Jumat, 27 Maret 2015

Pemerintah Yakin Penembakan TNI di Aceh Murni Kriminal

Pemerintah Yakin Penembakan TNI di Aceh Murni Kriminal
Personel TNI menjaga ketat jalur masuk dan keluar kecamatan dikawasan pedalaman Nisam Antara, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Rabu (26/3/2015) (ANTARA/Rahmad)

Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan, penembakan Sertu Indra Irawan dan Serda Hendrianto, dua personel Intel Kodim 0103 Aceh Utara murni kriminal biasa dan tak terkait dengan separatis.

"Yang di Aceh itu kriminal sebenarnya," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 27 Maret 2015.

Menurut Kalla, bisa saja oknum merampok dengan senjata api. "Kan ada beberapa oknum merampok pakai senjata mungkin ada senjata lama dipakai," ujar dia.

Sebelumnya, Kapolda Aceh Inspektur Jenderal Husein Hamidi menduga pelaku penculikan dan penembakan Sertu Indra Irawan dan Serda Hendrianto merupakan kelompok yang pernah melakukan kriminal di Langsa dan Aceh Timur.

"Kelompok tersebut pernah melakukan tindakan kriminalitas di Aceh Timur. Mereka menggunakan senjata campuran, ada yang AK 47 dan M 16," kata Kapolda Aceh, Irjen Pol Husein Hamidi, Rabu 25 Maret, di Aceh Utara.

Husein mengungkapkan, masih ada kelompok-kelompok sipil yang menggunakan senjata bekas konflik di Provinsi Aceh. Hingga saat ini belum bisa dipastikan jumlah senjata api yang masih beredar di kalangan masyarakat.

"Beberapa waktu yang lalu pernah ditemukan dua pucuk senjata jenis AK 47 pada saat dilakukan sweeping oleh Polres Aceh Utara," ujar Husein Hamidi.

Dua anggota Intel Kodim 0103 Aceh Utara ditemukan tewas di Desa Alue Mbang, Kecamatan Nisam Antara, Selasa, 24 Maret 2014, setelah sebelumnya mereka dikabarkan diculik oleh kelompok bersenjata.

Kedua anggota TNI Angkatan Darat itu ditemukan tak bernyawa lagi dengan posisi telungkup, tangan terikat, dan hanya menggunakan celana dalam. Dari sekitar lokasi penemuan jasad korban, ditemukan 12 selongsong peluru AK 47 dan tiga butir selongsong jenis M 16.

Kuat dugaan, korban ditembak belasan kali dari jarak dekat menggunakan senjata jenis AK 47 dan M 16.

"Korban ditembak di dada, dari bawah rahang tembus kepala dan di bahu," kata Kolonel Inf Achmad Daniel Chardin, kepada VIVA.co.id saat dijumpai di rumah sakit Kesrem, Selasa 24 Maret di Lhokseumawe.

Dari Penculikan Sjahrir sampai Kudeta 3 Juli 1946

Tan Malaka dianggap tokoh penting dalam penculikan Sjahrir. (ist)
Akibat perbedaan pemikiran yang frontal antara Perdana Menteri Soetan Sjahrir (EYD: Sutan Syahrir) dengan kelompok oposisi “Persatuan Perjuangan” (PP) pimpinan Tan Malaka, terjadi insiden penculikan hingga upaya kudeta Kabinet Sjahrir II pada medio 1946.
Kronologinya berawal dari penangkapan Tan Malaka dan para pengikutnya, seperti Achmad Soebardjo dan Sukarni pada 23 Maret ‘46, dengan tuduhan merencanakan penculikan Sjahrir. Hal itu benar-benar terjadi empat hari kemudian.
Penculikan itu bahkan lebih dulu dilengkapi surat penangkapan dari Jenderal Soedarsono, Komandan Batalyon 63 dan juga “di-acc” Panglima Divisi IV, Kolonel Sutarto. Berbekal surat itulah A.K. Yusuf tak menemui halangan berarti dari Kepolisian Solo.
Kepala Polisi, Domopranoto sedianya ingin mengklarifikasi pada Jenderal Soedirman dan Presiden Soekarno. Tapi kelompok Jenderal Sutarto bersikeras bahwa surat ini sudah resmi tanpa harus diklarifikasi. Dengan begitu, terbuka lebar jalan A.K. Yusuf dan Sutarto menculik Sjahrir di Hotel Merdeka, sekira pukul 01.00.
Anggota polisi pengawal Sjahrir pun bergeming ketika dibawa komplotan PP itu setelah melihat surat printah penangkapan. Seperti dalam buku “Peristiwa 3 Juli 1946: menguak kudeta pertama dalam sejarah Indonesia”, Penculikan terjadi tanpa kekerasan. Sjahrir juga dibawa dengan sopan, tidak selayaknya orang yang tengah diculik.
“Saudara mesti saya tangkap,” tutur A.K. Yusuf sembari menyodorkan surat penangkapan. Lantas Sjahrir menjawab, “Bagaimana ini, saya masih dibutuhkan oleh rakyat,”. Meski begitu, Sjahrir pun akhirnya menuruti Yusuf.
Sementara itu ada dua anggota kabinet Sjahrir, yakni Dr. Sudarsono dan Subadio, berhasil lolos dengan menyeberangi sungai kecil di belakang hotel. Sementara itu, Sjahrir dibawa ke Kasunanan Paras, Boyolali, di mana Sjahrir dijaga Komandan Batalyon Paras, Mayor Soekarto.
Soal keterlibatan Tan Malaka sendiri dalam penculikan ini sedianya masih jadi perdebatan. Pada 28 Juni, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No.1 tahun 1946, untuk sementara mengambil kekuasaan penuh dan menggulirkan sistem presidensiil.
“Berhubung dengan kejadian-kejadian dalam negeri yang membahayakan keselamatan Negara dan perjuangan kemerdekaan kita, maka kami Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Kabinet dalam sidangnya pada tanggal 28 Juni 1946 mengambil kekuasaan pemerintah sepenuhnya untuk sementara waktu sampai keadaan biasa yang memungkinkan kabinet dan lain-lain badan resmi bekerja sebagaimana mestinya” bunyi isi maklumat Soekarno.
Selang kemudian pada 3 Juli ’46, Mayjen R.P. Sudarsono yang merupakan dalang penculikan yang sepaham dengan PP, menghadap presiden untuk meminta tanda tangan atas penyodoran maklumat yang meminta Presiden memberhentikan Kabinet Sjahrir II, Presiden menyerahkan kewenangan sosial, politik dan ekonomi pada Dean Pimpinan Politik.
Dua isi maklumat lainnya yakni meminta presiden mengangkat 10 anggota Dewan Pimpinan Politik yang diketuai Tan Malaka bersama Mohammad Yamin, Achmad Soebardjo, Buntaran Martoatmodjo, Sundoro Budhyarto, Sukarni, Chaerul Saleh, Sudiro, dan Iwa Kusuma Sumantri. Terakhir, mereka meminta presiden mengangkat 13 menteri negara yang dari nama-nama dalam pencantuman maklumat.
Sayangnya maklumat itu ditolak mentah-mentah. Bahkan, Soekarno langsung memerintahkan penangkapan pada para komplotan “Kudeta 3 Juli ‘46” yang juga jadi kup pertama dalam sejarah Indonesia itu dan diajukan ke Mahkamah Tentara Agung. Sementara itu pada, Sjahrir akhirnya dibebaskan dan Tan Malaka Cs masuk jeruji besi di Penjara Wirogunan, Yogyakarta. (Okezone)

Panglima OPM Ancam Angkat Senjata Jika Jokowi ke Papua

Panglima OPM Ancam Angkat Senjata Jika Jokowi ke Papua
Barisan pasukan OPM (Banjir Ambarita/Papua)

Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Jenderal Goliat Tabuni menginstruksikan pasukannya untuk siaga I dan menyiapkan senjata jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar akan berkunjung ke Papua bulan Mei nanti.

"Goliat dan pasukannya siaga dengan 120 senjata jika benar Presiden datang ke Papua," kata Deerd Tabuni, adik dari pimpinan OPM yang berkuasa di wilayah Tingginambut, Papua, Kamis 26 Maret 2015.

Menurut Deerd, Goliat menyatakan belum pernah diberitahu tentang kedatangan presiden ke Papua apalagi kedatangan itu berkaitan dengan dirinya.

"Kalau ada issu itu belum diketahui, karena belum pernah dikomunikasikan," ujar Deerd.

Menurut Deerd, saat ini, Goliat Tabuni masih berstatus Panglima OPM dan belum pernah menyatakan menyerah kepada TNI dan bergabung ke NKRI seperti yang didesas-desuskan sebelumnya.

"Goliat tegaskan, dia tak akan pernah menyerah, karena mandat seluruh pejuang OPM yang ada di Tanah Papua dari Merauke hingga Sorong sudah dipegang," kata Deerd Tabuni.

Goliat juga menyangkal klaim TNI yang menyatakan 23 pasukan OPM menyerahkan diri. Menurut Goliat, yang menyerahkan diri itu bukan anggota OPM melainkan masyarakat biasa yang tinggal di Tingginambut.
 

Kisah para perwira TNI bebaskan 3 jet tempur yang diembargo AS

Hawk 200 TNI AU. (ist)
TNI AU berencana membeli pesawat pemburu untuk mengganti F-5 Tiger yang sudah dipensiunkan. Sejumlah pabrikan dunia sudah gencar melobi Indonesia untuk memilih pesawat mereka. Beberapa yang menawarkan pesawat tempur adalah Rusia dengan Sukhoi SU-35.
Kemarin giliran Dasault Rafale, jet tempur asal Prancis yang sengaja pamer kehebatan di depan para petinggi TNI AU. Pesawat bersayap delta itu bahkan mengizinkan para pilot TNI AU untuk menjajal langsung kehebatan pesawat mereka di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (26/3).
Menjatuhkan pilihan untuk membeli Alutsista secanggih pesawat tempur bukan perkara mudah. Harus juga ditimbang aspek politisnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba negara penjual memutuskan hubungan atau menjatuhkan embargo.
Jika sudah seperti itu tentu Indonesia sendiri yang rugi. TNI AU pernah merasakan bagaimana kekuatan jet tempur mereka sangat terganggu karena embargo. Bahkan ada pesawat yang sudah dibeli tapi ditahan oleh Amerika Serikat.
Saat itu Indonesia baru saja membeli 32 unit pesawat tempur Hawk 109/209 dari British Aerospace. Pesawat itu secara bertahap diterbangkan dari London ke Indonesia.
Pada periode 1990an, Indonesia masih diembargo oleh Amerika Serikat terkait kasus di Timor Timur. Nah, sebagian komponen pesawat Hawk ini masih dipasok oleh perusahaan AS. Sesuai aturan di Amerika, sekecil apa pun komponen alutsista buatan AS harus sepengetahuan Pentagon jika berpindah tangan. Maka walau pesawat Hawk diproduksi Inggris, AS merasa masih punya hak untuk ikut mengembargo.
AS pun menggunakan pengaruhnya untuk menekan Inggris. Tiga pesawat Hawk dari London yang terbang menuju Indonesia harus berbalik arah menuju Bangkok, Thailand. Sebenarnya pesawat itu sudah mencapai Singapura dan sebentar lagi masuk wilayah udara Indonesia.
Hal ini dikisahkan dalam buku Mengawali Integrasi Mengusung Reformasi, Pengabdian Alumni Akabri Pertama 1970 yang diterbitkan Kata Hasta Pustaka tahun 2012.
Di Bangkok, tiga pesawat ini ditahan dan tidak boleh dikirimkan ke Indonesia. Situasi ini sangat buruk untuk Indonesia. Sudah beli mahal-mahal, malah kena embargo dan ditahan.
Maka pendekatan diplomasi dan intelijen dilakukan untuk melobi pejabat Thailand. Dua perwira tinggi TNI dikirim untuk membebaskan tiga pesawat tempur itu. Dir B Bais ABRI Brigjen Harianto Imam Santosa dan Aspam Kasau Marsda Tjutju Djuanda dikirim ke negeri Gajah Putih tersebut.
Pihak Thailand tak mudah melepaskan tiga pesawat itu karena ditekan Amerika Serikat. Apalagi pemerintah AS sudah mengirim permintaan resmi melalui nota diplomatik. Thailand adalah sekutu AS di Asia Tenggara selain Filipina.
Namun di sisi lain, pejabat militer Thailand juga punya hubungan pribadi yang sangat baik dengan para petinggi TNI. Akhirnya terciptalah kesepakatan unik yang cerdik yang menguntungkan Indonesia dan Thailand.
Suatu hari, ketiga pesawat jet tempur tersebut diberi ‘izin khusus’ untuk pemanasan di udara. Hal ini wajar karena pesawat sudah lama ditahan di pangkalan udara Thailand. Izin yang diberikan khusus untuk terbang di sekitar Laut China Selatan.
Pesawat pun disiapkan. Begitu izin diberikan, wuuuuzzzzz!! Pesawat langsung mengangkasa.
Namun ketiga pesawat itu tak menuju Laut China Selatan. Mereka malah menuju Pangkalan Udara Supadio di Pontianak. Ketiganya mendarat dengan selamat di wilayah Indonesia.
Pihak Thailand ‘pura-pura’ mengajukan protes atas pelanggaran tersebut. Namun pemerintah Indonesia juga ‘pura-pura’ tak terkait dengan pelarian pesawat Hawk itu.
Lucunya lagi militer AS juga ‘pura-pura tidak tahu’ atas kejadian itu. Rupanya sebenarnya mereka bersimpati pada Indonesia. Namun pihak AS terpaksa menjalankan tekanan politik dari pihak Kementerian Luar Negeri dan Kongres.
Kisah penyelamatan berakhir lucu dan unik ini berakhir. Hawk-Hawk dari Inggris ini masih memperkuat TNI AU sampai sekarang. Tentu kita tak berharap ada kasus serupa di masa depan. (Merdeka)

Riga Class: Eksistensi Frigat TNI AL, dari Operasi Trikora ke Operasi Seroja

KRI Nuku 360
KRI Nuku 360

Bila saat ini TNI AL mengandalkan frigat Van Speijk Class buatan Belanda sebagai backbone armada Satkor (Satuan Kapal Eskorta), maka di tahun 60-an TNI AL pun sudah memiliki armada frigat. Layak disebut armada, pasalnya yang dimiliki tak tanggung-tanggung, hingga delapan unit. Sebagai perbandingan, jenis frigat Van Speijk Class TNI AL berjumlah enam unit. Frigat tahun 60-an yang dimaksud adalah Riga Class, buatan Rusia (Uni Soviet).
Seperti halnya kapal penjelajah KRI Irian, kapal tender kapal selam KRI Ratulangi, destroyer escort Almirante Clemente Class, KCR Komar Class, dan korvet Albatross Class, Kedelapan frigat Riga Class ini di datangkan Indonesia dalam rangka perkuatan armada tempur guna menghadapi konfrontasi dengan Belanda lewat operasi Trikora. Kedelapan frigat mulai datang dalam rentang periode 1962 hingga 1964, dan diberi nama KRI Jos Soedarso 351, KRI Slamet Rijadi, 352 KRI Ngurah Rai 353, KRI Wolter Mongisidi 355, KRI Lambung Mangkurat 357, KRI Hang Tuah 358, KRI Kakiali 359, dan KRI Nuku 360.
Karena perubahan haluan politik pasca Gestapu 1965, frigat Riga Class pun terkena dampak embargo senjata dan suku cadangnya dari Uni Soviet. Namun, karena unit yang dimiliki cukup banyak, frigat ini tak lantas langsung purna tugas. Lewat kanibalisasi komponen, frigat ini baru mulai pelan-pelan di scrap pada periode 1971, dan terakhir masih dioperasikan TNI AL sampai tahun 1986. Frigat ini tercatat ikut dilibatkan dalam masa-masa awal operasi Seroja di tahun 1975.

Seperti dikutip dari buku “Saksi Mata Perjuangan Integrasi Timor Timur” karya Hendro Subroto, frigat Riga Class sudah berganti nomer lambung, KRI Nuku 373 dan KRI Lambung Mangkurat 374. Kedua kapal diberngkatkan dari Lantamal Surabaya untuk mengawal KRI Teluk Langsa 501 yang mengangkut satu Batalyon Marinir dari Brigade-2/Pasukan Pendarat. Uniknya, TNI AL saat ini telah me-reborn identitas kedua kapal dengan nama dan nomer lambung yang sama, namun dalam wujud korvet Parchim Class buatan Jerman Timur.

Salah satu Riga Class milik AL Bulgaria.
Salah satu Riga Class milik AL Bulgaria.
Riga class_shipbucket1171218637_068f2cab3f0c6371faeb11c78cb17b39

Dirunut dari sejarahnya, frigat ini dibangun atas perintah Josef Stalin pada tahun 50-an untuk memperkuat AL Soviet di awal-awal Perang Dingin. Desain kapal ini disebut Storozhevoi Korabl (escort ship) Project 50 Gornostay (Ermine stoat). Riga Class diproduksi hingga 68 unit, karena produksinya yang cukup besar, ada tiga galangan yang mendapat order pembuatan, yakni Nikolayev yards (20 unit), Komsomolsk na Amure (7 unit), dan Kaliningrad (41 unit).
Di masa pemerintahan Nikita Khruschev di 1956, Project 50 dihentikan , hingga produksi kapal terakhir dirampungkan pada tahun 1959. Di awal tahun 60-an, AL Soviet sempat melakukan modernisasi pada penempatan roket anti kapal selam RBU-2500, sistem radar, dan peningkatan komponen balas. Selain dijual ke Indonesia, beberapa frigat ini dijual ke Cina. Umumnya frigat ini dioperasikan hingga dekade 80-an.
riga-DNSN8706401Riga-Class-3-853-Web-USSRRiga-Class-5-853-Web-USSRKashinM
Dengan bobot kosong 1.160 ton, sejatinya Riga Class lebih cocok disebut sebagai korvet. Punya bentang panjang lambung 91 meter, frigat ini mengandalkan senjata utama berupa 3 pucuk meriam kaliber 100 mm/56 (B-34), 4 pucuk kanon 37 mm, dan 4 pucuk kanon 25 mm. Kedua kanon dapat diandalkan untuk misi anti serangan udara. Khusus untuk meriam 100 mm dilengkapi remote power control dan fire control director jenis Yakor.
Sementara untuk menghadapi aksi kapal selam, ada peluncur roket anti kapal selam MBU-600, yang kemudian diganti dengan RBU-2500. Tak itu saja, ada bekal 2 peluncur torpedo (1×3) kaliber 533 mm, dua rak bom laut (depth charge), dan mampu membawa 28 unit ranjau laut.
Bicara dapur pacu, Riga Class masih mengandalkan dua mesin steam turbin dengan dua propeller yang menghasilkan tenaga 21.000 hp. Karena mengadopsi mesin turbin, kapal dapat dihidupkan lebih cepat ketimbang mesin diesel, kecepatan maksimumnya pun bisa digenjot sampai 30 knots. Namun konsekuensinya, konsumsi bahan bakar menjadi sangat boros. (Bayu Pamungkas)

Spesifikasi Riga Class
– Displacement : 1.160 ton (standar) dan 1.416 ton (full load)
– Length : 91 meter
– Beam : 10,2 meter
– Draught : 3,16 meter
– Propulsion : Turbines, – two boilers, – two shafts, – 21.000 shp, – 30 knots.
– Range : 3.610 km at 14 knots
– Speed max : 30 knots
– Crew : 175

Indomil.

Rabu, 25 Maret 2015

Ribuan Tentara Latihan Perang di Poso, Warga Diungsikan

Ribuan Tentara Latihan Perang di Poso, Warga Diungsikan
Ratusan personel TNI mengikuti apel pasukan pemukul reaksi cepat sebelum mengikuti latihan di Mako Armada Timur, Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (24/3/2015). (Antara/Zabur Karuru)

Tentara Nasional Indonesia dalam waktu dekat akan menggelar latihan gabungan di Poso, Sulawesi Tengah. Lantaran melibatkan banyak pasukan dan risiko peluru nyasar, beredar isu jika warga akan diungsikan selama 15 hari.
Kabar itu pun membuat warga khawatir karena harus meninggalkan rumah mereka dalam waktu yang lama.

Menanggapi isu tersebut, Komandan Kodim 1307 Poso, Letkol Infantri Eron Firmansyah, membantah isu tersebut. Eron menjelaskan, latihan gabungan yang akan melibatkan tiga marka tersebut sudah dalam persiapan yang matang.

"Latihan akan berlangsung mulai tanggal 30 hingga 31 Maret. Itu ada beberapa tahapan, mungkin sekitar daerah Tamanjeka, Uweralulu dan Sipatuwo. Itu desas-desusnya warga akan turun selama 15 hari. Itu tidak benar," ujar Eron.

Menurut Eron, warga diungsikan tidak lebih dari 16 jam. "Hanya satu hari saja. Setelah penembakan, besoknya warga bisa kembali lagi ke rumah mereka masing-masing. Kami mengamankan masyarakat sementara, karena tidak menutup kemungkinan kan peluru itu tepat sasaran, apalagi jika ditembakkan dari pesawat udara. Jadi kita mengamankan masyarakat itu juga untuk turun sementara," ujar dia.

Pada saat diungsikan, warga nantinya akan diberikan bantuan sosial yang dipusatkan di Desa Tabalu.

Terkait latihan gabungan TNI, warga diminta tidak perlu khawatir untuk meninggalkan rumahnya selama satu hari. Sebab, saat pemukiman warga kosong, akan ada aparat TNI yang berjaga.

"Pada saat kosong itulah, kami aparat Kodim dengan Satuan 714 Sintuwu Maroso akan mengamankan wilayah itu, supaya tidak kemalingan," tutur Eron.

Rencananya, ada kurang lebih 170 warga yang akan diungsikan selama satu hari. "Tolong disampaikan kepada masyarakat, tidak semua warga akan kami turunkan. Tetapi hanya di wilayah yang kemungkinan terkena sasaran tembakan dan sasaran serangan udara dari pesawat."

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan kegiatan latihan operasi militer di Poso, Sulawesi Tengah, yang salah satu tujuannya diduga untuk memburu kelompok teroris jaringan Santoso.

Ribuan personel TNI yang ikut latihan gabungan tersebut terdiri dari Kopassus - Kopassus (AD), Marinir - Kopaska (AL) dan Paskhas (AU) yang dikerahkan dalam latihan operasi militer yang tergabung dalam Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC).
 

Tiga penerbang tempur TNI AU coba C01 Rafale Prancis

Tiga penerbang tempur TNI AU coba C01 Rafale Prancis
Penerbang tempur TNI AU (kiri) berjalan bersama penerbang uji Angkatan Udara Prancis, sesaat setelah mendarat dalam penerbangan demonstrasi C01 Rafale B buatan Dassault Aviation, di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa. C01 Rafale B yang dipergunakan ada di latar belakang. (Dinas Penerangan TNI AU)
 
Tiga penerbang tempur TNI AU mencoba kebolehan dan performansi pesawat tempur multiperan buatan Dassault Aviation Prancis, C01 Rafale, di atas udara Jakarta mengarah ke selatan, Selasa ini. 

Kehadiran dua unit C01 Rafale B (kursi tandem/double seater) itu untuk memberi alternatif sumber pengadaan calon pengganti F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14, yang berasal dari dasawarsa ’80-an. Dua C01 Rafale B dan satu pesawat terbang transport Airbus A400M mendarat di Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin (23/3).

Ada beberapa pabrikan yang tengah mengadu strategi untuk mematangkan tawarannya kepada Indonesia, yaitu JAS39 Gripen (SAAB AB/Swedia), Eurofighter Typhoon (Eurofighter/konsorsium Eropa Barat), F-16 Fighting Falcon Block 60 (Boeing/Amerika Serikat), dan Sukhoi Su-35 Flanker-Berkut (Rusia). 

Dari semua alternatif itu, cuma dua yang bermesin tunggal, yaitu JAS39 Gripen dan F-16 Fighting Falcon Block 60 serta tiga merek dan tipe yang memakai sayap delta dikolaborasikan dengan sayap kanard di depan (JAS39 Gripen, Eurofighter Typhoon, dan C01 Rafale). 

Dari sisi dimensi fisik, Sukhoi Su-35 Flanker-Berkut yang paling bongsor sementara JAS39 Gripen paling kompak namun memiliki rasio daya angkat beban maksimum paling besar. 

Sukhoi Su-35 Flanker-Berkut juga yang banyak membakar BBM saat mengudara sementara JAS39 Gripen yang paling efisien dalam hal ini tanpa mengurangi performansi dan kecanggihannya.  

Di ASEAN belum ada operator C01 Rafale yang dibuat dalam beberapa varian, yaitu C01 Rafale B, C01 Rafale C, dan C01 Rafale M yang didedikasikan bagi penempatan di kapal induk. 

India merupakan calon operator C01 Rafale terbesar di Asia, setelah tercapai kesepakatan pembelian 178 unit dari Dassault Aviation, tahun lalu, dengan 128 unit dibuat di India.

Sampai saat ini, tender terbuka akan pengadaan calon pengganti F-5E/F Tiger II itu belum diumumkan secara resmi. C01 Rafale semula tidak pernah disebut-sebut sampai akhirnya mereka hadir setelah tampil dalam Langkawi International Maritime and Aerospace 2015, di Malaysia.

Pada kesempatan demonstrasi terbang di Jakarta kali ini, ketiga penerbang tempur TNI AU, yang duduk di kursi kedua C01 Rafale itu adalah Mayor Penerbang M Yunus (Skuadron Udara 14), Mayor Penerbang Haris dan Mayor Penerbang Agus Dwi (Skadron Udara 15). 

Kedua skuadron udara itu bermarkas di Pangkalan Udara Utama Iswayudi, Madiun, Jawa Timur. 

Selama penerbangan demonstrasi selama kurang dari satu jam terbang itu, Yunus, Haris, dan Dwi diberi kesempatan mencoba menerbangkan pesawat canggih dengan beberapa manuver, sampai merasakan kebolehan C01 Rafale B dalam fitur "melihat" dan "mengunci" target di udara. 

Dengan begitu, mereka dapat merasakan, mengetahui dan menguji kemampuan tempurnya secara langsung sebagai pembanding dengan pesawat tempur TNI AU saat ini.
 
Komandan Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Marsekal Pertama TNI Sri Pulung, beserta jajaran menyaksikan langsung penerbangan demonstrasi itu dari apron Pusat Operasi (Base Ops) pangkalan udara itu. 

Demonstrasi udara C01 Rafale B dilaksanakan dalam tiga sortie, dengan waktu sekitar 45 menit tiap sortie. Rute terbang mereka dari landas pacu pangkalan udara itu menuju ke selatan di atas Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, dan dan kembali ke Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma.