Menunggu Nasib Panser Badak

 

Panser Badak PT Pindad

PT Pindad punya salah satu produk andalan yaitu kendaraan tempur berupa panser yang diberi nama Badak. Tidak hanya itu, Pindad juga memproduksi amunisi berkaliber besar. Demikian dikemukakan Direktur Utama Pindad Silmy Karim di kantornya, Bandung, Jumat (27/2/2015).

“Jadi selain produk panser Badak, kita perlihatkan juga kalau kita punya amunisi kaliber besar. Bahwa di situ, Indonesia mampu memproduksi amunisi kaliber besar ukuran 105 yang sudah disertifikasi,” kata Silmy.

Saat ini Pindad juga akan lebih mendorong proses sertifikasi kaliber ukuran 76, 90, 20, dan 40. “Kita dorong tahun ini bisa jadi bagian dari pengadaan alutsista (alat utama sistem pertahanan) dalam negeri,” ucapnya.

Selain itu, Pindad juga akan lebih giat produksi untuk semua jenis alutsista baik untuk di darat atau di laut.

“Pasarnya lokal, tapi mitra strategis kita akan mengekspor di regional maupun Timur Tengah. Kami juga perlu dukungan dari pengguna dan Menteri Pertahanan agar mensosialisasikan sehingga timbul kepercayaan diri pengguna untuk menggunakan produk dalam negeri,” jelasnya.

Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri PPN/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof didampingi Dirut PT Pindad Silmy Karim, di Panser Badak, Pindad Bandung (Detik.com)

Tahun ini Pindad memperoleh ‘suntikan’ Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 700 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 300 miliar digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi, Rp 300 miliar untuk modernisasi, dan Rp 100 miliar untuk kerja sama dengan mitra strategis dari luar negeri.

Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam kunjungannya ke Pindad mengimbau kepada instansi-instansi pemerintahan dan BUMN agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

“Saya selaku Menteri Perindustrian mengimbau instansi yang ada di Tanah Air, termasuk BUMN, untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri terutama yang sudah dihasilkan oleh bangsa kita. Seperti panser Badak,” ujar Saleh.

Panser tersebut, lanjut Saleh, bisa saja dimanfaatkan oleh instansi terkait di dalam negeri. “Nanti kita berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan, termasuk TNI dan Polri. Kalau perlu kita bawa ke sidang kabinet,” katanya.(detik.com).

CN-295 akan Dibuat di PT DI Bandung

 

CN 295M TNI AU

Indonesia dan Spanyol terus mengembangkan kerja sama di bidang pembuatan pesawat. Pesawat taktis canggih CN 295 yang awalnya dibuat di Spanyol, ke depan akan dibuat di Bandung, Jawa Barat.

Pada program awal, pesawat ini dibuat sebanyak 9 unit yaitu 7 unit dibuat di Sevilla (Spanyol) dan 2 unit dibuat di Bandung oleh PT Dirgantara Indonesia melalui supervisi dari ahli-ahli Spanyol.

Untuk melengkapi kebutuhan satu skuadron, bakal kembali dibuat 7 unit pesawat jenis ini yang seluruhnya dibuat di Bandung. “Kontrak 7 pesawat belum ditandatangani. Tapi saya diberitahu keputusannya sudah dibuat,” kata Duta Besar Spanyol untuk Indonesia, Fransisco Jose; Viquiera Niel, saat berbincang dengan media, Kamis (27/2/2015) malam.

Sejak 1980-an, lanjut Viquiera, Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Negeri Matador. Di bidang penerbangan, kedua negara membuat pesawat C-212 atau CN 212, antara Cassa dan Nurtanio (sekarang PT DI).

Kini, pesawat tersebut hanya dibuat di Indonesia, tepatnya di markas PT DI di Bandung. Pengembangan terus dilakukan hingga muncul pesawat-pesawat baru berjenis CN 235 dan yang terbaru adalah CN 295.

Program kerja sama membangun pesawat canggih CN 295 untuk keperluan pertahanan militer ini dim?ulai sekitar 7 tahun lalu. Disepakati 7 pesawat dibuat di Spanyol, sedangkan 2 pesawat dibuat di Bandung. “Dua pesawat terakhir sudah dirakit di Bandung, 2 dari 9 pesawat. Delapan sudah dikirimkan, sementara 1 lagi akan dikirimkan pada Oktober atau November,” paparnya.

Program tersebut berlanjut dengan membangun pesawat sebanyak 7 unit lagi. Viquiera menuturkan, dalam beberapa tahun lagi program ini telah selesai dan pesawat sudah bisa melengkapi skuadron (16 unit). “Begitu kontraknya ditandatangani, kita mulai membangunnya dan saya berasumsi beberapa tahun setelah kontrak ditandatangani, program ini akan selesai,” katanya. ?

Dia meyakini, pesawat baru ini jauh lebih canggih dari segi fitur, teknologi, hingga spesifikasi dibanding produksi terdahulunya. “Ini lebih canggih dari 212. Elektronik dan avianiknya. Sekarang pesawat militer punya update setiap 6 bulan sekali seperti halnya komputer. Karena bagian terpentingnya adalah software seperti komputer dan itu yang membuatnya berbeda,” jelasnya. (Detik.com).

Markas calon Kodam Papua Barat di Arfai Manokwari

 

KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (ANTARA FOTO/Joko Sulistyo)

Manokwari, Papua Barat (ANTARA News) – Markas calon Kodam Papua Barat digadang-gadang di Kelurahan Arfai Distrik (Kecamatan) Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari.

Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Rabu, mengatakan pembangunan Markas Kodam Provinsi Papua Barat akan dimulai pada awal Maret 2015.

“Berdasarkan hasil kajian, lokasi Markas Kompi C dan D Arfai Kodim 1703 Manokwari, akan dijadikan sebagai Markas Kodam Provinsi Papua Barat,” katanya.

Ia mengatakan, Markas Kompi C dan D Arfai Kodim 1703 Manokwari nantinya dipindahkan ke lokasi baru di Distrik Warmare Kabupaten Manokwari.

“Tanah lokasi pembangunan Markas Kodam di Arfai sudah memiliki sertifikat milik TNI Angkatan Darat sehingga tidak ada masalah atau kendala saat proses pembangunan nanti, “ujar dia.

Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham Atururi, juga mendukung pembangunan Markas Komando Daerah Militer Papua Barat di Arfai karena dekat dengan kantor-kantor Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Ia mengatakan, anggaran pembangunan Markas Komando Daerah Militer Provinsi Papua Barat di Arfai sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat dan proses pembangunan dimulai maret diawasi oleh Kodam XVII Cenderawasih Papua. Nurmantyo berharap pembangunan Markas Komando Daerah Militer Provinsi Papua Barat tuntas pada 2016 sehingga masyarakat di Provinsi Papua Barat sudah memiliki panglima jenderal bintang dua.
Dia juga berharap agar masyarakat di Provinsi Papua Barat menerima kehadiran Kodam Papua Barat tidak berpikir yang negatif sebab kehadiran TNI di Papua Barat untuk menjaga dan melindungi masyarakat. (ANTARA News)

TNI Dukung Pemberantasan Illegal Mining

 

TNI akan mendukung sepenuhnya pemberantasan Illegal Mining yang dilakukan para spekulan dan telah merugikan pendapatan negara di sektor energi. Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menerima paparan tentang eksploitasi tanpa ijin (Illegal Mining) di Blok Cepu oleh Direktur Hulu Pertamina Bapak Syamsu Alam dan Presiden Direktur Pertamina EP Adriansyah, bertempat di ruang rapat Paripurna Mabes TNI Cilangkap, Kamis (26/2/2015).

Dukungan ini sesuai dengan salah satu tugas TNI adalah menjaga kedaulatan, termasuk kedaulatan bidang energi. Dengan berkurangnya Illegal Mining, maka diharapkan pendapatan negara akan meningkat dan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa, kerja sama antara TNI dan Pertamina sudah berlangsung dengan baik, demikian juga dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) antara TNI dengan Pertamina yang bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman kedua belah pihak dalam mengimplementasikan rencana kerja sama tersebut.

Berdasarkan pengalaman, TNI pernah berhasil menangani kegiatan eksploitasi tanpa ijin (Illegal Mining) baik yang dilakukan di wilayah Plaju Sumatera Selatan maupun penambangan emas di wilayah Kepulauan Buru, semuanya dapat diselesaikan bersama dan diterima dengan baik.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko

Pertamina merupakan Obyek Vital Nasional yang perlu dilindungi keberadaannya, demikian juga dengan kedaulatan energi, bahkan TNI saat itu turut serta dalam melahirkan berdirinya Pertamina. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Selaku Penguasa Perang Pusat No. PRT/PM/017/1957 Tanggal 15 Oktober 1957, dari PT. TMSU (Tambang Minyak Sumatera Utara) dirubah menjadi PT PERMINA (Perusahaan Minyak Nasional).

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kasum TNI Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E.,M.M., Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin, Koorsahli Panglima TNI Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya, para Asisten Panglima TNI, Kabais TNI Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri, Kababinkum TNI Mayjen TNI S. Supriyatna, SH.,M.H., Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, para Asops Angkatan, Pangdam IV/Dip dan Pangdam V/Brw serta para Direksi Pertamina EP dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Authentikasi : Kapuspen TNI, Mayjen TNI M. Fuad Basya

JKGR. 

4 Perang Siber Lawan Australia dan Bali Nine

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, pemuda Indonesia juga bisa menyerang Australia melalui siber (cyber) atau komunikasi dunia maya, terkait ancaman Australia terhadap ekseskusi mati duo Bali Nine.

“Kemarin (beberapa waktu lalu) Australia menyerang kita (Indonesia) melalui siber. Tapi, pemuda kita juga bisa serang Australia melalui siber. Ingat, kemampuan kita juga tidak kalah,” kata Tedjo di Jayapura, Papua, Kamis, 26 Februari 2015.

Ia mengemukakan hal itu di hadapan seribuan pemuda Indonesia yang menghadiri Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia di Papua saat menjelaskan sikap pemerintah terhadap tanggapan sejumlah negara yang memiliki warga terpidana mati di Indonesia, seperti Australia dan Brazil.

Australia tampaknya terus berusaha membebaskan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua terpidana mati dalam jaringan Bali Nine. Mereka mengancam akan menarik duta besar dari Jakarta, memblokir pariwisata Bali hingga menyinggung soal bantuan bencana Tsunami Aceh.

“Australia juga mengait-ngaitkan bantuan bencana Tsunami Aceh dengan hukuman mati bandar narkoba, itu juga menyakitkan kita, sehingga jika mereka menyerang melalui siber maka kita juga bisa menyerang Australia melalui siber,” ujar Tedjo.

Sejauh ini sedikitnya terdapat empat fakta perang siber para peretas Indonesia dengan Australia.

1. Spionase Australia

Aksi spionase pemerintah Australia baru-baru ini diungkap oleh The Sidney Morning Herald. Media Australia itu mengabarkan bahwa sejumlah kedutaan besar Australia di wilayah Asia Tenggara terlibat kegiatan penyadapan yang dimotori dinas intelijen Amerika Serikat (NSA).

2. Serangan Anonymous Indonesia

Kelompok peretas bernama Anonymous Indonesia menggelar #OpAustralia, serangan ke ratusan situs Australia hingga tumbang sebagai tindakan balasan atas tuduhan spionase yang dilakukan Australia. Anonymous Indonesia melalui akun Twitter @anon_indonesia mengumumkan daftar ratusan situs Australia yang diklaim telah berhasil mereka bajak.

Kebanyakan situs yang menjadi korban peretasan adalah situs iklan dan bisnis kelas bawah yang tak terlalu populer di Australia dan diperkirakan dipilih secara acak.

3. Operation Australia

Anonymous Indonesia mengumandangkan serangan lanjutan yang diberi sandi perang #OpAustralia (Operation Australia). Serangan ini kabarnya dibantu oleh kubu Anonymous Australia, yang juga mengecam tindakan spionase.

Mereka pulalah yang kabarnya menggagas #OpAustralia dengan tujuan agar serangan siber yang dilakukan bisa lebih terfokus pada situs-situs pemerintahan Australia, bukan situs milik sipil yang tak bersalah.

Sasaran utama dari serangan peretas Indonesia difokuskan pada pengambilalihan situs Badan Intelijen Autralia yang beralamatkan di www.asio.gov.au dan situs tersebut pun sempat dibuat “down” untuk beberapa saat oleh Anonymous Indonesia.

4. Ancaman Anonymous Australia

Keadaan berubah. Anonymous Australia mengancam akan menyerang Indonesia dengan munculnya video berisi ancaman yang diunggah di YouTube belum lama ini. Dalam video itu Anonymous Australia mengumumkan perang siber dan mengancam akan mengobrak-ngabrik beberapa situs ternama Indonesia.

Beberapa yang menjadi sasaran adalah situs www.indonesia.go.id, www.kpk.go.id, www.garuda-indonesia.com, dan www.polri.go.id. (Tempo)

Buru Kapal Fu Yuan Yu 80, TNI AL Ngaku Kesulitan

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi menilai kapal Fu Yuan Yu 80 kerapkali mematikan radar automatic identification system (AIS). Sehingga TNI AL tak bisa mencari posisi tepat kapal tersebut.

“Sudah sampai informasinya dan saya sudah sampaikan ke Pangarmabar untuk mencari. Kadang-kadang mereka punya AIS dimatikan, sehingga kita harus mencari satu per satu kapal-kapal,” kata Ade usai latihan menembak di Mabes TNI AL, Jakarta, Jumat (27/2).

Menurut dia, tugas TNI AL tak hanya menangkap kapal illegal fishing, namun menegakkan kedaulatan laut. Akan tetapi, pihaknya sudah bekerjasama dengan Kementeri Kelautan dan Perikanan dalam menangkap kapal nelayan asing yang diatur dalam Undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

“Kalaupun ada indikasi laporan-laporan ya harus kita periksa. Itu sebagai prosedur yang harus kita lakukan. Prinsip kita sebagai angkatan laut untuk menegakkan hukum jadi hukumnya yang ditegakkan,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan, empat kapal Filipina sudah diselidiki untuk ditentukan sanksi yang pantas ditetapkan. Pihaknya belum bisa memastikan kapal Filipina tersebut untuk ditenggelamkan.

“Tinggal nanti keputusan pemerintah apakah ditenggelamkan. Kalau sudah inkrah di pengadilan itu bisa disita dengan cara dimusnahkan, atau ditenggelamkan atau dimanfaatkan, tinggal pilihan nanti,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram melihat ulah kapal Fu Yuan Yu 80 yang melakukan transhipment atau bongkar muat di perairan Indonesia. Padahal katanya izin pelayaran kapal Fu Yuan Yu 80 sudah habis sejak tahun 2013.

“Ternyata Fu Yuan Yu 80 masih berlayar di Utara Jakarta, saya berharap Kasal dan PSDKP AL bisa menangkap mereka hari ini,” kata Susi usai menghadiri sertijab pangarmabar di lapangan Komando Armada RI Kawasan Barat, Jakarta Pusat, Rabu (25/2). (Merdeka)

NAS 332 L1/L2 Super Puma: Helikopter “Air Force One” Republik Indonesia

Sampai saat ini beragam pesawat dengan tanda panggil Indonesia One, atau RI-001 terus melayani pemimpin Indonesia terbang ke berbagai belahan penjuru dunia. Namun dengan kondisi Indonesia yang berpulau-pulau dan bahkan beberapa tidak memiliki lanud, penggunaan pesawat terbang biasa tidak akan mencukupi. Untuk itu diperlukan helikopter kepresidenan dalam membantu mengemban tugas-tugas kenegaraan.

Saat ini, helikopter kepresidenan menggunakan NAS 332 Super Puma, jenis helikopter angkut sedang serbaguna. Tidak seperti pesawat kepresidenan yang baru saja mendapat model lebih baru, Super Puma sudah dipakai sejak era Soeharto. Tidak hanya presiden RI, Presiden Brazil dan Perancis pun menggunakan helikopter yang satu ini.

NAS 332 Super Puma adalah helikopter besutan Aérospatiale (sekarang Airbus Helicopters) dengan 4 bilah baling-baling, mesin ganda dan berukuran sedang. Heli yang terbang perdana pada tahun 1978 ini merupakan versi pembaharuan dari Aérospatiale SA 330 Puma. Super Puma terbukti sangat populer, tercatat pada periode Juli 1981 sampai April 1987 rata-rata 3 helikopter ini diproduksi untuk pemesan baik dari militer maupun sipil tiap harinya.

PT Dirgantara Indonesia (d/h PT IPTN) dengan lisensi Aerospatiale juga memproduksi SA 330 and AS 332 untuk konsumen dalam negeri. Helikopter Kepresidenan NAS 332 Super Puma pemeliharaannya berada di bawah naungan Sekretariat Negara, dengan operasional oleh Skadron Udara 45 yang bermarkasi di Halim Perdanakusumah sebagai operator utama. Skadron udara ini hanya khusus digunakan untuk Presiden maupun Wakil Presiden saat mengunjungi pelosok Indonesia dengan helikopter. Skadron 45 terbilang baru, karena baru diresmikan pada tahun 2011 lalu, sebelumnya helikopter Super Puma Kepresidenan menjadi etalase Skadron 17 VIP/VVIP.

Kesiapan helikopter kepresidenan jelas harus selalu dalam keadaan prima. Ada tiga helikopter bercat putih abu-abu ini, yakni dengan nomer registrasi H-3203, H-3205 dan H-3206. Ketiga helikopter untuk perawatannya dipercayakan kepada PT DI di Bandung. Dukungan perwakilan teknis juga disediakan PT DI untuk pekerjaan di luar Bandung, seperti jika pekerjaan perawatan dilakukan di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma (Skadron Udara 45) dan Pangkalan Udara Atang Senjaya, Bogor (Skadron Teknik 024).

NAS 332 Super Puma berbobot 4.627 kg dalam keadaan kosong, bobot lepas landas maksimum mencapai 8.600 kg. Dengan kru maksimal 2 orang ia bisa membawa sampai 18–24 orang penumpang tergantung pengaturan ruang kabin. Kecepatan maksimum helikopter adalah 278 KM/jam, ketinggian terbang sampai 7.200 m dan mesin yang ia gunakan 2× Turboméca Makila 1A1 motor turbin, 1.357 kW.

Super Puma Kepresidenan Indonesia juga sudah dipasangi TCAS (Traffic/Collision Avoidance System) guna menjamin tingkat keselamatan RI-1. Perangkat lain yang dicangkok adalah peralatan peringatan tabrakan TCAD (Traffic/Collision Alerting Device) guna meningkatkan keselamatan penerbangan.

Ada dua varian Super Puma Kepresidenan yang dioperasikan Skadron 45, yakni NAS 332 L1 Super Puma dan NAS 332 L2 Super Puma. Varian L1 dibangun dari versi sipil dengan long fuselage dan dilengkapi airline interior. Sedangkan varian L2 juga dibangun dari versi sipil, ditambahi spheriflex rotor head dan EFIS (electronic flight instrument system). Sebagai helikopter kepresidenan, Super Puma dibuat dengan konfigurasi khusus, selain sentuhan pada interior, helikopter juga dilengkapi pintu tangga lipat, seperti pada pesawat jet eksekutif. Khusus varian L2, perawatannya dilakukan oleh ESEA (Eurocopter South East Asia) yang berkedudukan di Singapura dan dibawah supervise Skadron Teknik 024.

Dalam kondisi perang, Super Puma dapat dipasangi pod senapan, roket dan misil secara eksternal, serta peralatan untuk peran anti-kapal. Sebuah senapan juga dapat dipasang di pintu kabin untuk keamanan tambahan. 37 pasukan militer di seluruh dunia saat ini masih setia menggunakan Super Puma. Menjawab kebutuhan militer, Airbus Helicopter pun telah merilis varian militer Super Puma, yang diberi label EC725 Cougar, helikopter SAR Tempur battle proven ini pun dalam proses kedatangan untuk melengkapi kekuatan alutsista TNI AU. (Deni Adi)

Indomil.