TNI Siapkan Pasukan Khusus Jaga Eksekusi Mati Bali Nine

TNI merespons tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia.

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, menginspeksi prajurit TNI Angkatan Laut di Dermaga Ujung, Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, 6 Januari 2015. (Pusat Penerangan TNI)

Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, menyiapkan pasukan khusus untuk menjaga proses eksekusi mati terhadap terpidana narkoba asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

"Setelah ini saya beserta komandan-komandan pasukan khusus akan membuat perencanaan detail untuk mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan dalam bentuk apa pun terhadap pelaksanaan hukuman mati terhadap narkoba, khususnya yang telah disiapkan," kata Moeldoko dalam keterangan persnya di Markas Besar TNI di Jakarta, Jumat, 20 Februari 2015.

Panglima mengatakan, TNI tidak terpengaruh dengan situasi jelang eksekusi mati dua warga Australia yang tergabung dalam Bali Nine itu.

Kata Panglima, TNI berada di belakang dan siap mengamankan kebijakan Presiden Joko Widodo. "Saya akan memimpin rapat menyiapkan rencana emergency (situasi darurat) kalau terjadi gangguan atas hukuman mati," katanya.

TNI mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Apalagi tekanan internasional dari Australia hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menekan pemerintah untuk membatalkan eksekusi mati.

"Panglima TNI beserta seluruh jajaran selalu menganalisis atas berbagai situasi, bisa dari berbagai respons dan seterusnya. Untuk itu saya hadirkan Kabais (Kepala Badan Intelijen Strategis), karena kita melihat time by time (dari waktu ke waktu) situasi perkembangan itu sehingga TNI tidak boleh tertinggal," kata Moeldoko.

 

Viva. 

Pengamanan Objek Vital, Menteri Perhubungan Gandeng TNI

Panglima TNI back up objek vital yang akan dibangun Kemenhub.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko menandatangani MoU dengan Menhub Ignasius Jonan soal pengamanan objek vital (Puspen TNI)

Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko, menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kedua institusi.

Penandatanganan dilakukan di Markas Besar TNI di Cilangkap Jakarta Timur, Jumat 20 Februari 2015.

Jenderal Moeldoko mengatakan, kerjasama ini memiliki jangkauan yang cukup luas. Karena menyangkut keseluruhan keamanan nasional, termasuk objek vital yang akan dibangun Kementerian Perhubungan.

"Sebenarnya ada sebuah petunjuk Presiden melalui Seskab, Panglima TNI supaya melakukan sinergi dengan berbagai kementerian dalam rangka memperlancar pembangunan nasional. Untuk itu banyak MoU yang telah kita jalankan semua dalam rangka memperlancar pembangunan nasional," jelas Jenderal Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, dalam UU TNI dikatakan, ancaman yang sifatnya militer leading sektornya TNI. Ancaman bersifat nonmiliter adalah kementerian teknis dan TNI memberikan backup.

Berdasarkan itu, MoU itu ditandatangani. Kata Panglima, tujuannya tidak ada lain hanya memberikan support sepenuhnya kepada Menhub dalam menjalankan tugasnya.

"Tidak ada yang lain. TNI tidak pernah berpikir ingin kembali lagi seperti dulu, memasuki dwi fungsi, tidak. Ini harus betul-betul dibedakan antara fungsi-fungsi yang lalu dengan sekarang," katanya.

TNI, lanjut dia, sangat memahami dalam konteks ancaman non-militer, akan memberi dukungan penuh.

Panglima mengingatkan, tidak boleh siapapun mengganggu karena TNI ada di belakangnya. "Itu adalah sebuah risiko yang kami pertaruhkan. Kita semua bangsa Indonesia menginginkan pembangunan nasional tidak terganggu apapun dan dalam bentuk apapun. Itulah tekad kami," tegas Moeldoko.

Menhub Ignatius Jonan mengaku bersyukur dengan bantuan TNI ini. Karena, pembangunan nasional akan ditujukan pada banyak daerah-daerah terjauh dan terdalam, juga daerah perbatasan dan daerah rawan bencana.

Pelibatan TNI lanjut dia, karena banyak objek vital yang ada dan akan dibangun, butuh pengamanan. Dia menjelaskan, pelabuhan laut ada 1.246 dan akan dibangun sekurangnya 100 pelabuhan laut dalam jangka waktu 5 tahun.

Bandar udara yang beroperasi sebanyak 237, dan direncanakan dibangun lagi 49 bandar udara baru dalam waktu 5 tahun.

"Sehingga pengamanan dalam kegiatan-kegiatan ini dan pengamanan bandar udara dan peabuhan laut, dan ratusan stasiun kereta yang akan dibangun, itu memang ancamannya tidak sedikit. Jadi gangguan bukan kamtib saja tapi juga stabilitas nasional," jelasnya.

Berikut poin kerjasama Kementerian Perhubungan dan TNI:

Pertama, pengamanan sarana dan prasarana transportasi secara terpadu dan terkoordinasi.

Kedua, survei dan pemetaan di seluruh wilayah transportasi yuridiksi nasional Indonesia, serta penerbitan buku-buku publikasi yang diperlukan para pihak maupun para pengguna transportasi yuridiksi nasional Indonesia.

Ketiga, pembinaan sumber daya manusia para pihak untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengamanan sarana dan prasarana transportasi.

Keempat, membantu penegakan hukum dilingkungan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi perkeretaapian termasuk BUMN di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kelima, melaksanakan program pendidikan, pelatihan dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan fasilitas pendidikan dan latihan.

Keenam, pertukaran data dan informasi yang diperlukan para pihak dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara.

Viva. 

PBB Minta Pasukan ke TNI, 1 Batalyon akan Dikirim ke Angola

Panglima TNI Jenderal Moeldoko baru saja melepas Satuan Tugas Batalyon Komposit TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXXV-A United Nations Mission in Darfur (Unamid) untuk misi perdamaian. Atas permintaan PBB, TNI kembali akan mengirim 1 batalyon pasukannya ke Angola, Afrika.

“Nanti ada lagi permintaan satu batalyon ke Angola. Target kita 2016 ada 4.000 prajurit kita kirim lagi, supaya (TNI) bisa masuk 10 besar di dunia,” ungkap Moeldoko usai melepas Satgas Konga United di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (18/2/2015).

Meski begitu, Panglima TNI belum bisa memastikan kapan pasukannya ini akan diberangkatkan. Pasalnya TNI masih menunggu administrasi dari PBB.

“Biasanya proses administrasi dari PBB agak lama, ada warningnya. Tapi yang ingin saya tegaskan kita memiliki standby force, setiap saat bisa digerakkan dalam tempo singkat,” tegas Jenderal Bintang 4 itu.

Standby Force yang dimaksud Moeldoko ada di Indonesia Peace and Security Center (IPSC) atau Pusat Misi Perdamaian yang ada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. TNI telah mempersiapkan prajuritnya yang sewaktu-waktu bisa dikirim untuk melakukan misi perdamaian.

“Kita memiliki IPSC, di sana daerah latihannya siap, infrastrukturnya siap dan akomodasi sarana prasarananya di sana siap. Prajuritnya siap saat digerakkan. Kita memang mempunyai standby force apabila PBB meminta, dalam tempo 2-3 minggu kita siap mengirimkan,” jelas Moeldoko.

Dengan mengirimkan pasukan perdamaian, disebut Panglima TNI itu berarti Indonesia memberikan kontribusi terhadap dunia, khususnya pada hal perdamaian. Selain itu, keuntungan lain yang didapat TNI adalah bisa memberikan pengalaman bagi para prajuritnya

“Jangan seperti katak dalam tempurung. Dia (prajurit TNI) bisa mawas diri bagaimana posisinya. Jadi dia bisa cerita kepada teman-temannya. (Prajurit) dari Perancis begini, dari Afrika begini jadi bisa perbaiki diri,” Moeldoko menjelaskan.

Walau banyak mengirim pasukan untuk misi perdamaian ke luar negeri, Panglima TNI tetap menjamin pertahanan dan keamanan dalam negeri. Artinya, bukan berarti dengan mengirim prajurit bertugas di luar NKRI maka TNI akan tidak siap untuk menjaga kedaulatan negara.

“Tidak (mengganggu keamanan negara), kita punya prajurit yang cukup banyak. Jumlah keseluruhan di jajaran TNI hampir 500 ribu. Jadi tidak ada masalah, tidak usah khawatir. Kita siap membantu kepolisian untuk menegakkan stabilitas nasional,” tutur Moeldoko.

“Kita selalu siap dalam tugas. Karena penugasan dalam negeri berkurang, jadi kita kirim ke luar negeri. Kalau ada peluang langsung kita kirim,” tutup mantan Pangdam Siliwangi itu.

Hari ini Panglima TNI melepas 800 prajurit TNI gabungan yang akan diberangkatkan ke Darfur pada 20, 22, dan 24 Februari mendatang. Hadir pula dalam pelesapan Konga Unamid XXXV tersebut KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo, KSAL Laksamana Ade Supandi, KSAU Marsekal Agus Supriatno, dan sejumlah pejabat teras TNI lainnya.(Detik) Intelijen.

Pengerahan Pasukan TNI Tak Perlu Izin DPR

 

Pasukan TNI dikirim bertugas ke Perbatasan (photo: Tribunnews.com)

Draft revisi undang-undang TNI yang diajukan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mendapat kritik. Kritik datang dari Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Menurutnya, pengerahan pasukan tak perlu izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Draft revisi UU tersebut tengah dimasukkan ke dalam Prolegnas 2015. “Itu teknis ya. Saya sudah koreksi beberapa hal yang perlu dibenahi. Contohnya apakah diperlukan pengerahan militer dalam operasi selain perang, konteks menangani bencana harus izin dulu dari DPR. Masa perlu, kan enggak perlu,” ujar Moeldoko usai melepas 8 ratus prajurit perdamaian di Mabes TNI, Cilangkap, Rabu (18/2/2015).

Jenderal Moeldoko menambahkan, dalam draft revisi UU TNI tersebut, pihaknya juga telah mengajukan pengadaan Komando gabungan wilayah pertahanan (Kogabwilhan) kepada Presiden Joko Widodo. Adanya Kogabwilhan ini untuk memudahkan koordinasi TNI dengan membagi komando di tiga wilayah timur, tengah, dan barat.

“Kami sudah laporkan kepada Presiden dan sudah diterima oleh sekretaris negara. Sekarang sedang dipelajari dan dipertimbangkan. Kita tinggal menunggu dari pemerintah,” sambungnya. Dengan begitu, TNI akan memusatkan pertahanan di wilayah barat untuk sementara waktu, yakni Sumatera dan Kalimantan. Alasannya, TNI memproyeksikan pengamanan di wilayah perbatasan Laut Cina Selatan.

“Ke depan, kita proyeksikan sebagai first poin di kawasan Laut Cina Selatan sehingga bentuk Kogabwilhan itu sangat diperlukan,” jelasnya. Melalui Kogabwilhan, Moeldoko berharap dapat mensejajarkan unsur Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD), dan Angkatan Laut (AL). Sementara garis komando Kogabwilhan tetap di bawah koordinasi Panglima TNI.

“Itu unsur komandonya yang disiapkan. Jadi nanti akan selaras ke depannya,” katanya. Mengenai adanya gugatan Undang-Undang TNI-Polri di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan pemimpin. Moeldoko tak mempersoalkannya dan justru mendukung gugatan tersebut. “Pemilihan Panglima dan Kapolri disebut tidak usah melalui DPR, sepertinya lebih enak begitu,” imbuhnya. (okezone.com). JKGR.

TNI AD Terima Kapal LCU dan Tug Boat

 

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menerima penyerahan alutsista baru berupa dua buah Kapal pendarat serbaguna 1000 Dead Weight Tonnage (DWT) yaitu KM ADRI XLVIII dan ADRI XLIX, dan dua buah Tug Boat yaitu AD1 dan AD2, serta suku cadang dari PT. Putrindo Adiyasa Perkasa di Galangan II PT. Dok Kodja Bahari Tanjung Priok, Rabu (18/2).

Usai penyerahan dan penandatangan naskah serah terima kapal, maka kapal-kapal serta suku cadang yang merupakan pengadaan dari Kementerian Pertahanan RI ini, resmi diserahkan kepada TNI AD untuk memperkuat Direktorat Perbekalan dan Angkutan Angkatan Darat (Ditbekangad) sebagai kekuatan alat angkut air di jajaran TNI AD.

Dalam sambutannya, Kasad menyatakan bahwa kapal-kapal ini merupakan hasil karya dan kerjasama anak negeri yaitu personel Ditbekangad dengan para tenaga ahli dan pelaksana pembangunan dari PT. Putrindo Adiyasa Perkasa, PT. Tesco Indomaritim, PT. Dok Kodja Bahari dan PT Pindad. Penyerahan kapal ini juga menjadi bukti dukungan dan komitmen TNI AD dalam mendukung industri nasional dalam pengadaan berbagai peralatan pertahanan dan alutsista.

Dikatakan Kasad bahwa kebutuhan kapal sebagai alat angkut air sangatlah krusial dalam pelaksanaan tugas TNI AD, baik untuk sarana transportasi/mobilisasi (pergeseran pasukan) maupun sebagai sarana untuk mengangkut logistik ke seluruh pelosok tanah air. Hal ini mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh perairan. Itulah mengapa penambahan dua unit kapal ini sangat berarti bagi TNI AD, khususnya Ditbekangad, dalam meningkatkan kinerjanya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Kasad juga berharap ke depannya, pengadaan alat angkut air seperti ini harus ditingkatkan jumlahnya sesuai kebutuhan, namun dengan tetap memperhatikan kualitasnya, sesuai dengan tuntutan modernisasi yang tengah digalakkan di lingkungan TNI AD.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Kasad menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri Pertahanan RI yang telah mendukung program pengadaan dua unit kapal pendarat serbaguna 1.000 DWT, Tug Boat dan suku cadang ini. Selain itu Kasad juga mengucapkan terima kasih kepada Dirbekangad dan segenap Direksi PT pendukung yaitu PT. Putrindo Adiyasa Perkasa, PT. Tesco Indomaritim, PT. Dok Kodja Bahari dan PT Pindad, seraya berharap kerjasama yang telah terjalin baik ini dapat terus dilanjutkan, bahkan lebih ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

Khusus kepada Dirbekangad dan jajarannya, Kasad berpesan agar memelihara dan mengoperasionalkan armada kapal ADRI XLVIII dan ADRI XLIX ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperpanjang usia pakai kapal dan terutama guna memastikan tidak terjadi permasalahan selama dalam pelayaran.

Sementara itu, Dirbekangad Brigadir Jenderal TNI Pasenga Talilah menyampaikan bahwa kedua kapal ini akan menjadi armada andalan Yonbekang-4/Air, dimana pengoperasionalan kapal ini akan berada di bawah satuan tersebut. Dirbekangad juga berharap dengan tambahan kapal ini, satuan Bekang akan semakin profesional dan dapat meningkatkan kinerja satuannya.

Adapun spesifikasi kapal KM ADRI XLVIII dan ADRI XLIX yaitu memiliki panjang 68 meter, lebar 13,50 meter, tinggi geladak 5,70 meter, sarat air 2,75 meter. Kapal ini dilengkapi dengan mesin penggerak dengan ukuran 2 x 720 HP, kecepatan maksimal yang bisa dicapai yaitu 20 Knot, dengan tanki bahan bakar berkapasitas 250 ton, dan tanki air tawar berkapasitas hingga 432 ton, serta ruang palkah bervolume 1.450 m3.

Untuk muatan yang bisa diangkut oleh kapal pendarat serbaguna ini yaitu 300 orang pasukan dan perlengkapannya, 22 unit kendaraan truk seberat masing-masing 5 ton, 12 unit kendaraan tempur roda ban/rantai, atau bekal/materiil seberat 500 ton. Sementara jarak jelajah kapal ini bisa mencapai 3.000 mil laut.

Spesifikasi untuk Tug Boat AD1 dan AD2 yaitu, memiliki panjang seluruhnya (LOA) 15,20 meter, panjang antar garis (LPP) 13.80 meter, lebar luar (Mld) 5,15 meter, sara air atau design sepanjang 1,50 meter, dan kecepatan mencapai 6 knot. (Dispenad) jkgr.

Tawarkan Kerja Sama Industri Pertahanan dengan Sistem Ofset, Rusia Beri Indonesia “Lampu Hijau”

Rusia kembali menegaskan tawarannya ke Indonesia untuk memperluas kerja sama di bidang pertahanan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memperkuat posisi Rusia di pasar industri pertahanan dunia.

Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan, rencana yang ditawarkan berpusat pada rancangan pengembangan pertahanan dengan sistem ofset yang mencakup transfer teknologi (transfer of technology/TOT), produksi komponen dan infrastruktur bersama, dan pembentukan pusat layanan pemeliharaan dan perbaikan di Indonesia.

Tak Mau Sekadar Membeli Senjata, Negara Berkembang Ingin Miliki Teknologi Militer Rusia

Saat ini, semakin banyak negara yang hanya mau menandatangani kontrak pembelian senjata dengan sistem transaksi ofset. Ofset adalah sistem pembelian barang yang mewajibkan pabrik penghasil sebagai penjual untuk memberikan lisensi pembuatan sebagian komponennya pada industri di negara pembeli.

Dengan sistem transaksi ofset, negara-negara berkembang, seperti di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika, yang mengimpor senjata dari Rusia tak hanya menerima ‘perangkat’ senjata, tapi juga mendapat hak untuk merakit, merancang, memodifikasi, serta memiliki lisensi untuk mengekspor kembali senjata hasil pengembangan mereka.

Kementerian Pertahanan mengatakan, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin telah menyampaikan tawaran ini kepada Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu pada 15 Januari 2015 lalu, demikian yang ditulis situs IHS Jane’s. Tawaran ini sekaligus menindaklanjuti usulan serupa yang diajukan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan antara kedua pemimpin negara tersebut di KTT APEC di Beijing, Tiongkok, pada November 2014 lalu.

Kremlin telah menyadari tren jual-beli senjata yang tengah berkembang. Dalam pertemuan Komisi Kerja Sama Militer Teknis yang diselenggarakan pada April 2014 lalu, Presiden Putin pun membahas pentingnya mempelajari penggunaan metode keuangan dan pemasaran modern, termasuk penggunaan sistem transaksi ofset.

Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah membeli beberapa pesawat tempur multifungsi dari Rusia, yakni Su-27 dan Su-30, sepuluh helikopter Mi-35, 14 helikopter Mi-17, 17 kendaraan tempur infanteri BMP-3F, 48 kendaraan lapis baja BTR-80A, dan sembilan ribu senapan Kalashnikov AK-102. Pada Desember 2011, Rusia dan Indonesia telah menandatangani kontrak pengiriman enam pesawat tempur ke Indonesia seharga 500 juta dolar AS. Dapat dikatakan, kompleks industri pertahanan Rusia memiliki tempat yang kuat dalam perbendaharaan senjata Indonesia.

RBTH. 

Sukhoi di Ambalat Kejar Pesawat Tanpa Awak

 

Sukhoi TNI AUyang diawaki Komandan Skuadron 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Letkol Pnb David Tamboto terbang rendah di Bandara Juwata Tarakan usai mengejar pesawat tanpa awak yang akan masuk perbatasan Ambalat. (Tribunnes Katim/Junisah).

Setelah sembilan hari melakukan patroli udara di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, pilot Sukhoi 27 dan 30 dari Skudron 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Selasa (17/2/2015) pukul 10.00 Wita menangkap adanya sinyal wahana asing seperti UV atau pesawat tanpa awak akan masuk wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah perbatasan Ambalat.

Siang itu, dua pesawat buatan Rusia yang diawaki pilot Komandan Skuadron 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Letkol Penerbang David Tamboto dan dua pilot Sukhoi take off dari Bandara Juwata Tarakan melakukan operasi patroli udara “Sandi Perisai Sakti 2015″.

Beberapa menit berpatroli di udara dengan melakukan beberapa manuver, pilot David mendapatkan informasi dari Satuan Radar (Satrada) Tarakan, bahwa dari layar Satradar tertangkap adanya sinyal wahana asing yang masuk di perbatasan Ambalat.

Mendapatkan informasi, dua pesawat Sukhoi langsung meluncur selama 5 menit ke wilayah perbatasan Ambalat. Sampai di lokasi yang dituju, pilot Sukhoi tidak menemukan wahana asing yang berasal dari negara tetangga sekitar.

“Sampai di sana, kami tidak menemukan wahana asing tersebut. Ternyata wahana asing seperti UV atau pesawat tanpa awak ini langsung menghilang,” ucap David ketika tiba di Bandara Juwata Tarakan usai melakukan patroli di udara Kaltara.

David mengaku, sejak (9/2/2015) kemarin mendapatkan tugas melakukan patroli di wilayah Kaltara, pihaknya beberapa kali mendapatkan sinyal ada wahana asing yang berasal dari negara tetangga sekitar yang ingin mendekati atau memasuki wilayah perbatasan Ambalat.
“Namun setiap kami melakukan patroli di udara, wahana asing dari negara-negara tetangga hanya mendekat ke wilayah perbatasan, belum masuk wilayah Indonesia,” ujarnya, namun enggan memberitahukan wahana asing berupa UV tersebut dari negara mana.

David mengaku tidak mengetahui secara pasti sampai kapan patroli di wilayah Kaltara. Pihaknya hanya menunggu perintah dari atasan saja. “Kami tidak tahu sampai kapan patroli ini terus dilakukan. Dari awal kami di sini sesuai perintah atasan melakukan patroli di wilayah Kaltara. Jadi kami hanya tunggu perintah atasan,” tuturnya.

Beda halnya yang dikatakan Danlanud Tarakan Letkol Penerbang Tiopan Hutapea. Menurut Tiopan, sejak dari Januari lalu banyak pelanggaran wilayah udara di Kaltara yang dilakukan oleh negara-negara tetangga.
“Sudah ada beberapa kali terjadi pelanggaran udara yang dilakukan negara-negara tetangga sekitar. Mereka ini masuk di wilayah Kaltara, tepatnya di perbatasan Ambalat tanpa izin. Ini dapat dilihat dari monitor Satradar Tarakan, apalagi kami memiliki file dan bukti rekamannya,” ungkapnya.

Saat ditanya berapa jumlah pastinya pelanggaran udara termasuk negara yang melakukan pelanggaran udara tersebut, Tiopan enggan memberitahukan. “Adalah beberapa kali dari beberapa negara tetangga sekitar,” katanya sambil tersenyum.

Tiopan mengaku, selama Sukhoi berpatroli di wilayah Kaltara, jumlah pelanggaran udara, khususnya di perbatasan Ambalat menurun drastis atau terjun bebas sampai angka O atau zero.

“Sesuai prosedur tentunya kami melakukan tahap pertama untuk memperingatkan pesawat asing meninggalkan daerah perbatasan Indonesia. Kalau sudah kami peringatkan mereka tidak mau pergi kami melakukan tahap dua memaksa pesawat itu turun. Kalau tahap 1 dan 2 pesawat asing ini tidak mau juga kami mau tidak mau langsung tembak,” tegasnya.(kaltim.tribunnews.com).

JKGR.