Presiden Joko Widodo gelar rapat di Istana Merdeka, Jakarta
Presiden Joko Widodo menyadari bahwa untuk membangun TNI yang
profesional dan disegani, pemerintah harus mampu memenuhi alutsista
(alat utama sistem persenjataan) bagi tiga matra secara terpadu.
Presiden Jokowi mengatakan, saat ini anggaran TNI hanya sekitar 0,89 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), PDB nasional pada kuartal IV Tahun 2015 tumbuh 5,04 persen yakni mencapai Rp 11.540,8 triliun.
“Saya berikan sedikit gambaran bahwa anggaran TNI sebelumnya 0,89 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Yang sebelumnya lagi, 0,78 persen dari PDB, dan sekarang paling tidak 1,1 persen dari PDB kita,” katanya.
“Ke depan kalau pertumbuhan ekonomi bisa naik paling tidak di atas 6, akan muncul angka 1,5 % dari PDB dan ini adalah sebuah angka yang besar. Perhitungan saya tadi kurang lebih bisa mencapai Rp 250 triliun,” ujar Presiden Jokowi dalam pengantar rapat masalah penguatan TNI, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Presiden mengingatkan, angka-angka itu harus mulai diantisipasi dari sekarang. Artinya, harus ada perencanaan yang matang, betul-betul matang, betul-betul detil, betul-betul terinci, sehingga anggaran dan uang itu dipergunakan dengan baik, tepat guna dan juga terdesain dari awal.
Presiden Jokowi juga menegaskan, agar penggunaan produk-produk dalam negeri menjadi perhatian. Ia mengingatkan penggunaan produk dalam negeri, sangat penting.
“Penting sekali. Kita lihat belanja-belanja yang ada, saya kira sudah sesuai porsi, baik belanja pegawai, belanja barang, alutista. Tapi sekali lagi, perencanaan harus matang, detail, dalam sebuah strategi pembangunan kekuatan seperti apa. Itu yang kita inginkan ke depan,” kata Presiden Jokowi.
Hadir dalam Rapat Terbatas ini antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, KSAD, KSAU, KSAL, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. (DID/ES)
Presiden Jokowi mengatakan, saat ini anggaran TNI hanya sekitar 0,89 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), PDB nasional pada kuartal IV Tahun 2015 tumbuh 5,04 persen yakni mencapai Rp 11.540,8 triliun.
“Saya berikan sedikit gambaran bahwa anggaran TNI sebelumnya 0,89 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Yang sebelumnya lagi, 0,78 persen dari PDB, dan sekarang paling tidak 1,1 persen dari PDB kita,” katanya.
“Ke depan kalau pertumbuhan ekonomi bisa naik paling tidak di atas 6, akan muncul angka 1,5 % dari PDB dan ini adalah sebuah angka yang besar. Perhitungan saya tadi kurang lebih bisa mencapai Rp 250 triliun,” ujar Presiden Jokowi dalam pengantar rapat masalah penguatan TNI, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/2/2016).
Presiden mengingatkan, angka-angka itu harus mulai diantisipasi dari sekarang. Artinya, harus ada perencanaan yang matang, betul-betul matang, betul-betul detil, betul-betul terinci, sehingga anggaran dan uang itu dipergunakan dengan baik, tepat guna dan juga terdesain dari awal.
Presiden Jokowi juga menegaskan, agar penggunaan produk-produk dalam negeri menjadi perhatian. Ia mengingatkan penggunaan produk dalam negeri, sangat penting.
“Penting sekali. Kita lihat belanja-belanja yang ada, saya kira sudah sesuai porsi, baik belanja pegawai, belanja barang, alutista. Tapi sekali lagi, perencanaan harus matang, detail, dalam sebuah strategi pembangunan kekuatan seperti apa. Itu yang kita inginkan ke depan,” kata Presiden Jokowi.
Hadir dalam Rapat Terbatas ini antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno LP Marsudi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, KSAD, KSAU, KSAL, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. (DID/ES)
Sumber : Setkab.go.id
