Pranoto Reksosamodra, nasib tragis jenderal pilihan Soekarno

jenderal pranoto reksosamodra. ©dok keluarga/buku jenderal pranoto reksosamodra

1 Oktober 1965, seluruh Jakarta dilanda kebingungan. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani dan sejumlah jenderal diculik dari rumah mereka.

Di saat genting itu, Presiden Soekarno menunjuk Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra sebagai pelaksana harian Angkatan Darat, pengganti sementara jenderal Yani.

Soekarno menolak usulan tiga jenderal lain. Mayjen Soeharto dianggap keras kepala. Mayjen Moersjid suka berkelahi dan main gebuk. Sementara Mayjen Basuki Rachmat tidak begitu sehat.

Pranoto yang saat itu menjabat Asisten III Men/Pangad bidang personalia dianggap bisa diterima kalangan yang bertikai. Dia jenderal tanpa ambisi dan tak memiliki lawan. Pranoto juga mantan Panglima Divisi Diponegoro Jawa Tengah yang diharapkan dapat mengendalikan anggota divisi yang terlibat G30S.

Soekarno memerintahkan Pranoto menghadap ke Halim hari itu untuk menemui dirinya. Namun Pranoto tak datang. Dia mematuhi perintah Soeharto yang melarangnya pergi ke Halim.

Saat itu para perwira Angkatan Darat tanpa sepengetahuan Soekarno telah menunjuk Soeharto sebagai pengganti sementara Men/Pangad. Pranoto yang saat itu berada di Mabesad pun menyatakan dukungannya pada Soeharto. Dia merasa Soeharto lebih layak memimpin. Dia manut dilarang Soeharto ke Halim.

"Seandainya saat itu Pranoto bersedia datang ke Halim Perdanakusuma tanggal 1 Oktober 1965, mungkin Soeharto akan dipangkas wewenangnya dan kehilangan kesempatan untuk berkuasa. Tetapi faktanya, sejarah tidak mementingkan kata 'seandainya'," tulis sejarawan Asvi Warman Adam dalam pengantar Buku Catatan Jenderal Pranoto dari RTM Boedi Oetomo sampai Nirbaya yang diterbitkan Kompas tahun 2014. 

Kenapa Soekarno menunjuk Pranoto? Mungkin karena keduanya cukup dekat. Setelah perang kemerdekaan, Soekarno pernah meminta Pranoto menjadi ajudan presiden. Saat itu Pranoto menolak dengan halus permintaan Soekarno. Alasannya dia ingin berkarir sebagai komandan lapangan lebih dulu.

Secara khusus Soekarno pernah menuliskan memo khusus untuk Pranoto tahun 1961. "Kolonel Pranoto, kerjalah baik-baik untuk negara. Bapak percaya penuh kepadamu."

Soekarno pun pernah mengagumi bagaimana Pranoto menjunjung tinggi falsafah Jawa. Dalam sebuah kesempatan, Soekarno memuji kemampuan Pranoto mendalang.

Sementara Soekarno dan Soeharto tak terlalu cocok. Soekarno menjuluki Soeharto opsir koppig atau perwira keras kepala karena pernah menolak perintahnya.  

1 Oktober 1965, sejarah dua manusia sudah diputuskan. Posisi Soeharto makin kuat memimpin Angkatan Darat sementara Pranoto tersingkirkan.

"Pak Pran itu jenderal santun. Dia tidak mau ribut-ribut karena itu dia mematuhi perintah Soeharto dan mendukungnya," kata Imelda Bachtiar, penyunting buku tersebut.

Tanggal 14 Oktober 1965, Soeharto diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pranoto kehilangan jabatannya dan menjadi perwira tinggi non job.

Tanggal 16 Februari 1966, Soeharto memberikan perintah penangkapan untuk Pranoto. Soeharto menuding Pranoto terlibat G30S. Bahkan Pranoto masuk salah satu gembong gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pranoto mencoba menyanggah tudingan yang dialamatkan padanya. Namun percuma, tak ada keadilan atau pengadilan bagi tahanan politik yang sudah dicap PKI.

15 Tahun Pranoto ditahan tanpa diadili. Hak-haknya sebagai perwira tinggi dicabut sejak di tahanan. Tahun 1975, Pranoto tak lagi menerima sepeser pun dari pemerintah.  

Tanggal 16 Februari 1981, Pranoto dibebaskan dari tahanan. Dia berjalan kaki ke rumah anak-anaknya di Kramatjati, Jakarta Timur.

Jenderal pilihan Soekarno ini meninggal 9 Juni 1992. Cap tahanan politik belum lepas bahkan saat kematiannya. Nasib Pranoto sama buruknya dengan Soekarno yang meninggal dengan status tahanan rumah. 

Kisah Jenderal Pranoto, ditahan Soeharto 15 tahun tanpa diadili

 Dua pasukan tentara itu saling menodongkan senjata di muka sebuah rumah di Jl Taman Kimia nomor 3 Jakarta Pusat. Peleton Corps Polisi Militer (CPM) di sisi luar dan regu pengawal di dalam halaman rumah. Keduanya sudah dalam posisi siap tembak.

Mayor Jenderal Pranoto Reksosamodra keluar dari rumah. Dia melerai dua pasukan yang nyaris saling tembak di muka rumahnya.

Pranoto meminta komandan regu pengawalnya mundur. "Jangan ada sebutir peluru pun meletus!" teriaknya.

Pranoto lalu memanggil komandan peleton polisi militer. Dia marah. Merasa tersinggung dijemput seperti penjahat seperti itu. Pranoto tahu mereka diperintahkan Menteri/Panglima Angkatan Darat Mayjen Soeharto untuk menangkapnya setelah geger 30 September 1965.

"Aku bukan babi hutan atau harimau liar yang masuk kota. Bubarkan peletonmu itu dan aku akan berangkat tepat di tempat mana dan di saat kapan sesuai surat perintah Men/Pangad ini, dengan tanpa kalian kawal, barang seorang pun," tegas Pranoto.

Komandan polisi militer menurut. Dia dan pasukannya meninggalkan rumah Pranoto dengan bus militer.

16 Februari 1966, itulah episode awal penahanan Jenderal Pranoto. Perwira tinggi asal Bagelen, Purworejo ini kemudian menepati janjinya untuk datang sendiri ke tahanan polisi militer di komplek CPM Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pranoto mengingat di tahanan itu ada seorang perwira tinggi Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang. Ada juga Bung Tomo, tokoh 10 November 1945.

Dalam interograsi awal oleh CPM, Pranoto tak terbukti terlibat G30S. Dia kemudian dipulangkan tanggal 7 Maret 1966 dan statusnya diubah menjadi tahanan rumah.

Dua tahun Pranoto menjadi tahanan rumah, dia merasa masalah ini sudah beres. Tiba-tiba 4 Maret 1969 Pranoto kembali ditahan di Inrehab Nirbaya. Pemeriksaan yang dilakukan hanya sebatas tanya jawab soal peristiwa G30S. Tak sekalipun dia dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP), apalagi dibawa ke pengadilan.  

 Tahun 1970 hingga 1975, Pranoto masih menerima gaji skorsing. Nilainya tak lebih dari Rp 7.500. Setelah tahun 1975, tak ada lagi uang seperser pun untuk jenderal bintang dua ini.

Pranoto menolak dituding terlibat G30S. Dia membeberkan bukti-bukti kepada tim pemeriksa pusat tak terlibat gerakan penculikan para jenderal tersebut. Dia berharap bisa menjelaskan secara utuh dan dibawa ke pengadilan untuk menepis tudingan tersebut.

Tapi Pranoto tak pernah diberi kesempatan membela diri. Dia menjalani penahanan di Inrehab Nirbaya dan Rumah Tahanan Militer Boedi Utomo. Pranoto baru bebas tahun 1981, tepat setelah 15 tahun ditahan tanpa proses pengadilan. Pranoto merintis karir dari PETA, kemudian komandan Batalyon TNI, komandan resimen, hingga akhirnya menjabat asisten personalia Menteri Panglima Angkatan Darat. Dia tak pernah absen dalam perang mempertahankan kemerdekaan dan menumpas berbagai pemberontakan.

Saat Ahmad Yani diculik gerombolan Untung, Pranotolah yang ditunjuk Soekarno untuk menjadi pelaksana harian Angkatan Darat. Bukan Soeharto.

Kisah Pranoto menjadi menarik karena Soeharto rupanya menyimpan dendam pada mantan koleganya ini. Pranoto pernah membantu Tim AD membongkar kasus korupsi saat Soeharto menjadi panglima di Jawa Tengah.

Pranoto tak pernah dibawa ke persidangan. Dia mencatat seluruh pengalamannya selama ditahan dalam buku harian. Setelah puluhan tahun disimpan rapat keluarga, kini catatan itu disunting Imelda Bachtiar dan diterbitkan Kompas tahun 2014 dengan judul Catatan Jenderal Pranoto dari RTM Boedi Oetomo sampai Nirbaya.

Sebelumnya sebenarnya catatan Pranoto sudah diterbitkan secara terbatas tahun 2002.

"Saat pertama kali membacanya, tulisan Pak Pran jauh dari kesan amarah atau dendam. Catatan pribadinya banyak menggunakan falsafah Jawa. Banyak sisi hidup Pak Pran yang menarik," kata Imelda Bachtiar saat berbincang dengan merdeka.com pekan lalu.

Kisah Pranoto ini melengkapi teka-teki potongan misteri G30S yang tak pernah terungkap sempurna.

"Tulisanku ini bukanlah bermaksud menggugat suatu balas budi dari pihak yang berwenang atas sumbangsihku dalam pengabdian pada nusa dan bangsaku. Namun, kesemuanya ini merupakan goresan tuntutan bela diri. Aku menuntut rasa keadilan atas asas-asas Pancasila sebagai falsafah kehidupan bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta ini."

Pranoto mungkin bukan putih tanpa cela. Tapi dia juga tak sehitam apa yang dituduhkan Soeharto.

Sejarawan Asvi Warman Adam menilai Pranoto terlempar dari puncak karirnya sebagai jenderal bintang dua dan kemudian menjadi pesakitan politik yang tidak jelas kesalahannya.

"Nama baik Pranoto perlu dipulihkan," tulis Asvi. 

Soeharto dendam Pranoto bongkar kasus korupsinya di Jawa Tengah

 Pranoto Reksosamodra sejatinya teman karib Soeharto. Saat Jepang membuka pendidikan Pembela Tanah Air (PETA), kedua pemuda tersebut terpanggil untuk mendaftar.

Pranoto dan Soeharto sama-sama lulus dengan hasil memuaskan sebagai kompandan peleton. Sebentar bertugas, keduanya dipanggil mengikuti pendidikan lanjutan sebagai komandan kompi di Bogor.

Karir Pranoto dan Soeharto juga maju beriringan. Tahun 1948, Letkol Pranoto diangkat menjadi Komandan Brigade IX/Divisi III/Diponegoro di Muntilan, sementara Letkol Soeharto menjadi Komandan Brigade X di Yogyakarta.

Saat Soeharto sebagai komandan serangan Umum 1 Maret, Pranoto dan pasukannya kebagian tugas menyerang Yogyakarta dari Utara lewat Kali Code.

Kolonel Pranoto juga yang menggantikan Kolonel Soeharto menjadi Panglima Tentara & Teritorium IV/Diponegoro. Pada saat itu Panglima menjabat penguasa perang daerah (Paperda).

Di sinilah hubungan kedua perwira Angkatan Darat ini memburuk. Penyebabnya saat tim pemberantasan korupsi Angkatan Darat turun ke daerah-daerah menyelidiki dugaan korupsi para panglima. Tim ini diketuai oleh Brigjen Soengkono.

Kolonel Pranoto menuliskan peristiwa ini dalam catatan pribadinya. Buku catatan ini kemudian disunting Imelda Bachtiar dan diterbitkan Kompas tahun 2014 dengan judul Catatan Jenderal Pranoto dari RTM Boedi Oetomo sampai Nirbaya.

Pranoto mengaku memberikan fasilitas dan keleluasaan untuk tim audit tersebut selama bergerak di wilayah militernya.

Tim ini menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Kolonel Soeharto saat menjabat Panglima di Jawa Tengah. Antara lain barter liar, monopoli cengkeh dari asosiasi gabungan pabrik rokok kretek Jawa Tengah. Ada juga penjualan besi tua yang disponsori sejumlah pengusaha Tionghoa seperti Lim Sioe Liong.

Brigjen Soengkono melaporkan hal ini pada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution yang. Soeharto sempat malu dan berniat mengundurkan diri karena kasus ini. Namun Nasution menolaknya.

Nasution pula yang kemudian menyelesaikan kasus ini. Soeharto akan diberi sanksi administrasi sedangkan Pranoto diperintahkan menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Jawa Tengah.

Masalah rupanya belum selesai. Soeharto sudah menaruh dendam pada Pranoto. Dia termakan kasak kusuk yang menyebut Pranotolah yang meminta tim Angkatan Darat menyelidiki masalah ini.

Wakil Kasad Letjen Gatot Soebroto memanggil kedua anak buahnya ini. Dia meminta keduanya berbaikan. Namun Soeharto sempat menolak.

"Bagaimanapun aku merasa dipermalukan dan dicoreng-moreng oleh sebab perbuatannya," kata Soeharto.

Pranoto membela diri. "Demi Allah, laporan-laporan itu bukanlah aku yang melakukan dan aku pun tak perlu menuduh dari mana ataupun dari siapa laporan itu dibuat. Hal itu tidak benar dan kalau perlu kolonel dapat menuntutnya."

Letjen Gatot Subroto menyela perdebatan itu dengan gayanya yang kebapakan. Dia meminta Pranoto dan Soeharto berdamai.

"Kalian seperti anak kecil. Di hadapanku jangan pada bertengkar. Sudah bubar. Ayo pada salaman," kata Gatot.

"Kami terpaksa bersalaman. Betapapun di hati masing-masing terasa hambar," kenang Pranoto melukiskan peristiwa tahun 1960 itu.

Persahabatan dua perwira TNI ini pun berakhir. 

Kelak setelah G30S meletus, Mayor Jenderal Soeharto menahan Mayjen Pranoto dengan tuduhan terlibat aksi militer G30S yang didalangi PKI. Tanpa pengadilan, Pranoto menjalani penahanan selama 15 tahun.

Sejumlah pihak menyangka dendam Soeharto yang melatarbelakangi penangkapan tersebut. Namun rupanya Pranoto tak mau berburuk sangka.

"Dari catatan Pak Pran, beliau juga tidak tahu apakah karena masalah itu atau yang lain. Karena itu Pak Pran selalu berharap ada pengadilan sehingga bisa menjawab semua tuduhan. Tapi pengadilan tersebut tak pernah ada," kata Imelda Bachtiar saat berbincang dengan merdeka.com.  

Sejarawan Asvi Warman Adam menilai cara-cara Soeharto menggandeng konglomerat dan mendirikan aneka yayasan terus dipertahankan saat dia menjadi presiden RI. Sama dengan di Jawa Tengah dulu, yayasan yang didirikan Soeharto selalu diklaim untuk mensejahterakan anggota TNI atau masyarakat. Namun tentunya Soeharto dan koleganya pun dapat keuntungan.

"Menarik apa yang disampaikan dalam biografi Liem Sioe Liong. Apa yang dia peroleh dari monopoli. Di sisi lain jika Soeharto butuh, dia tinggal minta dana ke Liem. Ini mutualisme," kata Asvi.

Merdeka.