Tak bisa dibayangkan bagaimana sebuah negara di dunia ini mampu bertahan tanpa kekuatan militer permanen. Kekuatan militer permanen yang dimaksud adalah kekuatan militer yang melindungi kedaulatan daratan, laut dan ruang udaranya. Meski sebagian besar zona-zona di dunia mayoritas berada pada keadaan damai, namun kemungkinan terjadinya invasi dan agresi menjadi probabilitas yang patut diperhitungkan.
Meski sadar ancaman dan bahaya tersebut, negara-negara di bawah ini tidak bergeming dan tetap mempertahankan negaranya hidup tanpa kekuatan militer permanen, bahkan diantaranya menjadi salah satu negara paling bahagia di dunia.
Bhutan
Sebagian besar wiayahnya berada di atas ketinggian 1500 mdpl (meter diatas permukaan laut) dengan beberapa wilayah di utara yang berada bahkan di atas ketinggian 6000 mdpl. Beberapa puncak di wilayah utara Bhutan bahkan diselimuti salju sepanjang tahun.Negara kecil di wilayah Asia Selatan yang terhimpit antara India dan Cina tersebut terpilih sebagai salah satu negara dengan penduduk paling bahagia di dunia menurut Eric Weiner dari BBC Travel.
Hingga saat ini, militer Bhutan hanya terdiri dari Angkatan Darat dan Polisi Kerajaan Bhutan. Negara kecil tersebut masih mempertahankan pengaruh kerajaan ke pemerintahannya, karenanya militer di negara ini memiliki Pasukan Pengawal Kerajaan. Bhutan tidak memiliki angkatan laut dan angkatan udara karena wilayahnya yang berada di dataran tinggi dan terhimpit dua “raksasa” asia, India dan Cina. Meski begitu, pada tahun 1958, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mendukung kemerdekaan Bhutan dan “melindungi” Bhutan secara militer dan menganggap agresi yang ditujukan terhadap Bhutan sebagai agresi terhadap kedaulatan India. Dengan perjanjian ini, India mendapatkan banyak keuntungan dalam hubungannya dengan Bhutan antara lain ekspor peralatan militer buatan India serta hak intervensi urusan luar negeri negara Bhutan.
Andorra
Jika berbicara negara yang menganut dua sistem layanan publik yang berasal dari dua negara berbeda, Andorra mungkin jawaban tepat mengenai hal tersebut. Sejak tahun 1200-an hingga saat ini wilayah cantik yang hanya memiliki anggota parlemen 28 orang ini diperintah oleh “pangeran Andorra” yang terdiri dari Presiden Perancis dan Uskup dari Urgel, Spanyol.
Karena pengaruh dari Perancis dan Spanyol begitu kuat maka tidak jarang kita menemukan dua sistem layanan publik seperti pos dan juga penggunaan mata uang (Franc Perancis dan Peseta Spanyol), namun saat ini sudah menggunakan mata uang Euro.Untuk urusan pertahanan militer, negara yang luasnya tidak sebesar Jakarta ini bergantung pada perlindungan Spanyol dan Perancis dan juga negara-negara NATO.Untuk mengatur ketertiban pemerintahannya, Departemen Polisi dibentuk sejak 1931 dengan kekuatan tidak lebih dari 500 personel. Karena begitu minimnya personel Polisi, maka setiap laki-laki yang memiliki senjata api wajib bergabung sebagai personil kepolisian
Kepulauan Solomon
Sejak menjadi protektorat Inggris tahun 1890-an dan sempat menjadi ajang pertempuran Perang Pasifik yang sengit, Kepulauan Solomon praktis menyerahkan stabilisasi keamanan dengan sesame negara Persemakmuran Inggris lainnya, yakni Australia dan Selandia Baru. Meski tidak memiliki kekuatan militer, luas kedaulatan negara kepulauan ini sungguh tidak kecil. Dengan 990 pulau dan luas 28.400 kilometer persegi, negara tersebut hanya diperkuat oleh kepolisian lokal yang beranggotakan tidak lebih dari 1000 personil. Kepolisian Solomon tidak murni menangani kasus kriminal dan stabilisasi dalam negeri tapi juga menangani pemadam kebakaran, penanggulangan bencana alam dan patrol maritim. Begitu minimnya kekuatan militer yang tidak sebanding dengan luas wilayah, maka untuk menangani kerusuhan politik tahun 2006, Australia dan Selandia Baru memobilisasi kendaraan tempur dan personil militernya untuk memulihkan stabilisasi keamanan dalam negeri.
Republik Nauru
Anda pernah ke Bukittinggi ?Jika Anda berfikir betapa kecilnya wilayah Bukittinggi, Anda jangan mengeluh terlebih dahulu, sebab ada sebuah negara republik yang luasnya tidak lebih luas dari Bukittinggi.Meski begitu, negara yang hanya memiliki luas sebesar 21 kilometer persegi ini memiliki bandara sendiri yang terletak tepat di salah satu ujung pulau tersebut yang langsung berbatasan dengan Samudera Pasifik.Negara kecil tersebut tidak memiliki kekuatan militer sendiri namun mendapatkan jaminan keamanan militer dari Australia jika mendapat invasi/serangan dari luar.Salah satu kompensasi dari bantuan militer Australia tersebut adalah kesediaan Republik Nauru mengizinkan Australia membangun Kamp Tahanan Pengungsi Pencari Suaka Imigran yang hendak ke Australia.
Samoa
Memiliki dua pulau besar dan tujuh pulau kecil, negara ini memisahkan diri sebagai negara merdeka dari Selandia Baru pada tahun 1962.Memiliki institusi kepolisian, Samoa banyak mengandalkan kepolisian nasional untuk mengatasi berbagai kebutuhan dan mengatur ketertiban warganya, termasuk menjaga dua penjara yang berdiri di negara itu. Kepolisian nasional memiliki kapal patrol maritim untuk menjaga teritori wilayahnya. Kepolisian nasional juga sering bekerjasama dengan Australian Federal Police (AFP) dalam program Pacific Police Development Program.
Pada tahun 2000 Kepolisian Samoa dilibatkan dalam patroli maritim di perairan Timor Leste (dulu Timor Timur) sebagai bagian dari pengerahan kekuatan UNTEA yang dipimpin Australia.
Palau
Jika negara kepulauan di pasifik mayoritas berada di bawah perlindungan militer Australia dan Selandia Baru, maka Palau memiliki sedikit perbedaan. Negara “muda” yang baru mendapat kemerdekaannya dari Amerika Serikat ini secara geografis sangat dekat dengan teritori NKRI, dimana sebelah utara, timur berbatasan dengan Papua Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Amerika Serikat menjadikan negara ini sebagai negara kepulauan untuk menjaga keamanan wilayahnya di area timur jauh, sehingga Palau terikat perjanjian Compact Of Free Association dimana Amerika Serikat akan memberi perlindungan militer jika terjadi agresi terhadap wilayah ini.
Sebagai negara yang pernah “diduduki” Amerika Serikat, maka sistem pemerintahan dan kepolisiannya memiliki kemiripan dengan sistem kepolisian Amerika Serikat dalam skala kecil. Hal tersebut terlihat dari pemisahan pemerintahannya ke dalam 16 negara bagian yang juga diikuti pemisahan kepolisian menjadi 16 kepolisian negara bagian yang dilengkapi dengan kapal patrol maritime untuk mengontrol wilayahnya dari penangkapan ikan dan penyusup.
Leichtenstein
Kecil kecil cabe rawit.Ungkapan itu nampak cocok untuk menggambarkan negara kecil yang terletak antara Swiss dan Austria. Negara “mungil” ini hanya menempati 160 kilometer persegi dan hanya memiliki kepolisian nasional yang terdiri dari 91 personil polisi aktif dan 34 staf sipil. Pada masa lalu, Leichtenstein tidak memiliki perjanjian militer yang memungkinkan perlindungan jika diinvasi negara lain. Namun sejak merebaknya kasus penembakan yang terjadi tahun 2004, Leichtenstein melakukan perjanjian dengan Swiss sehingga negara tersebut bersedia memberikan perlindungan militer serta menempatkan 300 personilnya yang mendampingi Kepolisian Leichtenstein melindungi objek vital, bahkan beberapa kasus tentara Swiss menjaga perbatasan Leichtenstein dan negara tetangga.
Dilihat dari hal itu, kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum negara-negara tanpa kekuatan militer permanen sangat bergantung pada kekuatan militer yang ada di sekitarnya atau yang memiliki perjanjian (treaty) tertentu. Khusus di kawasan Pasifik,negara tanpa kekuatan militer permanen bergantung pada perlindungan tiga negara sekutu, Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat.
Apa artinya hal tersebut bagi Indonesia? Indonesia terkepung.
Secara umum, negara-negara tetangga Indonesia yang ada di kawasan
Selat Malaka seperti Malaysia,Thailand dan Singapura memiliki
keterikatan dengan Filipina, Australia dan Selandia Baru sebagai mantan
anggota SEATO dimana mereka bahu-membahu membendung pengaruh komunisme
di Asia Tenggara. Meski isu itu sudah tidak relevan serta diikuti
pembubaran SEATO tahun 1977, namun “pertemanan” diantara negara itu
khususnya negara-negara commonwealth tetap terpelihara.
Sejak penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia tahun 1948, pelan namun pasti, TNI menyadari hal itu dan mulai membangun kekuatan militernya secara aktif. Aksi “unjuk gigi” pertama adalah menjelang Operasi Mandala. Dengan kekuatan lebih dari 10.000 personil tentara, pesawat bomber B-25 Mitcell, P-51 Mustang Tank Buster, bomber strategis Tupolev Tu-16 KS yang dapat menembakkan bom berhulu ledak nuklir,transporter Antonov An-12B, Mig-15 Fagot, Mig-17 Fresco dan fighter intercept Mig-21 Fishbed, kapal penjelajah Sverdov Class RI Irian, kapal selam Whiskey Class dan alat tempur lainnya telah membuat Belanda terkepung dan “terputus” dari dunia luar dan jalur logistik dalam waktu singkat.
Pengerahan kekuatan ini telah membuat TNI tidak lagi di pandang sebelah mata dan sejak itu, CIA aktif menerbangkan pesawat mata-mata U-2 dragonfly untuk mengawasi Indonesia. Hal yang sama juga terjadi ketika Indonesia berada dalam masa konfrontasi dengan Malaysia. Bomber strategis TNI AU Tupolev Tu-16 KS mampu terbang non-stop dan keluar dari sergapan radar dan fighter Barat hingga mencapai Darwin-Australia yang membuat negara itu “keringat dingin” dan tidak berbuat macam-macam dalam penyelesaian konfrontasi Malaysia dan Indonesia.
Menurut hemat penulis, meski sekutu Barat telah lama mempertahankan negara kepulauan di Pasifik sebagai ujung terluar pertahanan mereka dan membuat Indonesia “seolah-olah” terkepung oleh benteng maya (the vanish defence tactic) mereka, tidak membuat petinggi negara dan TNI terkucil dan rendah hati. Salah satu metode untuk keluar dari “kepungan “ mereka adalah membuat efek deterrent (penggentar) yang membuat mereka harus memandang kedaulatan NKRI.
Salah satu cara dererrent adalah pengerahan kekuatan militer secara aktif baik secara real ataupun manipulatif. Meski cara tersebut bukan cara satu-satunya, namun memiliki efek yang paling besar dibandingkan metode diplomasi politik. Toh dengan salah satu metode tersebut, Barat tidak jadi mengklaim Pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina, dan dengan cara itu pula lebih dari 30 tahun NKRI tidak pernah kehilangan kedaulatannya dan tetap bersahabat baik dengan penduduk negara-negara kepulauan yang terbentang di Samudera Pasifik. (oleh Muhammad Sadan – Pemerhati Militer dan Dirgantara)
Sejak penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda ke Republik Indonesia tahun 1948, pelan namun pasti, TNI menyadari hal itu dan mulai membangun kekuatan militernya secara aktif. Aksi “unjuk gigi” pertama adalah menjelang Operasi Mandala. Dengan kekuatan lebih dari 10.000 personil tentara, pesawat bomber B-25 Mitcell, P-51 Mustang Tank Buster, bomber strategis Tupolev Tu-16 KS yang dapat menembakkan bom berhulu ledak nuklir,transporter Antonov An-12B, Mig-15 Fagot, Mig-17 Fresco dan fighter intercept Mig-21 Fishbed, kapal penjelajah Sverdov Class RI Irian, kapal selam Whiskey Class dan alat tempur lainnya telah membuat Belanda terkepung dan “terputus” dari dunia luar dan jalur logistik dalam waktu singkat.
Pengerahan kekuatan ini telah membuat TNI tidak lagi di pandang sebelah mata dan sejak itu, CIA aktif menerbangkan pesawat mata-mata U-2 dragonfly untuk mengawasi Indonesia. Hal yang sama juga terjadi ketika Indonesia berada dalam masa konfrontasi dengan Malaysia. Bomber strategis TNI AU Tupolev Tu-16 KS mampu terbang non-stop dan keluar dari sergapan radar dan fighter Barat hingga mencapai Darwin-Australia yang membuat negara itu “keringat dingin” dan tidak berbuat macam-macam dalam penyelesaian konfrontasi Malaysia dan Indonesia.
Menurut hemat penulis, meski sekutu Barat telah lama mempertahankan negara kepulauan di Pasifik sebagai ujung terluar pertahanan mereka dan membuat Indonesia “seolah-olah” terkepung oleh benteng maya (the vanish defence tactic) mereka, tidak membuat petinggi negara dan TNI terkucil dan rendah hati. Salah satu metode untuk keluar dari “kepungan “ mereka adalah membuat efek deterrent (penggentar) yang membuat mereka harus memandang kedaulatan NKRI.
Salah satu cara dererrent adalah pengerahan kekuatan militer secara aktif baik secara real ataupun manipulatif. Meski cara tersebut bukan cara satu-satunya, namun memiliki efek yang paling besar dibandingkan metode diplomasi politik. Toh dengan salah satu metode tersebut, Barat tidak jadi mengklaim Pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina, dan dengan cara itu pula lebih dari 30 tahun NKRI tidak pernah kehilangan kedaulatannya dan tetap bersahabat baik dengan penduduk negara-negara kepulauan yang terbentang di Samudera Pasifik. (oleh Muhammad Sadan – Pemerhati Militer dan Dirgantara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar