DPR: Pertahanan Udara Rawan – Peralatan Militer Indonesia Belum Dimodernisasi

DPR menilai sebaran radar pertahanan milik TNI AU sangat terbatas. Karenanya, jumlah 20 radar perlu diperbanyak demi menjaga wilayah udara NKRI.

Belum lagi banyak radar yang berusia cukup tua sehingga perlu diremajakan. “Sebenarnya ini belum cukup karena banyak yang harus diperbaiki atau diganti,” kata anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati ketika dihubungi, Selasa (1/4).

Ia mengungkap hasil analisis Komisi Pertahanan banyak ruang kosong yang tidak terkover radar militer. Hal itu tentu riskan kalau dibiarkan terus berlanjut. Pasalnya, bisa saja sebuah benda asing lewat begitu saja tanpa terdeteksi ketika melewati wilayah udara NKRI.

“Pengadaan radar harus diperbanyak mengingat sistem pertahanan udara kita rawan intervensi asing,” kata politikus Partai Hanura itu.

Susaningtyas menyadari, luasnya wilayah NKRI memang membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk memperkuat alutsista TNI AU. Hanya saja, Kemenhan menghadapi kendala lantaran tidak disokong anggaran besar.

Dia menyarankan agar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) diberi wawasan Nusantara demi mendukung peremajaan alutsista. Dengan cara itu, sambung dia, pemenuhan radar militer baru yang canggih dapat direalisasi. “Betul anggaran alutsista kita terbatas. Bappenas harusnya juga memiliki visi pertahanan.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan Indonesia belum memodernisasi peralatan radar militer pantai dan udara. Sebab menurutnya Indonesia masih berfokus pada pengadaan alutsista utama (senjata dan kendaraan tempur).

“Untuk Angkatan Udara alutsista pendukungnya masih radar lama dan belum semua pangkalan udara militer dilengkapi radar,” kata Mahfudz Siddiq ketika dihubungi Republika, Senin (31/3).

Mahfudz mengatakan sebagian besar radar militer Indonesia sudah tidak berfungsi optimal. Ini karena radar yang digunakan sudah tidak moderen. Menurut Mahfudz anggaran alutsista sebesar Rp 120 triliun selama 2009 sampai 2014 tidak  memadai.

“Memang diakui dalam rencana strategi (renstra) 2014 belum bisa biayai radar militer,” ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengusulkan agar ada peningkatan anggaran alutsista periode 2014–2019. Mahfudz mengatakan modernisasi radar militer udara dan pantai sudah tidak bisa ditunda. Pasalnya lalulintas udara dan perairan Indonesia sudah semakin padat.

“Saya usulkan belanja alutsista periode berikut Rp 200 triliun,” katanya.

Mahfudz menolak belanja alutsista TNI tidak tepat guna. Dia menjelaskan fungsi alutsista tidak optimal karena belanja alutsista tidak dilakukan dalam paket menyeluruh. Mahfudz mencontohkan, saat membeli pesawat Sukhoi, Indonesia tidak sekaligus membeli persenjataan Sukhoi. “Pembeliannya bertahap karena keterbatasan anggaran,” ujarnya. (ROL)