Seorang teknisi menyelesaikan proses produksi
Helikopter jenis Superpuma SA 332 C1A dan Cougar E725 di hanggar PT
Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/11/2015) (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)
Rencana
TNI Angkatan Udara mendatangkan helikopter Kepresidenan jenis
Agustawestland (AW)-101 dari luar negeri, masih menuai banyak kritikan.
Padahal, jika membeli helikopter lokal, maka uang rakyat yang digunakan bisa kembali ke negara. Seperti diketahui, PT Dirgantara Indonesia memiliki helikopter yang juga canggih.
"Lebih 1.000 anak-anak bangsa bisa melanjutkan hidupnya dari perusahaan (PT DI) ini," kata anggota Komisi I DPR RI Sukamta, Senin 30 November 2015.
Jika pemerintah harus menggunakan produk luar negeri, menurutnya, harus ada kewajiban berbagi teknologi, dengan cara bekerja sama dengan industri alutsista lokal.
"Saya berharap, kita tidak mengambil opsi itu (beli dari luar). Majunya industri pertahanan ini membutuhkan komitmen bersama semua anak bangsa," ujar Sukamta.
Sukamta menyampaikan, dalam Pasal 43 ayat 5 mengenai Industri Pertahanan, pemerintah harus memanfaatkan industri pertahanan dan teknologi dalam negeri.
"Kami meminta TNI AU tetap konsisten menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan," kata politisi PKS ini.
Padahal, jika membeli helikopter lokal, maka uang rakyat yang digunakan bisa kembali ke negara. Seperti diketahui, PT Dirgantara Indonesia memiliki helikopter yang juga canggih.
"Lebih 1.000 anak-anak bangsa bisa melanjutkan hidupnya dari perusahaan (PT DI) ini," kata anggota Komisi I DPR RI Sukamta, Senin 30 November 2015.
Jika pemerintah harus menggunakan produk luar negeri, menurutnya, harus ada kewajiban berbagi teknologi, dengan cara bekerja sama dengan industri alutsista lokal.
"Saya berharap, kita tidak mengambil opsi itu (beli dari luar). Majunya industri pertahanan ini membutuhkan komitmen bersama semua anak bangsa," ujar Sukamta.
Sukamta menyampaikan, dalam Pasal 43 ayat 5 mengenai Industri Pertahanan, pemerintah harus memanfaatkan industri pertahanan dan teknologi dalam negeri.
"Kami meminta TNI AU tetap konsisten menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan," kata politisi PKS ini.
Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.
BalasHapusNama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.
Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.
Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.
Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut