KRI Teluk Peleng Coba Diangkat

KRI Teluk Peleng-535 akan diangkat menggunakan balon pengapung (photo: Dispenal)

Kapal perang pendarat amfibi kelas Frosch-I, KRI Teluk Peleng-535, yang kandas dan miring 90 derajat di dermaga Pondok Dayung, Jakarta Utara, diupayakan diangkat memakai “balon pengapung”. “Kami tengah mendatangkan ‘balon-balon pengapung’ itu dari Surabaya. Instrumen penyelamat kapal itu ada di Dinas Penyelaman Bawah Air TNI AL, dan akan dipakai untuk mengangkat badan kapal,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI Untung Surapati, di Jakarta, Kamis.

TNI AL memiliki pengalaman dalam proses penyelamatan dan pengangkatan badan kapal perang memakai “balon-balon pengapung” sebagaimana akan diterapkan pada KRI Teluk Peleng-535 itu. KRI Teluk Peleng-535 diketahui sandar di dermaga itu pada posisi “badan keempat”, Senin pagi lalu (18/11). Saat dia sandar dan telah selesai bermanuver untuk proses merapat, kapal perang buatan Jerman Timur pada 1978 itu langsung “diikat” di titik-titik tambat.

KRI Teluk Peleng karam di perairan Pondok Dayung,Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (20/11). ANTARA FOTO/Deni Armando/pras/13

“Sebetulnya, merapat dan ditambat di posisi ‘badan kedua, ketiga, atau keempat’ seperti itu sudah sering dilaksanakan. Itu biasa terjadi dan sejauh ini tidak ada masalah. Kami tengah mengkaji sebab-musabab kebocoran lambung di buritan kapal itu,” kata Surapati.

Kebocoran kapal perang pendarat amfibi itu ada di bagian buritan, di ruang pembangkit daya listrik, di kompartemen mesin kapal. Dari titik itulah kemudian petugas jaga kapal menemukan genangan air pada saat mereka patroli rutin pada Senin petang.

“Dugaan sementara kami, mungkin di perairan ‘kolam’ dermaga itu terdapat bekas-bekas tiang besi yang besar. Kondisi perairan pada saat itu surut dan perairan cukup bergolak terkait cuaca, sehingga kapal-kapal seolah diombang-ambingkan, walau sudah diikat di tambatan dermaga,” kata dia.

Kemungkinan kedua, kata dia, benturan terjadi pada titik-titik rampa yang memang mungkin terjadi pada bagian penyambungnya.

KRI Teluk Peleng karam di perairan Pondok Dayung,Tanjung Priok, Jakarta

Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, dalam keterangan langsungnya, secara terpisah, menyatakan, “Ini masalah teknis sekali dan menjadi tanggung jawab komandan kapal.”

KRI Teluk Peleng dibangun oleh VEB Peenewerft, Wolgast, Jerman Timur pada 1978 untuk Angkatan Laut Jerman Timur dengan nomor lambung 632. Kapal berjenis Frosch-I/Type 108 ini kemudian dibeli pemerintah untuk TNI AL dan masuk armada pada 1993.

Kapal-kapal perang ini termasuk dalam paket pembelian sejumlah kapal perang eks Jerman Timur pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. KRI Teluk Peleng-535 adalah kapal pendarat bagi pasukan Korps Marinir TNI AL dan juga sebagai kapal pengangkut logistik.

Termasuk dalam kelas Teluk Gilimanuk bersama KRI Peleng-53,  antara lain KRI Teluk Gilimanuk-531, KRI Teluk Celukan Bawang-532, KRI Teluk Cendrawasih-533, KRI Teluk Berau-534, KRI Teluk Sibolga-536, KRI Teluk Manado-537, KRI Teluk Hading-538, KRI Teluk Parigi-539, KRI Teluk Lampung-540, KRI Teluk Jakarta-541, KRI Teluk Sangkulirang-542, KRI Teluk Cirebon-543, dan KRI Teluk Sabang-544.

JKGR.

Celah-celah Penyadapan Versi Menkominfo

Penyadapan bisa dilakukan dengan memasang alat di handset pengguna.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, mengakui masih terdapat celah penyadapan yang bisa dilakukan di luar pengawasan operator.

"Bisa BTS ke BTS atau BTS ke satelit, juga BTS ke handphone. Itu bisa dimasuki penyadapan," ujar Tifatul di kantor Kominfo, Jakarta usai menggelar rapat tertutup dengan seluruh operator telekomunikasi, Kamis, 21 November 2013.

Dia melanjutkan, penyadapan juga bisa dilakukan dengan memasang alat tertentu pada handset pengguna. Selain dari pengawasan operator, tambahnya penyadapan juga bisa dilakukan melalui aplikasi pesan instan atau peranti lunak lainnya.

"Dipasangkan pada ponsel dan kemudian menyadap. Selain dari operator, penyadapan bisa dilakukan melalui messenger," ujarnya.

Meski operator yang dipanggil  mengaklaim tidak menyadap, Tifatul mengatakan tak puas mendengar jawaban normatif mereka. "Klarifikasi ini saja juga tak cukup untuk itu Kominfo mengeluarkan 7 instruksi," tegasnya.

Kominfo akan memberikan waktu kepada operator telekomunikasi untuk memastikan tak ada penyadapan dan evaluasi sisten keamanan operator.

"Kami kasih waktu satu minggu untuk mendalami, mengevaluasi keamanan dan memastikan itu," kata dia.

Tujuh instruksi Kominfo:

1. Memastikan kembali keamanan jaringan yang digunakan jalur komunikasi RI 1 dan RI 2 sesuai SOP Pengamanan VVIP.

2. Memeriksa ulang seluruh sistem keamanan jaringan secara umum.

3. Mengevaluasi outsourcing jaringan, dan memperketat perjanjian kerjasama dengan mitra operator.

4. Memastikan hanya aparat penegak hukum yang berwenang menyadap dan alat penyadapan.

5.Memeriksa apakah ada penyusup gelap penyadapan oleh oknum swasta ilegal.

6. Melakukan audit atau pengujian kembali terhadap sistem perangkat lunak yang digunakan apakah terdapat back door atau botnet yang dititipkan vendor.

7. Melakukan pengetatan aturan terkait perlindungan data pelanggan, registrasi, informasi pribadi sebagai modern licensing.

Vivanews. 

Panglima TNI: Hari Ini Kami Tarik 6 Pesawat Tempur dari Australia

Semua kerjasama di bidang militer dengan Australia dihentikan.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

Panglima TNI Jenderal Moeldoko manyatakan, hari ini, Kamis 21 November 2013, TNI telah menarik alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pasukan dari kawasan Australia.

Penarikan terkait perintah Panglima Tertinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang marah dengan aksi penyadapan Badan Intelijen Australia.

"Ada enam pesawat tempur kita juga kita tarik. Kemarin perintah persiapan, hari ini ditarik," kata Moeldoko di Sanur, Bali.

Tak hanya menarik 6 pesawat tempur F-16, Panglima TNI juga telah menghentikan kerjasama di bidang militer dengan Australia.

"Sekarang di bidang latihan sementara kita hentikan. Sebetulnya sampai tanggal 24 ini Elang Ausindo. Tapi karena situasi begini, saya tarik itu," kata dia.

Moeldoko juga mengaku telah menghentikan latihan kerja sama militer Australia dengan Kopassus. Latihan bersama Kopassus dengan militer Australia adalah latihan komodo.

Ia mengaku belum tahu sampai kapan penghentian kerja sama di bidang militer dan penarikan pasukan itu dilakukan. Jika hubungan kedua negara membaik, kata Moeldoko, hubungan militer kedua negara juga akan kembali dirajut.

Moeldoko menuturkan, jika militer menganut politik negara, ketika hubungan kedua negara menegang, maka akan berimbas juga pada hubungan militer. Sebab militer mengikuti garis politik negara.

"Kita tahu bersama hubungan RI-Australia selalu pasang-surut. Kami ini, tentara, menganut politik negara. Politik negara seperti itu kita lanjutkan pada tataran militer. Kita lihat nanti kalau hubungan negara membaik, tentunya hubungan militer akan kita kembalikan," katanya+.

Vivanews. 

Ini Cara Panglima TNI Hindari Penyadapan

Soal penyadapan di militer adalah wajar. "Tidak wajar kalau ketahuan."

Pejabat Indonesia yang disadap Australia  

Aksi penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat lainnya, terbongkar.

Tak ingin menjadi korban aksi spionase, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko punya kiat menghindari aksi penyadapan negara lain.

"Dalam konteks intelijen dalam domain saya, kita sedang menyiapkan enkripsi. Hanya dengan enkripsi itulah kebocoran bisa diatasi," kata Moeldoko saat membuka Musyarawah Nasional Perkumpulan Masyarakat dan Pengusaha Indonesia Tionghoa, di Pecatu, Bali, Kamis 21 September 2013.

Enkripsi adalah proses mengubah pesan, data atau informasi, agar informasi itu tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Enkripsi adalah bagian dari ilmu yang disebut kriptografi. Kriptografi sendiri merupakan sebuah ilmu yang mempelajari teknik membuat sebuah pesan atau infromasi tidak dapat dibaca orang yang tak berhak.

Menurut Moeldoko, jika alat komunikasi dienkripsi, maka akan menghindari kebocoran informasi. "Alat komunikasi kita harus dienkripsi agar tidak bocor," katanya.

Kedua, kata Moeldoko, adalah memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi, mulai 5 Oktober 2014, alutsista Indonesia akan menjadi sangat canggih. Sehingga, harus ditopang dengan SDM yang hebat.

"Kemampuan, mental dan moralnya kita perkuat," kata Panglima TNI.

Menurut dia, dalam konteks hubungan internasional, ada hal yang sensitif dari aksi penyadapan itu yang tidak tepat dilakukan. Kata dia, sangat tidak pantas ketika Presiden SBY berkomunikasi secara pribadi dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono juga ikut disadap.

"Apa hubungannya Presiden berhubungan dengan Ibu terus disadap. Itu hal-hal sensitif dalam konteks hubungan internasional," tegas Moeldoko.

Kendati begitu, ia melanjutkan, aksi sadap menyadap dalam hubungan militer dapat saja dikatakan wajar. Katanya, wajar apabila aksi penyadapan itu dilakukan tanpa diketahui oleh siapapun.

"Tidak wajar kalau ketahuan," ucapnya sembari tertawa.

Vivanews. 

Australia Diminta Bersiap Hadapi Kebocoran Data Intelijen Lanjutan

Hubungan Australia-RI memburuk gara-gara dokumen yang Snowden bocorkan

Edward Snowden menikmati keindahan Sungai Moskow dari kapal yang berlayar di pusat kota. (REUTERS/Reuters TV/Pool)

Hubungan Indonesia dan Australia memburuk paska terkuaknya penyadapan oleh Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, istrinya, dan delapan pejabat tinggi RI lainnya. Rabu 20 November 2013, SBY mengumumkan dihentikannya kerjasama militer dan intelijen dengan Australia sampai Negeri Kanguru memberikan penjelasan resmi soal isu penyadapan itu.

Pakar pertahanan Australia, Philip Dorling, melalui surat kabar di Sydney telah mengingatkan kerugian yang diderita Australia dari pemutusan kemitraan oleh RI. Australia memerlukan kerjasama Indonesia dalam isu sensitif seperti penyelundupan manusia. Tanpa Indonesia sebagai ‘pagar’ Australia, ribuan imigran gelap tak hentinya memasuki negeri itu. “Jakarta dapat dengan mudah mempersulit posisi Australia,” kata Dorling.

Kesulitan Australia tak hanya berhenti pada penurunan derajat hubungan bilateral oleh Indonesia. Tak kalah serius, ujar Dorling, pemerintah Australia harus mengantisipasi kebocoran rahasia intelijen lebih lanjut oleh Edward J. Snowden. Mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA) itulah yang mengungkap penyadapan Australia terhadap para pejabat Indonesia.

“Amat jelas materi yang dimiliki Snowden mencakup berbagai dokumen yang berhubungan dengan kepentingan intelijen Australia,” kata Dorling dalam analisisnya di Sydney Morning Herald. Ia yakin Snowden memegang rahasia intelijen Australia lebih banyak daripada yang sudah ia ungkapkan.

Oleh sebab itu Dorling meminta pemerintah Australia bersiap untuk skenario terburuk, yakni pembeberan aksi spionase Australia di seluruh Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Bila itu sampai terjadi, maka konsekuensi politik dan diplomatik yang dihadapi Australia akan jauh lebih luas.

Beberapa waktu lalu Fairfax melaporkan, data-data intelijen dikumpulkan DSD melalui kedutaan-kedutaan Australia di Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi, Beijing, Dili, dan Port Moresby. Dengan demikian negara-negara yang menjadi sasaran aksi spionase Australia terentang dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, China, Timor Leste, sampai Papua Nugini.

Jangan Remehkan

Luasnya aksi spionase yang dilakukan Australia selama ini – dan fakta bahwa hal itu terungkap ke publik internasional, diharapkan menyadarkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott bahwa isu ini tak bisa diremehkan. Abbott diminta segera mengambil alih kendali dari situasi yang kian memburuk.

“Tony Abbott tak boleh menunda meminta maaf kepada Indonesia. Lebih penting lagi, ia harus menggelar penyelidikan berskala besar terhadap badan dan agen-agen intelijen Australia,” kata Dorling. Ia pun mengusulkan Abbott membentuk komisi independen untuk melakukan investigasi tersebut.

Selain itu Dorling meminta para agen DSD di Kedutaan Australia di Jakarta untuk segera berkemas dan meninggalkan Indonesia. “Pernyataan (Abbott) bahwa semua negara mengumpulkan informasi intelijen sama sekali tidak membantu memperbaiki situasi,” kata dia.

Indonesia benar-benar merealisasikan ancamannya untuk menurunkan derajat hubungan dengan Australia. “Saya minta hentikan dulu pertukaran informasi intelijen, hentikan coordinated military operation untuk menghentikan people smuggling di wilayah lautan. Tidak mungkin kita melakukan itu (latihan bersama Australia) jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kita semua,” kata Presiden SBY dalam konferensi persnya di Kantor Presiden, Jakarta.

Vivanews. 

Laman kepolisian dan Bank Sentral Australia diretas

Ilustrasi (ist)

Laman Kepolisian Federal Australia dan Bank Sentral Australia menjadi korban serangan dunia siber, dan beberapa laporan pada Kamis menuding pelakunya adalah peretas Indonesia.

Kepolisian Federal Australia menyebut serangan tersebut sebagai tindakan "tak bertanggung jawab" dan mengatakan bahwa siapa pun pelakunya akan menghadapi tuntutan hukum.

"Serangan-serangan ini tidak bertanggung jawab, dan tidak akan memengaruhi kebijakan pemerintah," kata badan kepolisian tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Kegiatan seperti peretasan, menciptakan atau menyebarkan virus dengan niat jahat bukanlah aksi bersenang-senang yang tidak membawa kerugian. Aksi itu bisa menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang serius bagi individu, seperti hukuman pidana atau dipenjara."

Pejabat kepolisian mengatakan laman yang berisi informasi yang tidak sensitif itu masih beroperasi saat para staf pulang kerja pada Rabu petang, namun pada Kamis pagi sudah tidak bisa dioperasikan lagi.

Insiden tersebut terjadi hanya dua pekan setelah kelompok peretas Anonymous Indonesia mengaku bertanggung jawab atas peretasan lebih dari 170 laman Australia, sebagai protes atas tindakan Canberra memata-matai tetangga dekatnya.

Hubungan antara kedua negara memburuk setelah munculnya berita minggu ini, berdasarkan dokumen bocoran dari buronan intelijen AS Edward Snowden, bahwa Australia mencoba menguping pembicaraan telepon Presiden Indonesia beserta istri dan beberapa menteri pada 2009.

Harian The Guardian Australia melaporkan bahwa seorang anggota Anonymous Indonesia dengan nama #IndonesiaCyberArmy, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan terakhir tersebut.

"Saya siap untuk perang ini!" kata peretas itu dalam akun Twitter yang tidak bisa dilacak lokasinya oleh Kepolisian Federal Australia.

Pihak Kepolisian Federal tidak memberikan komentar mengenai siapa yang bertanggung jawab atas serangan itu, namun mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Pusat Operasi Keamanan Siber dan tim Tanggap Darurat Komputer Australia untuk mengidentifikasi peretas itu.

Laman bank sentral juga menjadi target, dan seorang juru bicaranya mengatakan pihaknya menjadi sasaran serangan yang membuat layanannya terhenti sejak Selasa tengah malam -- namun masih ada sistem cadangan yang membuat laman tersebut tetap beroperasi meski ada masalah penundaan.

"Bank memiliki sistem proteksi untuk laman kami, sehingga laman bank masih aman," kata juru bicara tersebut.

Anonymous diyakini merupakan kumpulan peretas yang tidak memiliki struktur organisasi yang melancarkan serangan dalam talian secara internasional, demikian laporan AFP.

Antara. 

Begini Cara Australia Sadap Ponsel Petinggi RI?

Sepekan terakhir, Indonesia digemparkan berita penyadapan saluran telepon seluler sejumlah petinggi RI oleh intelijen Australia pada tahun 2009. Kabar itu menyebar sejak media massa internasional menulis rahasia yang dibocorkan Edward Snowden.

Ilustrasi karikatur penyadapan terhadap Presiden SBY oleh editor Herald Sun, Mark Knight | heraldsun.com.au/Mark Knight

Ini tentu bukan aksi intelijen sembarangan. Dari data tersebut, diketahui intelijen Australia berhasil menyadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal, Andi Malaranggeng, Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Polkam Widodo Adi Sucipto, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Tak pelak, hubungan diplomatik Indonesia-Australia yang tadinya hangat kini menjadi panas. Tak hanya memanggil pulang Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, dari Canberra, Presiden SBY juga meminta penjelasan dan permohonan maaf dari pemerintah Australia.

Tapi, alih-alih meminta maaf, Perdana Menteri Australia Tony Abbott malah mendukung apa pun yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, dan saat ini terus mengumpulkan informasi demi kepentingan nasional Australia. Bukannya reda, hubungan antara kedua negara malah tambah renggang.

Bagaimana modus intelijen Australia memata-matai aktivitas para petinggi RI masih menjadi teka-teki sampai detik ini. Faktanya, berdasarkan dokumen yang dibocorkan Snowden, aksi intelijen Negeri Kanguru itu dilakukan pada tahun 2009 dengan menyadap telepon seluler. Namun, tidak dijelaskan dengan teknologi apa, bagaimana caranya, atau bekerja sama dengan pihak mana. Semuanya masih misterius.

Skema penyadapan

Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, penyadapan bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan peranti lunak maupun peranti keras. Menurut Nonot Harsono, Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), penyadapan ponsel bisa dilakukan hanya dengan me-remote.

Salah satu skema konvensional penyadapan ponsel adalah dengan menaruh BTS kamuflase di sekitar ponsel korban. "Misalnya, menggunakan BTS palsu dalam bentuk koper atau dalam bentuk yang tidak terduga. Biasanya digunakan aparat hukum untuk memburu target operandinya," kata Nonot pada VIVAnews, dua hari lalu.

Jika BTS kamuflase itu menyala, cara kerjanya sederhana. Dia menjelaskan, ponsel yang mengirimkan gelombang radio menuju BTS di sekitarnya. Dan, BTS palsu juga akan menangkap gelombang radio tersebut tanpa sepengetahuan pengguna, kemudian menerima informasi percakapan di ponsel.

Skema lain, melalui alat sadap yang dipasang oleh operator telekomunikasi. Tiap-tiap operator seluler, tutur Nonot, mempunyai alat penyadapan atau alat perekam yang dipasangkan di dalam jaringannya. "Ini demi penegakan hukum. Tapi, mereka hanya diperbolehkan membukanya apabila diminta oleh penegak hukum," terangnya.

Berbicara skema yang lebih canggih, penyadapan bisa dilakukan hanya dengan menggunakan peranti lunak. Menurutnya, praktik penyadapan oleh intelijen asing tentu sangat rapi dan rahasia, banyak yang tidak menyadarinya. Pelaku aksi intelijen bisa menyusup dengan menyewa bandwidth ke operator tertentu dengan berpura-pura menjadi penyelenggara jasa Internet (Internet Service Provider/ISP) kemudian membuka jaringan virtual ke pusat intelijen.

Namun, Nonot enggan menduga-duga skenario mana yang ditempuh oleh intelijen Australia untuk menyadap saluran telepon seluler milik para petinggi RI.

Alat sadap Densus 88?

Beda halnya dengan Nonot yang mengulik isu penyadapan dari perspektif teknologi informasi, Indonesia Police Watch (IPW) mencurigai alat penyadapan oleh Australia melalui alat-alat bantu sadap bantuan dari pemerintah Australia yang diberikan pada Datasemen Khusus (Densus) 88.

IPW mendesak Polri segera mengevaluasi berbagai peralatan, khususnya alat-alat sadap bantuan dari Negeri Kanguru itu. "Sebab, bukan mustahil lewat bantuan alat sadap buat Densus 88 antiteror ini, intelijen Australia menyadap komunikasi pejabat Indonesia," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Rabu 20 November 2013.

"Jika terbukti penyadapan lewat alat sadap bantuan itu, berarti sudah waktunya semua alat tersebut diblokir, dinonaktifkan dan tidak perlu difungsikan lagi," jelasnya.

Kalaupun tidak terbukti, pemerintah diimbaunya agar tetap waspada. Kenapa intelijen Australia dan negara asing lainnya terlalu mudah menyadap para pejabat Indonesia.

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko mengatakan, pihaknya akan memperkuat sistem enkripsi negara guna mengantisipasi penyadapan negara asing, khususnya Australia dan Amerika Serikat.

Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Staf TNI AD itu mengaku akan mengembangkan enkripsi bersama Lembaga Sandi Negara supaya para petinggi negara tidak gampang disadap oleh pihak asing. "Untuk kontrainformasi, kami tengah mengembangkan enkripsi yang akan kita buat sendiri," terang Moeldoko pada wartawan di Markas Komando Badan Intelijen Strategis, Jakarta.

Kemarin pagi, Moeldoko telah memberikan arahan kepada para intelijen TNI AD, AL, AU beserta atase-atase pertahanan Indonesia guna mengantisipasi penyadapan dari pihak asing. "Kita beranalogi dengan negara-negara lain. Penyadapan tidak hanya kepada Indonesia, tetapi juga terjadi kepada negara-negara lain. Penyadapan itu syarat teknologi. Kita harus siap," ucapnya.

Kemungkinan BTS palsu

Spekulasi pun muncul. Operator telekomunikasi dituding memfasilitasi intelijen Australia untuk menyadap ponsel Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri di era 2009. Sebagaimana dilaporkan laman The Guardian dan Sydney Morning Herald, ada empat operator telekomunikasi yang disebutkan di dalam dokumen penyadapan, yaitu Telkomsel, XL, Indosat, dan Hutchison (3).

Namun, spekulasi ini langsung buru-buru dibantah. "Nggak benar. Urusan penyadapan kami patuh pada hukum. Kami ikuti arahan penegak hukum, karena mereka yang berhak," bantah Ivan Cahya Permana, VP Technology and System Telkomsel, saat dikonfirmasi VIVAnews, Selasa 19 November 2013.

Dia menjelaskan, secara teknis, Telkomsel dan operator telekomunikasi pada umumnya mempunyai standar keamanan jaringan sesuai persyaratan internasional.

Namun demikian, Ivan mengakui, masih ada masalah dengan kepemilikan alat penyadapan, yaitu perangkat ini bisa dimiliki oleh kalangan di luar penegak hukum.

"Problemnya, tak ada aturan yang mengatakan perangkat itu hanya boleh dimiliki penegak hukum saja. Jadi, kalau Anda punya uang cukup, Anda bisa beli perangkat itu. Harganya 50 miliar rupiah. Memang mahal, makanya terbatas. Kepolisian pun nggak punya banyak," jelas Ivan Permana.

Namun, untuk kasus penyadapan Presiden RI dan sejumlah menteri, Ivan enggan menuding intelijen Australia telah membeli perangkat tersebut. Karena, kemungkinannya masih cukup luas. Menurut Ivan, intelijen Australia dapat memanfaatkan BTS palsu untuk menyadap informasi dari ponsel.

"Alat sadap itu dapat menyaru jadi BTS milik operator, karena itu dipercaya oleh ponselnya, nah ponsel meresponsnya ke alat itu," jelas Ivan.

Senada dengan Telkomsel, Indra Utoyo, Direktur Inovasi dan Strategi Portofolio Telkom yakin tidak ada operator telekomunikasi di Indonesia yang terlibat dalam upaya penyadapan yang membuat hubungan Indonesia-Australia makin panas.

"Untuk penyadapan, kami sudah ikut aturan yang ditetapkan pemerintah. Mungkin mereka (Australia) mempunyai hal yang melampaui aturan kita. Ini di luar domain kami," ujar Indra, saat dijumpai VIVAnews di Jakarta, Rabu 20 November 2013.

"Ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak ke depan untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan di era digital bahwa keamanan dan privasi itu sangat penting," ujar dia.

Penyadapan = ilegal

Menanggapi isu penyadapan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pun turut bicara. Sejauh ini, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S Dewa Broto mengatakan penyadapan itu belum terbukti dilakukan lewat kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

"Jika terbukti ada yang main mata di kemudian hari, maka penyeleggara telekomunikasi yang bersangkutan dapat dikenai pidana yang diatur dalam UU Tekomunikasi dan UU ITE,"  kata dia.

Gatot memaparkan, penyadapan bertentangan dengan UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 11/2008 tentang ITE. "Pada pasal 40 dalam UU Telekomunikasi, setiap orang secara tegas dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun," paparnya.

Menurutnya, Kominfo tidak pernah memberikan sertifikasi perangkat sadap terkecuali yang digunakan oleh lembaga penegak hukum yang disebutkan pada Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 UU ITE.

"Kami tidak pernah mengeluarkan sertifikat untuk perangkat anti sadap. Karena itu ilegal," ujar Gatot.

Vivanews.