Tupolev Tu-2 Bat: Pembom Propeller TNI AU Yang Terlupakan

Tupolev adalah legenda besar bagi TNI AU, namanya begitu masyur mewakili kehadiran pembom jet jarak jauh Tu-16 pada dekade 60 dan 70-an di Indonesia. Meski terkesan terlupakan, namun sejarah telah mencatat tak hanya Tu-16 yang dirilis Tupolev di Indonesia, justru jauh sebelum hadirnya Tu-16, TNI AU (d/h AURI) telah mengoperasikan pembom medium Tu-2, yang oleh NATO diberi kode Bat.

Bila pembom Tu-16 dihadirkan Uni Soviet dalam menjawab eskalasi Perang Dingin dengan AS dan NATO. Maka Tu-2 hadir terkait upaya Soviet untuk menantang kehadiran pembom NAZI Jerman Junkers Ju 88 semasa Perang Dunia II. Sang perancang, Andrei Tupolev mempersiapkan pesawat ini sebagai pembom bermesin dua berkecepatan tinggi untuk berlaga di garis depan menghadapi Jerman. Untuk urusan kecepatan tinggi, Tupolev merancang kecepatan Tu-2 agar setara dengan kecepatan pesawat pemburu kursi tunggal. Kecepatan maksimum Tu-2 mencapai 521 kilometer per jam dengan kecepatan menanjak 8,2 meter per detik.

Tu 2 milik AURI dahulu. Tu-2 No seri 7 (ex 2250)

Dua penerbang AURI dengan latar Tu-2 di Cina.

Dalam hal produksi, Tu-2 termasuk berhasil dengan jumlah yang dibuat mencapai 2.257 unit. Karir Tu-2 pun tak berhenti setelah berakhirnya Perang Dunia II. Tu-2 telah dibuat dalam beberapa varian, yakni sebagai varian peluncur torpedo, interceptor, dan varian intai udara. Meski Tu-2 buatan Uni Soviet, tapi Tu-2 yang hadir untuk TNI AU berasal dari hibah pemerintah Cina (RRC) pada tahun 1958. Maklum Cina saat itu tengah gencar melakukan pendekatan ke RI terkait urusan politik dan ideologi. Bagi TNI AU, hadirnya Tu-2 menambah angin segar lini pembom yang saat itu diperkuat B-25 Mitchell dan B-26 Invader bekas pakai AU Belanda.

Dirunut dari sejarahnya, Cina mendapatkan Tu-2 dari Soviet terkait hibah atas berlimpahnya stok armada Tu-2, sekaligus mendukung Tentara Pembebasan Rakyat Cina dalam Perang Saudara di Cina. Kiprah Tu-2 lainnya yakni pada kancang Perang Korea. Beberapa Tu-2s Cina ditembak jatuh oleh penerbang Inggris dan Amerika selama Perang Korea. Dalam misi penindakan kerusuhan pada periode 1958 – 1962 di Tibet, Tu-2s berperan untuk melaksanakan ground attack, Cina sendiri menggunakan Tu-2 hingga tahun 1970-an. Setelah Perang Dunia II, Tu-2 menjadi pesawat uji yang ideal untuk berbagai powerplants, termasuk generasi pertama dari mesin jet Soviet.

Ruang internal bomb (bombay) di Tu-2.

Tampilan tiga dimensi.

Sayangnya, di Indonesia karir Tu-2 begitu cepat redup, sejak pesawat diterima Skadron Udara 1, Tu-2 hanya beroperasi kurang dari satu tahun. Beberapa informasi menyebut Tu-2 mengalami kendala teknis saat beroperasi di Indonesia, diantaranya mesin tidak cocok dengan iklim tropis. Lebih disayangkan lagi, tak ada sisa Tu-2 yang dijadikan monumen di Tanah Air. Ada yang menyebut Tu-2 TNI AU dikembalikan ke negara asal pembuatnya (Uni Soviet) dan ada yang menyebut Tu-2 dibibahkan kembali ke salah satu negara aliansi Uni Soviet.

Dirunut dari sejarahnya, pada tahun 1937, Andrei Tupolev merancang Samolyet ( dalam Bahasa Rusia berarti “pesawat” ) -103, Tu-2 dirancang berdasarkan pada prototipe awal pembom ringan ANT-58, ANT-59 dan ANT-60. Tu-2 melakukan uji terbang pertama pada 29 Januari 1941 yang dipiloti oleh Mikhail Nukhtinov. Tu-2 resmi masuk armada udara Soviet pada 1942, sementara rentang masa produksinya mulai dari 1941 – 1948. (Bayu Pamungkas)

Spesifikasi Tu-2 Bat
– Kru: 4
– Panjang: 13,80 meter
– Lebar sayap: 18,86 meter
– Tinggi: 4,13 meter
– Berat kosong: 7.601 kg
– Berat terisi: 10.538 kg
– Max berat lepas landas: 11.768 kg
– Mesin: 2 × mesin radial Shvetsov Ash-82, masing-masing 1.380 kW (1.850 hp)
– Kecepatan maksimum: 521 km / jam
– Jarak tempuh: 2.020 km
– Service ceiling: 9.000 meter
– Tingkat menanjak: 8,2 meter per detik
Persenjataan :
– 2 × kanon ShVAK 20 mm (0.79 in) mengarah ke depan yang terpasang di sayap.
– 3 × senapan mesin ShKAS 7,62 mm (0,30 di) menembak ke belakang (kemudian digantikan oleh senapan mesin UB Berezin 12,7 mm pada kanopi, punggung dan perut Tu-2.
– Bom : internal (bombay) 1.500 kg (3.300 lb) dan eksternal 2.270 kg (5.000 lb).

Indomil. 

CMS Mandhala, Produk LEN Penjaga Maritim Indonesia

 

KRI Diponegoro (365)

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terluas di dunia, yang memiliki 18.307 pulau, luas perairan 93.000 km2 serta garis pantai 54.716 km, mengharuskan negara maritim ini memiliki sistem pertahanan yang kokoh, baik menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar negeri.

Untuk itu, seperti dikemukakan Direktur Komersial PT LEN (Persero) Adi Sufiardi Yusuf, salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan kekuatan pertahanan maritim adalah sejauh mana kekuatan Kapal Republik Indonesia (KRI) sebagai salah satu armada TNI Angkatan Laut (AL), mampu melakukan sistem deteksi serta memberikan reaksi terhadap ancaman secara efektif dan efisien.

Di sinilah LEN pada tahun 2000 mulai merintis sistem manajemen combat yang dinamakan Combat Management System (CMS) Mandhala atau Sistem Manajemen Tempur Mandhala, yang mampu mendeteksi dan memberikan reaksi terhadap ancaman yang datang. Sistem ini memiliki kemampuan teknologi berdasarkan sensordan persenjataan yang dimiliki oleh KRI.

Sedangkan efektivitas dan efisiensinya sangat ditentukan oleh sistem yang mengintegrasikan sensor dan senjata tersebut. Karena itu sebagai satu sistem, CMS harus mampu memenuhi berbagai kebutuhan operasional yang diperlukan dalam sistem pertempuran, seperti melakuan pengolahan data yang berasal dari berbagai sensor menjadi informasi yang dikaitkan dengan unsur navigasi, potensi ancaman, serta berbagai reaksi yang dapat dilakukan untuk melumpuhkan berbagai ancaman tersebut.

Pada tahap awal pengembangannya oleh LEN, TNI AL mensyaratkan agar konsep operasional CMS tersebut sejalan atau mengikuti konsep operasional CMS kelas Diponegoro yang dibuat oleh Belanda. Namun apabila ditinjau berdasarkan teknologinya, mulai dari penggunaan perangkat keras (hardware), sistem operasi (operating system), maupun bahasa pemrograman, maka terlihat CMS  yang dikembangkan LEN sangat berbeda  dengan CMS pada kelas Diponegoro tersebut.

Selain itu, alat yang pada awal  pengembangannya dilakukan melalui  kerjasama litbang, baik dengan TNI AL maupun dengan Kementerian Riset dan Teknologi ini juga mampu memberikan visual secara menyeluruh terhadap  situasi taktis pertempuran. Alat ini juga digunakan untuk  mengetahui, apakah mampu menyediakan sarana guna melakukan reaksi secara efektif dan efisien, melalui sistem persenjataan yang dimiliki.

Dengan demikian, sistem manajemen pertempuran ini sekaligus menyediakan sarana guna melakukan koordinasi dengan unit lain dalam satu gugus tempur, seperti melakukan pertukaran data sasaran dan juga perintah. sertifikasi Dislitbang AL pada tahun 2012, Dinas Litbang TNI  AL telah mengeluarkan sertifikasi untuk produk CMS yang dihasilkan PT LEN (Persero). Namun pihak LEN mengakui saat ini belum menemukan standar kalkulasi Tingkat Kandungan Dalam  Negeri (TKDN) yang tepat, karena ada perbedaan konfigurasi (baik softwaredan juga hardware) untuk setiap proyek, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan biaya produksi antara satu proyek dengan proyek lainnya.

Namun secara garis besar, hampir semua sistem softwaredan hardwaremekanik dikembangkan secara mandiri oleh PT LEN (Persero). Berdasarkan kepercayaan dari Kementerian Pertahanan dan TNI AL, tahun 2014 sudah dilaksanakan kontrak pengadaan CMS dalam negeri pada dua kapal perang jenis Kapal Cepat Rudal (KCR) milik TNI AL yaitu masing-masing pada KRI Rencong dan KRI Mandau, serta dua kapal jenis Kapal Cepat Torpedo (KCT) yakni KRI Ajak dan KRI Singa.

KRI Mandau

Rencananya tahun ini PT LEN berencana menggarap empat proyek CMS pesanan TNI AL, masing-masing dua proyek untuk Kapal Cepat Rudal, dan dua proyek untuk jenis Kapal Perusak. Karena itu, untuk menggarap satu proyek CMS beserta integrasinya pada sistem kapal, sangat bervariasi tergantung dari karakteristik proyeknya.

Misalnya apakah ditujukan untuk memodernisasi kapal yang sudah ada atau semacam meng-upgrade kapal, apakah ada penggantian sensor/senjata kapal, ataukah mempertahankan sensor  ataupun senjata existing. Sementara untuk membuat bangunan kapal baru, yang diperlukan untuk sistem CMS, menyangkut perlu adanya mapping responsibility antara galangan kapal dan Combat System Integrator(CSI).

Di luar hal tersebut, masih banyak faktor-faktor lain yang menentukan waktu pengerjaan satu sistem CMS. Namun idealnya untuk kegiatan pengadaan, instalasi, dan integrasi combat system (sistem tempur, termasuk CMS, sistem sensor, dan senjata) setidaknya membutuhkan waktu pengerjaan antara dua sampai tiga tahun pada proyek pembuatan kapal baru.

Sistem manajemen tempur ini sebenarnya juga merupakan bagian dari perangkat pertahanan di bidang elektronika. Sebagai satu sistem, maka untuk pengerjaan satu proyek CMS, biasanya dihargai pada kisaran antara Rp40-60 miliar, bergantung pada jenis keunikan kapal. Untuk penguasaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), 75% sudah berasal dari dalam negeri khususnya pada bidang garapan unit bisniselektronika pertahanan, termasuk juga sejumlah perangkat lunak dan berbagai partisi sudah dikuasai dari dalam negeri.

Namun demikian, untuk perlengkapan elektronika, hampir seluruhnya masih diimpor seperti komputer dan perlengkapannya, dan juga Input/Output Card, karena masih terbatasnya pasokan dari dalam negeri.

Sumber : Kemenperin

Polisi Militer TNI Resmi Dibentuk, Ini Kewenangannya

Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko memimpin apel pasukal (Dok. Puspen TNI)

Panglima TNI Jenderal Moeldoko meresmikan Kesatuan Polisi Militer (POM) TNI di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 4 Mei 2015. Peresmian POM TNI ini merupakan upaya peningkatan pengendalian penegakan hukum dan disiplin prajurit di internal Mabes TNI.

"Ini bagian dari restrukturisasi TNI," kata Jenderal Moeldoko.

Moeldoko mengatakan keberadaan satuan khusus POM ini sebenarnya sudah lama ada. Tapi, POM TNI saat ini bisa mengendalikan Operasi Gaktib (Penegakan Ketertiban) di lingkungan TNI. Berikut dengan unsur dalam komando pengendalian dan organisasi.

Menurut dia, POM TNI yang baru dibentuk ini adalah visualisasi dari pengawasan fungsi dan tanggung jawab prajurit TNI, di mana prajurit dituntut untuk lebih fokus pada wilayah tugas dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, POM TNI juga bertugas untuk memastikan prajurit dan perwira TNI bekerja sesuai kapasitas yang tidak hanya keterampilan individu, tetapi kemampuan kesatuan untuk lebih efektif dalam tugas operasi dan administrasi.

Di samping itu, restrukturisasi POM TNI menjadi pelaksanaan revolusi mental dan nawacita yang dituangkan dalam reformasi birokrasi TNI. Komandan POM TNI terang Moeldoko, diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan korektif terkait penyelenggaraan penegakan hukum tata tertib dan penguatan POM TNI.

"Saya percaya dengan adanya restrukturisasi POM TNI, ini akan memberikan hal positif. Saya tegaskan POM TNI adalah penjuru dalam penegakan disiplin, maka anggota POM harus lebih dulu menunjukkan disiplin," ujar Moeldoko.

Peresmian POM TNI ini juga sekaligus dibarengi dengan pengangkatan Mayor Jenderal Maliki Mift sebagai Komandan POM TNI. Upacara yang melibatkan 759 personel Polisi Militer TNI dan Polri itu dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Polisi Militer sebelumnya hanya berada di tiap-tiap kesatuan TNI, seperti POM Angkatan Darat, POM Angkatan Laut, dan POM Angkatan Udara. Saat ini, POM TNI menjadi otoritas pengawasan tertinggi dalam struktur TNI.

 

Vivanews. 

Kapal Perang TNI Berkejaran di Perbatasan Malaysia

 

Jakarta – Kapal perang KRI Pattimura tiba tiba mempercepat lajunya di perbatasan Malaysia, setelah mereka mendapatkan informasi, adanya kapal berbendera Asing masuk ke wilayah laut Indonesia.

“KRI Pattimura 371 berpatroli dari Ranai. Pada saat melakukan operasi di perbatasan Malaysia, KRI Pattimura 371 mendapatkan informasi dari salah satu mata-mata yang sudah ditempatkan di setiap sektor wilayah operasinya. Setelah mendapat informasi adanya kontak kapal asing berbendera Malaysia dan Thailand, KRI Pattimura 371 segera meluncur ke koordinat tersebut di mana posisi tersebut berada di selatan Pulau Pejantan dan di utara Belitung di perairan Natuna,” ucap Asisten Kepala Divisi Senjata dan Bahari KRI Pattimura, Letda Laut (P) Denizal Hifzhan Abidin ketika berbincang, Jumat (1/5/2015).

KRI Pattimura yang dikomandani, Letkol Laut (P) Fajar Hernawan itu langsung menyusun strategi yang dipimpin oleh Kadepops KRI Pattimura Kapten Laut (P) Nana Suryana Idris. Kapal perang jenis korvet itu pun langsung meluncur.

“Saya kemudian men-jamming frekuensi. Nelayan mata-mata di wilayah sekitar kapal asing meng-update posisi terakhir kapal asing dan nelayan asing,” ucap Deniz.

Setelah melakukan pengintaian selama 15 jam melalui frekuensi radio, penyergapan dilakukan siang hari. Saat itu perwira jaga Mayor Laut (P) Fery Anton Sitinjak mendapati kontak kapal asing.

“Sebelum kita menuju ke kontak tersebut, mereka berusaha lari menghindar. Ada 2 kapal asing yang berusaha lari, kami langsung melakukan penembakan peringatan. Dan kapal tersebut diperintahkan mengapung-apung di sekitaran,” ujar Deniz.

Lalu sekitar beberapa mil, KRI Pattimura kembali mendapa kontak adanya 3 kapal asing yang berusaha lari dan akhirnya dikejar.

“Semua kapal asing tersebut dibawa menuju Lanal Pontianak. Semua berkat kerjasama antara TNI AL dan nelayan sekitar yang membantu untuk memberantas illegal fishing meliputi nelayan Pontianak, nelayan Pati dan nelayan Belitung,” tuturnya.

Kapal dengan nomor lambung 371 itu menyergap 5 kapal asing yang tengah mencuri ikan di perairan Natuna. Sebanyak 65 anak buah kapal asal Thailand diamankan.

Berikut 5 kapal yang membawa berton-ton ikan campuran serta anak buah kapal yang ditangkap:

1. KM Sudita 8, 10 ABK warga negara Thailand.
2. KM Jala Mitra 081, 15 ABK warga negara Thailand.
3. KM Sudita 14, 10 ABK warga negara Thailand.
4. KM Sudita 13, 15 ABK warga negara Thailand.
5. KM Sudita 5, 15 ABK warga negara Thailand.

Detik.com

Lanud Supadio Operasikan Pesawat Tanpa Awak

 

UAV Indonesia (All photos: Formil Kaskus)

Danlanud Supadio Pontianak, Kolonel Pnb Palito Sitorus, mengatakan, terkait pengembangan lanud menjadi type A yang merupakan rencana strategis yang dicanangkan pimpinan TNI Angkatan Udara dan pada saat ini mereka telah mempersiapkan personil, logistik beserta alutsistanya menuju pangkalan udara type A, 27/4/2015.

UAV Indonesia (All photos: Formil Kaskus)

“Kami dari internal lanud supadio saat ini sudah mempersiapkan pimpinan TNI AU untuk segera meresmikan dengan segera. Namun untuk kapan waktunya kita masih menunggu kabar selanjutnya,” ujarnya.

Ia mengatakan saat ini lanud Supadio Pontianak memiliki satu skadron udara hawk 100/200 dan sekarang dimulai penambahan skadron 51 yang kita ketahui merupakan skadron udara pesawat tanpa awak.

UAV Indonesia (All photos: Formil Kaskus)

“Untuk personil pesawat tanpa awak saat ini sedang menjalani pelatihan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan segera meresmikan udara skadron udara pesawat tanpa awak dan itulah satu di antara lanud supadio akan dijadikan lanud type A,” paparnya.

Ia menjelaskan pesawat tanpa awak yang direncanakan akan beroperasi di Lanud Supadio saat ini sedang dalam penggodokan untuk jumlahnya dirinya belum mengetahui secara detail yang pasti akan ada satu skadron pesawat tanpa awak di lanud.

(Infopublik.id)

Membangun Kemandirian Pertahanan RI (Part 1)

 

Kemandirian adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai suatu bangsa sehingga bangsa itu dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berlandaskan kekuatan sendiri. Pada dasarnya tidak ada negara yang mandiri seratus persen sehingga harus diupayakan meningkatkan tingkat kemandiriannya. Negara Indonesia juga belum sempurna kekuatan Alutsistanya baik dipandang dari kuantitas maupun kualitasnya.
Pengembangan kuantitas Alutsista dapat dilakukan dengan memproduksi atau membeli dari luar negeri. Pengembangan kualitas Alutsista lebih rumit dibanding dengan pengembangan kuantitas. Pengambangan kualitas inilah yang harus didukung oleh Litbang yang handal dalam arti Litbang yang mampu memberikan Alutsista yang mempunyai kualitas sebagai mana diinginkan oleh user
Menurut Titik Kristiyani (dalam Syafaruddin 2012 : 147) kemandirian dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memikirkan, merasakan, serta melakukan sesuatu sendiri. Pengembangan Alutsista di Indonesia harus dipikirkan sesuai dengan kebutuhan standard penanggulangan ancaman. Standard penanggulangan ancaman yang dicantumkan dalam buku putih pertahanan keamanan negara telah dirumuskan mencakup Alutsista yang dibutuhkan, personil, organisasi dan dana.
Standart penanggulangan ancaman ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan Alutsista. Menurut Barnadib (dalam Syafaruddin 2012 : 147) kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat menentukan diri sendiri dimana dapat dinyatakan dalam tindakan atau perilaku seseorang dan dapat dinilai, meliputi perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.
Negara yang mempunyai kemampuan yang tinggi diartikan sebagai negara yang telah memenuhi standard penanggulangan ancaman, akan mempunyai kemampuan untuk menanggulani seluruh ancaman baik yang potensial maupun yang aktual.

Akhir Perang Dingin pada awal tahun 1990an membawa dampak pada berlangsungnya proses konsolidasi industri pertahanan di negara-negara maju. Beberapa perusahaan bergabung atau bekerjasama  untuk menyiasati permintaan senjata dunia yang menurun, karena tidak ada lagi perseteruan terselubung antara ke dua Blok Pertahanan (Uni Soviet dan AS). Perusahaan-perusahaan pertahanan yang kemudian menjadi semakin besar adalah Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, BAE Systems, Thales, EADS, dll.

Namun masih banyaknya industri pertahanan di negara-negara maju dan tidak adanya batasan untuk menjual senjata ke negara manapun, menyebabkan terbentuknya “pasar pembeli” untuk komoditas senjata, artinya pembeli lebih menentukan harga daripada penjual. Pasar senjata menjadi lebih kompetitif daripada saat era Perang Dingin. Pameran-pameran senjata yang digelar di banyak negara secara rutin membuktikan persaingan antar perusahaan alutsista semakin keras.
Negara-negara konsumen dapat dengan bebas membeli senjata  dari negara manapun, sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan, dan ketersediaan anggaran. Walau begitu, beberapa negara menganggap bahwa membuat sendiri alutsista yang diperlukan untuk pertahanan dan keamanan negaranya adalah suatu keharusan, salah satunya adalah Singapura. Dan mari kita ambil contoh dari negara kecil yang berada di Asia Tenggara ini.

Strategi Pengembangan Industri Singapura

Singapura adalah negara berpenduduk sedikit yang berhasil membangun industri senjatanya dengan cukup berhasil. Khawatir adanya gangguan dari negara lain, Singapura sejak awal kemerdekaannya (tahun 1965) berketetapan membangun sendiri  industri alutsistanya. Mempunyai industri pertahanan sendiri adalah kebutuhan strategis dalam menghadapi lingkungan geopolitik regional yang tidak stabil saat itu. Adanya industri pertahanan akan membuat angkatan bersenjata untuk mandiri dalam persenjataan, tidak tergantung pada kemurahan atau suasana hati negara lain.

Adanya industri pertahanan nasional juga akan membuat gentar pihak lain yang berniat mengganggu kedaulatan negara. Walaupun Singapura mempunyai hubungan baik dan kesepakatan pertahanan dengan beberapa negara maju, namun hal itu bukan jaminan  diberikannya bantuan militer ketika muncul ancaman eksternal.

Strategi Singapura dalam membangun industri alutsista adalah mengembangkan keunggulan kompetitif pada ceruk industri senjata jenis tertentu sehingga dapat bersaing dalam pasar global,  kemudian menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk membuat produk-produk non-militer. Keuntungan komersial dari penjualan produk non-militer ini kemudian dipakai untuk membiayai riset dan produksi alutsista yang semakin beragam dan canggih sesuai perkembangan permasalahan militer dunia (dikenal dengan Revolution in Military Affairs – RMA), untuk kemudian dijual di pasar global.

Singapura tidak bermaksud mencapai swasembada untuk berbagai jenis alutsista, melainkan mandiri dalam produksi beberapa jenis senjata tertentu sesuai dengan kemampuan awal yang ada. Pemeliharaan, perbaikan dan bongkar-pasang panser, kapal patroli, pesawat tempur atau helikopter tidak memerlukan investasi besar-besaran, oleh karena itu perlu dikuasai, setelah kemampuan membuat amunisi dan senjata ringan dimiliki dan produknya berhasil dipasarkan.

Kemampuan memodifikasi alutsista impor dan mengintegrasikan berbagai sistem ke dalam platform alutsista ke tiga matra kemudian ditingkatkan, termasuk kemampuan memelihara alutsista sepanjang siklus hidupnya. Kemampuan untuk meng-upgrade alutsista model lama merupakan solusi untuk dapat memiliki alutsista lebih canggih secara hemat biaya. Kemandirian industri pertahanan selalu dikembalikan pada aspek efektivitas biaya.

Primus self-propelled artillery-ST Kinetics

Untuk menguasai teknologi persenjataan baru, Singapura mempersyaratkan transfer teknologi  untuk semua pembelian alutsista yang dilakukan, setidaknya untuk dapat melakukan perbaikan dan pemeliharaan, serta untuk memungkinkan penyesuaiannya dengan keperluan di lapangan. Perusahaan senjata asing juga diperbolehkan membuka perusahaan cabang di Singapura tanpa persyaratan kepemilikan saham domestik. Selain itu, untuk mendorong  investasi perusahaan senjata asing juga memperoleh keringanan pajak.

Dengan strategi ini, industri senjata Singapura dapat memenuhi kebutuhan senjata angkatan perangnya (yaitu Singapore Armed Force – SAF) sejak generasi pertama (1965 – akhir 1970an), ke generasi kedua (awal 1980an – akhir 1990an), hingga ke generasi ketiga (awal 2000an – sekarang).

Dukungan Pemerintah Singapura

Pemerintah Singapura memang mengalokasikan anggaran pertahanan yang besar sejak kemerdekaan tahun 1965. Anggaran militer Singapura mencapai US$10 miliar pada tahun 2014. Anggaran ini digunakan untuk membeli amunisi, senjata ringan, rudal, dan peralatan pertahanan lain (seperti pesawat tempur, helikopter, kapal perang, dan kapal selam) dari perusahaan dalam dan luar negeri (khususnya AS), di samping untuk latihan dan operasi, serta membayar gaji tentara. Sebagian anggaran ini dikhususkan untuk membiayai riset persenjataan pertahanan.

Pemerintah Singapura memilih untuk tidak memberikan subsidi langsung dalam mendukung industri pertahanan nasional. Industri pertahanan harus menjadi entitas  bissnis yang menguntungkan dan tidak membutuhkan subsidi negara yang besar agar bisa bertahan hidup. Industri pertahanan disiapkan untuk dapat melakukan komersialisasi dan diversifikasi usaha agar tetap menunjukkan kemampuan yang tinggi sekaligus berkembang baik secara bisniss.

Diversifikasi usaha memaksa industri pertahanan menghadapi risiko bisnisdan liku-liku pasar global, namun juga memberikan peluang ekonomi yang besar. Kebijakan pemerintah yang tegas bahwa industri pertahanan diarahkan untuk melayani sektor militer dan komersial sejak awal telah mendorong perusahaan-perusahaan alutsista untuk beroperasi secara efisien agar bisa bertahan dalam persaingan bebas produk industri pertahanan yang sangat keras.

Industri senjata Singapura dibangun dari tiga unsur pokok: riset, produksi, dan strategi/koordinasi. Desain besar pembangunan industri pertahanan dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan. Secara singkat, tonggak-tonggak perkembangan ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut.

Riset Pertahanan

• 1972: Menteri Pertahanan Dr Goh Keng Swee mendirikan Electronics Test Centre (ETC) sebagai lembaga riset strategis khusus untuk pertahanan negara, antara lain bidang elektronika, sistem kendali dan kriptografi.
• 1977: Electronics Test Centre menjadi lembaga riset semi otonom Defence Science Organisation agar lebih fleksibel dalam menjalankan kegiatannya.
• 1997: Defence Science Organisation (DSO) menjadi DSO National Laboratories,  lembaga usaha riset non-profit yang otonom dari Kementerian Pertahanan dalam manajemen, keuaangan dan personalia namun mempunyai hubungan fungsional yang erat. Produk-produk DSO National Laboratories dimanfaatkan khususnya oleh SAF. Dengan 1500 orang lebih insinyur/peneliti, DSO National Laboratories merupakan lembaga riset terkemuka di Singapura.

Industri Pertahanan

• Awal 1967: Kementerian Pertahanan mendirikan Sheng-Li Holdings Company untuk mengembangkan industri senjata lokal.
• 1970an: Pemerintah membuat senjata kecil (M-16) melalui Chartered Industries of Singapore dan meriam, mortar, dan amunisi artileri melalui Chartered Ammunition Industries. Sebagian produk sudah mulai diekspor.
• 1989/1990: Temasek Holdings (BUMN Singapura) merestruktur Sheng-Li Holdings menjadi Singapore Technologies (ST) Engineering.
• 1997: ST Engineering menjadi perusahaan terbuka dengan Temasek Holdings sebagai pemegang saham mayoritas (51 persen).
• 2000: ST Engineering mengakuisisi Chartered Industries of Singapore dan Chartered Ammunition Industries   melalui ST Automotive (anak perusahaan ST Engineering), dengan nama baru ST Kinetics. ST Kinetics membuat amunisi, senjata ringan, mortir, artileri, senapan serbu M16 berlisensi, dan kemudian, senapan serbu SAR-berbagai ukuran. ST Engineering meneruskan merger dan akuisisi untuk mendirikan perusahaan-perusahaan senjata/alat pertahanan baru, yaitu ST Aerospace (matra udara), ST Marine  (matra laut), ST Electronics, dll. Produk ST Engineering digunakan oleh SAF dan sebagian kecil diekspor ke 100 lebih negara, termasuk Indonesia, Filipina, Brazil, dan negara-negara Timur Tengah dan Afrika, bahkan ke negara-negara maju. 60 persen dari omset penjualan ST Engineering pada tahun 2010 berasal dari produk non-militer. ST Engineering mempunyai perusahaan cabang di 24 negara dengan jumlah karyawan saat ini mencapai 23.000 orang.

Strategi dan Koordinasi

• 1986: Kementerian Pertahanan membentuk Defence Technology Group sebagai lembaga pengadaan senjata/alat pertahanan, dan membangun infrastruktur pertahanan bagi ke tiga angkatan.
• 2000: Defence Technology Group dipisahkan dari Kementerian Pertahanan menjadi badan tersendiri bernama Defence Science and Technology Agency (DSTA) dengan menggabungkan Systems and Computer Organisation (SCO) dan Defence Medical Research Institute (DMRI). DSTA berfungsi: menyediakan alutsista untuk SAF; memberi saran kepada Kementerian Pertahanan Singapura mengenai masalah iptek pertahanan merancang, membangun dan merawat prasarana dan sistem pertahanan menyediakan jasa rekayasa pertahanan; dan memfasilitasi pengembangan iptek pertahanan.
• 2003: Kementerian Pertahanan mendirikan Future Systems and Technology Directorate untuk mengelola Center for Military Experimentation (CME) yang berfungsi mengeksplorasi konsep-konsep operasional untuk RMA Singapura. Sasaran akhir adalah mengembangkan alutsista berbasis teknologi maju seperti senjata berpresisi tinggi, sistem tak berawak, dan berbagai peralatan untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP).
• 2006: Kementerian Pertahanan membentuk Defence Research Technology Office (DRTO) untuk merumuskan dan menggerakkan riset dan teknologi pertahanan.
• 2009: beberapa lembaga yang ada yaitu Directorate of Research and Development (DRD), International Relations Office (IRO), dan Defence Technology Offices (DTOs) dibawah DSTA digabung dengan DRTech untuk melaksanakan fungsi riset dan teknologi pertahanan dalam spektrum yang lebih luas, antara lain penyusunan master plan, manajemen dan transisi menuju kapabilitas strategis.

Ekspor Senjata

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Singapore Technologies Engineering menempati peringkat 49 di antara perusahaan-perusahaan senjata terbesar di dunia pada tahun 2010, dengan nilai penjualan mencapai sekitar Rp 20 triliun. Dari 100 produsen senjata terbesar dunia (tidak termasuk Cina yang tidak ada datanya), 47 perusahaan diantaranya adalah perusahaan AS, 27 perusahaan Eropa, dan 9 perusahaan Rusia.
Dalam daftar 50 perusahaan senjata terbesar dunia itu, hanya ada tiga perusahaan senjata dari negara-negara berpenduduk sedikit yang mengungguli ST Engg, yaitu Israel Aerospace Industries (peringkat 37), Elbit Systems Israel (35) dan Saab Swedia (28). Beberapa produk alutsista Singapura ekspor adalah: meriam Pegasus, senjata artileri otomatis Primus, kendaraan tempur Bionix, helikopter serbu Apache, dan pesawat tanpa awak Hermes. Tidak diragukan, industri senjata Singapura telah mampu membangun, mengembangkan, mempertahankan, dan menempatkanya pada posisi industri alutsista besar dunia.
Menurut SIPRI, ekspor senjata dari Singapura selama 1990-2011 mencapai US $ 493 juta (harga konstan 1990). Namun Singapura juga mengimpor senjata dari negara lain senilai US $ 11.260 juta selama periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura terus membeli alutsista modern untuk penguatan angkatan perangnya. Kelemahan dalam hal jumlah penduduk yang sedikit diatasi Singapura dengan kepemilikan senjata yang canggih sebagai pengganda terhadap kekuatan personel tentara yang ada.

Kesimpulan

Industri pertahanan Singapura telah berkembang dari tahap sangat awal sejak tahun 1960an hingga menjadi perusahaan besar skala global sekarang ini. Perkembangan itu merupakan jawaban terhadap tuntutan untuk membuat alutsista sendiri. Pengembangan industri pertahanan dilakukan berdasarkan konsep Defence Ecosystem dalam konteks perkembangan permasalahan militer terkini. Lembaga riset pemerintah dan swasta mendapat peran besar dalam pengembangan teknologi persenjataan, dengan Kementerian Pertahanan sebagai penyusun strategi dan penjuru dalam pelaksanaannya.

Ekosistem Pertahanan dikembangkan untuk memperkuat saling keterhubungan antara pengguna (yaitu SAF), lembaga riset, dan industri pertahanan, serta stakeholders lain. Dalam sistem ini, SAF menetapkan persyaratan teknis menggunakan informasi dari  DRTC, DSO National Laboratories, dll. DSTA mengevaluasi persyaratan yang diajukan SAF dan menentukan apakah akan membeli dari vendor dalam/luar negeri atau memproduksi sendiri, yang dilakukan oleh ST Engineering dan anak-anak perusahaannya.

Selain diarahkan untuk mampu membuat produksi amunisi dan senjata, kapal patroli, pesawat tempur, dll., untuk keperluan SAF, industri pertahanan Singapura juga didorong untuk mengkomersialkan jasa perbaikan pesawat militer, dan pemeliharaan serta perbaikan alutsista serta  melakukan komersialisasi dan diversifikasi produk non-militer, untuk mensubsidi proyek pembuatan produk militer. Ditengah pasar senjata dunia yang kompleks dan sangat kompetitif, produk industri pertahanan Singapura terbukti telah menunjukkan keberhasilannya.

Industri pertahanan Singapura telah memenuhi misi inti utamanya, yaitu melayani kebutuhan pokok SAF, utamanya untuk pertahanan negara namun juga untuk operasi militer selain perang (OMSP). Kepemilikan alustsita canggih dan kemajuan industri pertahanan dalam negeri menyebabkan SAF memiliki kesiapan tinggi  dalam menghadapi ancaman potensial dan aktual.

Perkembangan industri pertahanan Singapura didukung oleh faktor-faktor lain, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketersediaan anggaran yang besar untuk pembelian alutsista dan penelitian, adanya visi dan determinasi pimpinan dan pejabat negara khususnya yang berada di Kementerian Pertahanan, dan juga peran Partai Aksi Rakyat yang menjaga konsistensi pembangunan industri pertahanan sejak awal kemerdekaan hingga kini. (JKGR)

 

(Kemhan dan berbagai sumber)

Persiapan PT PAL untuk Bangun Kapal Selam

 

KS Chang Bogo type 209

Proyek pembangunan Kapal Selam yang sedang berlangsung saat ini menjadi salah satu proyek nasional Bangsa Indonesia. PT PAL INDONESIA dipercaya dan ditunjuk oleh Pemerintah untuk bekerja sama dengan DSME, galangan kapal asal Korea dalam memproduksi 3 kapal selam melalui transfer of technology, Sehingga produksi kapal selam ke 3 dapat dilakukan secara mandiri oleh Indonesia, khususnya PT PAL INDONESIA.

Guna mendukung hal tersebut, diperlukan penyiapan infrastruktur sarana dan prasarana produksi kapal selam. Workshop “Penyusunan Skala Prioritas Penyiapan Sarana dan Prasarana Produksi dalam Rangka Assembling Kapal Selam ke 3 di PT PAL INDONESIA” dibuka oleh Brigjen TNI Zainal Arifin, selaku Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan (Dirtekind) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI.

Zainal mewakili Dirjen Pothan yang berhalangan hadir, dan membacakan sambutannya. Dalam sambutan Dirjen Pothan yang dibacakan oleh Zainal, beliau menyatakan bahwa saat ini kita harus fokus untuk skema joint production dalam pembangunan kapal selam. Dimana nantinya proses assembling akan dilakukan di PT PAL INDONESIA.

Oleh karena itu, workshop ini diadakan untuk menentukan bagaimanakah langkah terbaik yang akan dijadikan skala prioritas untuk penyiapan sarana dan prasarana produksi kapal selam ke-3 di PT PAL INDONESIA dapat terintegrasi dengan baik. Karena joint production ini merupakan kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan ilmu dan teknologi pembangunan kapal selam. Workshop dihadiri oleh jajaran dari Kementerian Pertahanan RI, perwakilan dari Daewoo Logistics, perwakilan dari DSME, jajaran TNI AL, Project Officer Matra Laut KKIP, Perwakilan dari PT Waskita Karya (Persero), Perwakilan dari LPPM ITS, dan Direksi PT PAL INDONESIA beserta jajarannya.

Pemapar dalam workshop adalah Daewoo Logistics, PT PAL INDONESIA dan PT Waskita Karya (Persero). Pemapar dari PAL INDONESIA, DR. Marx Jeferson, selaku kapro kapal selam menyatakan bahwa saat ini proses pembangunan fasilitas produksi kapal selam telah dilakukan dan direncanakan akan rampung di awal tahun 2016. Dan kapasitas bengkel yang akan dibangun mencapai hingga ukuran kapal selam 2000 ton.

Diharapkan workshop ini dapat menginvetarisir apa saja yang menjadi kebutuhan untuk penyiapan pembangunan infrastruktur dalam menyambut proses joint section. Dan dapat dikategorikan mana saja yang menjadi skala prioritas, agar dapat segera dirampungkan pengerjaannya.

PAL Indonesia