Perdana Menteri Australia
Tony Abbott menyatakan pihaknya tidak akan menghentikan kegiatan
mata-mata di Indonesia. Atas pernyataan tersebut, Presiden SBY diminta
bersikap tegas dengan mengusir para diplomat Australia di Indonesia.
"Harus dilakukan pengusiran diplomat," ujar guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana kepada detikcom, Sabtu (7/12/2013).
Hikmahanto mengatakan pengusiran diplomat sebagai bentuk protes keras adalah hal yang wajar. Hal itu tidak akan memutuskan hubungan diplomatik kedua negara.
"Pengusiran itu semarah-marahnya negara yang disadap untuk menjaga hubungan diplomatik kedepannya. Bukan putus hubungan diplomatik. Jangan sampai merembet ke masalah people to people," imbuhnya.
Menurut Hikmahanto pernyataan Tony Abbott soal tidak akan menghentikan aksi spionasenya di Indonesia kemungkinan didasari pada dua hal. Pertama Abbott tidak menyetujui penyelesaian pemulihan hubungan karena Presiden SBY mensyaratkan sejumlah hal.
"Ini sama saja 'killing Australia softly'. Bahkan penghentian sementara sejumlah kerjasama belum dicabut dan Dubes Indonesia belum akan kembali bertugas," jelasnya.
Kedua, hasil pertemuan dua Menlu dianggap banyak merugikan pemerintahan Abbott dimata publiknya. Karena Australia terkesan lemah dan mudah menyerah terhadap Indonesia.
"Harus dilakukan pengusiran diplomat," ujar guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana kepada detikcom, Sabtu (7/12/2013).
Hikmahanto mengatakan pengusiran diplomat sebagai bentuk protes keras adalah hal yang wajar. Hal itu tidak akan memutuskan hubungan diplomatik kedua negara.
"Pengusiran itu semarah-marahnya negara yang disadap untuk menjaga hubungan diplomatik kedepannya. Bukan putus hubungan diplomatik. Jangan sampai merembet ke masalah people to people," imbuhnya.
Menurut Hikmahanto pernyataan Tony Abbott soal tidak akan menghentikan aksi spionasenya di Indonesia kemungkinan didasari pada dua hal. Pertama Abbott tidak menyetujui penyelesaian pemulihan hubungan karena Presiden SBY mensyaratkan sejumlah hal.
"Ini sama saja 'killing Australia softly'. Bahkan penghentian sementara sejumlah kerjasama belum dicabut dan Dubes Indonesia belum akan kembali bertugas," jelasnya.
Kedua, hasil pertemuan dua Menlu dianggap banyak merugikan pemerintahan Abbott dimata publiknya. Karena Australia terkesan lemah dan mudah menyerah terhadap Indonesia.
"Oleh karenanya diperlukan tindakan yang mampu mengembalikan posisi kuat Australia," tuturnya.
Saat ini, lanjut Hikmahanto, menjadi tantangan bagi Presiden SBY untuk merespon sikap provokatif PM Tony Abbot. "Akankah Presiden SBY melemah dengan tidak lagi menuntut 6 syarat yang dikemukan? Ataukah Presiden SBY bertindak lebih tegas dengan mengusir sejumlah dipomat Australia? Pengusiran seharusnya merupakan tindakan yang dilakukan sejak awal saat Indonesia mengetahui disadap oleh AS dan Australia," paparnya.
Presiden SBY akan dinilai oleh publiknya dalam menjaga kewibawaan NKRI dihadapan pemerintahan asing. Penilaian ini akan berpengaruh pada sukses tidaknya pemerintahan yang dipimpin SBY yang segera berakhir tahun depan.
"Akankah SBY meninggalkan legacy atau justru meninggalkan kesan negatif terhadap pemerintahannya sama seperti Presiden Habibie saat Timor Timur harus lepas dari Indonesia?" tanya Hikmahanto.
Detiknews.
Saat ini, lanjut Hikmahanto, menjadi tantangan bagi Presiden SBY untuk merespon sikap provokatif PM Tony Abbot. "Akankah Presiden SBY melemah dengan tidak lagi menuntut 6 syarat yang dikemukan? Ataukah Presiden SBY bertindak lebih tegas dengan mengusir sejumlah dipomat Australia? Pengusiran seharusnya merupakan tindakan yang dilakukan sejak awal saat Indonesia mengetahui disadap oleh AS dan Australia," paparnya.
Presiden SBY akan dinilai oleh publiknya dalam menjaga kewibawaan NKRI dihadapan pemerintahan asing. Penilaian ini akan berpengaruh pada sukses tidaknya pemerintahan yang dipimpin SBY yang segera berakhir tahun depan.
"Akankah SBY meninggalkan legacy atau justru meninggalkan kesan negatif terhadap pemerintahannya sama seperti Presiden Habibie saat Timor Timur harus lepas dari Indonesia?" tanya Hikmahanto.
Detiknews.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar