Menkopolhukam Benahi Keamanan Laut

Kapal patroli Bakorkamla di  Perairan Barelang, Batam, Kepulauan Riau (photo: Bakorkamla)

Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijanto diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo. Tedjo pun menyatakan akan segera membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Polhukam jadi ujung tombak di darat, tetapi di laut, terkait Bakorkamla. Sudah dipercayakan di Polhukam. Kita akan buat PP akan menjadi Bakamla. Saya akan bentuk Bakamla,” kata Tedjo dalam sambutannya di acara Sertijab di Kemenkopolhukam, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakpus, Selasa (28/10/2014).

Tedjo pun mengucapkan terima kasih kepada Djoko Suyanto yang telah bekerja sebagai Menkopolhukam dengan baik. Djoko hadir bersama istrinya dalam acara sertijab ini.

“Mohon dukungannya, apa yang telah dilakukan pak Djoko akan kita teruskan dan arahan-arahan Presiden juga akan kita lakukan. Tapi kita sersan aja, serius tapi santai. Pak Djoko di penerbang instruktur saya. Banyak pengalaman saya dengan beliau yang lucu-lucu,” tambah mantan KSAL itu.

Bakamla ini sendiri merupakan revitalisasi dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang terbentuk pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Sekjen Bakorkamla Dicky R Munaf, tanggung jawab Bakamla nanti langsung kepada Presiden Jokowi.

“Tanggung jawab Bakamla langsung ke Presiden tapi koordinasi dengan kementerian terkait, memutuskan koordinasi dalam Kemenkopolhukam. Jadi Bakamla tak hanya sekedar maritim. Bakamla revitalisasi Bakorkamla, bukan membuat lembaga baru,” kata Dicky di lokasi yang sama.

Menurut Dicky, stake holder Bakamla adalah yang terkait di bidang kemanan. Seperti TNI, Polisi, Bea Cukai, dan BIN. Meski begitu, Bakamla ini masih menunggu PP dan Kepres yang nantinya akan dikoordinasikan oleh Tedjo Edhy sebagai Menkopolhukam.

“Langkah pertama, PP membentuk Bakamla, Pak Menko akan koordinir. Setelah itu Kepres terkait personilnya. Tak perlu penambahan personil. TNI, Polri yang kita berdayakan. PNS analis untuk mendukung deteksi peringatan dini. 600 personil per setahun, saat operasi 8000 orang,” Dicky menjelaskan.

“Bakamla wajib mengarahkan setiap proses hukum, ketepatan dan tegas agar tidak ada penegakan hukum yang berlarut-larut. Seperti Presiden sampaikan, ketegasan hukum penting. Info intelijen penting, seperti potensi pelanggaran, kita bisa melakukan pencegahan di darat saja,” tutupnya. (Detik.com).