Lemsaneg Akui Kedutaan Besar RI di Beberapa Negara Disadap

Alat sadap ditemukan di sejumlah KBRI. Pemerintah telah memprotes.

Salah satu KBRI. (KBRI Seoul)

Lembaga Sandi Negara mengakui ada indikasi penyadapan di beberapa kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri. Mereka pun selalu melaporkan upaya penyadapan itu kepada tim terpadu dan tim kepresidenan, namun tidak disampaikan ke publik karena persoalan intelijen bersifat rahasia.

“Indikasi penyadapan selalu ada. Hanya kami tidak bisa pastikan siapa yang memasang alat sadap itu,” kata Kepala Lemsaneg Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi di Jakarta, Jumat 22 November 2013. Menurutnya, alat sadap yang ditemukan di sejumlah KBRI itu tidak bermerek sehingga tidak diketahui pihak mana yang membuat produk tersebut.

Itulah yang membuat Lemsaneg sulit mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab dalam mencuri informasi di KBRI beberapa negara. “Seratus persen kami tidak tahu siapa yang pasang alat sadap. Setelah kami telusuri tidak ada ciri-ciri khusus pada alat itu,” kata dia.

Untuk diketahui, di ruang kerja Duta Besar RI di Canberra Australia dan di Washington DC Amerika Serikat pernah ditemukan alat sadap. Pemerintah Indonesia bahkan telah melayangkan protes. Namun kedua negara terkait tidak mengakui. Alat yang dipasang di KBRI itu disebut pemerintah masing-masing negara sebagai bagian dari upaya membantu Indonesia aman dari ancaman terorisme.

Saat ini hubungan Australia dan Indonesia memburuk paska terkuaknya penyadapan Badan Intelijen Australia (DSD) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, istri, dan para pejabatnya. Indonesia menghentikan kerjasama militer dan intelijen dengan Australia untuk sementara waktu sampai pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi atas aksi spionase itu.

Vivanews. 

Polri antisipasi penyadapan Densus 88 oleh Australia

Kasus penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) oleh Australia membuat Polri was-was. Korps Bhayangkara itu pun mengantisipasi penyadapan alat-alat komunikasi Densus 88 Antiteror yang didatangkan dari Australia.

densus . merdeka.com

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Ronny F Sompie di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, mengatakan upaya antisipasi penyadapan sudah dilakukan.

"Namun demikian saya harus tanya kepada Densus 88 dan Bareskrim Polri, apakah ada kemungkinan segala macam data yang ada di Densus 88 tersadap, terekam, dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan negara lain, termasuk oleh Australia, itu akan kita evaluasi," kata Ronny F Sompie , Kamis (21/11).

Menurut Ronny, saat ini peralatan teknologi informasi yang digunakan Densus banyak bergantung dari pihak luar. Baik yang bentuknya bantuan hibah maupun yang dibeli secara langsung.

"Kita akan evaluasi kalau ada masukan dari IPW, saya kira Densus 88 saat membangun alat itu masih di bawah Kabareskrim Polri atau membeli atau menerima hibah alat itu, sudah dari awal sudah mengetahui kemungkinan adanya penyadapan," ujar Ronny.

Selain untuk penanganan terorisme, peralatan Polri dari Australia lainnya juga untuk kebutuhan cyber crime. Menurut Ronny, pihak kepolisian akan mengantisipasi itu kalau-kalau Australia menyertakan alat sadap dalam peralatan itu.

"Ada hibah dari Australia yang berkaitan dengan cyber crime. Tapi apakah mereka memasang alat itu dengan alat mereka untuk memudahkan penyadapan, tentunya perlu kita antisipasi," kata Ronny. 

Strategi. 

Australia menyadap khawatir Indonesia berpaling ke China

Presiden Susilo Yudhoyono (kanan) tersenyum lebar saat menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott (kiri), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9). Jakarta tempat pertama yang Abbott datangi setelah dia dilantik pada September lalu. Kini hubungan Jakarta-Canberra menegang lagi karena Canberra menyadap komunikasi petinggi Indonesia. (ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

... dalam kacamata politik internasional Indonesia telah diperlakukan secara keji oleh Australia dalam persoalan Timor Timur... "

Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies, Guspiabri Sumowigeno, menilai, latar belakang Australia menyadap komunikasi sejumlah petinggi Indonesia karena kekhawatiran mereka bahwa Indonesia akan "berpaling" kepada China. 

Padahal, Barat (Amerika Serikat dan semua sekutunya di seluruh dunia) memiliki skenario alias strategi besar membendung pengaruh China di mana-mana, yang dinamakan China Containment.

Dalam konteks China Containment inilah maka perebutan pengaruh Barat dan China itu terjadi secara sengit. 

"Inilah yang sekarang sedang membuat panik kekuatan-kekuatan politik Australia," kata Sumowigeno, Kamis.

China Containment merupakan cara Amerika Serikat dan sekutunya membendung peningkatan pengaruh China sebagai negara adidaya baru dalam ekonomi, militer, politik, dan budaya.

Menurut Sumowigeno, pengungkapan skandal penyadapan Australia dari kantor kedutaan besarnya di Jakarta ini, "Pasti merusak strategi yang ditujukan untuk membendung kebangkitan pengaruh China yang sedang muncul menjadi kekuatan adidaya ekonomi, politik dan militer."

Ia mengatakan, komitemen Indonesia terhadap China Containment itu cukup terlihat. 

Indikasinya, Indonesia seolah tidak menganggap intervensi politik dan militer Australia dalam kampanye pelepasan Timor Timur dari Indonesia sebagai tamparan yang seharusnya membekas dalam pada 1999.

Adalah Australia yang berdiri paling depan dalam memberi tekanan politik dan kekuatan militer berupa International Force for East Timor (Interfet) ke Indonesia soal (saat itu) Provinsi Timor-Timur, pada awal 1999. 

Australia sukses melepaskan Timor Timur dari Indonesia pada Agustus 1999, juga "membentengi" jajak pendapat PBB yang diketahui juga tidak berlangsung secara jujur dan adil sepenuhnya. Keberhasilan memereteli wilayah Indonesia oleh Australia pada Timor Timur inipun tidak dianggap hambatan psikologis berarti oleh Indonesia.

Indonesia kemudian cepat membalikkan keadaan, dari krisis menjadi persahabatan dengan Timor Timur, sejalan keberhasilan tim perumus Komisi Kebenaran Persahabatan yang dibentuk bersama.

Dengan Australia, hubungan itu juga diubah segera, terutama setelah dijalin kerja sama pada 2001; padahal kebanyakan kerja sama itu lebih menguntungkan Australia, di antaranya Indonesia menjadi "benteng" pemberantasan gelombang imigrasi gelap ke Australia.

Indonesia, kata dia, tetap menjalin hubungan mesra nyaris seperti sekutu dengan Australia, meskipun dalam kacamata politik internasional telah diperlakukan secara keji oleh Australia dalam persoalan Timor Timur. 

"Indonesia tidak mendapatkan imbalan sepadan untuk jasanya mencegah kejatuhan Timor Portugis ketangan kelompok kiri atau komunis yang meresahkan Australia sebelum tembok Berlin runtuh," kata dia.

Dalam perspektif Beijing, lanjut dia, sikap ini konfirmasi bahwa Indonesia memang ikut menjadi pilar dari China Containment. China dianggap lebih sebagai ancaman yang nyata ketimbang Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Barat-nya, termasuk Australia.

Ia mengatakan kepanikan Australia saat ini juga karena negara Timor Timur kemudian ternyata juga bukan anak manis bagi Negara Kanguru itu dan berkali-kali menggunakan "kartu China" untuk kepentingan nasionalnya.

Paling jelas adalah menekan Australia agar mau lebih jujur, adil, dan terbuka soal pengelolaan minyak dan gas Bumi di celah Timor. Minyak Bumi di celah Timor yang digembar-gemborkan Australia ada dalam jumlah sangat besar itu diangkut dan dikilang di Australia.

Negara Timor Timur hanya mendapat semacam "bagi hasil" dengan perhitungan deposit pasti minyak Bumi dan gas, eksploitasi mereka, dan keuntungan yang hanya diketahui segelintir pihak saja.  

"Wacana pembukaan pangkalan militer China di negara Timor Timur amat menggetarkan Australia," katanya.

Salah satu faktor yang menghalangi hal itu tidak terwujud adalah karena tiada restu dari Jakarta, dan China masih menimbang perasaaan Indonesia, bila mereka jadi membuka pangkalan militer di dalam wilayah gugusan kepulauan Nusantara.

"Tingkat kepercayaan Indonesia yang menipis pada Austraia bisa membuat Jakarta mengambil sikap berbeda terhadap wacana itu untuk membuat perhitungan," ujarnya.

Merdeka. 

Negosiasi Pembelian Kapal Selam Rusia oleh RI Target Penyadapan?

Agustus 2009 ketika SBY disadap, adalah saat krusial dalam negosiasi.

Salah satu kapal selam Rusia. (Reuters/Yuri Maltsev)

Ketegangan diplomatik masih menyelimuti Jakarta-Canberra menyusul terungkapnya aksi penyadapan Australia terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya. Dalam salah satu dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, Badan Intelijen Australia (DSD) menyadap SBY pada Agustus 2009.

Apa sebenarnya yang diincar Australia pada periode Agustus 2009 itu? Mantan Duta Besar RI untuk Rusia, Hamid Awaluddin, menduga rencana RI membeli kapal selam Rusia ikut menjadi target penyadapan. Pasalnya, tarik-ulur atau negosiasi seputar jadi-tidaknya Indonesia membeli kapal selam Rusia terjadi pada Agustus 2009.

“Teknologi kapal selam yang saat itu hendak dibeli Indonesia dari Rusia sungguh dahsyat. RI berencana membeli dua kapal selam. Kalau jadi, (Australia) tentu takut sama kita,” kata Hamid kepada VIVAnews, Jumat 22 November 2013.

Sejumlah pejabat RI yang ketika itu disadap oleh Australia, diyakini Hamid ada kaitannya dengan rencana pembelian kapal selam Rusia itu. “Sofyan Djalil saat itu Menteri Negara BUMN, Sri Mulyani Indrawati saat itu Menteri Koordinator Perekonomian. Mereka terkait dengan aspek ekonomi negosiasi itu (kapal selam), yakni pembiayaan. Ada anggarannya atau tidak,” kata Hamid.

Penyadapan terhadap Sofyan Djalil juga terkait dengan dana BUMN untuk membangun dermaga kapal selam tersebut. Sementara Dino Patti Djalal yang juga disadap ketika itu merupakan Juru Bicara Presiden Bidang Luar Negeri. Komunikasi-komunikasi dari pihak asing sangat mungkin masuk melalui Dino.

Pada akhirnya, kata Hamid, Indonesia batal membeli kapal selam Rusia karena alasan keterbatasan biaya. RI akhirnya lebih memilih membeli kapal selam Korea Selatan.

Untuk diketahui, Rusia pada tahun 2012 memiliki 60 kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi canggih. Meskipun pembelian kapal selam dari Rusia batal dilakukan pada tahun 2009 itu, kini Rusia kembali menawarkan 10 unit kapal selamnya kepada Indonesia.

“Ada tawaran kapal selam dari Rusia. Mereka membuka kesempatan karena kedekatan Indonesia dengan Rusia,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, 17 Agustus 2013.

Jakarta-Moskow tingkatkan kerjasama

Dalam kunjungannya ke parlemen Indonesia Kamis kemarin, 21 November 2013, parlemen Rusia menyepakati peningkatan kerjasama dengan Indonesia, termasuk dalam teknologi sadap dan antisadap.

Selain bertemu pimpinan parlemen Rusia, DPR juga melakukan pertemuan selama hampir 4 jam dengan Duta Besar Rusia untuk RI. “Saya gembira Rusia mendukung Indonesia. Kami sudah berbicara langsung (soal peningkatan kemitraan),” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.

DPR mengingatkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi target penyadapan Australia, untuk tidak terlena dengan kerjasama dengan pemerintah AS. “Indonesia juga harus meningkatkan kerjasama dengan negara lain, termasuk Rusia,” kata Priyo. 

Vivanews. 

Lumpuhnya situs polisi federal jadi berita utama media Australia

Lumpuhnya situs polisi federal (AFP) dan jatuh bangunnya situs Bank Sentral Australia yang menjadi korban serangan DDOS hacker Indonesia menjadi berita utama di sejumlah media di Australia dalam dua hari terakhir.

Seperti ditulis di The Age, juru bicara dari Polisi Federal mengungkapkan situs www.apf.gov.au masih berfungsi ketika mereka meninggalkan kantor. "Namun ketika Kamis pagi, situs sudah down. Situs kemudian diperbaiki pada pukul 8.15 waktu setempat," katanya.

Menurut juru bicara tersebut, AFP akan menangani serangan kepada situs-situs pemerintah secara serius. "Orang yang terlibat dalam serangan cyber ini harus tahu bahwa mereka akan terkena kasus kriminal," katanya.

Meski begitu, AFP menegaskan down-nya situs tidak berdampak terhadap sistem teknologi informasi dan tidak ada informasi sensitif yang ditaruh dalam website tersebut.

Sebagaimana diketahui, situs Australian Federal Police semalam ini rontok diserang hacker Indonesia. Kepastian rontoknya situs ini dapat dibuktikan dengan tidak bisanya situs beralamat di www.afp.gov.au diakses.

Penyerangan terhadap situs Polisi Federal Australia ini dilakukan oleh hacker muda yang tergabung dalam Indonesia Security Down Team. Serangan sendiri dimulai sekitar Pukul 19:25 WIB (20/11).

Belum dapat dipastikan apakah rontoknya situs ini akan berkelanjutan atau Australia akan memindahkan IP address situs ini, sehingga akan kembali normal.

Strategi. 

Regu Tentara Australia Dikeluarkan dari Pusat Pendidikan Kopassus

"Latihan dihentikan sesuai perintah Presiden".

Pasukan Kopassus di Perayaan HUT TNI ke-67. (REUTERS/Beawiharta)

Hari ini, Kamis 21 November 2013, TNI Angkatan Darat telah mengeluarkan seluruh tentara Australia yang tengah menjalani pendidikan militer di Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) Batujajar, Bandung, Jawa Barat.

Kepala Penerangan Umum TNI AD, Brigadir Jenderal TNI Rukman Ahmad, menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari langkah pemutusan hubungan kerjasama militer Indonesia dengan Australia.

"Pagi tadi, 16 tentara Australia dipindahkan ke hotel Hilton Bandung," ujar Rukman kepada VIVAnews.

Latihan militer gabungan TNI dengan tentara Australia, ia melanjutkan, sudah dihentikan sejak Rabu kemarin, sebagaimana instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan sejumlah kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan Negeri Kangguru.

Penghentian kerjasama ini bersifat sementara, sambil menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Australia soal penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden SBY, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia lainnya.

"Latihan dihentikan sesuai perintah Presiden yang ditindaklanjuti dengan perintah Panglima TNI dan Kasad," kata Rukman.

Setelah dipindahkan dari pusat pelatihan Kopassus, Rukman menambahkan, para tentara Australia itu akan segera dipulangkan ke negaranya.

"Mereka akan pulang hari Senin depan," kata Rukman.

Vivanews. 

Nasib Hibah Pesawat Hercules Australia

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia

Pasca penyadapan yang dilakukan Australia terhadap telepon Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, Indonesia menghentikan kerjasama militer dengan Australia. Penghentian kerjasama itu diwujudkan dengan ditariknya 6 pesawat F-16 di Darwin yang akan melakukan latihan Elang Ausindo 2013. Selain itu TNI juga menghentikan latihan Kopassus dengan militer Australia di Lembang- Jawa Barat.

Kita belum tahu apa respon militer Australia atas sikap TNI. Yang jelas Indonesia pun memiiki kerjasama militer dengan Australia, dalam program hibah 4 pesawat Hercules C-130 RAAF. Dengan biaya sebesar AUS$ 63 juta, Indonesia mendapatkan empat buah pesawat atau sekitar AUS$ 15 juta / unit. Padahal harga pesawat tersebut berkisar sekitar AUS$ 75 juta/ unit. Pesawat hibah ini memiliki sisa usia produktif sekitar 30 tahun atau sekitar 18.000 jam terbang.

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia (photo : RAAF)

 

 

Pesawat Hercules C-130 Hibah dari Australia (photo : RAAF)

Akankah Australia membatalkan hibah pesawat Hercules C-130 dan menjualnya ke negara lain, atau tetap menjualnya ke Indonesia, walau Indonesia menghentikan kerjasama militer dengan mereka ?. Kita lihat perkembangannya.
JKGR.