Sejarah Pahit Indonesia yang Disembunyikan dari buku-buku sejarah : AGRESI MILITER BELANDA S/D G 30 S (1945-1967)

Tidak banyak literatur yang mengulas tentang partisipasi Amerika Serikat pada salah satu masa paling kelam dalam sejarah Indonesia, yakni pada medio 1945-1949 saat Agresi Belanda. Pentingnya peran Paman Sam dalam terselenggaranya invasi militer yang dilakukan kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, telah banyak disertakan dalam jurnal dan tesis sejarawan, salah satunya H.W. van den Doel, sejarawan Belanda mumpuni yang menyertakan kebijakan luar negeri AS sebagai salah satu variabel signifikan dalam dinamika invasi militer Belanda di tanah air.

Dukungan Whasington Untuk Kolonialisme Belanda
Dalam studinya, H.W. van den Doel juga menyebutkan bahwa dukungan Washington terhadap praktek kolonialisme Belanda di kepulauan Indonesia telah jauh dicanangkan dari awal tahun 1920, dan masih belum berubah pada pasca PDII, tak tergoyahkan oleh sentimen anti-kolonialisme yang mulai menjadi wacana mengemuka di peradaban barat. Prinsip paling fundamental dari kebijakan luar negeri Amerika yang lebih tinggi dari ‘Sepuluh Perintah Tuhan’, adalah perjuangan suci untuk melindungi kepentingan AS dan kroni-kroninya di muka bumi. Adalah absurd untuk mengasumsikan proses kolonialisasi Belanda di Indonesia dapat berlangsung dengan lancar apabila bertolak-belakang dengan visi geopolitik Washington. Dengan kata lain, kolonialisme Belanda pra dan pasca kemerdekaan di tanah air sudah sejalan dan harmoni dengan kebijakan luar negeri Paman Sam.

Situasi pasca PDII, memasuki era Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet adalah faktor utama yang melebarkan jurang perbedaan visi kebijakan luar negeri Amerika dengan gerakan anti-kolonial di Asia Tenggara. Setelah Presiden Sukarno memohonkan dukungan ke Washington pada Oktober 1945, Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia bertemu dengan Harry Truman pada bulan Desember tahun yang sama untuk kembali memohon bantuan.


Keadaan yang belum disadari para pemimpin muda Republik Indonesia pada saat itu adalah situasi politik di arena Eropa pasca PDII yang mulai direpotkan oleh kehadiran musuh baru, yakni partai-partai komunis yang mulai merebak di Prancis, Itali, Inggris dan Belanda, yang mengancam kepentingan para pemodal dan pertumbuhan kapitalisme di Eropa. Karena ini, kebijakan luar negeri administrasi Truman tidak mungkin mendukung gerakan nasionalis anti-kolonialisme di wilayah koloni Eropa, yang beresiko untuk memiliki dampak langsung terhadap dinamika politik dan ekonomi di Eropa. Analisa geopolitik dari Departemen Perencanaan Kebijakan AS saat itu menilai, bahwa lebih ‘aman’ untuk mendukung kolonialis Belanda daripada mendukung revolusi politik dan gerakan nasionalis anti-kolonialisme yang sulit ditebak arahnya (1). Paman Sam memutuskan untuk mendukung penuh agresi militer sekutunya Belanda meskipun telah mengumumkan posisi netral dalam konflik tersebut.

Usaha Pemulihan Ekonomi Eropa Setelah PD II

Belanda sendiri, sebagai sekutu yang telah membuktikan kesetiannya kepada Amerika selama PDII, diberikan dukungan penuh atas legitimasi kolonialisasi di Hindia Belanda(2), melalui bantuan finansial Marshall Plan (semacam IMF untuk negara-negara Eropa yang terkena imbas PDII), salah-satu butirnya menyebutkan agar Belanda menggunakan pinjaman Marshall Plan untuk membangun kembali perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Hindia Belanda (Indonesia). Indonesia menjadi satu-satunya negara koloni Eropa yang tercantum sebagai butir dalam perjanjian bantuan Marshall Plan, dan dengan ini Belanda menjadi satu-satunya negara yang mendapat dukungan tertulis dari Amerika sehubungan dengan klaim atas koloninya di wilayah Asia Afrika. Adalah penyertaan Indonesia dalam Marshall Plan ini yang melegitimasi Den Haag untuk melakukan embargo ekonomi terhadap negara kedaulatan Republik Indonesia.

Amerika Mempersenjatai Belanda Untuk Agresi militer

Washington juga memberikan restu kepada militer Belanda untuk menggunakan peralatan tempur AS dalam status pinjaman, yang menambah secara signifikan ranpur Belanda pada agresi militer pasca kemerdekaan. Pada musim gugur 1945, Sekretaris Negara AS George C. Marshall memerintahkan untuk mencabut seluruh identitas militer AS yang menempel pada peralatan dan kendaraan tempur (termasuk pesawat P-47 Thunderbolt, tank Sherman dan Stuart) yang akan digunakan oleh pasukan SEAC (South East Asia Command) Lord Louis Mountbatten untuk membantu Belanda membombardir Surabaya pada 10 November 1945. Pada 30 November 1946, pemerintah AS secara gratis meminjamkan kepada militer Belanda (melalui melalui program pinjaman ranpur) 118 pesawat terdiri dari pembom B-25, pesawat tempur P-40 dan P-51 Mustang, 45 unit tank Stuart, 459 jip militer, 170 unit artileri, dan persenjataan infantri dalam jumlah yang sangat besar untuk digunakan untuk ‘menjinakan’ Hindia Belanda. Truk pengangkut militer dalam jumlah besar, dan logistik dari arena perang pasifik pun diserahkan oleh Paman Sam kepada Belanda. Militer Belanda juga diberikan fasilitas untuk melakukan pembelian 65.000 ton logistik militer non-amunisi (3).

 

 

Amerika juga memberikan restu kepada Pemerintah Belanda untuk mengalokasikan pinjaman sebesar US$ 26.000.000 yang diberikan oleh Dinas Administrasi Aset Perang AS (WAA) pada Oktober 1947 untuk membeli senjata dan amunisi demi mendukung kelangsungan kampanye militernya di Hindia Belanda. Sampai Desember 1948, Amerika masih memboikot keanggotaan Republik Indonesia dalam Komisi Ekonomi PBB untuk Asia Timur Jauh (ECAFE), hal yang kemudian menjadi “lampu hijau” bagi Belanda untuk melancarkan Agresi Militer Jilid II dengan melakukan serangan kejutan ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948 (4). Boleh dibilang, agresi militer Belanda pasca kemerdekaan tidak akan dapat terwujud tanpa bantuan langsung dan restu dari Washington (5).

Pada 17 Desember 1948, Direktur dari Departemen Perencanaan Kebijakan George F. Kennan berkata, “Salah satu variabel krusial dalam perjuangan Washington melawan Kremlin adalah masalah Indonesia.” Kennan memberikan masukan kepada Sekretaris Negara George C. Marshall, bahwa salah satu elemen vital bagi upaya pelestarian kepentingan AS di Asia dalam situasi Perang Dingin, adalah penciptaan “Indonesia yang ramah kepada Amerika” secepat mungkin. Siapapun yang menguasai kepulauan Indonesia, apakah itu pemerintahan kolonial Belanda, atau pemerintah Republik Indonesia, tidak boleh dibiarkan untuk membuka pintunya kepada komunisme (6).

Kiprah Komunis Yang Semakin Menguat

Eskalasi situasi politik antara Washington dan Kremlin mulai memasuki babak baru sejak akhir tahun 1947 dengan tingkat ketegangan yang berpotensi berkembang dari Perang Dingin menjadi Perang Panas. Namun baru pada pertengahan tahun 1949, Washington dipaksa untuk meninjau ulang seluruh kebijakan luar negeri termasuk masalah kolonialisme di Indonesia dan Vietnam, dipicu oleh keberhasilan Uni Soviet dalam uji coba peledakan bom atom pertamanya. Kemenangan revolusi komunis Mao Zedong yang mengalahkan pasukan nasonalis Chiang Kai Sek makin membuat Washington seperti kebakaran jenggot, yang berpuncak pada perumusan ulang seluruh kebijakan luar negeri AS di Asia, dan penerbitan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.68 (NSC 68), yang diciptakan untuk menselaraskan sikap PBB menyesuaikan dengan strategi global baru dari Washington (7).

Namun yang tak diduga memiliki imbas positif dan berdampak langsung pada perjuangan anti-kolonialisme, adalah kegagalan Belanda menaklukan Indonesia pada agresi militer jilid II-nya yang dieksekusi dengan kekuatan penuh. Kegagalan serangan militer Belanda ke pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta ini, membuat Washington mulai hilang kesabaran, dan kehilangan kepercayaan pada kemampuan Belanda untuk menyelesaikan ‘pekerjaan’nya di Indonesia. Para analis dan pengambil keputusan di Washington mulai berhitung dan mengkaji ulang dukungan Paman Sam pada kampanye militer Belanda yang mahal di Timur Jauh.

Momen yang juga menjadi titik balik krusial yang mempengaruhi dukungan Washington kepada agresi militer Belanda yang dinilai bertele-tele, adalah kejadian pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di kota Madiun pada 18 September 1948. Soekarno yang dengan segera mengutuk percobaan coup d’état (kudeta) tersebut, serta merta memberikan pernyataan yang sangat keras melalui radio, “Bangsa Indonesia harus memilih! Saya, atau Musso??” (pemimpin pemberontakan PKI di Madiun). Di mata para pengambil kebijakan di Washington, ini adalah suatu bentuk demonstrasi keberpihakan dari para pemimpin Republik Indonesia, dan berpotensi merobah orientasi kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Belanda-Indonesia (8). Di pihak lain, rengekan Den Haag yang terus-menerus meminta dukungan tanpa disertai progres yang signifikan mulai menyebalkan terdengar di telinga.

Amerika Serikat Melakukan "Penghianatan" Pada Belanda

Kegagalan agresi militer Belanda jilid II, dan posisi Soekarno terhadap komunisme, sudah cukup bagi George Kennan dan Departemen Perencanaan Kebijakan AS untuk memberikan penilaian akhir yang akan mengakhiri keruwetan di Hindia Belanda, yakni: adalah lebih murah dan ekonomis bagi Amerika untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, daripada memberikan dukungan finansial dan ranpur kepada militer Belanda yang ‘memble’ (9). Dan konsekuensi dari keputusan ini adalah perubahan sikap Amerika yang drastis di forum Dewan Keamanan PBB pada 27 Desember 1949, ketika delegasi Amerika dengan terbuka meminta Belanda untuk menyerahkan kepulauan Indonesia kepada pemerintahan Soekarno (10). Kennan yakin bahwa Perang Dingin akan lebih mudah dimenangkan menggunakan senjata ekonomi dari pada militer. Maka, konflik yang berkepanjangan akan mengganggu hegemoni Kubu Barat di wilayah Timur Jauh, dan proses perdamaian harus segera di-instalasi untuk segera menciptakan “Indonesia yang ramah kepada Amerika”, dan memulai proses eksploitasi sumber daya alam dan manusia (11).

Gelombang demi gelombang kritik, protes, dan ratapan dilayangkan oleh Belanda dalam kefrustrasian oleh pengkhianatan sang ‘abang’, namun kesempatan tidak akan diberikan Amerika untuk ketiga kalinya. Keputusan bulat Paman Sam dibuktikan ketika Duta Besar Amerika untuk PBB Phillip Jessup bersama delegasi AS memberikan suara untuk sanksi kepada Belanda oleh Dewan Keamanan PBB (12). Pemberian sanksi ini telah membuat Belanda menjadi lelucon di Komite Bangsa-Bangsa Dunia di PBB. Bahkan budayawan Belanda Cees Fasseur mengilustrasikan upaya militer untuk memperpanjang gelar ‘induk semang’ di Hindia Belanda sebagai suatu dagelan, dan hanya Amerika yang bisa menarik mereka keluar dari tragedi yang memalukan ini (13).

Non-Blok Mengecewakan Amerika
 
 

Namun apa daya, dukungan Paman Sam kepada kemerdekaan Indonesia dengan harapan dapat mendirikan pos kekuatan baru yang akan membantu meredam gelombang komunisme di Asia, punah sudah dengan kebijakan luar negeri revolusioner ‘non blok’ Soekarno-Hatta yang mengejar posisi netral di peta politik dunia. Sedikit mereka sadari, bahwa fundamen prinsip dari Washington adalah “Siapapun yang tidak bersama kita, berarti mereka lawan kita”. Kekecewaan semakin memuncak ketika Soekarno menerbitkan kebijakan yang merangkul komunisme pada September 1950, dengan alasan harmoni sosial dan stabilitas politik. Diperparah dengan semakin besarnya pengaruh Partai Komunis Indonesia di kancah politik yang dibiarkan oleh Soekarno. Ini diterjemahkan sebagai tindak pengkhianatan oleh Washington, dan memposisikan Indonesia sebagai target dari kebijakan politik agresif (14).

Black Ops Cikal Bakal Gerakan G30S PKI

Pada sebuah dokumentasi yang berjudul FRUS (Foreign Relations of the United States) Jilid ke-26 yang diterbitkan pada Juli 2001, sebuah pembahasan mendetail mengenai hubungan politik Amerika dengan Indonesia, Malaysia, Singapur dan Filipina pada medio tahun 1964-1968. Administrasi Lyndon Johnson memberikan perintah kepada CIA untuk melancarkan operasi rahasia dengan kode sandi ‘Black Ops’, yang juga dikenal dengan sebutan ‘Operasi Hitam’. Black Ops adalah Joint Operation (operasi gabungan) antara Pentagon dan CIA, yang memiliki tugas paling vital dan strategis dalam hierarki intelijen di Amerika, dengan misi-misi yang diembankan antara lain: pembunuhan kepala negara, mengorkestrasi kudeta, mengatur pemilihan umum, propaganda dan perang intelijen, semua dengan satu tujuan: yakni untuk pelestarian kepentingan Amerika dan kroni-kroninya di dalam maupun luar negeri.

 

Tugas yang diemban Black Ops kali ini adalah untuk menggulingkan Soekarno melalui kudeta militer yang dieksekusi pada 30 September 1965 yang diberi kode 'GESTAPU' (Gerakan September Tiga Puluh). Washington disebutkan melakukan transfer dana sebesar 1.100.000 dollar Amerika ke beberapa petinggi militer TNI AD untuk mengkoordinir operasi paramiliter melakukan eksekusi berdarah, yang belakangan disebut sebagai “pasukan penjagal” oleh surat kabar International Herald Tribune (15). Pada 2 Desember 1965, Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green memberikan daftar seluruh anggota aktif PKI yang dikompilasi oleh CIA kepada koordinator keamanan darurat militer. Alhasil, 100.000 sampai 1.000.000 orang diperkirakan tewas oleh kudeta berdarah yang menjelma menjadi propaganda rezim Orde Baru untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Pada 15 April 1966, sebuah kawat diplomatik Duta Besar Marshall ke Washington, “keterlibatan kita sangatlah minimal sebagaimana layaknya operasi Black Ops yang sudah-sudah.”

Dimulainya Cengkraman Amerika Atas Kekayaan Pertiwi

Agenda pertama yang dilakukan oleh Soeharto sebagai PJS Presiden Republik Indonesia adalah menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 yang secara praktis menggelar karpet merah dengan memberikan kuasa pertambangan kepada Freeport yang akan mengangkut kandungan emas terbesar di dunia keluar dari Indonesia menyisakan sedikit saja bagi anak bangsa, perusahaan minyak Mobil Oil, Exxon dan Chevron (dulu masih bernama Stanvac dan Vico yang merupakan anak-anak perusahaan Standard Oil milik Rockefeller) untuk menguasai blok-blok minyak Cepu, Natuna, Aceh, Papua (secara praktis seluruh ladang minyak di tanah air), dengan kontrak mati yang selalu diperbaharui setiap tahun. Agenda politik dari kedatangan Obama ke tanah air baru-baru ini adalah untuk menekan administrasi SBY untuk melancarkan re-negosiasi di Blok minyak Cepu yang sempat alot karena kehadiran rival RRC, dan oleh beberapa nasionalis tanah air yang tobat nasuha.

Sejarah. 

The Jupiters Mendapat Applause Masyarakat Brunei

The Jupiters aerobatick team TNI AU saat melakukan manuver Cross Over Break, Roll Slide, Screw Roll, Mirror, dan Jupiter Wheel pada event dua tahunan “The 4th Brunei Darussalam International Defence Exhibition” (BRIDEX 2013), di Jerudong Park, Brunei Darussalam, Kamis (5/12). (Foto : Eko Edhie S/Dispenau)

Ribuan masyarakat yang berada disekitar Gedung Exhibition Jerudong Park menyaksikan penanpilan tim aerobatik TNI Angkatan Udara The Jupiters saat tim aerobatik tersebut bernamuver dikawasan tersebut, Kamis (5/12).
“The 4th Brunei Darussalam International Defence Exhibition” (BRIDEX 2013), event dua tahunan yang diadakan Pemerintahan Brunei tersebut menampilkan tim aerobatik The Jupiters yang didatangkan dari Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dengan diawaki oleh para instruktur penerbang TNI AU.
Pada setiap manuvernya The Jupiters mendapat applause dari masyarakat, seperti saat melakukan jupiters roll, cross over break, the mirror, loop and boom burst dan ketika dua pesawat The Jupiters saat melukis hati dengan asapnya di langit Brunei.
Pada manuver formasi hight show The jupiter menampilkan sekitar 18 manuver diantaranya Jupiter Roll, Loop, Clover Leaf, Vulcan and cross Over Benefit, Loop and Cross Over Break, Jupiter Wheel, Tango to Diamond, Mirror, Screw Roll, Heart, Roll Slide, Solo Spin, Five Card Loop, Jupiter Roll Back, dan Loop and Boom Burst.
Selain aerobatik, The Jupiters juga menggelar statick show yang diadakan di Rimba Air Base (RAB) TUDB, yang dibanjiri masyarakat Brunei, tidak ketinggalan Putra Mahkota Kerajaan Brunei Abdul Wakeel dan Putri Kerajaan Ameerah Wardatul Bolkiah mencoba duduk di Coockpit pesawat The Jupiters KT-1B woong Bee.
TNI AU.

Pilot C-47 Dakota VT-CLA: Menguak Keberadaan Makam Alex Noel Constantine

Tidak banyak yang tahu siapa Alex Noel Contstantine dan Roy Hazlehurst. Mereka adalah pilot dan kopilot pesawat C-47 Dakota registrasi VT-CLA yang gugur saat pesawatnya jatuh dan terbakar sesaat setelah dihujani peluru pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda. Turut gugur bersama mereka adalah tokoh-tokoh AURI yakni Adisutjipto, Abdulrachman Saleh, dan Adi Soemarmo. Kini setelah 66 tahun peristiwa heroik tersebut keberadaan makam kedua pilot asing itu masih misteri.

Lahir di Moama, New South Wales, Australia pada 13 Desember 1914 dengan nama lengkap Alexander Noel Constantine, kariernya boleh dibilang cukup banyak makan asam garam. Terbukti pada masa Perang Dunia II dia sudah banyak ikut terlibat dalam pertempuran. Tercatat ia pernah terlibat dalam pertempuran di Fron Eropa melawan pasukan Nazi Jerman. Kemudian ia juga ikut terlibat perlawanan terhadap pasukan Jepang di Asia.

Bulan Mei 1938 Constantine bergabung dengan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF - Royal Air Force).

Meskipun ia berkewarganegaraan Australia, namun Australia termasuk dalam negara persemakmuran Inggris. Sehingga tidak ada halangan berarti baginya untuk bisa bergabung dengan RAF. Kariernya di RAF juga tidak pernah terlepas dari tugas-tugas pertempuran karena pada waktu itu Perang Dunia II tengah berkecamuk. Pasukan Nazi Jerman juga terus gencar melakukan serangan-serangan di Eropa, tidak terkecuali Inggris.

Dalam Battle of Britain, Contstantine ikut terlibat mempertahankan udara Inggris. Serangan udara terbesar dilancarkan Angkatan Udara Nazi Jerman yang ditujukan terhadap sasaran-sasarannya di Inggris. Serangan udara ini berlangsung secara luas dan terus menerus sejak 10 Juli sampai dengan 31 Oktober 1941.

Pada saat itu Constantine tergabung dengan Skadron 141 yang bermarkas di Turnhouse. Dalam catatan perjalanannya, Skadron 141 pernah diperkuat oleh pesawat Gloster Gladiator, Blistor Blenheim sampai kemudian beralih ke Boulton Paul Defiant Mk 1.

Kariernya di RAF terus bersinar dan Constantine malang melintang diberbagai skadron tempur. Tugas-tugas yang diembannya juga tidak pernah lepas dari risiko akan pertaruhan nyawanya.

Pada tahun 1941 ia pernah melakukan terbang penyusupan pada malam hari menggunakan pesawat Douglas Havoc. Saat itu ia tergabung dengan Skadron 23 di Ford.

Bulan Maret 1942 Constantine berlayar ke India. Satu bulan kemudian pada April 1942 ia diangkat sebagai Komandan Skadron 273 di Ceylon. Tugasnya adalah mempertahankan pelabuhan di sana sampai Juni 1943.

Pada tanggal 15 Januari dalam pertempuran udara, Constantine berhasil menembak jatuh sebuah pesawat A6M-3 Zero milik Jepang. Kemudian berturut-turut ia juga pernah menembak jatuh pesawat Nakajima Ki 43 dan Nakajima Ki 44. Saat itu ia menjabat sebagai Komandan Skadron 136 di Baigachi, India. Atas berbagai prestasinya dalam penugasan, pada bulan April 1944 ia dipromosikan menjadi Komandan Wing.

Akhir karier Constantine

Pada tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Di tahun yang sama Bangsa Indonesia memroklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Selepas dari peristiwa itu, pada Desember 1946 Constantine memutuskan untuk mengakhiri masa dinasnya di RAF. Kemudian ia kembali ke Australia dan menjalani pekerjaannya sebagai penerbang sipil. Wilayah terbangnya termasuk di bekas wilayah jajahan Hindia Belanda (Indonesia). Kariernya di penerbangan sipil menjadi kariernya yang terakhir dalam dunia penerbangan, sekaligus menjadi akhir kehidupanya bersama istri tercinta Beryl Constantine. 

angkasa. 

Industri Korea: Rilis Konsep KFX Tandingan

Sementara nasib perancangan KXF/IFX tak kunjung jelas, industri Korea merilis konsep jet tempur  tandingan. Untuk menekan biaya, pesawat hanya mengusung satu mesin. Kemungkinan besar mereka akan gaet industri AS.

                Kisah program perancangan pesawat tempur Korea-Indonesia KFX/IFX yang hingga kini masih terganjal kebijakan Pemerintah Korea Selatan, ada kemungikinan berakhir tidak menyenangkan bagi pihak Indonesia.  Mengutip pemberitaan Aviation Week & Space Technology (28/10/2013), industri kedirgantaraan Korea Selatan, Korea Aerospace Industries disinyalir tengah berusaha “mengalihkan” proyek prestisius ini ke pihak lain dengan mengubah spesifikasi teknis yang tak mengakomodir operational requirement yang diinginkan Indonesia.

Dalam spek teknis yang dimuat majalah kedirgantaraan terkemuka di AS tersebut, KFX versi terbaru ini tidak lagi menggunakan dua mesin pendorong, tetapi cukup satu mesin. KAI menamainya KFX-E, sebagai penanda bahwa engine-lah yang menjadi fokus perubahan agar konsep front-liner fighter Korea ini lebih realistis dikerjakan. Pada versi sebelumnya, KFX mengedepankan penggunaan dua mesin untuk mencerminkan ketangguhannya. Namun, dibelakang layar, KAI rupanya mengeluh karena penggunaan dua mesin membuat biaya pengembangannya tidak realistis alias sangat besar.

Dalam sebuah pertemuan, Korean Institute for Defense Analysis pernah mengungkap, pengembangan KFX bakal menelan biaya lebih dari 10 triliun won atau kira-kira dua kali lebih besar ketimbang membeli pesawat yang sudah jadi. Seperti diberitakan, Pemerintah Korea sempat tertarik membeli F-15 Silent Eagle untuk menepis risiko kegagalan dalam program KFX. Tapi belakangan, pilihan ini pun dianulir kembali oleh karena beberapa pertimbangan.

Angkasa mencatat, program prestisius yang mengokohkan persahabatan dua negara ini mulai bergulir sejak 2011. Tak lama setelah Presiden Lee Myung-bak bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pertengahan 2010, kedua pihak merancang konsep dengan anggaran riset dan pembuatan sampai tahapan prototipe sebesar 8 miliar dolar AS. Prototipe ditargetkan kelar pada 2020 dan Indonesia siap menanggung 20% dari pembiayaan tersebut. Pesawat diyakini memiliki daya gentar yang amat tinggi karena sifat teknologi yang hanya dimengerti oleh kedua negara.

Bagi Korea, KFX diproyeksikan menjadi tulang punggung pertahanan udara untuk menggantikan jajaran jet tempur mesin ganda F-4 Phantom dan F-5 Tiger yang sudah habis masa  tugasnya. Sementara bagi Indonesia, pesawat ini akan diposisikan sebagai penangkal utama ancaman musuh, mendukung jajaran Sukhoi Su-27/30. Laiknya pesawat tempur untuk misi keunggulan di udara yang akan bertugas pada 2020, pesawat dirancang  menggunakan teknologi yang memang akan berjaya di masa tersebut.

“Kami memang belum menguasai seluruh teknologi yang diperlukan, namun telah diputuskan bahwa KFX/IFX akan menggunakan teknologi dari generasi 4,5,” ungkap Prof Dr Mulyo Widodo, salah satu enjinir utama dari Tim Indonesia, beberapa waktu lalu kepada Angkasa, tentang hasil riset sementara tim KFX/IFX. Serupa dengan Tim Indonesia yang terdiri dari unsur litbang (Litbang Kemhan, ITB, BPPT), industri (PT DI) dan user (TNI AU), Tim Korea juga diwakili unsur dari ADD (Agency for Defense Development), DAPA (Defence Acquisition Program Administration), pabrikan KAI, dan AU Korea Selatan.

Angkasa.