Kementerian Pertahanan Indonesia bergegas membenahi dan memperbarui
berbagai alat utama sistem persenjataan yang kurang dan sudah dimakan
usia. Penambahan unit kapal selam salah satu target yang dibidik oleh
Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang kerjasama dan hubungan
kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Zilmi Karim,
mengatakan, saat ini Kementerian Pertahanan dengan PT PAL sedang
menyiapkan galangan buat pembangunan kapal selam. Jika modal dari
pemerintah sudah cair, maka pembangunan kapal selam dimulai tahun depan.
“Kapal selam PT PAL direncanakan masuk tahap produksi pada 2015, dan
diperkirakan selesai November 2018,” ujar Zilmi di Jakarta, Rabu
(19/2/2014).
Produksi kapal selam dilakukan dengan cara kerjasama operasi dengan
perusahaan Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering
(DSME). Kontrak antara pemerintah dengan Daewoo sudah diteken sejak 2011
dengan nilai USD 1,07 miliar. Indonesia memesan tiga kapal selam dari
Daewoo, dua dibangun di Korea Selatan, dan satu akan dibuat di PT PAL di
Surabaya, Jawa Timur.
Maksud pembangunan satu kapal selam di tanah air itu supaya terjadi
alih teknologi. Hal ini sudah tercantum dalam undang-undang dan
peraturan presiden yang mewajibkan tiga syarat dalam pengadaan mesin
tempur. Yakni alih teknologi, penggunaan kandungan dan komponen lokal,
serta imbal dagang.
Zilmi melanjutkan, melalui rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR,
pemerintah sepakat membenamkan tambahan modal sebesar USD 250 juta dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Pengubahan buat membantu pembangunan
galangan kapal itu. Jika tidak meleset, April mendatang dana itu bakal
cair.
Meski begitu, banyak pihak meragukan kemampuan PT PAL membangun kapal
selam itu. Tetapi Zilmi pasang badan. Menurut dia, yang mesti
dikhawatirkan bukan kemampuan PT PAL, tapi justru ketepatan pencairan
dana pembangunan fasilitas.
“Pembangunan fasilitas itu sudah dimulai sejak 2011. Sumber daya
manusia sudah ditatar dan peralatan sudah disamakan. Dalam pembangunan
galangan kita juga menggandeng konsultan dari Korea Selatan biar sama.
Yang membangun fasilitas juga kontraktor. Jadi jangan menyalahkan PT
PAL,” ujar Zilmi.
Membangun Kemandirian
Pemerintah mesti merogoh kocek USD 1,07 miliar buat tiga kapal selam buatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan. Meski satu dari tiga kapal selam akan dikerjakan di tanah air, tetap saja terasa berat. Itu baru tiga, sedangkan Indonesia minimal butuh sembilan unit lagi buat menjaga kawasan perairan dari penyusupan negara lain.
Pemerintah mesti merogoh kocek USD 1,07 miliar buat tiga kapal selam buatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan. Meski satu dari tiga kapal selam akan dikerjakan di tanah air, tetap saja terasa berat. Itu baru tiga, sedangkan Indonesia minimal butuh sembilan unit lagi buat menjaga kawasan perairan dari penyusupan negara lain.
Meski begitu, pemerintah berkeras membangkitkan industri alat tempur
dalam negeri, salah satunya kapal perang dan kapal selam, dengan tujuan
supaya mandiri. Meski dengan jalan kerjasama operasi, pemerintah optimis
banyak keuntungan diraih negara, jika berhasil melakukan alih
teknologi. Syukur jika bisa melakukan ekspor senjata dan mesin tempur.
“Berapa banyak devisa negara yang keluar kalau hanya mengimpor
alutsista? Satu kapal selam saja harganya Rp 3 sampai 4 triliun. Kalau
industri dalam negeri mandiri, kan bisa ada pemasukan pajak. Industri
lain juga tumbuh,” ujar Zilmi.
Supaya proses alih teknologi berjalan lancar pemerintah mengirim 206
tenaga ahli Indonesia buat belajar langsung teknik pembuatan kapal selam
ke Korea Selatan. Dalam rombongan itu juga terselip perwakilan
akademisi dari Institut Teknologi Surabaya.
Indonesia darurat kapal Selam. Wilayah Indonesia yang terdiri dari
pulau dan dihubungkan laut yang membentang luas memiliki tantangan
tersendiri dalam bidang pertahanan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar