Kisah Wing Garuda dalam Operasi Trikora: Baku Tembak Hingga Pendaratan Darurat

Para pilot Wing Garuda yang terlibat dalam misi tempur untuk membebaskan Irian Barat dalam Operasi Trikora memiliki risiko sama seperti para pilot pesawat militer lainnya. Dalam kondisi genting mereka bahkan harus siap baku tembak saat berada di darat.

Ketika pemerintah RI mencanangkan Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora)  untuk membebaskan Irian Barat dari kolonialisme Belanda (1962), para awak dari maskapai penerbangan Garuda juga dilibatkan. Komando Tertinggi (KOTI) Trikora membentuk Wing Garuda (WG) dan Wing Garuda 011 (WG 011) yang merupakan kekuatan bala cadangan udara untuk mendukung kekuatan AURI. Tugas utama yang dibebankan kepada WG dan WG 011 adalah melaksanakan penerbangan penyusupan, penerjunan sukarelawan dan pasukan tempur, angkutan logistik, komando Kendali udara, pelacak cuaca, angkut personel, serta SAR.

Untuk melaksanakan sejumlah misi yang cukup riskan itu, WG dan WG 011 menggunakan pesawat-pesawat transpor seperti DC-3 Dakota, C-47 Skytrain, dan ConvairB-36. Dalam setiap penerbangannya para pilot WG dan WG 011 akan menghadapi risiko dihadang oleh pesawat-pesawat tempur Belanda yang saai itu tergolong canggih, yakni MK-06 Hawker Hunter, AS-4 Firefly, P2V-7 Neptune, dan  B-26 Invader.  Selain sergapan pesawat tempur penerbangan rahasia WG dan WG 011 juga kerap menghadapi cuaca buruk serta radar musuh sehingga harus terbang pada ketinggian rendah (tree top) di atas kawasan hutan lebat atau perairan yang ganas siang maupun malam hari. Setelah Irian Barat diserahkan ke pangkuan RI melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)  pada 1 Oktober 1962, tugas yang harus dilaksanakan WG dan WG 011 untuk membereskan Irian Barat tetap berlangsung.

Salah satu misi  yang berpotensi menimbulkan konflik bersenjata adalah ketika personel WG dan WG 001 ditugaskan Panglima Tertinggi (Presiden) untuk mengambil alih perusahaan penerbangan Belanda, De Kroonduif  NV yang berada di Irian Barat. Tim dari WG kemudian membentuk satu kontingen yang kurang lebih terdiri dari 40 orang yang memiliki kemampuan mengelola perusahaan penerbangan, penerbang, dan teknisi. Sebagai pimpinan kontingen ditunjuk pilot senior Captain M Syafei, yang diberi wewenang penuh untuk mengelola perusahaan penerbangan yang diambil alih beserta fasilitas pendukungnya seperti hanggar, gudang suku cadang, fasilitas pemeliharaan, hotel, dan lainnya. Captain Syafei  sendiri  saat ini masih hidup sehat dan berumur 83 tahun serta masih aktif mengikuti dunia penerbangan Tanah Air dan sebagai pengajar di Jurusan Teknik Penerbangan, Universitas Trisakti, Jakarta.  

Kontingen yang juga dibekali kemampuan bertempur itu dilantik oleh Presiden Sukarno pada 13 Desember 1962 melalui upacara sederhana dan singkat. Perasaan bahwa misi ke Irian Barat itu merupakan misi tempur sekali jalan (one way ticket) sangat terasa ketika Bung Karno memberi perintah yang intinya berbunyi, ‘’Kibarkanlah bendera-bendera ini (Merah Putih, bendera pasukan PBB, dan bendera Garuda) pada saat ayam berkokok tanggal 1 Januari 1963’’. Para pilot kontingen yang berjumlah 14 orang tidak hanya berdebar-berdebar karena adanya perintah bertempur itu, tapi juga was-was karena harus terbang di atas wilayah Irian Barat yang belum dikenal dan di bawahnya terhampar hutan belantara yang belum banyak disentuh manusia.

Untuk menghadapi kemungkinan terburuk setiap personel kontingen dibekali pistol. Agar tidak mencolok pistol ditaruh dalam koper dan ditempatkan secara tersembunyi. Untuk penggunaan persenjataan dan kemampuan tempur para personel Wing Garuda telah mendapat latihan militer dari TNI AU dan diselengarakan selama dua minggu di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kontingen WG diberangkatkan ke Biak dari Lapangan Terbang Kemayoran, Jakarta pada 18 Desember 1962 pukul 03.00 dini hari menggunakan pesawat Lockheed L-188 Electra. Penerbangan berjalan lancar dan kontingen pun tiba di Lapangan Terbang Mokmer, Biak dengan selamat. Kontingen kemudian menuju ke gedung perkantoran De Kroonduif  NV dan di luar dugaan disambut hangat oleh staf pimpinan perusahaan, Albert Janssen. Sebagai pimpinan rombongan Captain Syafei sangat salut terhadap para staf dan pekerja Belanda yang sangat kooperatif dan mematuhi keputusan undang-undang (tentang penyerahan Irian Barat yang disahkan oleh PBB) yang sedang berlaku. ‘’Mereka sama sekali tidak menunjukkan permusuhan. Secara politik Indonesia-Belanda memang bermusuhan tapi dalam hal profesi mereka benar-benar bertanggung-jawab dan kooperatif,’’ papar Syafei.  

Tugas non penerbangan

Suasana di hari pertama yang menyejukkan itu tiba-tiba berubah drastis karena salah satu anggota kontingen, Gunadi, yang sedang mengendarai mobil secara tak sengaja telah menabark seorang penduduk Irian Barat sehingga mengalami luka cukup serius. Rupanya jalan di Irian Barat yang belum dikenal dan sikap penduduk Irian Barat yang masih sembrono menjadi penyebab kecelakaan fatal itu.

Insiden kecelakaan itu jelas menjadi potensi dari penduduk lokal untuk melancarkan aksi kekerasan. Tapi Janssen yang notabene berada di pihak ‘’musuh’’ ternyata bersikap kooperatif. Dengan pendekatan secara kekeluargaan insiden kecelakaan itu dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik kekerasan. Pihak De Kroonduif rupanya sangat patuh hukum dan bersedia menyerahkan sejumlah pesawat dan fasiltasnya. Pesawat  dan fasilitas yang diserahkan ke kontingen antara lain dua Dakota, tiga Twin Pioneer, tiga Beaver berikut terminal laut yang berada di tepi pantai Mokmer, fasilitas pemeliharaan, gudang suku cadang, dan lainnya. Berdasar pengalaman kontingen, manajemen dan organisasi  segera disusun dengan nama perusahaan Garuda Irian Barat. Para personel Kontingen harus bekerja super cepat, hanya ada waktu satu minggu karena para personel Belanda dari Kroonduif akan segera pulang ke negaranya untuk merayakan Tahun Baru dan Natal.

Tugas yang paling membingungkan bagi Kontingen adalah ketika mengurus Hotel Rift karena sama sekali tidak memiliki pengalaman. Dengan prinsip pantang mundur Kontingen akhirnya bekerja dengan cara meniru pekerjaan rutin seperti yang dilakukan oleh karyawan Belanda sebelumnya. Pekerjaan yang sangat mendebarkan adalah ketika harus melakukan pengecatan pesawat Twin Pioneer sampai jauh malam menjelang akhir tahun. Untuk melaksanakan pengecatan pesawat yang dibutuhkan kemampuan khusus dilakukan Captain Syafei dibantu satu orang yang diutus oleh Departemen Perhubungan, Agil.

Cat warna Merah Putih Biru di lambung pesawat yang melambangkan bendera Belanda harus dihapus diganti warna Merah Putih dan regristasi PK. Menjelang malam Tahun Baru pun semua pekerjaan telah selesai. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan pada acara pengibaran bendera  yang dialkukan keesokan harinya, semua personel Kontingen menyiagakan diri dengan senapan serbu dan pistolnya. Keadaan menjelang malam memang makin menegang karena di sejumlah kawasan di Kota Biak terjadi tembak-menembak. Tapi  aksi tembak-menembak sporadis itu ternyata tidak meluas ke Mokmer. 

Angkasa. 

Operasi Menumpas PRRI: Dihadang Mitraliur di Atas Gunung Padang

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 pada tahun-tahun selanjutnya masih menemui banyak tantangan yang harus diselesaikan melalui pertikaian bersenjata. Korban jiwa dan materi yang tak bisa dicegah pun berjatuhan.

Setelah  lebih dari sepuluh tahun RI  merdeka, sejumlah daerah merasa tidak puas bahkan dengan terang-terangan berupaya memisahkan diri, sehingga pemerintah pusat di Jakarta terpaksa harus menyelesaikannya secara militer. Salah satu upaya pemisahan diri dengan cara membentuk negara baru dan menyatakan berpisah dari pangkuan RI adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)  pimpinan Mr Sjafrudin Prawiranegara yang dibentuk pada 15 Februari 1958 di Sumatera.

Upaya pemisahan diri dari PRRI itu jelas menjadi ancaman serius bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus segera diambil tindakan tegas. Tapi tindakan tegas yang harus diambil oleh pemerintah RI khususnya Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) harus benar-benar terencana secara matang.  Pasalnya  PRRI juga didukung oleh sejumlah  unsur militer di Sumatera yang semula anggota APRI,  sehingga memiliki kekuatan yang teraltih dan bersenjata lengkap. Satuan-satuan militer yang mendukung APRI antara lain Resimen IV/TT-1/ Bukit Barisan  di bawah komandan Letkol Achmad Husein,  Tentara Territorium I di bawah komandan Kolonel Mauluddin Simbolon,  Tentara Teritorium II di bawah pimpinan Letkol Barlian, dan lainnya. Pada 22 Desember 1956 Panglima TT-1, Kolonel Simbolon  di Medan bahkan telah terlebih dahulu memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat.  Dari sisi kemampuan tempurnya yang terlatih,  jumlah total pasukan PRRI sekitar 10.000 0rang. 

Selain memiliki pasukan yang terlatih pasukan PRRI juga memunyai senjata-senjata modern yang kemudian diketahui sebagai bantuan dari AS (CIA).  Persenjataan yang terdeteksi oleh intelijen APRI pada 28 Februari 1958 dan dikirim melalui penerbangan gelap ke Sumatera itu antara lain 15 senjata mesin ringan, 125 pucuk senapan laras panjang, dan dua senapan mesin berat lengkap dengan pelurunya.  Dengan memperhitungkan bahwa kekuatan militer yang dimiliki PRRI sebelumnya merupakan pasukan reguler dan memiliki persenjataan yang digelar dalam kawasan luas, APRI  di bawah komando KSAD  Kolonel  AH Nasution pun segera menggelar operasi gabungan. Sebagai komandan operasi  gabungan ditunjuk perwira TNI AD yang sudah cukup pengalaman, Kolonel Achmad Yani.  Sejumlah operasi yang digelar untuk membereskan PRRI antara lain Operasi Tegas, Operasi Saptamarga, Operasi Sadar, dan Operasi 17 Agustus.

Peran AURI

Sebagai operasi gabungan yang melibatkan seluruh kekuatan APRI, peran kekuatan AURI (TNI AU) sangat dominan karena bertugas menerjunkan pasukan, menerjunkan logistik, memberikan air cover, bantuan tembakan udara kepada pasukan darat, misi SAR, dan lainnya.  Kekuatan udara  AURI  yang dikerahkan antara lain 26 pesawat C-47 Dakota, enam pesawat pemburu P-51 Mustang, delapan pembom B-25 Mitchell, enam AT-16 Harvard yang dipersenjatai, dan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AURI. Sedangkan kekuatan ALRI yang dikerahkan terdiri dari enam kapal perang, 19 kapal transpor dan ribuan prajurit AL. Angkatan Darat RI juga mengerahkan ratusan prajurit  RPKAD  yang dalam misi tempurnya akan diterjunkan melalui udara dan didaratkan menggunakan kapal ALRI. Jumlah pasukan APRI yang dikerahkan untuk menumpas PRRI sekitar  50.000 orang.

Menurut Marsma (Purn) Augustinus Andoko (84)  saksi hidup Operasi Tegas yang turut menerbangkan Dakota,  untuk melancarkan operasi militer merebut Riau Daratan itu taktik tempurnya dititikberatkan pada unsur pendadakan. Target lain Operasi Tegas adalah membebaskan Pangkalan Udara Simpang Tiga, Pekanbaru  yang selanjutnya akan digunakan sebagai basis terdepan guna menghadapi PRRI. Sebanyak 26 Dakota dari Skadron Udara 2 yang telah disiapkan di pangkalan aju Tanjung Pinang, tidak semuanya diterbangkan oleh pilot-pilot AURI karena masih terbatasnya penerbang Dakota.

 “Pilot-pilot dari Garuda Indonesian Airways atau biasa disebut Wing Garuda juga ikut dilibatkan. Saya sendiri saat itu sebenarnya bukan pilot Dakota dari Skadron 2, tapi menjabat Chief Instructor di Sekolah Penerbang Bandung,’’ jelas Andoko yang saat itu berpangkat Kapten Pnb. ‘’Tapi karena memiliki kemampuan menerbangkan Dakota dan karena kurang tenaga pilot, semua yang bisa menerbangkan Dakota pun dilibatkan. Saat itu semua instruktur dilibatkan dalam operasi sehingga para siswa penerbang pekerjaannya hanya duduk-duduk saja karena tidak ada instrukturnya,’’ tambah Andoko yang juga dikenal sebagai salah satu sesepuh TNI AU dan salah satu pendiri Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU).

Andoko yang pada massa Perang Kemerdekaan RI  (1945-1947) tergabung dalam Tentara Pelajar Batalyon 300 itu mendapatkan kemampuan menerbangkan sejumlah pesawat, salah satunya Dakota, sewaktu mengikuti Pilot Course  di Trans Ocean Airlines Oakland Airport (TALOA), Bakersfield, California, AS (1950). Sebelum dikirim ke TALOA, Andoko yang lulus pendidikan SMTT (Sekolah Menengah Teknik Tinggi) Yogyakarta telah diterima sebagai kadet AURI (1949) dan sudah memiliki kemampuan terbang solo menggunakan pesawat L-4J.

Angkasa. 

Kemhan Rumuskan Formulasi "Cyber Defense"

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia sedang merumuskan formulasi prinsip dan filosofi cyber defense sebagai pedoman perang inkonvensional. Para wakil menteri pertahanan dari 21 negara pada pertemuan Seoul Defense Dialogue (SDD), Selasa (12/11) dan Rabu (13/11) menyadari pentingnya cyber defense, tapi mereka belum bisa merumuskan formula mengenai prinsip dan filosofi cyber defense.

"Semua negara sudah sibuk menangani cyber defense. Tapi, yang disentuh adalah masalah di hilir, sedang hulunya belum jelas," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Tokyo (Kamis (14/11). Masalah cyber defense di hulu adalah ketidakjelasan prinsip dan filosofi cyber defense karena belum ada formulasinya. SDD belum bisa merumuskan formulasi itu.

Di level hilir, cyber war sudah terjadi. Sistem informasi institusi strategis sebuah negara, termasuk institusi pertahanan, diganggu bahkan bisa dilumpuhkan. Sistem informasi institusi strategis dirusak, sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Perang lewat jaringan informasi, baik berbasis telepon maupun internet kian marak.

"Ini bukan hanya urusan militer, tapi semua pihak," kata Sjafrie.

Bidang Cyber Monitoring Center Kemenhan saat ini ditugaskan untuk merumuskan formulasi tentang prinsip dan filosofi cyber defense. Indonesia berniat menjadi pionir dalam formulasi prinsip dan filosofi cyber defense. Setelah rampung, formulasi yang dibuat Indonesia ini akan disampaikan kepada negara lain agar cyber defense secara internasional dapat memiliki pedoman.

Perang konvensional sudah bergeser ke perang inkonvensional dan itu sudah terjadi sejak dulu. Pada masa lalu, perang gerilya adalah juga inkonvensional, tapi memiliki asas univesal.

Sekarang, cyber war juga inkonvensional, namun juga memiliki asas universal. Karena itu, kata Sjafrie, Indonesia perlu menginisiasi altenatif formulasi tentang pedoman cyber defense agar menjadi rujukan internasional.

BeritaSatu. 

Cerita Menegangkan KSAD Budiman Naik Helikopter MI-17

(antaranews.com)

Tragedi jatuhnya Helikopter MI-17 yang menewaskan 13 dari 19 penumpang di Malinau, Kalimantan Utara menyisakan duka mendalam. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman pun memiliki kenangan sendiri terbang dengan pesawat buatan Rusia itu.

Menurut Budiman, helikopter itu merupakan salah satu peralatan terbaik yang dimiliki Indonesia. Pesawat jenis itu juga baru saja didatangkan ke Indonesia dan kondisinya masih sangat bagus.

Pengalaman Budiman terbang bersama MI-17 diawali saat perjalanannya menyusuri hutan di Kalimantan. Kala itu, penerbangan dilakukan dalam rangka meninjau Ekspedisi Khatulistiwa.

"Saya gunakan itu di Kalimantan 4 kali penerbangan. Pada saat saya tahun 2011, 2012 pada saat saya meninjau dan menutup Ekspedisi Khatulistiwa, saya menggunakan untuk terbang," katanya usai menerima kontingen penembak TNI Angkatan Darat yang baru saja menang dalam Kejuaraan Menembak se-Asia Tenggara di Mabes AD, Rabu (13/11/2013).

Budiman menuturkan, kala itu dia menyusuri hutan belantara di Kalimantan dari satu titik ke titik lainnya. Butuh waktu 1,5 jam untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Dan, sepanjang penerbangan, tak ada yang dilihat selain hutan belantara dengan pohon yang sangat tinggi.

"Itu memang kalau terbang dari satu titik ke tempat lain lebih dari 1,5 jam yang kita lihat hanya hamparan hutan dan tidak ada medan medan terbuka. Jadi sepanjang 1,5 jam itu hutan yang luar biasa lebatnya. Ketinggiannya sangat tinggis seklai untuk pohon-pohonnya 3 tingkat untuk pohon pohonnya. Sehingga kalau kondisi pesawat sangat bagus," tuturnya.

Pengalaman itu, kemudian dikonversi ke tragedi yang baru saja menimpa jenis helikopter yang pernah membawanya menyusuri hutan Kalimantan. Dari segi muatan, kata Budiman, daya angkut MI-17 mencapai 3 ton.

Sedangkan, saat itu helikopter membawa logistik seberat 450 kg dan awak pesawat berjumlah 19 orang. Jika dijumlahkan, beban yang diangkut baru 1.850 kg. Ditambah tangki cadangan dengan berat maksimal 300 kg. Jadi, total muatan yang diangkut MI-17 saat itu bari 2.150 kg.

"Sehingga untuk beban tidak. Lebih betul-betul 10 meter turun mendarat ada angin yang cukup kencang, karena ketinggiannya 1.600 meter. Di atas puncak ketinggian yang kiri kanannya jurang. Tapi sekitarnya pohon yang sangat tinggi sekali."

"Tapi panjangnya sudah benar, yaitu 100x60 meter untuk kepentingan pendaratan. Dia sudah hapal benar, pilot meminta mekanik periksa kiri kanan, ok aman. Bersamaan dengan itu ada angin cukup kuat. Akhirnya buntutnya menyangkut pohon," ungkap Budiman.

Yang tersisa dari helikopter itu hanya bagian yang tersangkut dari pohon. Sisanya, sudah hancur akibat ledakan pasca menabrak pohon.

Liputan6. 

Skadron T-50i TNI AU, Lengkap Akhir Tahun 2013

Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin di pabrik KAI, Sacheon City, Gyeongnam, Korea Selatan (photo: Kenyot10/kaskus.co.id)

Pesawat tempur T- 50i buatan Korea Selatan pesanan TNI akan tuntas diserahkan Korea Aerospace Industries Ltd akhir tahun 2013. Delapan pesawat telah diserahkan, sedangkan delapan sisanya akan diserahkan dalam dua bulan menjelang tutup tahun. “Kami akan serahkan tepat waktu sesuai pesanan,” ujar President & CEO Korea Aerospace Industries Ltd (KAI) Ha Sung-Yong saat menerima Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin di pabrik KAI, Sacheon City, Gyeongnam, Korea Selatan (Korsel), Rabu (13/11).

Selain melihat pesawat T-50i kesembilan (nomor TT-5009) dan kesepuluh (TT-5010) yang masih dalam tahap ferry flight, Wamenhan dan rombongan meninjau pembuatan enam pesawat terakhir. Delapan pesawat T-50i sudah berada di pangkalan TNI AU, Madiun. TNI memesan satu skadron atau 16 pesawat T-50 buatan KAI sejak 2011. Namun, karena proses politik anggaran di DPR, pembuatan pesawat tempur ini baru dimulai pertengahan 2013.

Hadir pada kesempatan itu Dubes RI untuk Korsel John A Prasetio dan tiga pemimpin redaksi (pemred) media massa dari Indonesia, yakni Rikard Bagun dari Kompas, Heidy Lukito dari Gatra, dan Primus Dorimulu dari Suara Pembaruan, Investor Daily, dan Beritasatu.com.

Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin di pabrik KAI, Sacheon City, Gyeongnam, Korea Selatan (photo: Kenyot10/kaskus.co.id)

Dalam peninjauan sepintas, tampak jelas keseriusan pemerintah Korsel dalam meningkatkan kemampuan di bidang industry militer. Pabrik pesawat KAI cukup besar dan dilengkapi peralatan modern. Selama 2,5 jam di Sacheon City terlihat beberapa pesawat tempur latih buatan KAI silih berganti take off, bermanuver di udara, dan landing. Ha Sung-Yong menyatakan kegembiraannya bekerja sama dengan Indonesia.

Setelah kerja sama ekonomi dan politik internasional, Korsel dan Indonesia meningkatkan kerja sama di bidang industri pertahanan. Pesawat yang ditumpangi Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin dan rombongan dari pangkalan udara Seoul ke Sacheon City pulang-pergi adalah Tetuko, pesawat CN-235 khusus pesawat angkut militer buatan PT Dirgantara Indonesia (DI)— dahulu PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin di pabrik KAI, Sacheon City, Gyeongnam, Korea Selatan (photo: Kenyot10/kaskus.co.id)

Sjafrie memuji KAI yang sudah memproduksi tepat waktu pesawat tempur T-50i pesanan TNI. “Kami berterima kasih kepada Korsel yang sudah membantu modernisasi persenjataan TNI,” ujar dia. Pembelian satu skardon pesawat T- 50i dari Korsel, kata Sjafrie, merupakan langkah awal menuju kemandirian Indonesia dalam memproduksi pesawat tempur. Pemesanan 16 pesawat buatan KAI ini disertai transfer teknologi. Perlahan, PT DI akan memproduksi pesawat tempur.

Indonesia, kata Sjafrie, sudah memasuki era industri pertahanan. Bekerjasama dengan Korsel, TNI akan memproduksi pesawat tempur dan kapal selam. Panser dan sejumlah senjata sudah bisa diproduksi Indonesia. Modernisasi, peningkatan kekuatan militer, dan pembangunan industri pertahanan Indonesia sudah dimulai sejak sembilan tahun lalu.(Investor Daily).

JKGR. 

Pertahanan Cyber Libatkan Semua Komponen Bangsa

Dalam menghadapi acaman pertahanan negara yang bersifat nir militer khususnya di bidang cyber, sebagai leading sector-nya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), tetapi apabila  ancaman tesebut sudah menyangkut kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, maka Kementerian Pertahanan dan TNI mempunyai kewenangan penuh dengan didukung oleh seluruh komponen bangsa yang lain.

Demikian dikatakan Direktur Komponen Pendukung Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dir Komduk Ditjen Pothan Kemhan) Ir Bennyta Suryo Septanto, MT,  saat menjadi nara somber dalam Forum Discussion Group (FGD) tentang “Standarisasi  Keamanan Informasi Pertahanan Siber Nasional”, Kamis (14/11) di Jakarta.

Lebih lanjut Dir Komduk Ditjen Pothan Kemhan mengatakan, dalam sistem pertahanan yang bersifat semesta, dalam menghadapi ancaman militer walaupun leading sector-nya itu TNI tatapi perlu didukung komponen lain.  Demikian juga dalam menghadapi ancaman nir militer seperti ancaman cyber, walaupun leading sector-nya Kemenkominfo tentunya kementerian lainnya, TNI dan Polri serta komponen bangsa yang lain diharapkan juga terlibat.

“Sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa ancaman cyber termasuk dalam ancaman nir militer, dimana dalam menghadapi ancaman nir militer leading sector adalah kementerian diluar pertahanan sesuai dengan jenis ancamannya”, jelasnya.

Dalam rangka menghadapi ancaman pertahanan negara di bidang cyber, Kemhan saat ini sedang membangun system pertahanan cyber nasional dengan menyiapkan regulasi, kelembanggaan/organisasi, infrastruktur pendukung dan menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan.

FGD diselenggarakan oleh Ditjen Pothan Kemhan dan dihadiri kurang lebih 40 peserta yang berasal dari instansi pemerintah, akademisi dan komunitas IT.  FGD ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait tentang bagaimana system pertahanan cyber nasional akan dibangun.

Selain Dir Komduk Ditjen Pothan Kemhan, FGD juga menghadirkan nara sumber Staff Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Luminto dan dimoderatori oleh Dosen Luar Biasa Jurusan Informatika ITB Setiadi Yazid, Ph.D.

Kemhan

TNI-AD Sosialisasikan Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di Perbatasan

TNI Angkatan Darat siap melakukan sosialisasi "empat pilar berbangsa dan bernegara" kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan.

"Melalui personel di pos-pos perbatasan, kami akan ikut menyosialisasikan empat pilar ini kepada masyarakat," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman saat pembukaan pelatihan untuk pelatih (ToT) sosialisasi "Empat Pilar" di Lido, Bogor, Kamis (14/11) malam.

TNI AD, kata Jenderal Budiman, sebenarnya sudah melaksanakan sosialisasi Empat Pilar, yakni Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI kepada masyarakat di kawasan-kawasan terpencil seperti di perbatasan dengan negara tetangga.

"Namun dengan adanya pelatihan yang dilakukan bersama dengan MPR ini, maka kami akan memiliki pengetahuan untuk metode sosialisasi empat pilar ini," katanya.

Dengan metode yang baik, maka sosialisasi Empat Pilar akan makin dapat diterima oleh masyarakat di kawasan perbatasan.

"Bagi kami kepercayaan dari MPR RI untuk sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara ini merupakan suatu kehormatan," kata Jenderal Budiman.

Pelatihan untuk pelatih yang diikuti 100 perwira menengah di lingkungan TNI AD ini akan berlangsung tiga hari hingga Minggu (17/11).

Sementara itu Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto pada pembukaan ToT tersebut memuji rasa nasionalisme personel TNI, termasuk yang bertugas di wilayah perbatasan.

"Jika kita berkunjung ke pos-pos TNI di perbatasan, maka akan terlihat disana tulisan "NKRI Harga Mati", kata Sidarto.

Ia juga mengatakan bahwa berbeda dengan masa lalu, sosialisasi Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI saat ini bukan lagi suatu pemaksaan ajaran.

"Tapi kini bisa dengan dialog, dan bukan hanya satu arah," kata Sidarto.

Strategi.