Pola Pembelian Alutsista Menuju Kemandirian

Proses Pemindahan MBT Leopard 2A4 TNI AD

Pembelian alutsista yang deras akhir akhir ini, meninggalkan pola yang bisa dianalisa oleh pengamat militer dan para pecinta dunia militer. Tentu, pembelian alutsisita oleh pemerintah berdasarkan: Blueprint, Strategi Pertahanan serta Doktrin Induk Tentara Nasional Indonesia. Strategi Pertahanan Indonesia tak lepas dari Doktrin Induk yang merumuskan apa hakekat kepentingan pertahanan nasional, jatidiri/identitas militer/tentara (who we are ?) dan tugas militer/tentara (what do we do?).

Di bawah doktrin induk adalah doktrin dasar yang intinya berisi rumusan strategi untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok militer untuk mencapai tujuan pertahanan nasional. Misalnya, apakah akan menggunakan continental strategy atau defence in depth atau layered defence. Doktrin ini kemudian dijabarkan ke dalam postur dan struktur kekuatan (posture and force structure), dan penggelarannya.

Lapis berikutnya adalah doktrin operasional yang merujuk pada doktrin militer yang memberikan arah bagi penggunaan secara efektif dan efisien kekuatan militer dalam melaksanakan operasi militer, baik gabungan maupun kecabangan. Pada lapis ini, doktrin operasional mengidentifikasi karakteristik dasar masing-masing kekuatan yang mempunyai implikasi bagi pengembangan strategi dan operasi militer. Sedangkan Doktrin paling bawah dan operasional adalah pada tingkat taktis yang dikembangkan langsung untuk pelaksanaan operasi militer di lapangan.

Prajurit TNI AD (photo: Willy)

Sistim pertahanan Indonesia masih didasarkan atas doktrin pertahanan semesta (sishanta) dengan paradigma taktik perang gerilya. Doktrin ini dicopy oleh Singapura dan disebut strategi “total defence”. Demikian juga dengan negara-negara lain yang memiliki dinas wajib militer melalui sistem konskripsi (conscription ) atau mobilisasi.

Jika nantinya alutsista sudah lengkap (walau namanya tetap sishanta), tapi penerapannya akan menggunakan SISHANTA KEPULAUAN dengan menggunakan Gerilya laut dan Gerilya Udara untuk menangkal secara dini di wilayah maritim dan kontrol wilayah udara atas segala potensi ancaman.

Strategi pertahanan bila dilihat dari medan pertahanannya, jika musuh sudah mendarat dan memulai sishanta, berarti musuh sudah melewati dua medan lapisan .

Medan pertahanan dibagi menjadi 3 yaitu:
-Lapisan pertama adalah medan pertahanan penyanggah, berada di luar garis batas zona ekonomi eksklusif dan lapisan udara di atasnya.

-Lapisan kedua adalah medan pertahanan utama sebagai medan operasi, dari laut zona ekonomi eksklusif sampai dengan laut teritorial dan lapisan udara di atasnya.

-Lapisan ketiga adalah daerah-daerah perlawanan pada wilayah kompartemen strategis darat, termasuk wilayah perairan kepulauan dan lapisan udara di atasnya, meliputi daerah pertempuran, daerah komunikasi, dan daerah pangkal pertahanan dan perlawanan.

Lapisan lapisan tersebut tentunya bersentuhan dengan Pertahanan Laut dan Pertahanan Udara dan pertahanan darat Indonesia. Kawasan pertahanan udara ditentukan oleh Zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ – Air Defense Identification Zone), Daerah Terlarang, Daerah Terbatas dan Daerah Berbahaya.

Wilayah udara adalah ruangan udara di atas wilayah teritorial sebuah negara. Sedangkan zona Pertahan Laut pastinya ditentukan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut (lihat UNCLOS 82) dan juga Landasan Kontinen yang diumumkan pada tanggal 17 Februari 1969 dan diundang-undangkan dengan UU no:1 tahun 1973.

Untuk itu, perlu alutsista yang bisa menjangkau lapisan pertama medan pertahanan penyanggah yang sementara bisa diwakili oleh Kapal Selam Killo, Heavy Fighter dan Pesud patroli maritim, Apache, MBT dan Javelin, sambil menunggu real fregat, destroyer dan rudal Sam Jarak Jauh atau bisa disebut alutsista berkemampuan heavy. Juga memerlukan alutsista medium untuk menjaga lapisan pertahanan lapis kedua serta alutsista yang light untuk mempertahankan lapisan pertahanan pertama.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro

Politik Luar Negeri Non-Blok dan Zero Enemy.
Indonesia menganut politik luar negeri non blok dan zero enemy sehingga bebas untuk belanja keperluan alutsista dari negara blok mana saja dan tidak terikat oleh suatu pakta pertahanan tertentu. kita bisa mencampurkan (gado gado) sistim alutsista kita. Selama ini banyak yang mencemoh kebijakan pemerintah dalam pengadaan alutsita, baik itu kubu yang pro produk dari barat atau kubu dari blok timur yang berpolemik dengan berbagai alasan tentang isu embargo.

Kita pernah diembargo oleh pihak barat beberapa kali dimulai embargo pada thn 1957 dengan terbatasnya kemampuan pesawat B-25 karena diembargo suku cadangnya dan juga embargo torpedo untuk kapal cepat kelas jaguar KRI macan tutul, padahal waktu Indonesia sibuk mengahadapi pemberontakan permesta dan menghadapi Trikora. Embargo selanjutnya pada tahun 1991 oleh Amerika Serikat setelah peristiwa Santa Cruzz, Dili yang ditutup dengan episode embargo militer pada tahun 1999, setelah jajak pendapat Timtim. Kita sudah pengalaman akan PAHITNYA EMBARGO.

Embargo Militer dari pihak Timur juga pernah kita alami saat penggantian orde lama ke orde baru. Saat itu pihak Uni Soviet memutuskan hubungan dikarenakan kecewa dengan Indonesia yang jatuh ke pelukan barat, sehingga membuat kekuatan militer kita dari yang terkuat di belahan bumi paling selatan, menjadi sebaliknya. Seharusnya saat itu Presiden Soeharto bisa memainkan kartu dan diplomasinya dengan CANTIK yaitu tetap Ideologi negara ini berpaling ke blok barat tetapi tetap mempertahankan kekuatan militernya yang dari blok timur yang sudah terbangun. Hal tersebut dilakukan oleh Mesir sehingga pihak barat tidak seenaknya mendikte kebijakan Mesir. Sementara Indonesia, kita membebek saja karena kekuatan militernya sudah dipaksa untuk dipreteli.

Pak Harto mulai sadar dengan membuka hubungan baik (PEMULIHAN) dengan pihak Uni Soviet diawali dengan berlangsungnya pertukaran nota pengesahan protokol pada 4 Juli 1968 di Jakarta yang membahas kewajiban pembayaran kembali hutang Indonesia kepada Uni Soviet, serta pemulihan kembali soal soal hubungan ekonomi antara kedua negaradan negara negara blok timur lainnya. Berlanjut ke persetujuan mengenai kerjasama ekonomi dan teknik dengan Rumania pada bulan september 1972 dan dengan Uni Soviet bulan Desember 1974, serta memulai kedekatannya dengan militer Rusia di era 1990, untuk penjajakan pembelian Pesawat Sukhoi 27 (setelah diembargo 1991). Mungkin Pak Harto di masa terakhir pemerintahannya menyesal dengan terlalu mempercayai pengadaan alutsista militernya terhadap blok barat.

Mendompleng MEF Menuju Kemandirian.
Dengan pengalaman merasakan pahitnya diembargo militer tentunya Indonesia sadar bahwa kita harus mandiri dalam pengadaan alutsista sehingga minim akan dampak dari embargo. Maka ada Undang undang yang wajib Transfer of Technology (TOT) untuk mendukung kemandirian dalam beralutsista.

Pertimbangan utama pemeritah membeli alutsista yaitu: life cycle maintanance cost, communalities dan stablished. Maka bisa dibaca dari pola pembelian alutsista kita yang bisa dibagi dengan kretria: Pembelian Alutsista kelas berat(heavy), alutsista menengah (medium) dan Alutsista ringan (Light).

Kapal Selam Amur 1650 Rusia

Pembelian Alutsista Kelas Berat (Heavy).
Pembelian alutsista kelas heavy biasanya minim akan ToT. ToT hanya sekedar tingkat 1 yang meliputi bagaimana merawat dan mengoperasikannya dengan benar. Kalaupun ada ToT, maka diajari perbaikan yang kecil kecil misalnya menyambung kabel/sekring yang putus dll (troubleshooting).

Pemebelian Alutsista kelas Heavy di matra udara dengan membeli pesawat heavy fighter Sukhoi dengan minim ToT. Tujuannya mengejar ketinggalan alusista yang juga mempertimbangkan efek detteren karena kita belum punya alutsista itu. Keuntungan lain yang diharapkan dalam pembelian jet tempur Sukhoi adalah membuka konekvitas kita dengan negara produsen yaitu Rusia dan terbukti kita langsung mendapatkan kredit eksport dalam pembelian alutsisita ke Rusia.

Selain itu kita bisa membangun kedekatan dengan pihak pabrikan Sukhoi sehingga bila mungkin kita mempercepat pembangunan IFX untuk kemandirian agar bisa memakai mesin dan avionik Sukhoi yang dicangkokkan ke IFX.

Pembelian alutsista heavy di matra Laut saat ini, ada dua proyek dalam proses pengadaan, yaitu pembelian kapal selam Kilo dan Amur dan juga pembelian Real Fregat yang masih belum ditentukan kelas apa dan apakah beli baru atau bekas.

Pembelian alutista ini juga dengan tujuan membuka jaringan dengan galangan kapal militer Rusia untuk bisa mendukung, mengajari atau bisa mencontek teknologinya untuk proyek korvet nasional kita yang akan dibuat PT PAL.

Kita perlu banyak korvet kelas 100 meter untuk mengisi kekurangan fregat yang berpatroli di ZEE, maka kebutuhan Korvet kelas ocean going bisa mengisi patroli lapisan pertama untuk medan penyanggah.

Dari hal itu kita tidak akan heran bila nanti ada pengumuman pembelian korvet tiger class untuk penambahan korvet yang bisa ocean going, karena kita memang masih kurang dalam korvet tipe tersebut.

Demikian juga pembelian Kapal selam Kilo, kita ingin memperoleh teknologi Misile di bawah permukaan, yaitu Club S yang mungkin bisa diinstal dalam proyek kapa selam nasional oleh PT.PAL.

Pembelian Alutsista Heavy di Matra Darat
Pembelian alutsisita Tank MBT Leopard, Heli Apache dan ATGM Javelin, selain ita belum pernah punya alutsista heavy ini, kita juga ingin mendapatkan TOT. Keuntungan dalam pembelian ini, untuk bisa mencontoh bahkan mencontek teknologinya. Pembelian Leopard dan Marder diberi bonus blueprint marder sehingga bisa untuk pengembangan Tank medium/ringan Nasional.

Kita ke depan menginginkan setiap Kodam ada 2-3 Batalyon Kavaleri yang memakai Tank kombinasi MBT dan Medium juga Ringan. Maka untuk ke depan pengadaan tank akan dilayani oleh produk dalam negeri dari PT Pindad.

Kita tidak akan terkejut bila nantinya ada pengumuman pemerintah akan ada penambahan pengadaan Leopard dan membeli Tank MBT T series untuk kavaleri AD dan Marinir untuk unsur perimbangan teknologi barat dan timur. Dan pihak Tank MBT T series, akan produksi bersama di sini secara besar besaran.

Sedagkan untuk pembelian Apache dan javelin selain untuk mensejajarkan Indonesia dengan kawasan, juga ingin bisa mencontek teknologinya untuk pengembangan Helikopter Gandiwa PT DI dan pengembangan ATGM dalam negeri yang akan dirintis oleh PT Pindad.

Kita akan banyak memerlukan heli jenis serang ini, untuk mewujudkan konsep perang kavaleri modern, baik itu untuk matra darat maupun marinir.

Kemampuan baru Apache AH-64E-Guardian untuk meningkatkan operasi dibandingkan peningkatan persenjataan (photo: US Army)

Pembelian Alutsista Menengah (Medium)
Di dalam pembelian alutsista kelas medium, persyaratan ToT nya lebih keras, karena di kelas ini kita mampu untuk memulai memproduksi alutsista kelas medium. Dan sepertinya kita mempercayakan sebagian besar alutsista ini berasal dari Barat.

Di Matra Udara, pembelian alutsita medium diwakili akan diadakannya penggantian pesawat F 5 Tiger. Kandidatnya Euro Typhon, Rafaele, F-16 block 60 dan Saab Gripen.

Bila nanti pembelian mengerucut kepada Saab Gripen, kita tidak akan  heran dengan pertimbangan bahwa Gripen adalah pesawat yang murah biaya opersional dan perwatannya karena memakai singgle engine. Bila dikoneksikan dengan kemandirian alutsista, kita memilih Saab Gripen karena pihak produsen Saab menawarkan pengintregrasian sistim antara pespur, pesawat Aew&C, UAV dan Kapur.

Selain  itu kita juga mencapai tujuan strategis lainnya, yaitu untuk percepatan program pesawat tempur IFX. Bila IFX dipercepat maka yang paling masuk akal adalah kita akan menjadi PENJAHIT yang menggabungkan frame body, avionik dan mesin yang gado gado dari pihak barat dan timur yang MAU memberikan teknologinya untuk dipakai di IFX.

Pihak Saab adalah yang bisa dan sanggup mengajari cara menjahit frame body (bikinan dalam negeri), avionik (mungkin dari pihak sukhoi atau Saab) dan Mesin/Engine (Mungkin memakai Saturn).

Light Frigate Nakhoda Ragam Class

Pembelian Alutsita Medium di Matra Laut
Pembelian korvet sigma 10514 terus berjalan dengan opsi TOT, Damen Belanda (DSNS) akan mengajari cara menjahit kapal dengan sistim modulardan sudah bisa kita aplikasikan di KCR-60 dan KCR-40 dengan body diamond cut-nya.

Tujuan strategisnya, kita akan membangun sendiri korvet nasional 105 meter dan KCR dalam jumlah besar untuk mendukung  pengembangan tiga Komando Armada di bawah Komando Pertahanan Laut, yang  tiap Armada membawahi Guspurla dan Guskamla. Sedangkan Lantamal yang akan dikembangkan menjadi 14 di bawah kendali langsung Kohanla RI. Untuk proyeksi kekuatan laut ke darat, akan dikembangkan 3 Divisi Marinir, 3 Satlinlamil dan 3 Wing Udara.

Pembelian Alutsista Medium di Matra Darat
Pembelian Panser 6 roda Cannon Tarantula menimbulkan pertanyaan kenapa kita sudah punya anoa yang 6 roda, masih membeli tarantula. Tarantula termasuk AFSV (Armoured Fire Support Vehicle). Korps baret hitam kita telah memiliki panser kanon berkemampuan amphibi dan kanon kaliber 90mm. Sudah diuji di Jatiluhur dan kemampuan berenangnya memuaskan.

Sebelumnya di kelas ini memang akan dimasuki Anoa versi kanon 90mm, tapi lantaran prototipe-nya belum lulus pengujian, maka dibelilah Tarantula untuk menyempurnakan Anoa versi cannon dan Anoa yang berkemampuan ampihibi.

Pembelian Alutsista Ringan (Light) polanya saat ini mengutamakan produk dalam negeri bagi alutsista yang sudah dibuat oleh InHan kita. Sedangkan yang belum bisa diproduksi tetap mengimpor dari luar sambil menyerap teknologinya.

Selama ini pembelian alutsista masih terkesan gado-gado dan tidak berkonsep padahal tidak sepenuhnya begitu. Pemerintah dan Kemenhan CERDIK dengan strateginya di mana pembelian alutsista yang tujuan utamanya MEF adalah untuk mencukupi alutsista kita yang tertinggal dan banyak yang tua dan pemenuhan ”stopgap”, untuk kesiapan dalam “critical element of combat-ready forces”. Agar bila dalam dua tahun ke depan ada negara lain yang ingin mencoba bermain api, kita langsung bisa membalasnya dengan melemparkan sekuntum bunga beserta pot potnya.

Tujuan satrategis lainnya, untuk mendukung kemampuan Industri Pertahanan dalam negeri dalam penyerapan teknologi, enginering, cara menjahit dan pengintegrasikan dari berbagai macam teknologi, bahan baku TERBAIK dari masing masing alusista -baik dari blok barat ataupun timur. Kita akan mendapatkan suatu formula, racikan suatu alutsista produk dalam negeri yang KHAS RASA NASIONAL untuk disajikan kepada para user baik itu matra darat, laut dan udara sesuai doktrin dan strateginya, menuju KEMANDIRAN dalam beralutsista…amin.  (by Satrio)

JKGR. 

Panglima TNI Terima 1.169 Personil Satgas TNI dari Lebanon

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Marsetio, Kasau Marsekal TNI IB. Putu Dunia serta para Perwira Tinggi (Pati) dari Mabes TNI dan Angkatan menerima kedatangan Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) yang baru saja  selesai melaksanakan tugas misi perdamaian dunia selama setahun di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL-PBB) dalam suatu Upacara Militer, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/12). Kontingen Garuda yang baru saja  selesai melaksanakan tugas misi perdamaian di Lebanon berjumlah 1.169 personil,  terdiri dari : 850 personil Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-G dipimpin Letkol Inf Lucky Avianto, 75 personil Military Police Unit (MPU) Konga XXV-E dipimpin Letkol Cpm Subiyakto, 150 personil Force Protection Company (FPC) Konga XXVI-E2 dipimpin Letkol Inf Yuri Eliyas, 50 personi Force Head Quarter Support Unit (FHQSU) Konga XXVI-E1 dipimpin Kolonel Inf Karmin, 6 (enam) personil Satgas Cimic TNI Konga XXXI-C dipimpin Letkol Inf Ilyas, 18 personil Military Community Outtreach Unit (MCOU) Konga XXX-C dipimpin Letkol Inf Nasrul, 9 (Sembilan) personil Satgas Level 2 Hospital XXIX-E dipimpin Letkol Kes dr. Paulus Supriyono, dan 11 personil Military Staf Sector East dipimpin Kolonel Inf Rezerius. Kesemuanya itu telah bertugas selama satu tahun di wilayah Lebanon. Dalam amanatnya Panglima TNI mengatakan bahwa, dalam sepuluh tahun terakhir kontribusi Indonesia bagi upaya mengatasi permasalahan perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan telah mendapat apresiasi positif dari masyarakat Internasional. Kepercayaan dari PBB yang sangat tinggi terhadap pasukan perdamaian dari Indonesia adalah bukti bahwa pasukan Garuda Indonesia selalu konsisten memperlihatkan kinerja yang membanggakan. Saat ini pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di seluruh dunia berjumlah 1.966  yang tersebar di berbagai wilayah konflik yaitu Lebanon, Kongo, Haiti, Liberia, Sudan Selatan dan Darfur serta Suriah. "Atas prestasinya tersebut seluruh pasukan Kontingen Garuda dianugerahi  tanda jasa atau UN Medal oleh PBB dan Satya Lencana Shanti Dharma dari Pemerintah Indonesia", ujarnya. Indonesia adalah salah satu Negara yang aktif mengirimkan personil militernya dalam tugas-tugas perdamaian di bawah misi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kontingen Indonesia berada di urutan 15 dari 177 Negara yang memiliki pasukan perdamaian. "Ke depan, Indonesia menargetkan masuk 10 besar Dunia dalam mengirimkan pasukan militernya dengan harapan pimpinan atau commander-nya dipercayakan dari Indonesia", kata Panglima TNI. Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi, semangat, dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas misi perdamaian yang telah para prajurit tunaikan. Prestasi yang diraih pada misi PBB  UNIFIL hendaknya dapat menjadi pendorong setiap satuan di jajaran TNI,  untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas satuan, khususnya Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, dalam rangka mendukung meningkatkan  kualitas  dan  profesionalitas personil TNI pada misi-misi luar negeri, sekaligus guna meningkatkan profil Internasional TNI. TNI.

Sumber Dana Modernisasi Alutsista TNI

Frigate INS Talwar F40 India Navy yang dibuat oleh Rusia dari modifikasi Frigate Krivak III-Class Rusia

 (photo: Roel Vandevelde)

Catatan dari @Palapa:
PKR SIGMA 10514 yang saat ini dibuat oleh PT PAL bekerja sama dengan DAMEN Belanda rencananya adalah untuk menggantikan Korvet Parchim lawas TNI AL yang jumlahnya cukup banyak (sekitar 19 unit). Kenapa dipilih PKR SIGMA 10514 yang termasuk kelas light fregat dan bukan dari kelas korvet juga? Korvet yg dimiliki TNI AL saat ini memiliki banyak keterbatasan, baik dari daya jelajah , sistem pertahanan udara, radar dan juga jenis helikopter yang bisa diangkut, sehingga sulit untuk melindungi perairan Indonesia yg luas. Bandingkan dengan PKR SIGMA 10514, dengan daya jelajah yang lebih jauh, senjata yang mumpuni, sistem pertahanan udara yang tangguh, dan radar yang mendukung, betul-betul pilihan yang ideal untuk menggantikan korvet ini.

Ke depan, TNI AL tidak akan menggunakan kapal jenis korvet lagi tapi langsung ke kelas yang lebih tinggi yaitu Light Fregat/PKR SIGMA 10514. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah PKR SIGMA 10514 ini juga untuk menggantikan Fregat lawas TNI yang jumlahnya sekitar 10 unit termasuk Fregat kelas Van Speijk ?.

TNI AL memang ingin mengganti Fregat lawasnya, tapi bukan dengan PKR SIGMA 10514. Inilah maksud kunjungan KSAL ke Rusia. Beliau memang ingin mencari pengganti Fregat kelas Van Speijk dengan kapal buatan Rusia, tapi bukan Korvet 20380 Steregushchy, karena Steregushchy satu kelas dengan PKR SIGMA 10514. Tidak mungkin TNI AL membuat kapal yang satu kelas dengan investasi yang besar.

Lantas apa yang dicari Pak KSAL? yang dicari beliau tentu yang kelasnya lebih tinggi dari PKR SIGMA, yaitu Fregat Talwar Class yang saat ini juga dipunyai India. Fregat Talwar Class yang bisa mengusung Rudal “maut” seperti yang dimiliki KRI OWA ini, akan ditawarkan untuk diproduksi di PT PAL (tentu dengan Spec yang diinginkan Indonesia). Dengan alasan jumlah produksi yang banyak, ditambah padatnya galangan kapal Rusia melayani order kapal perang dan kapal selam (plus kedekatan Rusia Indonesia), kemungkinan proyek ini disetujui sangat besar. Sepertinya Pasangan PKR SIGMA10514 dan Fregat Talwar Class akan menjadi duet maut, perpaduan blok barat dan timur, seperti yang diinginkan TNI AL.

Frigate Krivak II Rusia 22 Juli 2009 (photo: George Chernilevsky)

Sumber Dana
Keinginan pemerintah untuk kembali menjadi Macan Asia, tampaknya bukan ucapan di mulut saja. TNI AD memodernisasi alutsista ke tingkat yang lebih tinggi seperti: MBT Leopard, Meriam Caesar 155mm, Howitzer tarik 155mm KH 179, Heli Serang Apache AH 64 Guardian, Roket Lapan dan sebagainya. Begitu pula dengan TNI AU dengan pesawat tempur heavy fighter SU 27/30 dilengkapi rudal-rudalnya.

TNI AL tidak ketinggalan dengan membeli Rudal Yakhot serta kapal selam Kilo dan Amur dilengkapi rudal berdaya jangkau 300km. Semua angkatan berupaya meningkatkan daya gempur dan daya jelajah mereka, layaknya suara auman macan yang menggentarkan.

Platform utama TNI AL adalah kapal permukaan. Seperti yang disampaikan Bung Palapa, TNI AL tertarik dengan frigate Talwar Class Rusia, untuk meningkatkan kemampuan operasional. Sementara Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan TNI tertarik membeli pesawat tempur SU-35, namun sedang dipikirkan  pembiayaan/ sumber dananya.

Berbicara modernisasi dan peningkatan kualitas alutsista tidak terlepas dari dana yang tersedia. ”Joke” dalam bahasa Jawa adalah: Wani Piro ?.

Dari mana dana untuk mempercepat modernisasi alutsista TNI ?. Perhatikan tabel di bawah ini !.

Perolehan pajak Indonesia hingga akhir Desember 2013, diperkirakan Rp 900 sampai Rp 950 triliun. Agak meleset  dari target Rp 1000 triliun. Hal ini tidak terlepas dari lesunya ekonomi di tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan 5,8 %/ tahun. Sementara tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,2 %.

Meski prosentase pendapatan pajak tahun 2013 berkurang namun secara jumlah meningkat. Dari Rp 835 triliun (tahun 2012) menjadi Rp 950 triliun tahun 2013.

Pendapatan pajak pada tahun 2014 ditargetkan sekitar Rp 1100 triliun. Kemungkinan tercapai dengan kondisi:

Apakah angka pendapatan pajak itu masih bisa ditingkatkan ?. Sangat bisa. Sediakan 10.000 ribu lulusan S-1 berlatar belakang ekonomi, maka tambahan dana Rp 200 hingga Rp 300 triliun/tahun, tidak susah untuk didapat.

Lihat baik-baik jumlah wajib pajak dibandingkan dengan petugas pemeriksa pajak Indonesia, seperti diagram di bawah ini:

Dari tahun 2009 hingga tahun 2012, jumlah wajib pajak Indonesia terus meningkat dari 15,9 juta wajib pajak, menjadi sekitar 24,8 juta wajib pajak (tahun 2012). Sementara jumlah pemeriksa pajak yang sejak dulu kurang, hanya naik tipis. Akibatnya pada tahun 2012, satu petugas pemeriksa pajak, harus memeriksa 5758  wajib pajak. Pertanyaannya adalah, mungkinkah seorang pemeriksa pajak menangani sekitar 6000 wajib pajak ?. Tidak mungkin. Dengan demikian sangat banyak penduduk Indonesia yang belum membayar pajak.

Analoginya, jika ada 6000 mobil parkir liar, mungkinkah satu kolektor memungut uang dari 6000 pengendara mobil itu ?. Tidak mungkin.  Bisa mengumpulkan uang dari 100 pemilik mobil saja, sudah hebat.

Seorang pemeriksa pajak tidak mungkin mem-blast satu pesan SMS ke 6000 wajib pajak dengan pesan: “Pajaknya dibayar ya !”. Tidak akan didengar. Wajib pajak harus didatangi. Kalau perlu ditakut-takuti akan masuk penjara jika tidak bayar pajak. Di Eropa orang akan sangat patuh membayar pajak, karena mereka sadar, akan masuk penjara jika tidak membayarnya. Di Indonesia orang sadar petugas pemeriksa pajak sangat sedikit, sehingga jika tidak membayarnya. Tidak ada petugasnya.

Dengan sedikitnya jumlah pemeriksa pajak, lalu wajib pajak yang seperti apa yang mereka sasar ?. Sudah pasti yang besar-besar yang diutamakan: Asing dan Local Big Name. Bagaimana dengan wajib pajak di tingkat menengah dan kecil ?. Ya lolos.  Siapa yang mau memeriksa ?. Petugasnya tidak ada. Dalam bahasa sederhana, kalau saja negara memiliki petugas pemeriksa pajak dam jumlah mencukupi, maka mereka bisa mendatangi  satu persatu toko di Tanah Abang, Jakarta. Ratusan miliar rupiah akan  tertampung oleh negara dalam setiap bulan.  Itu baru Tanah Abang.

Potensi uang yang berputar di kelas kecil- menengah justru besar sekali, namun tidak bisa ditangani karena terbatasnya petugas pajak. Strategi menggarap market kelas kecil menenga, sukses dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kini laba yang diraih oleh BRI telah melewati pendapatan BNI. Padahal dulu BRI dianggap oleh BNI sebagai small bank. Satu yang menjadi penyesalan BNI adalah melepas nasabah kelas kecil -menengah/UKM dan fokus di nasabah kelas atas. Kisah sukses BRI  menunjukkan betapa besarnya potensi pajak yang sebenarnya bisa digarap oleh Dirjen Pajak

Perbandingan Pegawai Pajak antar Negara.

Tabel di atas menunjukkan rasio perbandingan pegawai pajak dengan jumlah penduduk. Jerman yang demikian modern dan memiliki 80 juta penduduk, memiliki perbandingan 1 : 727 penduduk. Sementara Indonesia 1 : 7700 penduduk.

Orang cenderung tidak akan membayar pajak jika tidak diperintah atau diancam. Untuk itu, petugas pajak adalah kolektor yang harus mendatangi para wajib pajak. Hal ini khusus untuk wajib pajak kecil menengah. Wajib pajak kelas berat, rata rata telah memiliki laporan keuangan yang transparan karena telah listing di bursa, sehingga susah untuk menutupi laporan keuangan mereka.

Kondisi diperparah lagi dengan jumlah kantor yangmasih minim. Yang ada, masyarakat sulit untuk menemukan kantor pajak, apalagi untuk membayar pajak. Ironi bukan. Negara ini hidupnya sebagian besar dari pajak, namun jumlah pegawainya sangat minim. Jumlah pemeriksanya 4300 orang untuk memeriksa 240 juta wajib pajak. Bagaimana mau mendapatkan duit.

Jika jumlah pegawai pajak ditambah sebanyak 10.000 orang, mengumpulkan uang tambahan 300- 400 triliun / tahun bukanlah perkara sulit. Selain dana untuk alutsista, tambahan pendapatan pajak Rp 300 triliun/ tahun bisa digunakan untuk menggarap berbagai mega proyek, sehingga tidak perlu meminjam ke luar negeri.

BankK BRI bisa berkembang dan menggarap nasabah UKM dengan cara menambah pegawai hingga puluhan ribu dan menyebar kantor-kantornya. Pihak BRI bisa sesuka hati menambah pegawainya. Sementara Dirjen Pajak, penentuan jumlah pegawai ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, bukan di bawah Menteri Keuangan. Yang paling susah adalah jikan Menpan, tidak paham kebutuhan orang pajak.

Ironi lainnya adalah, orang pajak/Dirjen pajak tidak bisa mengetahui rekening wajib pajak (WP). Padahal bila orang pajak bisa memeriksa rekening wajib pajak, maka sangat besar uang pajak yang bisa diperoleh. Dari rekening itu, akan terbaca pola keuganan WP, apakah pura-pura tekor untuk menghindari pajak atau sebenarnya untung berlimpah.

Di Malaysia, petugas pajak bisa datang sesuka hati ke Bank dan membuka/memerika rekening wajib pajak, dengan cara tinggal menunjukkan bedge petugas pajak mereka. Jangan tanya di Jepang dan Jerman. Indonesia sangat tertinggal untuk urusan yang satu ini. Kuncinya ada di DPR. Apakah DPR  mengijinkan petugas pajak memeriksa rekening para wajib pajak ?. Butuh komitmen politik yang tinggi.

JKGR. 

KCR-60 Diluncurkan PT PAL

Peluncuran KCR-60 di Surabaya, Jawa Timur (photo;BUMN.go.id)

PT PAL meluncurkan Kapal Cepat Rudal 60 Meter (KCR-60) yang merupakan kapal pertama dari 3 kapal yang dipesan TNI AL. Acara peluncuran kapal pertama  di Surabaya Jawa Timur ini, dihadiri Asisten Logistik KASAL, Laksamana Muda TNI Suyitno, Jajaran Perwira Tinggi Markas Besar TNI AL, Baranahan Kemhan, para petinggi Komando Armada Timur dan LANTAMAL V Surabaya.

Setelah penandatanganan berita acara peluncuran Kapal, acara dilanjutkan dengan peninjauan proses produksi kapal KCR 60 Meter yang kedua dan ketiga, yang telah mencapai pengerjaan hampir 80 persen dan 70 persen. Menurut Asisten Logistik KASAL, Laksamana Muda TNI Suyitno, kebutuhan KCR 60 Meter sangat diperlukan karena kapal ini akan diandalkan dalam meningkatkan keamanan dan kedaulatan Bangsa.

KCR-60 PT PAL

“Kedepan bukan hanya Kapal ukuran 60 Meter saja. Akan terus ditingkatkan. Selanjutnya akan diproduksi Kapal 105 meter dengan keunggulan yang berbeda dan secara terus menerus akan meningkatkan kemampuan Bangsa” ujar ASLOG KASAL. Kapal Cepat Rudal ini adalah hasil karya anak Bangsa sebagai upaya untuk meningkatkan industri galangan dalam negeri agar tidak bergantung pada Kapal Produk luar.

Model Kapal Cepat Rudal 60 meter KCR 60 TNI AL

Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), Firmansyah Arifin dalam sambutannya menuturkan beberapa keunggulan produk KCR 60 meter yang akan digunakan dalam mengamankan batas wilayah Indonesia. “Kapal ini sepenuhnya dikerjakan oleh anak bangsa di bawah bimbingan dan supervisi dari MABES TNI AL. PT PAL Indonesia berkarya sebaik-baiknya bahwa produk-produk anak bangsa tidak kalah dengan produk-produk import lainnya” tandasnya.

Konsistensi PT PAL Indonesia (Persero) dalam mendukung kemandirian bangsa untuk pengadaan Alutsista maupun modernisasi Alutsista terus ditingkatkan. Baik dalam bidang teknologi, fasilitas maupun SDM yang telah memiliki kebanggaan dalam menciptakan produk yang berperan dalam menciptakan keamanan dan martabat bangsa serta penghematan Devisa Negara. 

JKGR. 

AS dan Australia Aktor di Balik Papua Barat

Browser anda tidak mendukung iFrame

 

Foto: YouTube

Profesor Massachusetts Institute of Technology (MIT) Noam Chomsky menilai Amerika Serikat (AS) dan Australia berada di balik Papua Barat. Menurutnya kedua negara itu melakukan skandal besar mengenai masalah Papua.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan dalam YouTube pada 14 Desember 2013, Chomsky menilai perlawanan di Papua Barat akan terus terjadi. Bapak Linguistik Modern tersebut menyebutkan pihak Barat harus bertanggungjawab atas kondisi yang terjadi.

"Saya pikir perlawanan di Papua Barat akan terus terjadi namun sepertinya hal tersebut tidak akan berhasil. Bisa negara Barat (Australia dan AS) bersedia untuk mengambil tanggungjawab dan tindakan, perlawanan itu bisa diatasi," ujar Chomsky dalam wawancara di YouTube.

"Perampokan sumber daya alam yang dilakukan oleh Australia dan kekuatan Barat (AS) lainnya, adalah sebuah skandal besar," lanjutnya.

Baginya, Indonesia adalah negara yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan skandal ini. Kondisi serupa dilakukan Australia, dalam kasus Timor Leste.

"Apa yang terjadi di Timor Leste adalah sebuah genosida. Butuh waktu lama (hingga 1999) untuk mengatasi masalah ini.  25 tahun AS mendukung yang terjadi di Timor Leste, seharusnya mereka bisa menghentikan itu dalam waktu singkat tanpa melakukan penyerangan, sanksi," jelasnya.

Noam Chomksy selama ini dikenal sebagai pengkritik keras dari kebijakan luar negeri AS. Baginya, Negeri Paman Sam selalu melakukan standar ganda dalam kebijakan luar negerinya.

Chomksy selalu mengecam ulah AS yang terus melakukan intervensi terhadap negara lain. Ini termasuk bantuan rahasia yang akan diberikan. Menurutnya hal tersebut sama seperti sebuah terorisme.

Okezone. 

PT DI Serah Terimakan Enam Helikopter Serbu Bell 412 EP

PT Dirgantara Indonesia (DI) menyerahkan sebanyak enam unit helikopter serbu Bell 412 EP dan tiga unit pesawat CN 295 kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Berita acara serah terima pesawat ditandatangani langsung Direktur Utama PT DI, Budi Santoso dan Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan, Laksamana Muda TNI Rahmat Lubis di Kawasan Produksi II PT DI, Bandung, Selasa (17/12).

Kontrak pengadaan pesawat CN 295 itu sendiri dilakukan pada 14 Februari 2012 lalu. Untuk pesawat CN 295, selanjutnya akan dioperasikan oleh TNI AU dan Helikopter serbu Bell 412 EP dioperasikan jajaran TNI AD.

Satu unit Helikopter angkut sedang Bell 412 EP juga diserahkan PT DI kepada Polisi Udara Republik Indonesia. Khusus untuk pengadaan helikopter jenis itu, kontrak pemesanan ditandatangani pada 1 Juli 2013.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur PT DI juga menyerahkan dua unit Helikopter SAR AS365 N3+ Dauphin dan diterima oleh pejabat pembuat komitmen Basarnas. Penandatanganan kontrak jual beli dua helikopter jenis ini dilakukan pada 28 November 2012 lalu.

Dirut PT DI, Budi Santoso mengakui, selain mendapatkan bantuan modal, PTDI juga mendapatkan pesanan pembuatan pesawat cukup banyak dari pemerintah. "Kami harap semakin banyak pesawat buatan dalam negeri yang terbang di angkasa Indonesia," kata Budi.

Menurut Budi, dengan diserahkannya seluruh pesawat kepada tiga institusi (TNI, Kepolisian dan Basarnas) merupakan sesuatu hal yang membanggakan. Di satu sisi menunjukkan komitmen PT DI untuk dapat memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), di sisi lain instansi pemerintah sudah mulai memakai produk PT DI.

Beritasatu. 

Trailer Freeport ditembak gerombolan bersenjata

Gerombolan bersenjata telah menembaki satu kendaraan trailer PT Freeport Indonesia di Mil 43 ruas jalan Timika-Tembagapura, Selasa, sekitar pukul 14.00 WIT.

Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini kepada wartawan di Timika mengatakan, dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka.

Kendaraan trailer nomor lambung 020824 yang dikemudikan Andi itu hanya mengalami kerusakan kecil, kaca depannya pecah terkena peluru yang ditembakkan dari sisi kanan jalan.

"Tidak ada korban jiwa maupun terluka dalam kejadian itu," kata Rontini.

Ia mengatakan, kasus penembakan terjadi saat konvoi kendaraan trailer PT Freeport sedang dalam perjalanan dari wilayah dataran rendah Mimika menuju wilayah dataran tinggi di Tembagapura.

Terhitung sejak Minggu (8/12) sudah terjadi sekitar tujuh kali kasus penembakan oleh gerombolan bersenjata yang belum diketahui di ruas jalan utama Timika menuju Tembagapura, terutama di sekitar Mil 41 hingga Mil 44.

Meski kasus teror penembakan terjadi hampir setiap hari, hingga kini aparat kepolisian belum mampu menangkap para gerombolan bersenjata yang sering berulah di kawasan itu.

Kapolda Papua Irjen Polisi Tito Karnavian usai meninjau lokasi penembakan di ruas jalan utama Freeport pekan lalu menduga bahwa aksi penembakan tersebut didalangi kelompok bersenjata Kali Kopi pimpinan Tenny Kwalik.

Antaranews.