Militer Indonesia

Rabu, 06 November 2013

Indonesia Incar Balik Wilayah Udara Natuna pada 2024

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) menyatakan, wilayah udara Natuna ditargetkan kembali ke Indonesia. "Kami harap tahun 2018-2020 sudah terlihat nyata dari sisi infrastruktur," kata Direktur Keselamatan dan Standar LPPNPI Wisnu Darjono saat dihubungi Tempo, Senin, 4 November 2013.

Ia menuturkan, saat ini Indonesia sedang mempersiapkan pemasangan radar di Tanjung Pinang serta Natuna untuk fasilitas penerbangan sipil. Wisnu mengungkapkan, pengambilalihan wilayah udara Natuna akan melibatkan beberapa kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan ,dan Kementerian Perhubungan.

"Wilayah udara Natuna memang masih ditangani air traffic services (ATS) Singapura," ucapnya.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia mengatakan, Pulau Natuna merupakan salah satu dari 12 pulau terluar milik Indonesia. Natuna memang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Vietnam.

Karena berada di Laut Cina Selatan, posisi Natuna juga terbilang strategis. "Untuk menjaga Natuna, TNI AU punya Landasan Udara Rinai dan juga radar pengawas," kata Putu Dunia.

Sebelumnya, Direktur Utama LPPNPI Ichwanul Idrus pernah menjelaskan ada sebagian wilayah navigasi Indonesia yang pengelolaannya dititipkan kepada asing. "Untuk wilayah ABC, itu masih dikelola Singapura dan Malaysia," ujarnya kepada Tempo saat dijumpai di sela-sela pertemuan Civil Air Navigation Services Organisation (Canso) Asia Pasifik.

Ia menjelaskan, selama ini Indonesia memang masih belum siap mengelola navigasi sektor ABC. Ichwanul mengungkapkan, sektor ABC, antara lain, mencakup wilayah Batam dan Natuna. Menurut dia, masih ada kekurangan Indonesia yang harus diperbaiki sebelum dapat mengelola wilayah tersebut.

"Soal infrastruktur dan provider," ucapnya. Ichwanul mengatakan, sebelum LPPNPI didirikan Januari silam, pengelolaan navigasi Indonesia masih dilakukan oleh PT Angkasa Pura. Status Bandara Batam yang sebelumnya merupakan bandara unit pelaksana teknis (UPT) di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, sempat menjadi kendala.

Wisnu menyatakan, sektor ABC mulai dikelola Singapura dan Malaysia pada 1973. "Sektor B dipinjam Singapura untuk wilayah militer," ucapnya. Ia pun menjelaskan, Singapura meminjam wilayah tersebut karena kekurangan lahan bagi tentaranya untuk latihan.

Yang termasuk sektor A adalah wilayah di bagian utara Singapura, sedangkan sektor C mencakup bagian utara sektor B yang tersambung ke Laut Cina Selatan. Wisnu menuturkan, pengelolaan tata ruang udara sektor C dengan ketinggian di atas 24.500 kaki dilakukan oleh Singapura. Sedangkan untuk ketinggian di bawah 24.500 kaki, pengelolaan diserahkan kepada Malaysia.

Menurut dia, sektor ABC merupakan kepunyaan Indonesia dan harus diambil kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengelolaan sektor ABC harus kembali ke Indonesia 15 tahun sejak undang-undang itu diberlakukan, artinya paling lambat pada 2024.

MI.

TNI 'Nyambi' Jadi Guru di Puncak Jaya

Anggota Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Kabupaten Puncak Jaya, Papua banyak yang menyambi sebagai guru pada sekolah-sekolah di daerah setempat. Komandan Yonif (Danyonif) 751 Raider Letkol Inf Luqman Arief, di Sentani, Rabu (12/6) mengakui hal ini.

Menurut dia, selain bertugas untuk mengamankan wilayah Kabupaten Puncak Jaya, anggotanya juga tergerak untuk memberikan pengetahuan kepada warga setempat khususnya yang masih anak-anak atau usia sekolah. "Memang bukan protab kami memberikan pendidikan, tetapi melihat terkadang masih ada daerah yang kekurangan tenaga pendidik, maka tidak ada salahnya anggota kami membantu," ujarnya.

Danyonif menjelaskan biasanya anggotanya yang menjadi guru, memiliki masa tugas selama 6-8 bulan. Dan itu pun tidak mengajar setiap hari, tetapi seminggu hanya 2-3 kali bertemu dengan murid-murid.

Disinggung mengenai adanya wacana pembangunan tempat yang bisa dijadikan tempat belajar, Danyonif mengungkapkan bahwa memang ada wacana pembangunan seperti sekolah, tetapi itu bukanlah tugas pokok anggotanya. Untuk itu, saat ini anggotanya hanya memanfaatkan fasilitas yang ada.

Selain tidak menyulitkan warga yang ada, kata dia, hal itu juga tidak mengganggu tugas pokok anggotanya untuk menjaga kondisi keamanan di wilayah tersebut tetap kondusif. "Hal yang jelas ditekankan di sini bahwa anggota diharapkan tidak mengesampingkan tugas pokoknya dalam menjaga keamanan."

MI.

Sukhoi TNI AU dan Rudal R-77

SU-30MK2, TS-3006, di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar Sulawesi Selatan:

TS-3006, SU MK2 (photo: Ival / Sandhiyudha)

Photo Sukhoi Su-30MK2, TS-3008 diambil Juli 2013:

Su-30MK2, TS-3008 mengusung rudal R-77 (photo: Ival / Sandhiyudha)

Su-30MK2, TS-3008 mengusung rudal R-77 (photo: Ival / Sandhiyudha

Su-30MK2, TS-3008 mengusung rudal R-77 (photo: Ival / Sandhiyudha)

Sukhoi TNI-AU dengan rudal R-73 & R-77 dari Angkasa Readers:

Photo: arc.web.id/ Sioux

Seperti pesan Om Melektech, membicarakan rudal Sukhoi TNI AU R-77 tidak bisa dilepaskan untuk membandingkannya dengan rudal AIM-120 Amraam yang diusung pesawat tempur NATO.

Secara keseluruhan disain dan aerodinamika rudal R-77 lebih baru dan lebih baik dari rudal konvensional AIM-120C. Dari segi jarak tembak R-77 juga lebih unggul, memiliki baik radar homing maupun IR Seekers, terbang lebih cepat dan bisa manuver hingga 12 G.

Rusia memang memiliki berbagai sistem senjata yang superior dalam hal: Kategori, kecepatan, durability, daya rusak dan sebagainya. Namun hingga saat ini rudal-rudal Amerika Serikat yang sudah combat proven. Rudal Rusia belum combat proven dibandingkan Rudal AS.

JKGR.

TNI dan Kelompok Bersenjata Baku Tembak di Puncak Jaya

Prajurit Kopassus TNI AD melakukan penjagaan di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Senin (12/11). (Antara/Andika Wahyu)

Aksi baku tembak antara aparat TNI, Senin sekitar pukul 10.45 WIT terjadi di Kota Lama, Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, dan menewaskan satu anggota kelompok sipil bersenjata (KSB).

Data yang dihimpun Antara mengungkapkan aksi baku tembak itu berawal dari adanya informasi bahwa ada KSB masuk kota dan saat berpatroli anggota Yon 753 Nabire curiga terhadap sekelompok masyarakat.

Sesaat kemudian salah satu di antara mereka menembak anggota TNI, namun tidak mengenai mereka, sehingga dilakukan penggejaran.

Selain menggejar, anggota TNI itu menembak ke arah anggota KSB sehingga mengenai salah satu anggotanya yakni Kiwo Telenggen.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua ketika dihubungi Antara mengakui adanya insiden baku tembak antara anggotannya dengan KSB.

"Baku tembak antara TNI dengan KSB di Mulia selain menyebabkan satu anggota KSB tewas juga berhasil mendapat satu pucuk senjata jenis FN," kata Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua.

Republika.

Beda Pasukan Perdamaian Polri dengan TNI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sama-sama memiliki pasukan perdamaian yang kerap dikirim ke Luar Negeri untuk membantu misi kemanusiaan PBB.

Namun, ada beberapa perbedaan antara pasukan penjaga perdamaian yang dimiliki Polri dengan TNI. "Militer yakni TNI juga dikirim ke Sudan. Tapi, tugas Polri beda dengan mereka (TNI). Kami bertugas menjaga perdamaian, tapi dengan fungsi dan tugas kepolisian yakni menjaga dan melindungi rakyat yang ada di sana," ungkap Kapolri Jenderal Sutarman, di Pantai Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang, Banten, Selasa (5/11/2013).

Selain itu, penjaga perdamaian Polri yang dinamai Formed Police Unit (FPU) juga bertugas melindungi pengungsian dan mengembalikan agar hukum bisa berjalan dengan normal. "Jadi tugas Polri dan TNI berbeda. Kalau TNI bertugas memberi bantuan militer," jelasnya.

Sutarman menambahkan, pasukan FPU 6 yang baru melakukan pembaretan rencanamya akan diberangkatkan 26 November 2013. Sebelum diberangkatkan, pasukan berjumlah 140 orang itu sudah menjalani latihan intens selama dua bulan.

"Oleh karenanya kita harus menyiapkan secara baik karena negara yang akan dituju adalah baru bagi mereka. Kita melakukan pelatihan dari kemampuan bahasa, kemampuan fisik, kemampuan taktik dan teknis yang akan dibutuhkan untuk melindungi masyarakat yang ada di sana," paparnya.

FPU 6 juga menyiapkan peralatan yang lengkap mulai dari alat komunikasi, alat masak, persenjataan dan alat-alat lain termasuk alat perorangan dalam rangka perlindungan diri. "Mereka dikirim bukan hanya memberikan perlindungan dan pelayanan. Kita juga memiliki bertugas mengembalikan keaadaan masyarakat pada keadaan damai dan mengembalikan negara dalam posisi normal, hukum bisa ditegakan, konflik bisa dihilangkan dan sistem pemerintahan bisa berjalan dengan baik," tutup Sutarman.

Okezone.

Selasa, 05 November 2013

Dubes RI Memberikan Penghargaan Kepada Dansatgas Indo FPC

Bapak Dubes berkuasa penuh RI untuk Libanon Mr. Dimas Samudera Rum, MBA, mengadakan acara Farewell Party, di Lamb House Restaurant Beirut kepada seluruh Dansatgas yang bertugas di misi perdamaian UNIFIL, Minggu (3/11). Kegiatan yang dikemas dengan sederhana serta penuh kekeluargaan ini diawali dengan makan malam bersama.

Rangkaian acara diawali sambutan oleh Bapak Dubes Mr. Dimas Samudera Rum, MBA, beliau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dansatgas yang sudah memimpin anggota dengan baik sampai diakhir penugasan yang sudah memasuki bulan ke-12 sejak kedatangan 1 Desember 2012.

Dan Konga UNIFIL Kolonel Inf Karmin Suharna mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dubes atas segala bantuan yang telah diberikan kepada Kontingen Indonesia dan meluangkan waktu siang dan malam selama bertugas di Lebanon.

Diakhir rangkaian Farewell Party, Bapak Dubes memberikan penghargaan berupa sebuah plakat kepada seluruh Dansatgas diawali kepada Dankontingen Kolonel Inf Karmin Suharna, DCO Sec East Kol Inf Rizerius, Dansatgas SEMPU Letkol Cpm Subiyakto, Dansatgas MCOU Letkol Inf M. Elyas, Dansatgas Indo FPC Letkol Inf Yuri Elias Mamahi, Dansatgas Indobatt Letkol Inf Lucky Avianto serta Dansatgas CIMIC Mayor Inf Nasrullah.

TNI.

Pangdam Periksa Kesiapan Pengamanan Bali Democracy Forum ke VI

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Oprasi Pengamanan dalam rangka BDF (Bali Democracy Forum) Ke VI Tahun 2013, Senin (4/11) bertempat di Lapangan Niti Mandala Renon.

Gelar pasukan ini diikuti jajaran TNI dan Polri, Pecalang, serta unsur terkait lainnya. Apel Gelar Pasukan dilaksanakan untuk mengadakan pengecekan kesiapan pasukan , materiil yang dilibatkan pengamanan baik secara perorangan maupun satuan sesuai dengan Prosedur Tetap Pengamanan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih ataupun kesalahan prosedur.

Pada kersempatan tersebut Pangdam menyampaikan bahwa didalam pelaksanaan Pengamanan VVIP tidak akan mentolerir adanya kesalahan sekecil apapun. Untuk itulah, gelar pasukan semacam ini sangat penting untuk dilakukan. Pangdam menyampaikan perlu adanya pemahaman dan penguasaan Protap Pengamanan VVIP sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, pegang teguh disiplin dengan memahami rantai Komando. Dilandasi dengan rasa saling hormat mengormati antar sesama dan menjunjung kearifan local niscaya tidak akan terjadi perbuatan-perbuatan yang akan mencoreng nama Bali sebagai tempat berlangsungnya BDF yang ke VI tahun 2013. Cegah terjadinya kelengahan dan tingkatkan kepekaan terhadap kemungkinan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain jangan ragu-ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal dengan semua unsur terkait dan cermati situasi yang berkembang secara terus menerus serta laporkan segera bila ada kejanggalan dalam pelaksanaan tugas.Pada kesempatan tersebut Pangdam juga menyampaikan bahwa kesiapan pengamanan ini digelar dalam rangka memberikan keyakinan kepada pimpinan bahwa setiap individu, satuan tugas dan Komando Operasi telah bersinergi dan membentuk kerjasama Tim secara professional sesuai tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, sehingga kesiapan pengamanan ini dijamin dapat dilaksanakan dengan tertib aman dan lancar serta berhasil.

Apel Gelar Pasukan ini diikuti oleh semua unsur pasukan yang terlibat, antara lain dari unsur TNI AD, TNI AL, TNI AU, Kepolisian dan termasuk Pecalang serta dihadiri oleh Kapolda Bali, para Pejabat Teras Polda Bali, Kasdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, para Asisten Kasdam IX/Udayana dan para Kabalak Kodam IX/Udayana.

TNI-AD.