Penyadapan harus dilihat dari sistem komunikasi secara utuh,sehingga hikmah dari kasus penyadapan adalah mengevaluasi secara total tentang sistem keamanan komunikasi. Adanya kemungkinan komunikasi masih bisa disadap,sehingga perlu dilakukan perkuatan-perkuatan agar informasi mengalir tidak mudah diketahui oleh pihak-pihak lain. Demikian pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, sebelum rapat kerja gabungan Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro,dan Kapolri, Jenderal Sutarman, di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 28 Nopember 2013. 

Berkaitan dengan pengadaan satelit, lanjut Marciano, disarankan agar satelit untuk kementerian pertahanan termasuk TNI/Polri, dan didalamnya juga termasuk intelijen harus mempunyai satelit sendiri. Pengadaan satelit harus dalam waktu segera mungkin,tahun ini atau tahun 2014.Selama ini, peralatan masih tergantung dari luar negeri. Diharapkan kemandirian peralatan komunikasi dapat tercipta dalam menata kembali sistem komunikasi. 

“Kalau satelit kita masih menumpang, kita memberikan peluang untuk dilakukan penyadapan dan potensi kebocoran informasi sangat besar, “ungkap Kepala BIN.

Lebih lanjut Kepala BIN menjelaskan bahwa kerjasama BIN dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam hal pengamanan komunikasi masih terus berlangsung.Lemsaneg selalu melakukan kegiatan bersama BIN untuk pengamanan sarana komunikasi yang ada di kantor perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. 

“Sekarang terdapat sisi kemudahan dimana kecenderungan lebih senang menggunakan telepon seluler,sehingga dilihat dari sisi keamanan sangat kurang,”terang Marciano.

Kepala BIN juga menjelaskan bahwa koordinasi tetap berjalan dengan badan intelijen lainnya,tetapi untuk kegiatan bersama antara kedua badan intelijen negara seperti intelligence exchange dan lain sebagainya sementara ditunda
BIN. 

Kepala BIN: Evaluasi Sistem Keamanan Komunikasi

Jakarta (28/11/2013)- Penyadapan harus dilihat dari sistem komunikasi secara utuh,sehingga hikmah dari kasus penyadapan adalah mengevaluasi secara total tentang sistem keamanan komunikasi. Adanya kemungkinan komunikasi masih bisa disadap,sehingga perlu dilakukan perkuatan-perkuatan agar informasi mengalir tidak mudah diketahui oleh pihak-pihak lain. Demikian pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, sebelum rapat kerja gabungan Komisi I DPR RI bersama Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro,dan Kapolri, Jenderal Sutarman, di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 28 Nopember 2013. 

 

Berkaitan dengan pengadaan satelit, lanjut Marciano, disarankan agar satelit untuk kementerian pertahanan termasuk TNI/Polri, dan didalamnya juga termasuk intelijen harus mempunyai satelit sendiri. Pengadaan satelit harus dalam waktu segera mungkin,tahun ini atau tahun 2014.Selama ini, peralatan masih tergantung dari luar negeri. Diharapkan kemandirian peralatan komunikasi dapat tercipta dalam menata kembali sistem komunikasi. 

 

“Kalau satelit kita masih menumpang, kita memberikan peluang untuk dilakukan penyadapan dan potensi kebocoran informasi sangat besar, “ungkap Kepala BIN.

 

Lebih lanjut Kepala BIN menjelaskan bahwa kerjasama BIN dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dalam hal pengamanan komunikasi masih terus berlangsung.Lemsaneg selalu melakukan kegiatan bersama BIN untuk pengamanan sarana komunikasi yang ada di kantor perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. 

 

“Sekarang terdapat sisi kemudahan dimana kecenderungan lebih senang menggunakan telepon seluler,sehingga dilihat dari sisi keamanan sangat kurang,”terang Marciano.

 

Kepala BIN juga menjelaskan bahwa koordinasi tetap berjalan dengan badan intelijen lainnya,tetapi untuk kegiatan bersama antara kedua badan intelijen negara seperti intelligence exchange dan lain sebagainya sementara ditunda.(*)

- See more at: http://www.bin.go.id/nasional/detil/255/1/29/11/2013/kepala-bin:-evaluasi-sistem-keamanan-komunikasi#sthash.Sdvc8XDb.dpuf