Ilustrasi (ist)
Pemerintah Indonesia melalui
sejumlah kementerian terus menyiapkan segala hal dalam membentuk Badan
Siber Nasional (BSN). Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan
Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan, badan ini bakal jadi
koordinator dalam menjaga keamanan siber nasional.
“BSN akan jadi koordinator. Kita siap membentuk BSN. Sedang mendengar
masukkan dari pihak lain,” ujar Tedjo dalam jumpa pers bersama Menteri
Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, Kamis (28/5).
BSN menurut rencana akan menjadi koordinator membawahi
lembaga-lembaga lain yang memiliki unit keamanan siber. Seperti
diketahui, lembaga yang telah memiliki unit keamanan siber sendiri
adalah Polri, TNI, Kemenkominfo, hingga Kemenkopolhukam.
Saran terkait BSN ini akan ditampung Kemenkopolhukam dalam acara
Simposium Nasional Cyber Security 2015 yang diadakan pada 3 sampai 4
Juni 2015 di Hotel Borobudur Jakarta.
BSN akan menjadi lembaga baru setingkat kementerian dengan utama memastikan terjadinya koordinasi keamanan siber nasional.
“Kerangka komprehensif cyber security mutlak diperlukan untuk
menjamin bergulirnya roda ekonomi melalui partisipasi serta urun rembuk
pelaku dan pemangku kepentingan ranah siber yang majemuk,” jelas Tedjo.
Ia mengatakan Keputusan Presiden soal BSN ini akan segera terbit
setelah tugas dan kewajiban lembaga baru ini selesai. Sejumlah ahli dan
praktisi keamanan siber akan menjadi sumber daya di lembaga baru ini.
Indonesia dinilai belum memiliki satu sistem keamanan nasional maupun kerangka legal yang pas untuk keamanan siber.
Pada April lalu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan
Reserse Kriminal Polri mengungkapkan kerugian akibat program jahat
(malware) pencuri uang perbankan oleh warga negara asing mencapai Rp 130
miliar dalam sebulan. Uang dari nasabah Indonesia itu ditransfer ke
negara Eropa Timur melalui rekening kurir onlone Western Union atau
Moneygram.
Lembaga yang mengawasi keamanan Internet nasional, Indonesia Security
Incidents Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII),
mencatat pada tahun 2014 lalu ada 3.288 insiden serangan terhadap situs
pemerintah dengan domain .go.id.
Secara totla ID-SIRTII mencatat ada 48,4 juta serangan siber yang
melanda Indonesia tahun 2014 lalu. Serangan tertinggi terjadi pada bulan
Agustus dengan 18 juta serangan.
Serangan dalam bentuk program jahat atau malware masih mendominasi,
sekitar 12 juta serangan, pemanfaatan masuk ke celah keamanan dengan
24.168 serangan, record leakage 5,970 kasus, pengelabuan 1.730 kasus,
serta domain leakage 215 kasus.(CNN Indonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar