Pesawat Nirawak Awasi Wilayah Perbatasan

KOMPAS Ilustrasi pesawat nirawak

Puluhan drone atau pesawat nirawak dioperasikan di perbatasan Kalimantan-Malaysia dan Papua-Papua Niugini untuk pemetaan dan menjaga wilayah perbatasan. Penggunaan pesawat nirawak dianggap sangat efektif karena cakupan wilayah yang dipetakan lebih luas dan mobilitas lebih tinggi serta waktu pengerjaan lebih cepat.

Direktur Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Dedy Hadria yang ditemui di sela Lomba Orienteering di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (14/4/2015), mengatakan, jumlah pesawat nirawak yang tersedia saat ini 18 unit dan ditambah 16 unit.
"Pada tahun anggaran 2015 diajukan lagi 60 drone. Sedang dikembangkan pula drone fixed wing dengan daya jelajah 300 kilometer buatan dalam negeri," kata Dedy.
Saat ini, drone fixed wing milik TNI AD mempunyai daya jelajah 200 kilometer dan ketinggian terbang 1.200 meter. Penggunaan pesawat nirawak sangat penting untuk pemutakhiran data peta topografi yang harus dilakukan setiap lima tahun, terutama di wilayah perbatasan. Sebelumnya, survei topografi dilakukan secara konvensional dengan berjalan kaki atau di permukaan.
Untuk tahap awal, menurut Dedy, sudah ada 50-an awak pengendali pesawat nirawak di lingkungan Direktorat Topografi TNI AD dan kodam-kodam di perbatasan.
Selain itu, Pasukan Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI AD yang ditugaskan untuk bergilir juga akan mendapat pelatihan sebagai operator pesawat nirawak pada pra-penugasan. Tugas pengamanan mereka dibantu dengan mengoperasikan pesawat itu sebagai "mata di udara".
Pada tahap awal pengamanan perbatasan, pesawat nirawak digelar di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua. Menurut rencana, pengawasan perbatasan NTT-Timor Leste juga akan dilengkapi dengan pesawat nirawak.

Langkah strategis
Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri, Prananda Paloh, memuji langkah strategis penggunaan pesawat nirawak dalam survei pemetaan dan pengawasan perbatasan.
"Pada hakikatnya penggunaan alat dan sistem harus memudahkan dan murah serta meningkatkan efisiensi kegiatan manusia. Demikian juga penggunaan drone untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, yakni keperluan intai ataupun tempur oleh TNI adalah sebuah hal yang tak terhindarkan," ujar Prananda.
Namun, dia mengusulkan sebaiknya TNI AD menggunakan pesawat nirawak buatan dalam negeri yang dirancang oleh berbagai pihak, baik swasta, kampus, maupun lembaga riset negara. "Memang untuk peranti elektronik optik harus didatangkan dari luar negeri, tetapi setidaknya sistem pesawat nirawak dan fisik pesawatnya dapat dibangun di dalam negeri," kata Prananda.
Pesawat nirawak yang umumnya dirancang untuk keperluan dalam negeri masih berkisar pesawat nirawak dengan fungsi dasar dan masih kelas pesawat nirawak taktis, belum untuk pengamatan strategis yang lebih jauh dan lebih tinggi. Untuk perangkat yang dibutuhkan tetapi tidak bisa dibuat dalam negeri, bisa didatangkan dari luar negeri.
"Dengan demikian, Indonesia bisa melaksanakan tugas menjaga wilayah sambil belajar pada sistem drone yang lebih tinggi teknologinya. Dengan harapan, satu saat kita dapat melakukan reverse engineering dan memproduksinya sendiri," kata Prananda.

Kompas.

Hacker Tiongkok Diduga Mata-matai Pemerintahan SBY dan Jokowi

Aksi mata-mata ke Indonesia ternyata tidak hanya datang dari negara seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Australia. Tetangga dari Asia pun diketahui juga melakukan hal yang serupa.

Ini diketahui setelah pemerintah Tiongkok dinilai telah menjadi dalang sejumlah serangan siber yang dilakukan kelompok hacker terhadap instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan jurnalis di India dan Asia Tenggara.

Menurut riset yang dilakukan perusahaan keamanan FireEye, dikatakan bahwa serentetan kegiatan spionase terhadap India, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura dan Indonesia, sudah dilakukan Pemerintah Beijing sejak tahun 2005 dan masih berlangsung hingga kini.

“Memang tidak ada tanda yang menunjukkan langsung serangan ini adalah operasi dari pemerintah Tiongkok, namun semua tanda mengarah ke sana. Ini seperti medan pertempuran baru,” kata Chief Technology Officer FireEye Byrce Boland, seperti dikutip Tech Crunch.

Bukti yang telah dilakukan ditemukan oleh FireEye, seperti keberadaan petunjuk manual operasi ditulis dalam bahasa Tiongkok, basis kode yang tampaknya dikembangkan oleh pengembang Tiongkok, dan domain terkait didaftarkan adalah perusahaan bergerak di bidang pembuataan teh di pedesaan Tiongkok.

FireEye mengatakan juga bahwa sifat target yang tetap dirahasiakan menawarkan informasi dan menjadi petunjuk penting.

“Target mereka memiliki informasi yang paling mungkin melayani kebutuhan pemerintah Tiongkok untuk intelijen tentang isu-isu kunci di Asia Tenggara soal politik, ekonomi, dan militer, wilayah yang disengketakan, dan diskusi terkait dengan legitimasi Partai Komunis Tiongkok,” kata perusahaan FireEye.

Bila pengamatan FireEye benar dimulai dari tahun 2005 dan masih berlangsung hingga saat ini, maka sejak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, Tiongkok berupaya mendapatkan informasi penting negara Indonesia.

FireEye menyebut serangan para hacker itu mengincar informasi politik, ekonomi, dan militer. Jika dilihat dari upaya yang berkelanjutan dan bermisi, FireEye percaya kegiatan ini disponsori oleh negara.

“Upaya pembangunan berkelanjutan seperti yang direncanakan dan ditambah dengan target peretasan regional oleh sebuah kelompok bermisi, membawa kita percaya bahwa kegiatan ini disponsori oleh negara, kemungkinan besar pemerintah Tiongkok,” tulis DireEye dalam penelitiannya.

Sektor komersial yang menjadi sasaran peretasan ini menurut FireEye adalah konstruksi, energi, transportasi, telekomunikasi, dan penerbangan.

Metode yang dilakukan adalah pengelabuan dengan mengirim email bersama sebuah tautan atau program jahat yang kemudian bakal menyusup ke jaringan komputer milik pemerintah atau kalangan bisnis. Dari sana mereka akan mencuri dokumen penting yang relevan dengan kepentingan mereka.

Meski Tiongkok terus dituding gencar melakukan peretasan, tetapi pemerintah membantah tuduhan yang menyebut mereka melakukan mata-mata terhadap pemerintah, organisasi, dan perusahaan. (CNN Indonesia)

Amankan KAA, TNI Kerahkan Pesawat Tempur & Kapal Perang

TNI dan Polri melakukan apel terakhir di Silang Monas, Jakarta Pusat, sebagai upaya persiapan pengamanan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang akan berlangsung pada 19-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, sudah melakukan koordinasi dengan baik kepada seluruh satuan yang ada di TNI dan Polri. Dia menambahkan, kesiapan pengamanan KAA sudah 100 persen.

“Saya telah koordinasi dengan baik, semua peralatan sudah dilengkapi dan ada persenjataan lain diperlukan kendaraan taktis dan tempur. Kemudian pengamaman Presiden dan Kepala negara juga kita telah mengerahkan sejumlah pesawat tempur dan sejumlah kapal perang, semua itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman,” ujar Moeldoko di Silang Monas, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Moeldoko menegaskan, menerjunkan sekira 16.631 personel TNI untuk mengamankan perhelatan KAA. “Pengamanan kepentingan memiliki standar yang baku dan tidak boleh dikurangi sedikit pun,” jelasnya.

Dia juga merasa bangga lantaran Indonesia bisa dipercaya menjadi tuan rumah dalam KAA ke-60 tersebut. Sebab, tidak mudah mengawal pelaksanaan tersebut. Karenanya, Moeldoko mengaku akan total dalam mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi.

“Saya bangga menjadi tuan rumah, dan di Bandung juga sudah siap, hanya tinggal pelaksanaanya saja,” terangnya.

Sebelumnya, pada 19 April 2015 akan dilangsungkan pertemuan pejabat tinggi di Jakarta dan Pertemuan Tingkat Menteri pada 20 April 2015. Sedangkan, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) KAA akan berlangsung di Jakarta pada 22 hingga 23 April 2015.

Rangkaian peringatan 60 tahun KAA akan berakhir pada 24 April di Bandung, di mana para kepala negara akan melakukan historical walk dari Hotel Savoy Homman ke Gedung Merdeka.

KTT KAA tahun ini diharapkan menghasilkan tiga dokumen yaitu Bandung Message, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Asia dan Afrika (NAASP) dan deklarasi mendukung kemerdekaan Palestina.

Kekuatan personel pada pelaksanaan pengamanan VIIP KAA ke-60 tahun 2015 berjumlah 16.631 personel, dengan rincian 300 dari Komando Gabungan Pengamanan (Kogabpam), 500 Kosatgapam TNI, 4.256 dari Satgaspam VIIP, 3.550 daru Satgaspam VIP-2, 750 dari Satgas Pamwil-2, 5416 Satgaspam VIP-1, 3136 Satgaspam BIP-2, 750 Satgas Passus, 100 Satgas Laut, 600 Satgas Hanud, 1300 Satgas Udara (Koppsau-I), 762 Satgas Intel, 150 Satgas Kodam II/Sriwijaya, 150 Satgas Kodam IV Dipenogoro, dan 750 pasukan standby.

Personel tersebut akan disiagakan pada 2 dan 3, lalu untuk pengamanan ring 1 dilakukan oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Pengamanan dilakukan mulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dan di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. (Okezone)

Setelah Sniper ‘SPR 2′, RI Siap Jadi Basis Produksi Jet Tempur ‘Typhoon’

Indonesia kembali mengukir prestasi di bidang Industri militer dunia. Perusahaan pembuat pesawat tempur ‘Typhoon’, Eurofighter berencana melebarkan sayap produksi di luar Eropa dan Indonesia menjadi negara yang dipilih. Perusahaan yang terafiliasi dengan Airbus Group ini, berencana membuka fasilitas assembly line di Indonesia.

Bila rencana ini berjalan mulus, maka Indonesia akan menjadi negara kelima setelah Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, dan satu-satunya di luar Eropa sebagai basis produksi jet tempur yang sukses pada misi di Libya tersebut.
“Indonesia akan menjadi basis produksi yang kelima,” Kata Head of Industrial Offset Eurofighter Martin Elbourne saat berbincang di Jakarta, Rabu (15/4/2015), dikutip dari detik.com

Tahap awal bila militer Indonesia membeli jet tempur Typhoon, maka Eurofighter bisa memulai program transfer teknologi. Eurofighter akan menggandeng produsen pesawat asal Indonesia yakni PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Selanjutnya, para insinyur atau mekanik pesawat asal Bandung, Jawa Barat, akan dilatih dan terlibat dalam proses pengembangan dan produksi jet tempur Typhoon di Spanyol. Di sana, mereka dilatih selama 2 hingga 3 tahun. “Kita ajak engineer PTDI untuk untuk ambil bagian di Eropa,” ujarnya.

Selanjutnya ialah, para insinyur PTDI bersama ahli pesawat asal Spanyol bakal kembali ke tanah air untuk memulai proses produksi. Secara bertahap fasilitas produksi dan perakitan pesawat Typhoon di Spanyol bakal diboyong ke Indonesia
“Selanjutnya final assembly akan dibawa ke Bandung,” ceritanya.

Sebelumnya, senapan penembak runduk (SPR) yang diproduksi PT Pindad: SPR 2 membuat geger dunia militer karena kemampuannya menembus tank baja.

Dikutip dari liputan6.com, SPR ini bukan sembarang senjata. Pelurunya bisa menembus tank baja. Dan bahkan, ada peledak di balik munisi tersebut yang bisa menghancurkan kendaraan tempur dalam sekejap. Lebih hebat lagi, SPR 2 juga memiliki jangkauan tembak hingga 2 kilometer (km). Kemunculannya menggemparkan dunia sniper.

“Senjata yang mendunia, kalau kita fokus ke senjata, kita punya SS-1, SS-1 dan beberapa varian. Kita juga punya SPR-2 yang baru kita launching dan langsung dibeli oleh Kopassus,” kata Direktur PT Pindad Silmy Karim

Mantan Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) itu menambahkan, senjata-senjata yang merupakan produk unggulan Pindad, kualitasnya sudah teruji. Siap digunakan di medan tempur dan lebih unggul dari pada produk impor.

Intelijen. 

Pesawat buatan Indonesia ini laris manis di pasaran

Sejak berdiri pada 23 August 1976, PT Dirgantara Indonesia telah memproduksi enam tipe pesawat terbang, seluruhnya diproduksi di dalam negeri. Salah satu produksi yang paling sukses dan pernah dibuat perusahaan ini adalah CN-235, setelah diperkenalkan pada 1 Maret 1988, belasan negara telah membeli pesawat ini.

Selain pesawat, perusahaan ini juga menjadi salah satu kontraktor komponen pesawat dari sejumlah perusahaan penerbangan di dunia, yakni Boeing, Airbus dan Sukhoi. Sejumlah helikopter, torpedo hingga hovercraft juga dibuat PT DI untuk memenuhi pesanan dalam negeri.

Meski pernah dihantui krisis keuangan pada 1999 lalu, perusahaan ini tak pernah berhenti untuk terus menciptakan berbagai produk baru. Setelah CN-235, lahir pula sejumlah pesawat lainnya, yakni N-219, N-250, N-2130, NC-212 dan N-245.

Berbagai upaya terus dilakukan agar perusahaan ini memperoleh keuntungan. Sejumlah negara dari luar maupun operator penerbangan dalam negeri menjadi pelanggan pesawat-pesawat buatan PT DI.

1. CN-235

CN-235 merupakan sebuah pesawat penumpang sipil (airliner) tipe angkut kelas menengah bermesin dua. Pesawat ini dirancang bersama antara IPTN Indonesia dan CASA Spanyol. Pesawat ini diberi sandi Tetuka dan saat ini menjadi pesawat paling sukses pemasarannya di kelasnya.

Selain digunakan sipil, kalangan militer juga menggunakan pesawat untuk kepentingan pengamanan dan pengangkutan. Turki menjadi negara pembeli paling terbanyak, setidaknya ada 50 pesawat yang digunakan sampai saat ini.

Hingga kini, terdapat 11 varian pesawat CN-235 yang sudah diproduksi. Negara-negara yang mempergunakannya untuk kepentingan militer antara lain, Brunei, Burkina Faso, Kamerun, Chili, Kolombia, Ekuador, Prancis, Indonesia, Irlandia, Yordania, Malaysia, Meksiko, Maroko, Oman, Pakistan, Papua Nugini, Korea, Arab Saudi, Senegal hingga Uni Emirat Arab.

Tak ketinggalan, Pasukan Penjaga Pantau AS Coast Guard juga menggunakan CN-235. Namun, mereka mengganti kode pesawat menjadi HC-144A Ocean Sentry.

2. N-250

Pesawat ini merupakan program penyelamatan yang dilakukan mantan Presiden BJ Habibie setelah PT DI sempat kolaps akibat kekurangan dana. Rencana ini mendapat persetujuan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Agar dilirik sejumlah negara, PT DI berupaya mengurangi biaya produksi. Kebijakan ini mengubah performa pesawat menjadi rendah akibat diturunkannya kapasitas mesin dan dicabutnya sistem fly-by-wire. Namanya pun diganti menjadi R-80.

Meski prosesnya memakan waktu cukup lama, akhirnya pembuatan pesawat ini dilirik oleh NAM Air, perusahaan anak usaha Sriwijaya Air. Maskapai ini memesan 50 unit R-50 dengan opsi menambah 50 pesawat lagi. Diperkirakan, maskapai ini akan menerima secara keseluruhan pada 2018 mendatang.

3. N-219

Saat ini PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sedang memproduksi pesawat mini jenis N-219. Pesawat yang khusus untuk transportasi antarkota dengan jarak tempuh 200 kilometer tersebut akan diproduksi masal tahun depan.

“Saat ini progressnya dalam tahap penelitian. Harapan saya di Agustus ini pas Hari Teknologi Nasional, produk itu sudah menjadi roll out. Roll out ini, produk tersebut sudah menjadi pesawat. Tinggal uji coba terbang. Setelah uji coba terbang, di akhir 2015, harapan saya sudah menjadi mendapatkan sertifikat. Kalau sudah mendapatkan sertifikat, berarti tahun 2016, sudah bisa diproduksi,” paparnya kepada merdeka.com saat diwawancarai eksklusif di kantornya, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek), Jakarta, (09/04).

Dengan bangga dirinya mengakui jika pesawat buatan Indonesia ini, sudah melakukan studi pasar. Hasilnya, 200 unit pesawat akan diproduksi sesuai dengan pesanan. “Peminatnya ada dari, Sriwijaya Air, Trigana Air, Susi Air. Ini kan pesawat perintis jumlah penumpang 19 orang. Keunggulannya tidak butuh landasan panjang cukup 550 meter,” ujarnya.

Lebih jauh, dirinya menjelaskan bahwa pesawat yang sedang dibuat ini, memiliki kualitas yang tak jauh beda dengan pesawat luar negeri. Pasalnya, komponen-komponennya 60 persen dari luar negeri, sisanya 40 persen dari dalam negeri. “Ke depan komponen dalam negerinya akan kita tingkatkan jadi 60 persen,” sesumbar pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur.

Di sisi lain, dirinya mengakui ada kendala dalam pengerjaan proyek ini yakni anggaran. Tapi, menurutnya akan diusahakan meminta bantuan kepada Bapenas untuk menutup kekurangan anggaran. “Memang ada kendala anggaran, kekurangan Rp 67 miliar nanti saya minta tolong ke Bapenas untuk uji sertifikasi,” katanya. (merdeka)

Panglima TNI: ISIS datang kita habisi, kita sikat semua!

Panglima Jenderal TNI Moeldoko tak takut dengan ancaman pasukan Negara Islam Irak dan Suriah yang akan menyerang Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Moeldoko mengatakan, prajurit TNI akan memukul mundur pasukan tersebut.

“Ya nggak apa-apa, kita tunggu saja mereka. Mereka datang kita habisi semua, kita sikat habis semua,” kata Moeldoko usai olahraga bersama di Markas Marinir, Cilandak, Jakarta, Selasa (14/4).

Dia menegaskan pihaknya tak takut ancaman penyerangan ISIS dalam bentuk udara, laut maupun darat. Dia mengharapkan seluruh masyarakat tak usah panik dengan adanya ancaman tersebut.

“Bentuk penyelesaian ISIS lebih baik dilaksanakan preventif baik TNI dan Polri bahkan seluruh unsur manapun selalu berkoordinasi. ISIS tak boleh berkembang di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, kerjasama pembangunan pos penjagaan lapas dan rutan TNI di daerah rawan konflik bisa juga mencegah keluar masuknya para penyusup, termasuk ISIS.

“ISIS seperti virus, saya selalu berpesan memberi atensi dan anak-anak generasi kita jangan sampai terpengaruh ISIS,” tukasnya.

Seperti diketahui, sebuah video ancaman serangan pulau Nusakambangan beredar di Youtube. Dalam video berdurasi 3 menit 2 detik terlihat pria bercadar dan berpakaian loreng ala militer membawa senjata api.

Pria tersebut mendukung gerakan teroris kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Mereka juga berjanji akan membebaskan narapidana kasus tindak pidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir dan Oman Abdurrahman. (Merdeka)

Mabes TNI Siap Jelaskan Soal Prajurit Jaga Lapas dan Rutan

Rapat kerja antara Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Komisi III DPR membahas soal perekrutan prajurit TNI untuk diperbantukan menjadi sipir lapas dan rutan. Tetapi kerjasama itu ditolak oleh Komisi III DPR pada Selasa (7/4) kemarin.

Anggota Komisi III DPR, Misbakhun mengatakan prajurit TNI tidak boleh menjaga lapas dan rutan. Kerjasama TNI dan Kementerian Hukum dan HAM itu perlu ditinjau ulang.

“Ide mengembalikan TNI ke tugas sipil itu perlu dipertimbangkan. Kita seharusnya kembalikan TNI ke profesionalismenya menjaga pertahanan. Kalau bisa ini jangan dipertimbangkan tapi dibatalkan,” kata Misbhakun.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Fuad Basya mengatakan pihaknya akan menjelaskan kepada anggota DPR, apabila kerjasama tersebut dikritik.

“Yang dikritik orang lain bukan kita (TNI). Kalau TNI yang dikritik akan kita jelaskan,” kata Fuad di Markas Cilandak, Jakarta, Selasa (14/4).

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko menandatangani nota kesepahaman kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Nota kesepahaman tersebut untuk pengamanan, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan. (merdeka)