Penyadapan harus dilihat dari sistem komunikasi secara
utuh,sehingga hikmah dari kasus penyadapan adalah mengevaluasi secara total
tentang sistem keamanan komunikasi. Adanya kemungkinan komunikasi masih bisa
disadap,sehingga perlu dilakukan perkuatan-perkuatan agar informasi mengalir
tidak mudah diketahui oleh pihak-pihak lain. Demikian pernyataan Kepala Badan
Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, sebelum rapat kerja
gabungan Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Menteri
Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro,dan Kapolri, Jenderal Sutarman, di gedung DPR,
Jakarta, Kamis, 28 Nopember 2013.
Berkaitan
dengan pengadaan satelit, lanjut Marciano, disarankan agar satelit untuk
kementerian pertahanan termasuk TNI/Polri, dan didalamnya juga termasuk
intelijen harus mempunyai satelit sendiri. Pengadaan satelit harus dalam waktu
segera mungkin,tahun ini atau tahun 2014.Selama ini, peralatan masih tergantung
dari luar negeri. Diharapkan kemandirian peralatan komunikasi dapat tercipta
dalam menata kembali sistem komunikasi.
“Kalau
satelit kita masih menumpang, kita memberikan peluang untuk dilakukan penyadapan
dan potensi kebocoran informasi sangat besar, “ungkap Kepala BIN.
Lebih lanjut
Kepala BIN menjelaskan bahwa kerjasama BIN dengan Lembaga Sandi Negara
(Lemsaneg) dalam hal pengamanan komunikasi masih terus berlangsung.Lemsaneg
selalu melakukan kegiatan bersama BIN untuk pengamanan sarana komunikasi yang
ada di kantor perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri.
“Sekarang
terdapat sisi kemudahan dimana kecenderungan lebih senang menggunakan telepon
seluler,sehingga dilihat dari sisi keamanan sangat kurang,”terang Marciano.
Kepala BIN juga menjelaskan bahwa koordinasi tetap
berjalan dengan badan intelijen lainnya,tetapi untuk kegiatan bersama antara
kedua badan intelijen negara seperti intelligence exchange dan lain sebagainya
sementara ditunda
BIN.
Kepala BIN: Evaluasi Sistem Keamanan Komunikasi
Jakarta
(28/11/2013)- Penyadapan harus dilihat dari sistem komunikasi secara
utuh,sehingga hikmah dari kasus penyadapan adalah mengevaluasi secara
total tentang sistem keamanan komunikasi. Adanya kemungkinan komunikasi
masih bisa disadap,sehingga perlu dilakukan perkuatan-perkuatan agar
informasi mengalir tidak mudah diketahui oleh pihak-pihak lain. Demikian
pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn)
Marciano Norman, sebelum rapat kerja gabungan Komisi I DPR RI bersama
Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan, Purnomo
Yusgiantoro,dan Kapolri, Jenderal Sutarman, di gedung DPR, Jakarta,
Kamis, 28 Nopember 2013.
Berkaitan dengan pengadaan satelit, lanjut Marciano, disarankan agar
satelit untuk kementerian pertahanan termasuk TNI/Polri, dan didalamnya
juga termasuk intelijen harus mempunyai satelit sendiri. Pengadaan
satelit harus dalam waktu segera mungkin,tahun ini atau tahun
2014.Selama ini, peralatan masih tergantung dari luar negeri. Diharapkan
kemandirian peralatan komunikasi dapat tercipta dalam menata kembali
sistem komunikasi.
“Kalau satelit kita masih menumpang, kita memberikan peluang untuk
dilakukan penyadapan dan potensi kebocoran informasi sangat besar,
“ungkap Kepala BIN.
Lebih lanjut Kepala BIN menjelaskan bahwa kerjasama BIN dengan Lembaga
Sandi Negara (Lemsaneg) dalam hal pengamanan komunikasi masih terus
berlangsung.Lemsaneg selalu melakukan kegiatan bersama BIN untuk
pengamanan sarana komunikasi yang ada di kantor perwakilan-perwakilan
Indonesia di luar negeri.
“Sekarang terdapat sisi kemudahan dimana kecenderungan lebih senang
menggunakan telepon seluler,sehingga dilihat dari sisi keamanan sangat
kurang,”terang Marciano.
Kepala BIN juga menjelaskan bahwa koordinasi tetap berjalan dengan
badan intelijen lainnya,tetapi untuk kegiatan bersama antara kedua badan
intelijen negara seperti intelligence exchange dan lain sebagainya
sementara ditunda.(*)
- See more at:
http://www.bin.go.id/nasional/detil/255/1/29/11/2013/kepala-bin:-evaluasi-sistem-keamanan-komunikasi#sthash.Sdvc8XDb.dpuf