya Rp5 miliar dapat segera menghasilkan rudal andalan.

Ricky mengklaim, Petir sangat cocok dengan kebutuhan militer Indonesia. Selama ini rudal dengan jarak jelajah 45–60 km belum terisi. Rudal C-701 dan C-705 buatan Cina –kini dikembangkan dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI)– memiliki jelajah 60–80 km dan 135 km. Sedangkan Exocet MM40 Block 2 yang dimiliki TNI-AL berjarak 120 km. Dengan jarak jangkau yang lebih pendek, tentunya diharapkan rudal yang sepenuhnya dirancang Putra Indonesia dapat ditawarkan dengan harga lebih murah ketimbang rudal-rudal besutan Luar Negeri.



Poin keunggulan Petir diantaranya mengadopsi sejumlah teknologi mutakhir untuk pengindraan sasaran. Diantaranya sudah mengadopsi multiple 3D point, ini lebih maju daripada rudal yang menggunakan seeker, konsekuensinya Petir nanti dibenamkan prosesor tingkat tinggi untuk memproses data sasaran tembak. Sayangnya Petir belum dirancang untuk menghajar sasaran bergerak, jadi masih di setting untuk menghancurkan target statis.

Sebagai rudal permukaan ke permukaan berkemampuan balistik, Petir dirancang untuk bisa diluncurkan dari peluncur di darat dan kapal perang. Dengan program yang ditanam rudal petir dapat di seting untuk menuju ke target sasaran vital tertentu yang tidak bergerak. Meski belum disebut punya Petir V-101kemampuan sea skimmer, dengan titik kerendahan terbang berada pada ketinggian 20 meter, rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga meminimalkan untuk terbaca oleh radar dan menghindari frekuensi yang berubah-ubah, serta mereduksi resiko di jamming.

Mengenai spesifikasi dan kemampuannya, Petir menggunakan engine standar dengan kecepatan 260 kilometer per jam. Teknisi sedang merancang engine sendiri yang diharapkan mampu mendongkrak kecepatan Petir menjadi 500 km per jam. Rudal Petir disebut-sebut sudah diuji terbang, tinggal diuji ledak. Rencananya rudal tersebut akan diuji oleh Kemenhan dengan daya jangkau 40 km. Untuk hulu ledaknya dibekali bahan peledak 10 kg yang akan disuplai PT Dahana.

Dari segi rancangan, seperti nampak di foto, Petir bagaikan rudal jelajah Tomahawk dengan dukungan sirip tegak dan sayap utama. Ternyata teknisi memang sengaja memasang sirip menyerupai pesawat tempur untuk memudahkan pengendalian kecepatan. Jika engine- nya sudah siap, sirip nantinya akan dilepas. Dengan basis rudal permukaan ke permukaan, maka rudal ini ideal digunakan TNI AD dan TNI AL. (Gilang Perdana)

Spesifikasi Petir V-101
– Panjang: 1.850 mm
– Bentang sayap: 1.550 mm
– Berat tanpa hulu ledak: 20 kg
– Air frame set: carbon reinforced composite
– Propulsion system set: turbine engine thrust
– Berat hulu ledak: 10 kg
– Jarak jangkau pada uji perdana: 45 km
– Kecepatan uji tahap kedua: 260 km per jam
– Sistem elektronik: PID controller, 3D waypoint autopilot, GPS navigation, complete with 6 DoF sensors, dan 3 axis magnetometers

 

Indomil. 

TNI AD Tempatkan 2 Jenis Drone di Perbatasan Kalimantan

 
UAV Aerostar TNI

Nunukan – Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono mengatakan, ada dua jenis drone yang akan dioperasikan untuk mengawasi perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan, UAV fix-winged dan satunya Rotary, multi-rotor.
“Jumlahnya nanti,” ujar KSAD, 14/1/2016, saat berada di Kabupaten Nunukan.

Untuk mengoperasikan drone ini akan digunakan dua pangkalan di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik, dan Kecamatan Siemanggaris. “Lapangan sudah selesai, tinggal operasional yang harus kita rancang,” ujarnya.

Jenderal Mulyono belum bisa memastikan, kapan drone itu mulai beroperasi di wilayah udara Kabupaten Nunukan.

“Realisasi kita rencanakan nanti,” ujarnya. Pengoperasian drone di perbatasan untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo. Saat berkunjung ke Kabupaten Nunukan pada akhir 2014, Presiden Joko Widodo memastikan akan menempatkan pesawat tanpa awak, drone di Kabupaten Nunukan. Dorne akan mengawasi perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama di titik-titik blank.

Presiden menekankan, penggunaan drone sangat penting untuk mengawasi kawasan perbatasan yang begitu luas. “Karena negara seluas ini, kalau kita awasi langsung dengan patroli, mau butuh berapa ribu kapal ? Dengan pesawat pun masih sangat luas,” ujarnya.


UAV Aerostar


Meski memastikan menggunakan drone untuk mengawasi perbatasan, pengerahan TNI dan Polri di perbatasan masih sangat perlu. “Yah perlu dong. Tetap perlu, tetapi kalau dengan drone menjadi lebih efisien. Karena mana yang dilanggar? Mana yang kapal, yang sudah masuk akan kelihatan di situ,” ujar KSAD.

Kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat ke Nunukan juga untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah maupun Panglima TNI yang memperioritaskan pembangunan di daerah perbatasan.

“Panglima TNI sudah menggariskan, kita harus mengevaluasi dan memperkuat kembali pos-pos perbatasan agar lebih efektif di dalam tugas-tugas TNI,” katanya.

KSAD ingin mengetahui langsung kondisi di perbatasan Republik Indonesia-Malaysia. “Karena di sini juga ada peleton- peleton yang menjadi pembinaan saya. Saya ingin tahu seperti apa kegiatan mereka? Apa kesulitannya?” ujarnya. Dengan mengetahui persoalan yang dihadapi para prajurit di lapangan, KSAD bisa mengambil kebijakan untuk mengembangkan satuan-satuan di perbatasan negara.

Tribunnews.com

TNI AD Tempatkan Helikopter Fennec, Bolcow dan Bell 412 di Perbatasan Kalimantan

Helikopter Fennec

Tanjung Redeb – Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, 15/1/2016, meninjau persiapan fasilitas militer Skadron 13/Serbu, di Berau, Kalimantan Timur. Secara bertahap, TNI AD akan menempatkan helikopter serbu, untuk memperkuat kawasan perbatasan di Kalimantan Utara, dengan negara tetangga.

Jenis helikopter yang akan ditempatkan di Skadron 13/Serbu itu diantaranya : Fennec, Bolcow hingga Bell-412, dengan perkuatan personel sebanyak 312 prajurit TNI AD.


Helikopter Fennec TNI AD

“Ini bertahap akan kita penuhi, tidak bisa sekaligus. Yang jelas, akan kita perkuat personel, dan juga alutsista di skadron ini,” ujar KSAD Jenderal Mulyono, di Tanjung Redeb.

Dalam evaluasi sementara ini, KSAD menilai kesiapan fasilitas rencana Skadron 13/Serbu di Berau, sudah sangat bagus. Jenderal Mulyono memastikan komitmen TNI AD, untuk melengkapi dengan sejumlah fasilitas penunjangn. “Kita tetap konsisten untuk memenuhi fasilitas di daerah dalam upaya menjaga keamanan di perbatasan,” ujarnya.


Helikopter Bell 412 EP TNI AD (Photo; ARC.web.id)


Rangkaian kegiatan dia di Kalimantan Utara dan di Kalimantan Timur, untuk mengecek lebih dekat kesiapan personel TNI AD. Sebelumnya, KSAD telah melakukan pengecekan yang sama ke kota Tarakan dan Nunukan di Kalimantan Utara.

“Kunjungan ini merupakan kunjungan kerja melihat kesiapan personel dan fasilitas di wilayah perbatasan. Sebelumnya, saya juga melihat pangkalan drone (pesawat mini tanpa awak) di Nunukan. Itu juga menjadi lokasi kita untuk melakukan pemantauan daerah-daerah blankspot, dalam artian, belum ada pengamanan yang kuat. Kalau di Berau ini, dalam rangka gelar kekuatan militer,” jelas Mulyono.


Bolcow Bo-105 TNI AD

Dalam kunjungan ke Berau, KSAD mendarat di Tanjung Redeb menggunakan dua heli jenis Bell dan diterima Dirbincab Puspenerbad Kolonel Pnb Agus Siswanto, didampingi Komandan Kodim 0912/TRD Letkol Inf Ahmad Hadi Al Jufri di Skadron 13/Serbu.

Korankaltim.com

Menwa Salah Satu Kekuatan Bantuan Tempur

Keberadaan Resimen Mahasiswa (Menwa) perlu diberikan payung hukum yang jelas, karena menwa  memberikan nilai positif generasi muda terhadap rasa cinta kebangsaan dan tanah air.

Penulis sebagai mantan anggota Resimen Mahasiswa, perlu kiranya mengangkat tema diatas. Hal ini di dorong atas rasa keprihatinan akan semakin lunturnya semangat cinta tanah air serta semangat Bela Negara pada generasi muda saat ini.

Apa Itu Resimen Mahasiswa ?

Resimen Mahasiswa (disingkat Menwa) adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Menwa juga merupakan salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan militer (unsur mahasiswa). Markas komando satuan Menwa bertempat di perguruan tinggi di kesatuan masing-masing yang anggotanya adalah mahasiswa atau mahasiswi yang berkedudukan di kampus tersebut. Menwa merupakan komponen cadangan pertahanan negara yang diberikan pelatihan ilmu militer seperti penggunaan senjata, taktik pertempuran, survival, terjun payung, bela diri militer, senam militer, penyamaran, navigasi dan sebagainya.

Anggota menwa (wira) di setiap perguruan tinggi atau kampus membentuk satuan-satuan yang merupakan salah satu bagian organisasi mahasiswa / mahasiswi di unit kegiatan mahasiswa (UKM). Menwa diberikan wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dengan UKM lain dan berada langsung d ibawah rektorat.

 

 Lambang Menwa Indonesia

Bagaimana Sejarah Berdirinya ?

Tanggal 13 Juni - 14 September 1959 diadakan wajib latih bagi para mahasiswa di Jawa Barat. Mahasiswa yang memperoleh latihan ini siap mempertahankan NKRI bersama TNI guna mencegah semua ancaman dan siap melakukan pertempuran dengan menggunakan senjata. Mahasiswa-mahasiswa walawa (WAJIB LATIH) dididik di Kodam VI/ Siliwangi dan para walawa diberi hak mengenakan lambang Siliwangi. Walawa dipersiapkan sebagai perwira cadangan untuk mendukung TNI bila terjadi keaadaan genting pada NKRI.
Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Komando Pimpinan Besar Revolusi Presiden RI Bung Karno mencetuskan Trikora. Seluruh rakyat menyambut komando ini dengan gegap gempita dengan semangat revolusi untuk merebut Irian Barat; termasuk juga mahasiswa wajib latih (Walawa).
Isi Trikora:

1. Panjangkan Sangsaka Merah Putih di Irian Barat
2. Gagalkan Negara Boneka Papua
3. Adakan Mobilisasi Umum

Sejak Trikora bergema maka kewaspadaan nasional makin diperkuat, makin memuncak sehingga timbul rencana pendidikan perwira cadangan di Perguruan Tinggi.
Berdasarkan dua surat keputusan Pangdam VI Siliwangi, maka oleh pihak Universitas pada 20 Januari 1962 dibentuk suatu badan koordinasi yang diberi nama Badan Persiapan Pembentukan Resimen Serba Guna Mahasiswa Dam VI Siliwangi (disingkat BPP) Resimen Mahasiswa DAM VI/ Siliwangi, beranggotakan :

1. Prof. drg. R. G. Surya Sumantri ( Rektor Unpad) selaku Koordinator
2. Dr. Isrin Nurdin (Pembantu Rektor ITB) selaku Wakil Koordinator I
3. Drs. Kusdarminto (PR Unpar) selaku wakil Koordinator II
4. Major. Moch. Sunarman dari PUS PSYAD pada waktu itu selaku sekretaris.

Pada Februari 1962 diadakan Refreshing Course selama sepuluh minggu di Resimen Induk Infantri dan dilanjutkan dengan latihan selama 14 hari yang dikenal dengan sebutan Latihan Pasopati.
Pada 20 Mei 1962 anggota Resimen Mahasiswa Angkatan 1959 dilantik oleh Pangdam VI/SLW menjadi bagian organik dari Kodam VI/SLW.
Dalam rencana kerja empat tahunnya tercantumlah pembentukan kader inti dan ini sudah terlaksana sejak permulaan semester 2 tahun ajaran 1962-1963. termasuk pembentukan kader inti putri. Mahasiswa/i Jabar (Bandung khususnya) mengikuti Latihan di Bihbul, tempat penggodokan prajurit-prajurit TNI. (Sekarang Secaba Dam III/ Slw, Bihbul). Satuan-satuan inti dari Yon mahasiswa dari beberapa universitas dan akademi dikirim ke tempat ini di bawah asuhan pelatih-pelatih dari RINSIL.
12 Juni 1964 keluarlah Surat Keputusan Menteri Koordinator Komponen Pertahanan dan Keamanan DR. A.H. Nasution Jenderal TNI yang mengesahkan Duaja Resimen Mahawarman. Penyerahan Duaja dilakukan oleh Menko sendiri. Garuda Mahawarman resmi berdiri berdampingan dengan Harimau Siliwangi.

Keberadaan Menwa di kampus Menwa memunyai landasan hukum dari Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa. Sekarang Menwa sudah menjadi bagian dari unit kegiatan mahasiswa setelah SKB 3 Menteri yang memayungi mereka ini dan sejak reformasi tidak ada lagi.

 Latihan Survival Gabungan Resimen Mahasiswa Jayakarta

Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia

 

 Resimen Mahasiswa Mahakarta Yogyakarta

Penulis berharap program Bela Negara yang telah diluncurkan beberapa waktu yang lalu dapat kembali menghidupkan Resimen Mahasiswa dan menjadikan Resimen Mahasiswa sebagai garda terdepan dalam pembinaan Bela Negara kepada masyarakat dan Lingkungan Kampus sebagai tempatnya bernaung. Dengan Begitu Resimen Mahasiswa akan selalu siap menjadi Cadangan Nasional yang dapat di gerakkan kapan saja dan dimana saja baik dalam masa perang maupun masa damai.

Dalam masa damai tentu saja Resimen Mahasiswa dapat diperbantukan dalam misi teritorial seperti dulu saat Resimen Mahasiswa di tugaskan dalam satuan tugas Seroja di Timor-Timur, Resimen Mahasiswa berperan membantu kegiatan masyarakat dengan menjadi guru di sekolah-sekolah, menjadi tenaga bantuan administrasi pada aparat pemerintahan di desa dan masih banyak lagi. Dengan begitu penulis yakin apabila Resimen Mahasiswa mendapat perhatian dari Pemerintah, maka secara otomatis akan memberikan suatu manfaat luar biasa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Setelah menjadi Alumni pun semangat bela negara dari para Alumni Resimen Mahasiswa akan tetap terpatri di dalam diri, tentu saja akan berdampak kepada kehidupan sehari-harinya. Dan di tempat kerja maupun di masyarakat semangat Resimen Mahasiswa akan berdampak positif terhadap etos kerja dan berprilaku dimasyarakat. 

Pemerintah tidak perlu meniru wajib Militer Ala Amerika, Singapura dll, cukup pendidikan Dasar Resimen Mahasiswa diwajibkan pada setiap orientasi mahasiswa baru di kampus-kampus untuk menggantikan kegiatan perploncoan yang dianggap penulis tidak membawa manfaat yang berarti bagi mahasiswa baru. Dengan begitu Mahasiswa Baru di setiap Universitas akan memiliki jiwa bela negara dan cinta tanah air setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Maka secara otomatis akan tercipta kader-kader baru Cadangan Nasional yang sewaktu-waktu dapat digunakan saat negara dalam keadaan perang.

Semoga harapan ini dapat menjadi perhatian Pemerintah dan Semangat Bela Negara akan terus terpatri pada setiap generasi muda Indonesia.