Jelang Peluncuran Pesawat N-219

 






Inilah tampilan pesawat PT.DI N-219 jelang peluncurannya beberapa hari lagi ke publik. PT.DI menargetkan pesawat produksi dalam negeri ini akan diperkenalkan kepada publik pada bulan November 2015. Pada body pesawat ini juga ada logo Lapan, yang menunjukkan Lapan turut serta dalam pembangunan pesawat ini.

Kiriman dari: Rendra Regen Satu / JKGR.

800 Taruna TNI dan Polri Pendidikan Bersama di Akmil Magelang

 

Pendidikan Taruna Akademi TNI dan Akpol (Polri) merupakan pola pendidikan terpadu pertama yang dilaksanakan secara bersama setelah sekian lama pendidikan secara terpisah, TNI dan Polri bertekat melaksanakan pendidikan bersama di Lembaga Pendidikan Akmil Magelang. Demikian dikatakan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, Wakasau Marsda TNI Hadiyan Sumintaatmadja, pada penutupan Pendidikan Dasar (Diksar) Integritas Kemitraan Chandradimuka Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol) di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Senin (2/11/2015).



Latihan Diksar yang diikuti 800 Calon Prajurit dan Bhayangkara Taruna (Caprabhatar) Akademi TNI dan Akpol selama 3 bulan TMT 4 Agustus s.d 3 November di Resimen Chandradimuka Akademi Militer Magelang, terdiri dari 500 Calon Prajurit Taruna (462 Taruna Putra dan 38 Taruni Putri) dan 300 Calon Bhayangkara Taruna (250 Taruna Putra dan 50 Taruni Putri).



Peringkat terbaik Taruna Putra TNI diraih Redia Muh. Husain No. Ak. 2015.004, asal sekolah SMA TN MGL, sedangkan Taruni Putri TNI diraih Dewi Okta Pusparini No. Ak. 2015.254 asal sekolah SMA Negeri 1 Pati Jateng. Sementara itu, Taruna Putra Polri diraih M.Y. Harry Irmanto No. Ak. 2015.534, asal sekolah SMA X Averius I Palembang, sedangkan Taruni Putri Polri diraih Putri Sekar Tanjung, asal sekolah SMA N 1 Tarakan. Mulai tahun ini, Lembaga Pendidikan (Lemdik) memberikan PIN sebagai tanda kelulusan.



Latihan Diksar yang dilaksanakan di Akmil Magelang tersebut bertujuan untuk membentuk Calon Prajurit dan Bhayangakara Taruna Akademi TNI dan Akpol yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Tribrata dan Catur Prasetya, secara bersama membangun semangat integrasi, memiliki pengetahuan ketrampilan profesi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesemaptaan Jasmani. Sementara itu, sasaran dari Diksar ini meliputi bidang sikap dan perilaku, bidang pengetahuan, ketrampilan dan bidang jasmani.




Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti juga menekankan, junjung tinggi setiap norma yang berlaku termasuk tradisi Taruna yang positif dalam rangka membangun disiplin diri dan kebanggaan sebagai Taruna. Jaga kehormatan diri kalian masing-masing sebagai Calon Perwira TNI dan Perwira Polri, pedomani peraturan Taruna yang berlaku, cegah dan hindarkan diri dari perbuatan tercela yang tidak saja merugikan diri sendiri namun akan membawa nama baik institusi dan mengecewakan keluarga masing masing.

“Belajarlah menjadi pribadi yang mandiri, jangan selalu berkeluh kesah terhadap aktifitas pendidikan yang sudah diprogramkan, bangun sikap pantang menyerah karena para Cabhratar merupakan calon Garda terdepan dilingkungan TNI dan Polri. Selanjutnya selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mohon petunjuk dan bimbinganya dalam menjalankan pendidikan di Akademi sesuai matra masing-masing maupun di Akademi Kepolisian”, ujar Jenderal Pol Badrodin Haiti.



Mengakhiri sambutannya, Kapolri menyampaikan pesan kepada Capratar dan Cabhratar antara lain : pelihara ikatan bathin yang sudah terbentuk selama Diksar Integrasi Kemitraan ini ; serap ilmu dan pelajaran di lembaga pendidikan masing-masing dan tingkatkan diri para Calon untuk mampu menghadapi tantangan masa depan, dan berusahalah sungguh-sungguh untuk mewujudkan kompetensi daya saing Taruna yang tangguh dan handal, baik dibidang pengetahuan, mental, fisik maupun kesemaptaan jasmani. “Ikuti secara seksama setiap materi pembelajaran yang diberikan oleh Dosen, tenaga pendidik, instruktur dan pelatih baik didalam kelas maupun dilapangan, laksanakan semua kegiatan yang telah ditetapkan dengan senang hati dan penuh semangat”, pungkasnya.



Turut hadir pada acara tersebut Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Syafruddin, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Agung Pramono, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Bambang Samoedro, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Nugroho P. Sumadi, Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman, para Aspers Angkatan, Danjen Akademi TNI Mayjen TNI Bayu Purwiyono, Pangdam IV/Dip Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Akmil Mayjen TNI Hartomo.

Puspen TNI

Wisuda Prajurit dan Bhayangkara Akademi TNI dan Akpol

 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menggelar Wisuda Prajurit dan Bhayangkara Akademi TNI dan Akpol sebanyak 800 orang, di Lapangan Upacara Sapta Marga Akmil Magelang, Jawa Tengah, Selasa (3/11/2015).



Wisuda Taruna dan Taruni tersebut berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/899/XI/2015 tentang pengangkatan prajurit Taruna/Taruni Akademi TNI Tahun Anggaran 2015, dan Keputusan Gubernur Akpol Nomor Kep/126/X/2015 tentang Kelulusan Diksar Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Akpol serta kenaikan pangkat dari Calon Bhayangkara Taruna menjadi Bhayangkara Dua Taruna Akpol Angkatan ke-50 tahun 2015.



Lebih lanjut Panglima TNI menyatakan bahwa, kawah Chandradimuka telah mampu merubah sikap dan perilaku dari masyarakat sipil menjadi sosok Taruna Taruni Akademi TNI dan Polri. Pendidikan Dasar Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Polri, pada hakekatnya merupakan pendidikan dasar keprajuritan dan menjadi dasar untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Selama tiga bulan para Taruna dan Taruni di didik dan digembleng dikawah Chandradimuka Lembah Tidar banyak suka duka yang dialami, semua itu merupakan bekal bagi Taruna dan Taruni.




Dalam kesempatan tersebut, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan apresiasi kepada seluruh Taruna Taruni Akademi TNI dan Polri karena disaat teman-temannya diluar menikmati berbagai kebebasan dan suka cita, namun tidak demikian dengan Taruna Taruni yang telah memilih jalan yang sulit tetapi dengan keteguhan hati dan niat suci bertekad menjadi Bhayangkari negara.



“Kalian rela melewati jalan yang curam dan berliku, karang yang terjal dan tajam serta penuh terpaan angin yang kencang. Disamping itu, orang tua dan saudara yang selalu dirindukan, dibutuhkan keberadaan dan perhatian para Taruna Taruni, namun memilih untuk berpisah jauh demi memenuhi dan menunaikan panggilan hati”, kata Panglima TNI.



Sebelum mengakhiri amanatnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan atensi antara lain, dalam melaksanakan pendidikan harus fokus terhadap arah dan tujuan ; lakukan dengan penuh kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi, tugasmu hanya belajar dan berlatih untuk memimpin ; lakukan semua latihan dengan hati do by heart disini bersama-sama sebagai rekan seperjuangan. “Kelak akan menjadi prajurit TNI maupun Polri maka pupuk kebersamaan, kedekatan, rasa senasib sepenanggungan dan pelihara komunikasi secara intensif mulai saat ini, selama penugasan nanti sampai akhir hayat”, pungkasnya.

Puspen TNI

BTS Sebagai Elemen Pengendali Drone, Mungkinkah?

Beberapa waktu lalu kami telah menurunkan artikel dengan judul “Super Drone TNI AD: Andalkan Tangki Bahan Bakar Cadangan dan Kendali via BTS,” dan dari beberapa komentar yang muncul dari pembaca menarik untuk dicermati, yakni terkait penggunaan menara BTS (Base Transceiver Station) seluler guna mendukung sistem kendali pada drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Apakah yang digunakan adalah jenis Open BTS yang di deploy oleh TNI? Ataukah memanfaatkan tebaran menara BTS operator seluler yang jika ditotal mencapai angka ratusan ribu.




Sebelum mengupas seputar peran BTS dalam kendali drone, perlu menjadi catatan, opsi penggunaan BTS dan menaranya sebagai elemen kendali drone dilatarbelakangi ‘lemahnya’ peran satelit yang dimiliki oleh suatu negara. Sebagai ilustrasi, Indonesia yang tak punya satelit buatan sendiri, bisa saja mengandalkan satelit buatan luar negeri, atau sewa satelit misalnya. Tapi jadi masalah krusial ada di kerawanan komunikasi data antara GCS (Ground Control Station) dan drone yang mengangkasa. Basis satelit yang mencomot teknologi luar negeri secara teori sangat mungkin dilakukan penyadapan, yang
pada akhirnya merugikan kepentingan strategis nasional.


GCS mobile untuk Wulung UAV.

Drone dan Satelit
Drone memerlukan satelit disebabkan akses komunikasi dari GCS ke drone berlangsung secara NLoS (None Line of Sight). Ini bisa dikarenakan jarak yang terlalu jauh, beyond the horizon, atau adanya obstacle berupa pegunungan dan gedung-gedung tinggi. Berkat pola NLoS-lah drone dapat dioperasikan sangat jauh dari titik operator di GCS. Seperti drone kombatan (UCAV) AS yang beroperasi di Afghanistan, operatornya justru berada di daratan AS. Nah, lawan dari NLoS adalah LoS (Line of Sight), artinya terjadi koneksi komunikasi langsung antara GSC dengan drone, umunnya ini dilakukan pada jarak pendek dan menengah (< 200 km) tanpa adanya obstacle.



Mengingat luasnya wilayah teritori NKRI dan amanah dari pemerintah untuk mengedepankan fungsi drone sebagai pengawas area perbatasan, maka gelar operasi drone harus dilhat berdasarkan kondisi geografis. Di Kalimantan yang kondisi geografisnya mendatar, operasional drone ideal dilakukan secara LoS. Peran UAV Wulung dan Aerostar di Skadron Udara 51 Lanud Supadio, Balikpapan, dapat dilangsungkan secara LoS untuk memantau wilayah perbatasan RI – Malaysia. Bahkan bila rencana TNI untuk menggelar drone di Pulau Natuna untuk operasi intai maritim, maka pola LoS masih sangat ideal.

Drone dan BTS
Di lain tempat, seperti di daratan Papua operasional drone lebih ideal menggunakan pola NLoS, mengingat kontur geografis yang banyak terdapat lembah dan pegunungan. Mengingat sampai saat ini kita belum mampu mengimplementasi satelit khusus untuk kebutuhan militer, penggunaan peran BTS sebagai alternatif ‘pengganti’ satelit sangat mungkin dilakukan.


Beragam opsi kendali drone.

TNI, khususnya Litbang TNI AD bekerjasama dengan Universitas Surya pada tahun 2014 telah melaksanakan pengembangan open BTS, yakni infrastruktur jaringan seluler yang dibuat secara mandiri untuk kebutuhan operasional dan internal TNI. Open BTS menjadi sebuah obsesi strategis, mengingat terbatasnya coverage jaringan komunikasi seluler operator komersial, terutama di wilayah pedalaman yang secara ekonomis tidak menguntungkan bagi operator seluler. Padahal dari sisi operasi, penempatan transmisi di pedalaman, terlebih di area perbatasan sudah menjadi kebutuhan taktis dan strategis. Pembangunan open BTS pun lebih menjamin sisi keamanan komunikasi.

Lantas muncul pertanyaan, apakah cukup menggunakan open BTS untuk kendali drone di wilayah seluas Papua? Jawabannya tentu relatif, bergantung pada misi yang dibebankan pada si drone itu. Open BTS versi minimal bisa digelar dengan kocek Rp15 – Rp20 juta dengan coverage 5 – 10 meteran. Bila ingin coverage lebih besar, tinggal upgrade power amplifier-nya. Sebagai ilustrasi, Untuk 100 watt, jarak jaungkau open BTS bisa hingga 5 km.



Semua kembali ke kesiapan dana pemerintah, penggelaran open BTS sebagai solusi end to end pasti butuh biaya yang tak sedikit. Perlu diperhatikan juga sumber tenaga open BTS, mengingat berlokasi di pedalaman, penggunaan energi terbarukan menjadi keharusan. Belum lagi urusan jaringan backhaul antara titik open BTS ke struktur jaringan diatas seperti BSC (Base Station Controller) dan MSC (Master Switching Control). Dari sisi operasi, perpindahan kendali pemancar agar terjadi seamless service antar BTS juga menjadi pekerjaan rumah, apalagi bila drone melaju diatas kecepatan 100 km per jam.

Agar kepak drone cukup luas dalam memonitor wilayah, pilihan combine open BTS dan BTS operator seluler bisa menjadi pilihan untuk menekan biaya deployment. Tapi mewujudkan itu pun tak mudah, Mohamad Dahsyat, Kepala Bidang Teknologi Hankam Matra Udara BPPT pernah mengatakan diperlukan setting khusus dan biaya besar. Pasalnya perlu penambahan perangkat pada tiap-tiap antena BTS, dan bukan berarti drone dikendalikan via akses SIM card.

Lepas dari daya gunanya, implementasi open BTS di Tanah Air masih menuai kontroversi, pasalnya open BTS beroperasi di frekuensi GSM yang BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensinya telah dikuasai operator seluler, yang pada sisi lain, operator seluler masih enggan membangun jaringan infrastruktur seluler di wilayah pedalaman yang nilai ekonomisnya kecil. (Haryo Adjie)

 

Indomil. 

Indonesia AS Belum Sepakati Pembelian F-16 Viper

 
F-16

Hasil perjalanan rombongan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, tidak menghasilkan kesepakatan militer dengan Pemerintah Amerika Serikat. Terutama mengenai tawaran pembelian jet tempur canggih F-16 Viper (F-16 V).

Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Robert Blake Jr mengungkapkan, tidak ada kesepakatan militer yang terjalin dalam pertemuan antara Menteri Pertahanan (Menhan) AS Ash Carter dan Menhan Ryamizard Ryacudu pekan lalu. Meski begitu pembahasan pembelian F-16 V masih akan berlanjut.

Mengenai kemungkinan penjualan F-35 kepada Indonesia, Blake menyangsikannya. Menurutnya sampai saat ini, Indonesia belum menyatakan akan membeli pesawat tempur F-35. Kedua negara masih membahas mengenai F-16 V yang akan menggantikan F-5.

“Indonesia belum meminta F-35. Pesawat ini standarnya tinggi dan sangat mahal. Saya tidak yakin kalau pesawat ini akan memenuhi kebutuhan Indonesia saat ini. Kalau pun mau, Indonesia lah yang memutuskannya. Saat ini, bahasan utamanya adalah F-16 V,” ujar Blake di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Senin (2/11/2015).

Meski belum menyepakati pembelian F-16 V, Carter dan Ryamizard menyepakati kerja sama komprehensif di bidang pertahanan. Ada lima bidang kerja sama yang disepakati, yaitu maritim, penjaga perdamaian, bantuan kemanusiaan/penanggulangan bencana, modernisasi pertahanan serta melawan ancaman transnasional.


Dalam pertemuan tersebut Carter dan Ryamizard juga menyinggung tingkat kesulitan dalam latihan gabungan serta kelanjutan pengadaan alat pertahanan. Carter juga mengemukakan partisipasinya dalam Pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN (ASEAN Defense Ministers Meeting) yang akan datang.

Awal tahun ini, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna pernah mengatakan, jet tempur F-35 masuk dalam rencana pembelian sistem pertahanan udara di samping F-16 V, Eurofighter Typhoon, Swedish JAS 39 Gripen fighters dan Sukhoi Su-35. Menyambut keinginan tersebut, salah satu direktur Lockheed Martin, Dave Scott, pada Maret lalu mengatakan, Indonesia merupakan pasar potensial untuk menawarkan jet tempur berteknologi stealth tersebut.

Namun disinyalir Indonesia hanya sebatas bermimpi saja. Pasalnya, Jepang yang membeli pesawat ini, merogoh dana hingga Rp1,1 triliun. Indonesia sendiri memiliki anggaran terbatas untuk pembelian sistem pertahanan.

Indonesia sendiri sebenarnya berencana membangun jet tempur berteknologi semi-stealth bekerja sama dengan Korea Selatan, yakni KF-X. Namun kerja sama ini tertunda. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan, penundaan tersebut dilatari masalah prioritas anggaran.

Sindonews.com

Indonesia Incar 4 KS Kilo dan 2 Lada Class

Perangkat yang diincar oleh Jakarta antara lain empat kapal selam kelas Kilo Rusia dan dua kapal selam kelas Lada yang sedikit lebih kecil.



Kekuatan Raksasa Jakarta
AL Indonesia akan mendapatkan keuntungan terbesar dari membaiknya hubungan Rusia-Indonesia. Indonesia memiliki pasukan laut terbesar di Asia Tenggara, dengan 75 ribu marinir aktif dan lebih dari 150 kapal laut. Selain itu, AL Indonesia juga merupakan salah satu pasukan di wilayah tersebut yang disokong oleh industri pertahanan domestik, korps marinir, serta memiliki misil supersonik serta kapal selam penyerang.

Namun, AL Indonesia sudah mulai “berkarat”. Menurut laporan yang ditulis oleh Iis Gindarsah dari Pusat Studi Internasional dan Strategis yang berbasis di Jakarta, 59 persen aset AL Indonesia telah berusia lebih dari tiga puluh tahun.

Pendanaan merupakan masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Rusia kemudian menawarkan pinjaman lunak untuk memperbaharui armada Indonesia. “Rusia siap menyediakan pinjaman lunak dengan suku bunga rendah untuk membeli perangkat pertahanan,” kata Tubagus Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Indonesia pada 1 Sepetember 2015.

Hasanuddin berbicara tentang diskusi bilateral pinjaman senilai lebih dari tiga miliar dolar AS bagi Indonesia guna mengakusisi perangkat militer Rusia. Meski detil mengenai perangkat militer tersebut tak dibocorkan, Hasanuddin menyebutkan bahwa pinjaman tersebut diberikan dengan suku bunga yang preferensial.

Perangkat yang diincar oleh Jakarta antara lain empat kapal selam kelas Kilo Rusia dan dua kapal selam kelas Lada yang sedikit lebih kecil. Kapal selam Kilo yang bertenaga disel-elektrik adalah salah satu kapal selam bertenaga konvensional yang dilengkapi dengan persenjataan canggih, termasuk misil antikapal misil jelajah darat. Kapal selam tersebut merupakan salah satu kapal selam konvensional tercanggih di Asia Tenggara.

Meski ada pemotongan anggaran pertahanan tahun depan sebesar 490 juta dolar AS, AL Indonesia mengumumkan pada September 2015 bahwa mereka akan mendapatkan kapal selam kelas Kilo dari Rusia sebagai bagian dari rencana strategis 2015-2019. “Terdapat banyak jenis kapal selam kelas Kilo. Kami belum memutuskan tipe mana yang akan kami beli,” kata juru bicara AL Indonesia Muhammad Zainuddin.

AL Indonesia dilaporkan hendak membeli 12 kapal hingga 2024, dengan demikian potensi Rusia cukup besar di sini. “Sejauh ini, kami memiliki dua kapal selam dan tiga kapal selam kelas Chang Bogo yang masih dibangun di Korea Selatan. Jadi, kami butuh setidaknya tujuh kapal selam tambahan,” tuturnya, menyebutkan bahwa tujuh kapal tersebut kemungkinan kapal selam kelas Kilo.


Kapal selam kelas Kilo Rusia merupakan pembelian terbaru. Pada November 2010, marinir Indonesia membeli 17 tank amfibi BMP-3F dari Russia.

aat ini, kapal fregat Indonesia Ahmad Yani telah dipasang misil Yakhont supersonik asal Rusia yang mampu menghancrkan kapal dari jarak 300 kilometer. Yakhont, yang merupakan versi ekspor misil P800 Oniks, dapat berlayar dengan kecepatan Mach 2,5 (dua kali lipat kecepatan suara), membuatnya sulit dideteksi.

Pada 2011, kapal fregat AL Indonesia KRI Oswald Siahaan melakukan uji penembakan misil Yakhont dalam latihan di Samudera Hindia. Misil tersebut hanya butuh waktu enam menit untuk melaju sejauh 250 kilometer dan menembak target. Kala itu, mayoritas negara Asia Tenggara, kecuali Vietnam, hanya memiliki kapal selam misil subsonik, dan peluncuran Yakhont menandai terobosan terbaru di wilayah tersebut.

Di Papan Gambar

Meski hubungan Rusia dan Indonesia sedikit tertahan, rencana yang lebih besar telah menanti. Moskow menawarkan diri untuk memperluas kolaborasi industri pertahanan. Menurut laporan Janes, rencana tersebut terpusat pada ‘pembangunan skema ofset pertahanan’ yang fokus pada transfer teknologi, produksi gabungan komponen dan struktur Indonesia, serta pembangunan layanan perawatan, perbaikan, dan pembongkaran perangkat di negara tersebut.

Menurut Kementerian Pertahanan Indonesia, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin telah menyampaikan tawaran tersebut pada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 15 Januari 2015. Ini menyusul proposal sejenis yang disampaikan Putin pada Jokowi dalam Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di Tiongkok pada akhir 2014.

Teka-teki strategis Indonesia adalah apakah Pemerintah Indonesia akan terus melihat keamanan internal lebih penting dari manuver yang terjadi di wilayahnya. Anggaran pertahanan Indonesia saat ini hanya 0,8 persen dari PDB, yang merupakan angka terendah di wilayah tersebut. Moskow berhasil menjejakkan kesepakatan pertahanan dalam konteks ini sebagai tiga kunci indikator perkembangan.

Pertama, hal itu mengukur pengaruh diplomasi Rusia di wilayah tersebut. Kedua, Indonesia yakin bahwa senjata Rusia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Seperti yang telah dibuktikan di Suriah, senjata Rusia bekerja dengan sangat baik. Dan terakhir, tak seperti AS yang memberi sanksi militer terhadap Indonesia saat krisis Timur Tengah, Rusia dapat diandalkan untuk memasok suku cadang jika perang pecah di sana.

Jelas, pendekatan Rusia melalui kesepakatan keamanan nasional merupakan hal yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai kontrak pembelian senjata baru, hal ini juga meniupkan nafas bagi sector pertahanan Rusia dan membantu Rusia menjejakan langkah mantap di wilayah yang paling berkembang di dunia secara ekonomi, dan mereka berkontribusi terhadap keamanan nasional Indonesia jangka panjang.


Indonesia.rbth.com

Indonesia Masih Pikir Pikir Beli 32 Jet Tempur Su-35

 
Su-35

Pemerintah Indonesia masih pikir-pikir dan belum membuat keputusan akhir soal rencana pembelian 32 pesawat jet tempur Rusia, Sukhoi Su-35. Indonesia belum terlibat negosiasi dengan Rusia soal rencana pembelian pesawat tempur canggih Kremlin itu.

Pada bulan September lalu, Menteri Pertahanan Indonesia, Ryamizard Ryacudu, mengatakan bahwa Indonesia siap memutuskan untuk mengganti pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat (AS), Northrop F-5 Tiger II, dengan pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 buatan Rusia.

Direktur Kerjsama Internasional Kementerian Pertahanan Indoneisa, Jan Pieter Ate, kepada media Rusia, RIA Novosti, pada Senin (2/11/2015) mengatakan bahwa Indonesia memang tertarik untuk membeli 32 pesawat canggih Rusia itu. Hanya saja, keputusan tentang pemasokannya belum dibuat.

Jan Pieter melanjutkan, bahwa menurut hukum Indonesia, kontrak untuk pembelian persenjataan asing harus memerlukan transfer teknologi minimal 35 persen ke Indonesia. Perjanjian soal transfer teknologi itu masih dibahas lagi dengan Rusia.

Bulan lalu, Pusat Analisis Perdagangan Senjata Dunai yang berbasis di Moskow, mengutip sumber-sumber terkait melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan Barat telah mengintensifkan upaya mereka untuk membujuk Indonesia agar membeli pesawat mereka. Hal itu terjadi setelah Indonesia mengumumkan keputusan akan membeli pesawat jet tempur Rusia, Su-35.

Su-35 merupakan pesawat tempur Rusia yang pertama kali diperkenalkan kepada khalayak asing pada tahun 2013 di Paris Air Show. Pesawa itu merupakan pesawat jet tempur generasi empat yang merupakan upgrade dari pesawat tempur multirole Su-27.

Sindonews.com