Desain Sementara Tank Medium Pindad-FNSS

 

(All photos: ARC.web.id)

Sebuah mock up tampak bertengger gagah di stand PT.Pindad dalam ajang seminar Armour Vehicle Asia, di Hotel Crown Plaza, Selasa 28/04/2015. Tak salah lagi. Inilah model pertama dari medium tank yang nantinya akan dikerjakan PT. Pindad dan FNSS Turki. Keberadaan model medium tank ini paling tidak membangkitkan semangat, bahwa proyek prestisius ini masih terus berjalan.

Namun demikian, desain ini belumlah sempurna 100%. Menurut perwakilan Pindad, masih banyak diperlukan penyempurnaan. Apalagi, insinyur dari Pindad dan FNSS belum secara resmi bekerja bareng menyempurnakan desain yang telah ada. Namun satu hal yang pasti, Medium Tank nantinya akan menggunakan kubah meriam 105mm CV-CT besutan CMI. Hal ini diamini oleh perwakilan CMI yang berada di pameran, saat berbincang dengan ARCinc.

(All photos: ARC.web.id)

Sementara perwakilan dari FNSS menyebutkan memang belum ada desain yang 100% sempurna. Tim dari kedua negara masih terus bekerja menyesuaikan requirement dari masing-masing negara. Namun, bisa dipastikan desain medium tank benar-benar baru dan tidak mengacu pada ranpur ACV-300 produk FNSS. Selain itu bobot medium tank dipastikan tidak akan melebihi 40 ton, meski untuk hal ini bergantung pada konfigurasi yang nantinya ditetapkan.

Dalam waktu dekat, Pindad dan FNSS akan melakukan penandatanganan dimulainya secara resmi pengerjaan Medium Tank. Semoga semuanya berjalan lancar. (ARC.web.id).

Eurofighter Typhoon klarifikasi soal kandungan domestik

Dokumentasi kepala pilot uji Eurofighter Typhoon, Paul Smith, memberi penjelasan teknis dan doktrin operasi dasar pesawat tempur Eurofighter Typhoon, di hanggar PT DIrgantara Indonesia, Bandung, Rabu (15/4). Pesawat tempur ini ditawarkan konsorsium Eurofighter sebagai calon pengganti F-5E/F Tiger II dari Skuadron Udara 14 TNI AU. (www.antaranews/Ade P Marboen)

 

Sejalan wacana penggantian pesawat tempur F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14 TNI AU, sejumlah pabrikan pesawat tempur dunia berniat turut dalam proyek pengadaan itu. 

Disebut-sebut mereka adalah JAS39 Gripen (SAAB/Swedia), Eurofighter Typhoon (konsorsium Eurofighter/Inggris, Jerman, Spanyol, dan Italia), Sukhoi Su-35 Berkut (KNAAPO/Rusia), Dassault Rafale (Dassault Aviation/Prancis), dan F-16 Fighting Falcon Block 60 (Lockheed-Martin/Amerika Serikat). 

Salah satu syarat pokok pengadaan, sejalan UU Nomor 16/2012 Tentang Industri Pertahanan, adalah kandungan komponen dan teknologi dalam negeri yang dibungkus dalam transfer teknologi. 

Terkait itu, dalam keterangan pers konsorsium Eurofighter, diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan, sampai saat ini konsorsium Eurofighter itu belum dan tidak dapat memberikan konfirmasi mengenai produksi lokal bagian-bagian lain pesawat tempur itu, sebagaimana dispekulasikan di sejumlah media.

Konsorsium Eurofighter, kata pernyataan itu, telah memberikan tanggapan terhadap permintaan atas informasi (request for information) yang diajukan pemerintah Indonesia. 

Ini adalah tahap paling awal dari proses pengadaan alias pembelian arsenal pertahanan suatu negara, yang diakhiri dengan kontrak pasti pembelian dan hal-hal lain terkait.

Pula, konsorsium produser pesawat tempur itu telah  berdiskusi dengan PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, dan pihak-pihak terkait lain mengenai kemungkinan perwujudan fasilitas perakitan akhir pesawat Eurofighter Typhoon di Indonesia.

Eurofighter telah memaparkan, keuntungan yang akan diperoleh dari produksi dalam negeri itu dapat mencakup pula kemungkinan memproduksi tangki bahan bakar tambahan (conformal-fuel tank), yang dapat meningkatkan daya jelajah pesawat tempur secara domestik.

Beberapa pekan lalu, model skala penuh (mock up) Eurofighter Typhoon didatangkan ke hanggar produksi PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, untuk diperkenalkan kepada media massa nasional dan pemangku kepentingan yang turut berperan dalam menentukan pengadaan persenjataan nasional. 

Di media sosial, sejak cukup lama telah berkembang diskursus sangat dinamis di kalangan sipil soal calon pengganti F-5E/F Tiger II yang paling pas bagi Indonesia, dengan berbagai tinjauan dan argumennya.

Antaranews.

Tokoh masyarakat daerah konflik hadiri silaturahmi Kopassus TNI AD

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Doni Monardo (kanan) menari bersama tarian adat suku Kamoro Papua saat acara syukuran HUT ke-63 Kopassus di Cijantung, Jakarta, Rabu (29/4). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

... sudah tidak mengangkat senjata dan bersama masyarakat lain kembali ke kampung setelah melihat pemerintah bersungguh-sungguh membangun...

Jika puluhan atau belasan tahun lalu mereka berkonfrontasi fisik dan angkat senjata, maka jaman berubah dan kini puluhan tokoh masyarakat yang daerah sempat berkonflik, di antaranya Aceh, Papua, dan Maluku, Rabu ini, menghadiri silaturahmi Kopassus TNI AD.

Satu hal yang berbeda pada peringatan hari jadi ke-63 Korps Baret Merah TNI AD itu adalah silaturahmi dengan anak-anak bangsa yang sempat berbeda pendapat dengan negara dan pemerintah itu. 

Silaturahmi itu juga dihadiri Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan sejumlah mantan pejabat di lingkungan Korps Baret Merah TNI AD, di antaranya Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto.

Mantan Wakil Presiden yang juga mantan Panglima ABRI, Jenderal TNI (Purnawirawan) Tri Sutrino, juga hadir, bersama-sama dengan sejumlah pejabat dari negara tetangga, di antaranya dari negara Timor Timur, Malaysia, dan Kamboja. 

Konflik bersenjata dalam negeri pernah dialami Kopassus TNI AD bersama unsur lain TNI (ABRI saat itu), di antaranya Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Provinsi Maluku, dan (saat itu) Provinsi Timor Timur. Kopassus TNI AD sempat berganti nama beberapa kali, di antaranya RPKAD, Kopassandha, dan kini Kopassus TNI AD.

Dengan negara tetangga, itu adalah di Malaysia, sedangkan dengan Kamboja, ada kerja sama militer Indonesia dengan militer Kamboja. Pasukan Pengamanan Presiden Markas Besar TNI melatih koleganya di Kamboja. 

Adapun tokoh-tokoh dari daerah konflik antara laun Wakil Gubernur Provinsi Aceh, Muzakir Manaf, yang juga mantan Panglima GAM, Panglima Perang Ambon, Muhammad Attamimi dan Abdul Wahab Polpoke, dari Papua hadir Nicolas Youwe, Nick Meset, Frans Yocku, Supir Murib.

Murib, salah satu anggota kelompok bersenjata yang sempat mengangkat senjata dan beroperasi disekitar Kabupaten Puncak Jaya, mengatakan, dia saat ini sudah tidak mengangkat senjata setelah melihat dan merasakan pembangunan dilaksanakan didaerahnya.

"Saya bersama beberapa kawan sudah tidak mengangkat senjata dan bersama masyarakat lain kembali ke kampung setelah melihat pemerintah bersungguh-sungguh membangun," kata Murib yang didampingi Maipur Murib.

Supir Murib dan Maipur Murib terlibat dalam beberapa kasus penembakan di Kabupaten Puncak Jaya yang menewaskan aparat keamanan.

Selain menghadirkan para tokoh daerah konflik di Indonesia, dalam silaturahmi HUT ke-63 Kopassus TNI AD, juga menghadirkan tarian dan kesenian dari daerah tersebut termasuk tarian dari Malino, Kalimantan Utara.

Antaranews. 

Provokasi Malaysia di Nunukan

Malaysia tak pernah jera. Setelah kasus tiang pancang mercusuar Malaysia merambah batas wilayah Indonesia di Tanjung Datu mencuat, kini negeri jiran itu bikin ulah lagi. Menguji nyali Jokowi dari janjinya “kita akan bikin ramai”.

Kisruh pembangunan tiang pancang mercusuar Malaysia di Tanjung Datu, Sambas, Kalimantan Barat yang meledak pada medio 2014 itu memang telah dihentikan karena terbukti telah memasuki wilayah RI. Tapi pihak Malaysia kini mengulangnya lagi dalam membangun pos pengawasan laut di antara Pulau Tinabasan dan Sebatik.

Pembangunan pos itu diduga kuat melewati garis perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara. Posisinya berada sekitar 2 mil laut sebelah utara Pelabuhan Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Jung Kab Nunukan pada titik koordinat 04° 09’ 288” LU – 117° 37’ 130” BT dimana tiang pancangnya di titik 0 (zero) batas negara.

Padahal persyaratan dari titik zero dengan radius 5 km tidak boleh ada bangunan apapun. Dengan demikian, dari 16 tiang pancang yang digunakan Malaysia untuk pembangunan pos tersebut, setidaknya ada empat tiang pancang yang dipasang di wilayah perairan Kalimantan.

Tak tanggung-tanggung, pos itu dibangun secara permanen. Pihak Malaysia juga membangunnya dalam posisi berhadapan dengan pos pengawasan laut Indonesia. Entah apa maksudnya kalau bukan provokasi.

Berdasarkan pantauan Indonesian Review, awal Desember 2014, pembangunannya sudah memasuki tahap pembuatan lantai dasar. Bandingkan dengan kondisi Pos Sei Pancang Sebatik Utara yang dioperasikan oleh TNI AL yang agak reyot.

Bila pembangunannya sudah menerabas batas teritori RI, tentu saja Malaysia telah melecehkan kedaulatan RI untuk kesekian kalinya. Segenap komponen bangsa, terutama TNI AL, tidak bisa menganggap persoalan tersebut sebagai kewajaran dalam konteks hak pembangunan Malaysia. Terlebih lagi dampak proses pembangunan tersebut telah menganggu jalur transportasi lintas laut dan sungai dari Kab. Nunukan menuju Kecamatan Sebuku dan Sebatik karena terkadang diberlakukan sistem buka-tutup.

Area yang digunakan nelayan daerah Sebatik dan Nunukan dalam mencari ikan juga praktis menyempit. Padahal potensi perikanan di kawasan tersebut terbilang besar. Saat masih dalam pangkuan Kalimantan Timur, Kab Nunukan dan Tarakan menyumbang 40 persen potensi perikanan dari 3000 ton lebih jumlah total produksi perikanan di Bumi Mulawarman itu per tahunnya. Terutama potensi tuna dan rumput laut yang menjadi andalan.

Nunukan memang berperan penting di bumi Etam. Sebelum masuk wilayah administratif provinsi Kalimantan Utara yang terbentuk pada 2012, geostrategis Nunukan menjadi faktor utama Kalimantan Timur dalam menyandang status kawasan zona ekonomi ekslusif karena letaknya di Laut Sulawesi sebelah timur laut Nunukan.

Potensi perikanan dan kelautan Nunukan makin terusik ketika pos pengawasan itu secara otomatis memperluas jangkauan patroli Malaysia, yang memang lebih sering bersinggungan dengan nelayan Indonesia. Apalagi sampai sekarang Police Marine Malaysia masih sering mengusir nelayan Indonesia, meskipun para nelayan masih berada di wilayah perairan Indonesia.

Dampak yang lebih serius adalah potensi kegiatan intelijen pihak Malaysia di wilayah tersebut. Maklum saja, hampir semua infrastruktur sebuah pos pengawasan biasanya dilengkapi dengan peralatan telekomunikasi, radar, dan peralatan militer lainnya.

Karena itulah peristiwa penangkapan Police Marine Malaysia terhadap 11 orang nelayan asal Kab Nunukan pada 15 Februari 2015 lalu patut diduga sebagai hasil intelijen Malaysia yang diolah secara provokatif.

Para Nelayan Nunukan itu ditangkap pada saat sedang memasang tali rumput laut di sekitar perairan perbatasan burs-point tanjung Nunukan. Police Marine negeri jiran itu mengklaim kegiatan tersebut sudah keluar dari zona batas laut. Sehingga para nelayan tersebut dituduh memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa dokumen resmi.

Sampai dengan pekan ketiga Februari, para nelayan Nunukan itu masih ditahan pihak Malaysia. Konsulat RI di Tawau kalang-kabut dibuatnya. Satgas Konsulat sejauh ini masih berupaya membebaskan mereka tanpa melalui proses peradilan melalui permohonan kepada Jaksa Penuntut Umum Malaysia.

Pihak Malaysia nampaknya sukses memancing para nelayan itu memasuki perairannya dengan menetapkan target operasi terhadap kelompok nelayan Indonesia yang lemah. Bukan tak mungkin para nelayan itu terpancing. Mengapa?

Aktivitas pembangunan pos pengawasan perairan Malaysia itu bukan saja telah menjadi penglihatan sehari-hari. Para nelayan juga akan cenderung menganggap pekerjaan mereka yang telah melewati garis batas perairan itu lantaran sistem kehidupan sehari-hari masyarakat Kab Nunukan terutama di Pulau Sebatik dengan Malaysia begitu eratnya. Kehidupan sosial-kebudayaan keduanya sudah mendarah daging sejak lama. Keduanya satu darah, satu keturunan; menjadi sulit sekali dipisahkan oleh tapal batas teritori negara.

Ibarat kue, Sebatik adalah pulau yang dibelah dua dengan Malaysia. Posisi pulau yang terbagi menjadi lima kecamatan sejak 2011 ini berhadapan langsung dengan Kota Tawau dan Sabah, Malaysia. Jarak Sebatik ke Tawau lebih dekat dibanding ke Nunukan. Waktu yang ditempuh dari Sebatik ke Nunukan menelan sekitar 1,5 jam menggunakan berperahu. Kalau ke Tawau cuma membutuhkan 15 menit jalan kaki.

Dari aspek geografis itu saja pasti terbayang bagaimana kentalnya hubungan emosional social-kebudayaan, termasuk mata pencaharian Sebatik-Tawau ini. Saking kentalnya hubungan tersebut, bisa diibaratkan, kalau rumah-rumah penduduk yang berada di garis perbatasan itu dibelah dua, maka ruang tamunya masuk wilayah Indonesia, sedangkan ruang dapurnya masuk wilayah Malaysia.

Tak mengherankan kalau sejumlah penduduk Nunukan punya status kewarga-negaraan ganda. Hari ini warga Indonesia; besoknya jadi warga Malaysia. Perpindahan kewarga-negaraan ini mengingatkan kita pada peristiwa eksodus dan Identity Card sejumlah warga Kec. Lumbis Ogong, Nunukan menjadi warga Malaysia yang mencuat pada 2014.

Meski demikian, bagaimanapun kedekatan emosional tersebut tetap tidak bisa ditolelir jika persoalannya telah mengusik martabat bangsa. Potensi terganggunya aktivitas masyarakat, apalagi kalau sudah melewati garis batas kedaulatan negeri, menjadi suatu hal yang mesti dipisahkan dari ikatan emosional. Karena Indonesia berdiri dan berdaulat bukan cuma tersambung dengan Nunukan, tapi juga dengan 17 ribu pulau lainnya.

Maka, mengacu pada Perjanjian Landas Kontinen Indonesia-Malaysia tahun 1969 dan Konvensi Hukum Laut 1982, sudah seharusnya pemerintah Indonesia bersikap tegas atas permasalahan yang terjadi di Nunukan ini.

Terlebih lagi Indonesia-Malaysia sama-sama telah meratifikasi konvensi 1982 tersebut, yang dalam pasal 80 secara tegas disebutkan bahwa negara yang mempunyai hak berdaulat di landas kontinen mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan memiliki kewenangan dan pengaturan atas instalasi yang dibangun di atasnya. Jadi, kalau Malaysia hendak mendirikan pos pengawasan laut yang memasuki wilayah Indonesia, seharusnya Malaysia meminta ijin.

Karena sudah berkali-kali Malaysia membandel, pemerintah RI melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Luar Negeri dan TNI, perlu melakukan berbagai langkah strategis dan antisipatif untuk menuntaskan persoalan garis batas tersebut secara kongkrit, sekaligus mengambil langkah tegas agar peristiwa tersebut tidak lagi terulang.

Yang dibutuhkan antara lain: pemerintah RI melayangkan nota diplomatik atas permasalahan yang sering ditimbulkan oleh Malaysia di sekitar perbatasan sebagai bentuk ketegasan RI. Hal yang sama juga ditempuh pihak TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa atas “invasi kedaulatan” yang sering direcoki oleh pihak Malaysia.

Sikap tegas Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam kasus Tanjung Datu perlu diulang. Kala itu ia memerintah prajurit TNI untuk membongkar secara paksa apabila pihak Malaysia tidak menghentikan pembangunan mercusuar itu yang telah memasuki teritori RI. Nyatanya: pembangunan tersebut akhirnya berhenti.

Dalam kasus pembangunan pos pengawasan Malaysia ini, jika negeri jiran itu masih saja melanjutkan pembangunannya yang telah memasuki batas teritori RI, tentu kita janji Presiden Jokowi harus kita tagih. Dalam kampanye Pilpres 2014 di bidang pertahanan, secara meyakinkan dia menyatakan, “kita akan bikin ramai”!. (IndonesianReview.com).

Editor:
Alfi Rahmadi
Sumber Foto:
Warga Indonesia melintasi perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan (sumber: metrotvnews.com)

Produsen Tank dan Panser Dunia Kumpul di Jakarta

 

Para produsen alat pertahanan dunia jenis kendaraan tempur lapis baja (armoured vehicle) seperti tank, panser hingga pembuat komponen berkumpul di Jakarta. Selain produsen, hadir juga para ahli dan pengambil kebijakan pertahanan se-Asia ikut hadir di Hotel Crowne Plaza, Jakarta.

Mereka bukan membahas soal perang melainkan berbicara tentang masa depan atau kemajuan teknologi kendaraan tempur lapis baja.

Acara ini bernama Armoured Vehicle Asia (AVA) Conference 2015 yang berlangsung selama 3 hari, dari 28-29 April 2015. Sebagai tuan rumah pada pertemuan ini BUMN alat utama sistem persenjataan (alutsista) PT Pindad (Persero).

Direktur Utama Pindad Silmy Karim menjelaskan AVA 2015 diselenggarakan sebagai ajang membangun jejaring dengan pelaku industri pertahanan terkemuka dunia khususnya di Asia.

“Kami juga mengundang para pengguna kendaraan tempur dari lingkup TNI, atase pertahanan sejumlah negara sahabat hingga Pasukan Pemelihara Perdamaian dari PBB untuk bisa membagi perspektif dan pengalaman mereka dalam penggunaan kendaraan lapis baja,” ujar Silmy saat membuka acara AVA 2015 di Hotel Crowne Plaza, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Ia berharap forum ini mampu mengumpulkan informasi terkini terkait teknologi dan kebutuhan terhadap kendaraan lapis baja ke depan. Acara ini juga diharapkan bisa menjadi wadah berbagi cerita antara produsen kendaraan tempur, pengambil kebijakan hingga ahli kendaraan tempur.

Dalam acara ini, Pindad sebagai tuan rumah menampilkan produk pertahanan dan keamanan andalannya seperti panser kanon Badak, panser Anoa versi amphibi, kendaraan tempur komodo, senjata hingga amunisi. (detik.com)

Perkembangan Tank Medium Pindad Turki

 

Desain tank Pindad yang beredar di Sosial Media

Sejumlah anggota Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Mayor Jenderal (Purn) Supiadin Aries Saputra. Mereka diterima oleh Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim di Auditorium Gedung Direktorat PT Pindad, Bandung yang juga dihadiri jajaran Direksi dan pimpinan PT Pindad, 16/3/2015.

Adapun kunjungan kerja ini dilakukan untuk meminta data dan informasi dari PT Pindad mengenai perkembangan kerjasama proyek medium tank dengan Turki. “Kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan kerjasama pertahanan antara Pindad dengan Turki, termasuk bagaimana respon dari Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mendukung implementasi kerjasama tersebut,” ujar Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra mewakili para anggotanya.

Silmy Karim, menanggapi hal tersebut, mengatakan bahwa proyek bersama Indonesia – Turki mengenai medium tank sudah diinisiasi sejak lama, namun analisis kemampuan Pindad terus dilakukan. “Kerjasama ini sebenarnya sudah dinisiasi sejak lama oleh Pemerintah, bahkan penandatanganannya sudah terjadi sejak tahun 2013. Secara manufaktur dan testing Pindad sudah siap. Namun ada beberapa teknologi yang masih memerlukan bantuan dari para mitra seperti turret dan firing control system, navigation system, serta self defence system. Kami ingin membuat medium tank yang sempurna baik dari mobility, fire power, dan survivability” ujar Silmy.

Jadwal pengerjaan proyek sudah dibuat. Jika semuanya berjalan lancar, pada tahun 2015 ini akan dibuat satu unit purwarupa produk di Indonesia dan satu unit di Turki. Komunikasi yang lebih intens juga sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Savunma Sanayii M (SSM), Kementerian Pertahanan Turki. “Untuk progress B2B, sudah dikirimkan beberapa karyawan Pindad untuk mempelajari lebih jauh teknik pengelasan aluminium armored yang dipakai sebagai bahan baku medium tank,” ujar Silmy. Ia juga menyatakan rasa optimisnya bahwa proyek ini akan berjalan dengan baik di masa depan. “Kami optimis program medium tank ini akan berjalan dengan baik karena latar belakang teknologi industri pertahanan Indonesia dan Turki yang sudah cukup baik,” tutup Silmy.

Setelah diskusi panjang di auditorium selesai, rombongan Komisi I DPR RI mengunjungi beberapa fasilitas produksi PT Pindad di Divisi Kendaraan Khusus dan Divisi Senjata untuk mencoba performa produk pertahanan dan keamanan Pindad secara langsung. (Pindad).

Kontingen Garuda Juara Satu Lomba Menembak Unifil di Lebanon

 

Para petembak Prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda dalam misi PBB di Lebanon, menunjukkan kemampuan terbaiknya pada pertandingan lomba menembak Intercontingen Shooting Championship yang diselenggarakan oleh Sektor Timur Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon), bertempat di lapangan tembak Sektor Ebel El Saqi, Lebanon Selatan, Minggu (26/4/2015).

Lomba menembak Unifil diikuti oleh seluruh kontingen yang berada di Unifil, antara lain dari Spain Batt (Spanyol), Indobatt (Indonesia), Indo FPC (Indonesia), Indbatt (India), Nepalbatt (Nepal), dan Brigade-8 LAF (Lebanon), mempertandingkan dua kelas yaitu menembak Pistol Beregu dan Senapan Beregu.

Kontingen Garuda yang dimotori oleh petembak-petembak dari Satgas Batalyon Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-I/Unifil atau Indobatt (Indonesian Battalion) dibawah pimpinan Letkol Inf Andreas Nanang Dwi P., S.IP, selaku Komandan Satgas dan Satgas Indo FPC (Force Protection Company) Kontingen Garuda XXVI-G2/Unifil dibawah pimpinan Letkol Inf Muhammad Sjahroni selaku Komandan Satgas, mendominasi seluruh materi dalam pertandingan lomba menembak tersebut.

Pada lomba menembak Pistol Beregu, tim petembak Satgas Indobatt terdiri dari Kapten Mar Surya Afandi, Sertu (K) Dewa Ayu Alice Denita dan Pratu Febiarso, sedangkan Satgas Indo FPC diwakili oleh Pelda Setiyono, Sertu Dimas Baskoro dan Sertu Wara Wenny.

Juara Satu lomba menembak Pistol Beregu diraih oleh Satgas Indobatt, sedangkan Satgas Indo FPC menempati peringkat ketiga. Untuk The Best Shoot Pistol diraih oleh Kontingen Indbatt (India).

Pada lomba menembak Senapan Beregu, tim petembak Satgas Indo FPC dimotori oleh Sertu Edi Purnomo, Praka Syahrul Kurniawan dan Pratu Davit Putranto, sedangkan Satgas Indobatt diwakili oleh Serka Suwandi, Praka Mar Yunus Susanto dan Pratu Yoga Prasetiyono.

Juara Satu lomba menembak Senapan Beregu diraih oleh Satgas Indo FPC, sedangkan Satgas Indobatt menempati Juara Kedua. Untuk The Best Shoot Pistol diraih oleh Kontingen Indbatt (India). Dalam lomba menembak Senapan Beregu ini, salah satu petembak Kontingen Garuda yakni Serka Suwandi dari Satgas Indobatt terpilih sebagai The Best Shoot Riffle.

Sementara itu, hasil maksimal Kontingen Garuda pada pertandingan lomba menembak Unifil dilengkapi dengan terpilihnya tim penembak Satgas Indobatt sebagai tim terbaik dalam kategori Intercontingen Shooting Championship. Penyerahan piala kepada para pemenang diserahkan langsung oleh Wakil Komandan Sektor Timur Unifil, Kolonel Kav Yotanabey.

Wakil Komandan Sektor Timur mengatakan bahwa, hasil yang dicapai ini menunjukkan kemampuan menembak prajurit Kontingen Garuda tidak kalah dengan prajurit kontingen negara lain, walaupun kondisi cuaca yang kurang mendukung tetapi para petembak Kontingen Garuda mampu menyesuaikan dengan keadaan cuaca dan alam. “Semoga prestasi Kontingen Garuda Unifil 2015 semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional”, ujar Kolonel Kav Yotanabey. (Pupen TNI).

Authentikasi :
Perwira Penerangan Konga XXIII-I/Unifil, Kapten Laut (KH) Ahmad Suberlian, S.H.