KRI dan Pesawat Udara TNI AU Jalin Kerja Sama Taktis

KAPAL Perang Republik Indonesia (KRI) dengan Pesawat Udara (Pesud) menjalin kerja sama taktis melalui latihan bersama TNI Angkatan Laut (AL) tahun 2013. Latihan ini dibuka oleh Pangarmatim Laksamana Muda TNI Agung Pramono, bertempat di Base Ops Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Surabaya, Senin (18/11).

Asops KSAL Laksamana Muda Didit Herdiawan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Pangarmatim mengatakan, kerja sama antara pesawat udara dan KRI harus selalu terjalin secara optimal guna pencapaian tugas pokok TNI AL selaku komponen utama pertahanan negara di laut. Menurutnya, pesawat udara sebagai kepanjangan tangan KRI, menuntut pengawak yang berkualitas dan profesional serta siap melaksanakan tugas operasi laut dimanapun dan kapanpun, baik dalam situasi damai maupun perang. Dalam rangka mewujudkan personel pengawak yang profesional serta berkualitas, maka perlu diselenggarakan latihan kerja sama taktis antara pesawat udara dan KRI TNI Angkatan laut tahun 2013.

Menurut Didit, rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan awak pesawat udara serta terintegrasinya kerja sama taktis antara pesawat udara dan KRI dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional.

Adapun, materi latihan terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pelajaran di kelas (klasikal) dan praktik lapangan. Materi klasikal meliputi pengenalan pesawat udara TNI AL, pengenalan KRI, pengenalan Pangkalan Udara TNI AL, Taktik penerbangan TNI AL, Air Joining Procedure, komunikasi taktis Heli Deck Party, pengenalan Naval Aviaton Combat Simulator, dan tactical game NACS. Sedangkan, latihan praktik yakni kerja sama taktis antara KRI dan pesawat udara TNI AL.

Latihan ini berlangsung selama lima hari, 18-22 November 2013 bertempat di Ruang Briefing Naval Aviation Combat Simulator dan Alur Perairan Barat Surabaya (APBS). Pelaku latihan yaitu satu kapal perang jenis Eskorta, Wing Udara 1 dan Lanudal Juanda.

Unsur latihan diantaranya satu KRI jenis Sigma, lima Pesud terdiri dari satu Pesud Patroli Maritim CN-235, satu Pesud NC-212 Casa, dua Pesud N-22/24 Nomad dan satu BO-105 Bolkow.

Didit menambahkan, aspek yang mendorong dilaksanakannya latihan ini adalah belajar dari pengalaman sejarah dimana peran pesawat udara dalam operasi laut mulai terbukti keampuhannya dalam peristiwa penting pada perang Pasifik, tepatnya di pertempuran Midway pada tahun 1942. Saat itu, kekuatan armada angkatan laut Amerika Serikat dan Jepang tidak pernah bertemu atau saling berhadapan.

“Kerugian yang sangat besar dialami oleh angkatan laut Jepang dengan tenggelamnya armada kapal induk mereka. Akibat serangan udara yang dilakukaan oleh pesawat-pesawat tempur yang berpangkalan di kapal induk Amerika Serikat,” katanya seperti dilansir dalam siaran pers Dinas Penerangan Koarmatim.

Strategi. 

Sadap Indonesia, Australia Harus Bayar Mahal

Mantan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Downer, menyayangkan penyadapan yang dilakukan negaranya terhadap presiden dan pejabat tinggi Indonesia. Menurut dia, hal ini sangat merugikan Australia. "Ini situasi yang mengejutkan di mana Australia akan membayar harga yang sangat mahal," katanya kepada Sky News. Hal ini, katanya, sangat merusak hubungan baik dua negara bertetangga itu.

Menurut ABC News, nilai perdagangan Indonesia-Australia mencapai US$ 13,7 miliar pada tahun 2012. Menteri Perdagangan Australia Andrew Robb bersama mitranya dari Indonesia tengah merampungkan draf persetujuan perdagangan bebas kedua negara itu.

Berita penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia menjadi pembicaraan hangat di Negeri Kanguru itu. Hampir seluruh media besar menuliskannya di halaman depan. Terungkapnya penyadapan Australia atas Indonesia berasal dari dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden. Dalam dokumen yang juga diperoleh oleh harian Australia, Sydney Morning Herald, ia mengungkapkan, ada beberapa file penyadapan para pejabat Indonesia, termasuk percakapan pribadi ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, ada satu file yang berisi seluruh percakapan SBY selama 15 hari pada bulan November 2009.

Anggota parlemen Australia asal Tasmania, Andrew Wilkie, mengatakan dirinya mendukung tindakan Snowden membeberkan dokumen materi sensitif tentang Presiden Indonesia itu. "Saya tidak ragu untuk menyebut dia bertindak dalam kepentingan publik ketika dia mengungkapkan informasi itu," katanya kepada wartawan di Canberra. "Ini langkah bagus."

Bagi Australia, kata Wilkie, juga menjadi masukan penting. "Kita jadi tahu bagaimana intelijen kita bekerja," katanya. Ia menyatakan kinerja lembaga intelijen yang menghabiskan anggaran tak sedikit itu harus dievaluasi dengan terbongkarnya kasus ini.

Di Australia, Wilkie adalah anggota Parlemen yang cukup diperhitungkan. Ia adalah mantan analis intelijen yang mengundurkan diri dari pekerjaannya di Kantor Kajian Nasional pada tahun 2003 karena kekhawatiran atas keterlibatan Australia dalam invasi ke Irak.

Senator dari Partai Greens, Scott Ludlam, mengatakan pengumpulan informasi oleh intelijen Australia bersama program pengawasan Amerika Serikat berada di luar kendali. "Apakah kita secara serius percaya bahwa Presiden Indonesia, istrinya, dan tim kepemimpinannya merupakan ancaman keamanan nasional bagi Australia?" katanya.

Mewakili Partai Greens, ia menyatakan harus ada penyelidikan langsung atas hal ini. "Diplomasi, kepercayaan bisnis, dan perlindungan privasi pribadi harus menjadi perhatian utama," katanya.

Strategi.

Parlemen - Penyadapan Jadi Ujian Kedaulatan RI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menyatakan, isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia dan Amerika Serikat adalah ujian bagi Indonesia. Namun, menurutnya, tak dapat dipungkiri penyadapan yang dilakukan merupakan persoalan serius dalam hubungan diplomatik di kedua negara.

PM Australia Tony Abbott dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

Hal ini disampaikan Marzuki saat berpidato di rapat paripurna pembukaan masa sidang II tahun sidang 2013-2014 di Gedung DPR, Senin 18 November 2013.

“Ini juga merupakan ujian bagi Indonesia di dalam memaknai kedaulatan Indonesia di hadapan para pemimpin dunia,” ujar dia.
 

Tapi, kata Marzuki, sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia sepatutnya tidak terjebak dalam kerangka pikir pragmatis demi kepentingan diplomasi semata, melainkan harus menuntaskan persoalan penyadapan ini secara tegas.

“Misalnya kepala negara meminta penjelasan langsung kepada kedua kepala negara tersebut sekaligus untuk membangun kesepakatan baru secara bilateral serta komitmen untuk menghentikan penyadapan terhadap negara lain,” kata Marzuki.

Sebelumnya, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri sore ini, Menlu Marty Natalegawa menegaskan bahwa Pemerintah memutuskan memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema menyikapi terbongkarnya penyadapan telepon Presiden RI dan sejumlah pejabat penting lainnya.

"Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia di Australia untuk konsultasi," kata Marty.

Menurutnya, mustahil duta besar bisa melakukan tugas-tugasnya di tengah suasana yang mengganggu ini. "Saya telah bicara dengan presiden bahwa Dubes kembali ke Jakarta untuk konsultasi dengan pemerintah, untuk nantinya mengambil keputusan," katanya.

Hanya saja, Marty tidak menjelaskan lebih detil ihwal pemanggilan pulang itu. "Saya gunakan istilah konsultasi dengan pemerintah sambil kita evaluasi," ujarnya.

Strategi. 

Bersikap Tegas, Indonesia Tinjau Ulang Seluruh Kerja Sama dengan Australia

Pemerintah Indonesia akhirnya bersikap soal isu penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia lainnya.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop bersalaman dengan Menteri Marty Natalegawa didampingi Menteri Gita Wirjawan saat pertemuan para menteri KTT APEC XXI 2013 di Nusa Dua, Bali (4/10).
(TEMPO/Johannes P. Christo)

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, Senin 18 November 2013 menegaskan, Pemerintah Indonesia akan meninjau ulang seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerjasama lainnya dengan Australia.

"Me-review seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia," ujar Djoko Suyanto.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga akan mengkaji kerja sama pertukaran informasi dengan Australia. "Termasuk penugasan pejabatnya di Kedubes Australia di Jakarta," kata Djoko.

Pemerintah Indonesia akan meminta Australia untuk menjelaskan mengenai isu penyadapan ini ke publik. Sebab, kata Djoko, isu penyadapan ini akan mengganggu hubungan kedua negara.

"Kami meminta Australia untuk menyampaikan penjelasan ke publik dan berkomitmen tidak akan mengulangi hal tersebut," katanya.

Pemerintah RI meminta Menteri Luar Negeri Marty Netalegawa segera menyampaikan sikap ini ke Pemerintah Australia.

Sebelumnya, harian Inggris, The Guardian, dan Australia, Sydney Morning Herald (SMH), sama-sama membongkar praktik busuk Badan Intelijen Australia (DSD) yang berupaya menyadap komunikasi pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pejabat tinggi lain.

Ibu Negara, Kristiani Herawati, juga turut menjadi target spionase Badan Intelijen Australia yang memiliki motto "Ungkap Rahasia Negara Lain, Namun Lindungi Rahasia Negara Sendiri" itu. Guardian dan SMH sama-sama merujuk kepada dokumen Snowden bulan November tahun 2009 lalu.

Dokumen yang berhasil diperoleh oleh Guardian yakni berupa materi presentasi dalam format Power Point milik DSD yang berlabel 'top secret'. Di dalam dokumen tersebut tertera target penyadapan DSD dan jenis peralatan komunikasi yang dimiliki oleh para target.

Di dalam slide presentasi juga tertulis sebuah daftar panggilan keluar dan masuk ke dalam ponsel pribadi Presiden SBY. Dalam dokumen berjudul "Kejadian Komunikasi Presiden Indonesia" tertera secara rinci semua panggilan selama 15 hari di bulan Agustus 2009 lalu.

Data panggilan di dalam slide itu mencakup nomor si penelepon, nomor tujuan telepon keluar, lama durasi percakapan di telepon dan jenis komunikasi yang dilakukan Presiden SBY, apakah itu SMS atau panggilan suara.

Pada praktik selanjutnya, daftar semacam ini juga dibuat DSD bagi target mereka lainnya. Dalam slide lain bahkan tertulis "Isi Pembicaraan yang Harus Dimiliki"

Strategi. 

Indonesia Tetapkan 3 Langkah, Sikapi Penyadapan oleh Australia

Pemerintah Indonesia akan melakukan tiga langkah untuk menyikapi penyadapan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat negara lainnya. Tiga langkah tersebut diklaim Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sebagai langkah yang tegas sekaligus terukur.

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa melakukan jumpa pers terkait hubungan diplomatik Indonesia-Australia di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2013). | KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA

"Pertama, kita akan memanggil perwakilan Australia yang ada di sini," kata Marty dalam konferensi pers di Gedung Kemenlu, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Menurut Marty, pihaknya telah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Greg Moriarty. Namun, yang bersangkutan berhalangan hadir sehingga akan diwakili oleh Wakil Dubes David Engel. Nantinya David akan dimintai keterangan mengenai benar atau tidaknya penyadapan tersebut.

Kedua, lanjutnya, Duta Besar Indonesia untuk Australia Najib Riphat Kesoema akan dipulangkan ke Indonesia. Dia akan dimintai keterangan mengenai sejumlah informasi yang didapatkannya selama mengemban tugas di sana.

"Kalau untuk berapa lamanya dia akan di sini, belum bisa kita pastikan," lanjut Marty.

Langkah terakhir, Pemerintah Indonesia juga akan mengkaji ulang hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Nantinya, Indonesia akan lebih membatasi dan menjaga jarak dengan Australia yang selama ini dianggap sebagai negara tetangga dan sahabat.

"Kita akan kaji ulang kebijakan-kebijakan kita dengan Australia selama ini. Kita akan membuat garis di atas pasir," kata Marty.

Seperti diberitakan, laporan sejumlah media asing, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY dan istrinya, Ani Yudhoyono, serta sejumlah menteri dalam kabinet SBY. Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia. Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Presiden untuk Urusan Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika.

Strategi.

Daftar pejabat Indonesia korban penyadapan Australia

Pihak intelijen Australia empat tahun lalu menyadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama istrinya, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono. Kabar ini berdasarkan dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dibocorkan Edward Snowden.

Bukan hanya SBY dan istrinya, Australia juga menyadap telepon seluler kepunyaan delapan pejabat Indonesia lainnya, seperti dilansir surat kabar the Guardian, Senin (18/11).

Berikut daftar pejabat Indonesia menjadi korban sadapan Australia pada 2009:

1 Susilo Bambang Yudhoyono
Jenis telepon: Nokia E90-1
Jaringan: 3G

2 Kristiani Herawati (ibu negara)
Jenis telepon: Nokia E90-1
Jaringan: 3G

3 Boediono (wakil presiden
Jenis telepon: BlackBerry Bold 9000
Jaringan: 3G

4 Jusuf Kalla (mantan wakil presiden)
Jenis telepon: Samsung SGH-Z370
Jaringan: 3G

5 Dino Patti Djalal (juru bicara presiden)
Jenis telepon: BlackBerry Bold 9000
Jaringan: 3G

6 Andi Mallarangeng (jufru bicara presiden)
Jenis telepon: Nokia E71-1
Jaringan: 3G

7 Hatta Rajasa (menteri sekretaris negara)
Jenis telepon: Nokia E90-1
Jaringan: 3G

8 Sri Mulyani Indrawati (menteri koordinator perekonomian)
Jenis telepon: Nokia E90-1
Jaringan: 3G

9 Widodo Adi Sucipto (menteri koordinator politik dan keamanan)
Jenis telepon: Nokia E66-1
Jaringan: 3G

10 Sofyan Djalil
Jenis telepon: Nokia E90-1
Jaringan: 3G

Strategi. 

Situs Garuda Indonesia Jadi Korban Perang Hacker?

Situs web maskapai penerbangan Garuda Indonesia jadi korban serangan siber. Diduga, ini merupakan akibat dari perseteruan dua kelompok peretas.

Situs web yang beralamatkan Garuda-Indonesia.com itu tidak bisa diakses pada Jumat malam, (15/11/2013), sekitar pukul 23:00 WIB.


Direktur Pemasaran dan Penjualan Garuda Indonesia, Erik Meijer mengatakan, data center tempat Garuda Indonesia menempatkan hosting terkena serangan peretas. “Untuk menghindari masalah pada website dan data Garuda, kami tutup dulu semua akses. Penutupan sementara ini kami lakukan untuk menjamin keamanan pengguna,” katanya saat dihubungi KompasTekno.

Ia menambahkan, pihak Garuda Indonesia tidak punya kuasa melacak dari mana serangan itu berasal. “Pelacakan dan penanganan dilakukan oleh pemilik data center," terang Erik.

Saat ini, transaksi pembelian tiket penerbangan Garuda Indonesia tetap bisa dilakukan melalui layanan call center. Tim teknis berusaha menyelesaikan masalah dan berharap situs web Garuda Indonesia bisa diakses kembali pada Sabtu (16/11/2013).

Beberapa hari lalu, terjadi perseteruan antara kelompok peretas dari Indonesia dan Australia. Pada awal November 2013, kelompok peretas dari Indonesia mengaku telah menyerang 170 situs web di Australia.

Hal itu disambut dengan peringatan keras dari kelompok peretas Australia yang meminta agar serangan dihentikan, terutama serangan pada situs web pemerintah atau lembaga sosial. Mereka mengancam akan melakukan serangan balasan. 
Strategi.