Pangdam Iskandar
Muda Mayjen Pandu Wibowo mengemukakan proses perdamaian Aceh yang hampir
satu dekade menunjukkan perkembangan yang kian menggembirakan dengan
ditandai meningkatnya pembangunan di berbagai bidang, baik fisik,
nonfisik maupun infrastruktur.
"Proses perdamaian Aceh yang kini memasuki sembilan tahun telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Aceh terus mengalami peningkatan," katanya dalam Sosialisasi Kebijakan Politik Pemerintah Aceh di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Sabtu.
Sosialisasi tersebut atas kerja sama Program Studi Magister Manajemen Unsyiah dengan Badan Kesbangpol Linmas Aceh yang diikuti 150 peserta.
Selanjutnya, Pangdam Pandu merinci pertumbuhan ekonomi Aceh pascatsunami dan MoU Helsinki yakni pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2005 dan 2006 merosot dari 1,76 menjadi 1,22 persen.
Namun, pertumbuhan mengalami kemajuan pada tahun 2007 menjadi 7,23 persen dan pertumbuhan ekonomi Aceh terus meningkat sejak 2010 hingga 2013 dengan kenaikan di atas 5 persen.
"Target pertumbuhan ekonomi Aceh diharapkan pada 2017 mencapai 7,5 persen," sebutnya.
Berdasarkan data BPS Aceh, angka pengangguran meningkat pada 2013 dari 9,1 menjadi 10,3 persen. Diharapkannya angka itu bisa menurun sejak 2014 sampai 2017 di bawah angka 7,1 persen.
Ia menyatakan permasalahan kesejahteraan dan perdamaian dengan kebutuhan rasa aman atau keamanan bagaikan dua sisi mata uang karena tidak dapat diutamakan yang satu dan melupakan lainnya.
"Kodam Iskandar Muda berperan mengamankan, memelihara dan membangun perdamaian Aceh yang merupakan keputusan politik negara dan TNI, sebagaimana saat mengamankan proses Pemilu Legislatif, 9 April 2014," katanya.
Namun diakuinya, gangguan keamanan masih menghantui sewaktu-waktu di daerah-daerah tertentu di Aceh.
Sementara itu, Ketua Program Magister Manajemen Unsyiah, Mukhlis Yunus, menyatakan masih banyak persoalan melanda Aceh terkait kependudukan, di antaranya keamanan dalam negeri, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertanian dan industri, penyelamatan lingkungan, dan kerukunan kehidupan antarumat beragama.
Dia mengharapkan pemerintah mengoptimalisasikan program Keluarga Berencana, meningkatkan pelayanan kesehatan, melakukan program transmigrasi, memberikan pelatihan bagi penduduk usia kerja, menciptakan lapangan kerja baru, mengatur pengiriman TKI dan pemerataan pembangunan.
(H011/E011)
"Proses perdamaian Aceh yang kini memasuki sembilan tahun telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Aceh terus mengalami peningkatan," katanya dalam Sosialisasi Kebijakan Politik Pemerintah Aceh di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Sabtu.
Sosialisasi tersebut atas kerja sama Program Studi Magister Manajemen Unsyiah dengan Badan Kesbangpol Linmas Aceh yang diikuti 150 peserta.
Selanjutnya, Pangdam Pandu merinci pertumbuhan ekonomi Aceh pascatsunami dan MoU Helsinki yakni pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2005 dan 2006 merosot dari 1,76 menjadi 1,22 persen.
Namun, pertumbuhan mengalami kemajuan pada tahun 2007 menjadi 7,23 persen dan pertumbuhan ekonomi Aceh terus meningkat sejak 2010 hingga 2013 dengan kenaikan di atas 5 persen.
"Target pertumbuhan ekonomi Aceh diharapkan pada 2017 mencapai 7,5 persen," sebutnya.
Berdasarkan data BPS Aceh, angka pengangguran meningkat pada 2013 dari 9,1 menjadi 10,3 persen. Diharapkannya angka itu bisa menurun sejak 2014 sampai 2017 di bawah angka 7,1 persen.
Ia menyatakan permasalahan kesejahteraan dan perdamaian dengan kebutuhan rasa aman atau keamanan bagaikan dua sisi mata uang karena tidak dapat diutamakan yang satu dan melupakan lainnya.
"Kodam Iskandar Muda berperan mengamankan, memelihara dan membangun perdamaian Aceh yang merupakan keputusan politik negara dan TNI, sebagaimana saat mengamankan proses Pemilu Legislatif, 9 April 2014," katanya.
Namun diakuinya, gangguan keamanan masih menghantui sewaktu-waktu di daerah-daerah tertentu di Aceh.
Sementara itu, Ketua Program Magister Manajemen Unsyiah, Mukhlis Yunus, menyatakan masih banyak persoalan melanda Aceh terkait kependudukan, di antaranya keamanan dalam negeri, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertanian dan industri, penyelamatan lingkungan, dan kerukunan kehidupan antarumat beragama.
Dia mengharapkan pemerintah mengoptimalisasikan program Keluarga Berencana, meningkatkan pelayanan kesehatan, melakukan program transmigrasi, memberikan pelatihan bagi penduduk usia kerja, menciptakan lapangan kerja baru, mengatur pengiriman TKI dan pemerataan pembangunan.
(H011/E011)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar