TNI Langsung Hentikan Latihan Militer Gabungan Dengan Australia

Menyusul sikap tegas Pemerintah Indonesia menghentikan sementara kerjasama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen, termasuk latihan-latihan militer bersama, yang melibatkan angkatan laut, darat, udara, dan gabungan kedua negara, sampai Pemerintah Australia menyampaikan penjelasan sikap resmi mengenai aksi penyadapan yang dilakukan intelijen negara tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumla menteri pada 2009 lalu, Tentara Nasional Indonesia (TNI) langsung mengentikan seluruh latihan militer gabungan dengan Australia mulai Rabu (20/11) ini.

"Mulai hari ini langsung kami hentikan, bukan percepatan," kata Panglima TNI Jendral Moeldoko di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/11).

Panglima TNI mengatakan, salah satu latihan gabungan yang dihentikan adalah Elang Ausindo, dimana Indonesia mengirimkan enam pesawat F-16 dan rencananya selesai pada 24 November.

"Enam pesawat F16 di Australia harusnya sampai 24 November, dihentikan sekarang dan besok (pesawat) harus kembali," ujar Jendral Moeldoko.

Panglima TNI menjelaskan, pihaknya tetap tegas untuk menegakkan sikap politik, meskipun secara personal, dirinya tetap berhubungan dengan koleganya asal Australia.

"Saya selaku penglima tetap harus menjaga keseimbangan untuk menghadapi situasi ini. Secara pribadi panglima masih berkomunikasi dengan panglima Australia, tapi sikap politik harus jelas, tegas," ungkap Jendral Moeldoko.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan untuk menghentikan sementara kerjasama pertukaran informasi danpertukaran intelijen dengan Australia, termasuk latihan-latihan militer bersama, yang melibatkan angkatan laut, darat, udara, dan gabungan kedua negara. Penghentian kerjasama ini dilakukan hingga pemerintah Australia memberikan penjelasan resmi atas terjadinya penyadapan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Hj. Ani Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan sejumlah menteri.

Sikap resmi Pemerintah Indonesia itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konperensi pers di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11) siang, seusai melakukan rapat terbatas dengan Dubes RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, yang dihadiri oleh Menlu Marty Natalegawa, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Kepala BIN Letjen Marciano Norman.

“Pemerintah Indonesia mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan, sebagai mana telah disampaikan Menlu Marty Natalegawa. Kami sudah meminta, dan melalui mimbar ini, saya betul-betul meminta penjelasan sikap resmi Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Indonesia, dan sikap apa yang diambil Pemerintah Australia terhadap penyadapan itu. Kalau Australia ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya menunggu penjelasan itu,” tegas Presiden SBY.

Sambil menunggu apa yang akan disampaikan Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri Tonny Abbot, Presiden SBY masih berharap, Indonesia dan Australia masih bisa menjalin hubungan dan kerjsama yang baik setelah kedua negara mengatasi masalah ini.

“Australia satu tahun terakhir ini menghormati kedaulatan kemerdakaan Indonesia, dan mengakui keutuhan wilayah Indonesia,” ungkap Presiden SBY.
Terhadap warga Indonesia di Australia, apakah diplomat, pekerja, pelajar dan mahasiswa, Presiden meminta untuk tetap tenang. Pemerintah Ind dan Australia, lanjut Presiden SBY, memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah ini.

Strategi. 

Indonesia - Australia memanas, TNI fokus latihan tempur

Hubungan RI dengan Australia kembali memanas, pasukan TNI pun terus diperkuat untuk melakukan latihan tempur. Latihan itu, dimaksudkan untuk kesiapsiagaan bila suatu saat kejadian terburuk terjadi.

Rabu (20/11/2013) siang, sekira 540 personel dari Batalyon Yonif Lintas Udara 502 Malang digembleng untuk melakukan pertempuran langsung dengan terjun dari udara dan melakukan penyerangan jarak dekat di sebuah hutan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim).

Ratusan personel itu diterjunkan dari udara dengan menggunakan pesawat Hercules jenis C-130 di kawasan Desa Karangmojo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.

Setelah tiba di darat, mereka langsung berlari melewati pemukiman penduduk dan masuk ke dalam hutan di Desa Grujukan. Desa ini, diibaratkan sebagai markas pasukan negara tetangga yang melakukan invasi atau penyerbuan ke Indonesia.

Di dalam hutan inilah tembak-menembak antara pasukan Indonesia melawan musuh terjadi. Dengan taktik gerilya, pasukan musuh dapat dipukul mundur dan beberapa orang diantaranya berhasil ditembak mati.

"Latihan terjun dan tempur taktis kali ini memang difokuskan untuk pertempuran dengan negara asing. Ini sengaja dilakukan untuk mematangkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi setiap ancaman dari negara manapun yang merongrong NKRI," tegas Komandan Brigade Infantri Lintas Udara 18 Trisula, Kolonel Susilo. 

Strategi. 

KRI Teluk Peleng "Nyungsep" di Tanjung Priok

KRI Teluk Peleng-535 milik TNI AU dalam keadaan miring 90 derajat dan nyaris tenggelam di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Hingga Kamis (20/11) sore, evakuasi belum dilakukan.

KRI Teluk Peleng-535 Nyaris Tenggelam

Setengah badan kapal berada dalam air. Peristiwa itu terjadi sejak Rabu (19/11) kemarin. Panglima TNI Jenderal Moeldoko membenarkan dan menyebut ada kelalaian komandan kapal saat kapal bersandar.

"Ada satu KRI eks Jerman yang akan, bukan tenggelam. Karena pada saat dia parkir dia nabrak pilar beton sehingga bocor, terus agak nyungsep 90 derajat," kata Moeldoko di kantor Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI, Jakarta, Rabu (20/11).

Soal kelalaian, Moeldoko membenarkan. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari KSAL, ada keteledoran komandan kapal. Jadi bukan karena usia kapal yang sudah tua. Kapal yang nyaris tenggelam itu mengalami kebocoran di bagian lambung kanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KRI Teluk Peleng (535) merupakan kapal kelima dari kapal perang jenis kapal pendarat. KRI Teluk Peleng dibangun oleh VEB Peenewerft, Wolgast, Jerman Timur pada tahun 1978 untuk Angkatan Laut Jerman Timur dengan nomor lambung 632.

Kapal berjenis Frosch-I/Type 108 ini kemudian dibeli pemerintah untuk TNI Angkatan Laut dan masuk armada pada tahun 1993. KRI ini termasuk dalam paket pembelian sejumlah kapal perang eks Jerman Timur pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

KRI Teluk Peleng bertugas sebagai armada pendarat bagi pasukan Marinir TNI AL dan juga sebagai kapal pengangkut logistik.
Strategi. 

Hacker Indonesia Lumpuhkan Situs Polisi Federal Australia

Hanya beberapa jam menerima serangan hacker Indonesia, situs Federal Police Australia malam ini lumpuh 100 persen. Kepastian rontoknya situs ini dapat dibuktikan dengan tidak bisanya situs beralamat di www.afp.gov.au diakses.

Penyerangan terhadap situs Polisi Federal Australia ini dilakukan oleh Hacker Anonymous Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Security Down Team. Serangan sendiri dimulai sekitar Pukul 19:25 WIB malam ini.

Situs Polisi Federal Australia memiliki alamat internet protocol (IP) di IP : 125.7.101.101 port : 80. Dengan tool-tool yang ada, siapapun bisa saja menyerang situs tersebut dengan hanya memasukkan IP yang bersangkutan. Inilah yang membuat peserta penyerangan terhadap situs Australia cukup banyak, mencapai seribuan hacker.
Hacker Australia juga sebelumnya mencoba menyerang situs Presiden RI tapi lagi-lagi salah sasaran, karena yang diserang adalah www.presiden.go.id, padahal situs ini sama sekali tidak ada.

Hacker Australia juga diduga menjadi dalang rontoknya situs Bank Indonesia selama beberapa jam tadi siang sebagai balasan serangan hacker Indonesia terhadap Bank Sentral Australia.

Situs Bank Sentral Australia, meski tak sempat dibuat 404 Not Found, tapi sempat kembang kempis dan beberapa kali pingsan atau jatuh bangun. Situs tersebut sampai harus mengganti internet protocol (IP) nya agar bisa terhindar dari serangan hacker Indonesia.

Serangan hacker Indonesia diprediksi masih akan berlanjut malam ini sampai besok pagi dengan target dan sasaran yang berbeda atau sama dengan sasaran sebelumnya. 

Strategi. 

Indonesia Hentikan Kerjasama Militer dan Intelijen dengan Australia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan sambil menunggu jawaban resmi Australia soal penyadapan, Indonesia menghentikan  sejumlah kerjasama dengan Negeri Kanguru itu. Presiden menyatakan, akan menghentikan sementara semua kerjasama militer dan intelijen antara kedua negara.

"Yang jelas, untuk sementara atau saya meminta dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antara kedua negara," kata Presiden dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu 20 November 2013.

SBY menyatakan, semua latihan militer antara kedua negara apakah itu antara sesama angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau gabungan akan dihentikan. "Saya meminta dihentikan sementara coordinated military operation, yang untuk menghentikan people smuggling, di wilayah lautan," kata SBY. "Tidak mungkin kita melakukan itu jika ada penyadapan terhadap tentara atau terhadap kita semua," katanya.

Penghentian kerjasama ini merupakan poin kedua pernyataan resmi pemerintah Indonesia. Poin pertama berisi permintaan resmi pada Australia untuk menyikapi soal penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat termasuk Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Kemudian poin ketiga adalah, untuk kerjasama ke depan, Indonesia meminta ada protokol kode perilaku dan asas pedoman kemitraan di antara kedua negara untuk menghadapi isu penyelundupan manusia atau kerjasama militer dan intelijen. "Protokol code of conduct itu sifatnya mengikat, jelas dan dijalankan. Itulah tiga hal yang akan kita tempuh," kata SBY.

Kerugian Utama Bagi Australia

 Indonesia mulai menurunkan derajat hubungannya dengan Australia setelah menarik duta besarnya dari Canberra. Pemerintah RI pun meninjau ulang seluruh kerjasama dengan Negeri Kanguru, termasuk di bidang pemberantasan terorisme yang selama ini berjalan amat baik.

Anggota Komisi Hukum DPR Eva Kusuma Sundari menilai langkah keras yang diambil Indonesia amat merugikan Australia, terutama di bidang penanganan terorisme yang selama ini menjadi perhatian utama Australia paska puluhan warganya tewas dalam tragedi Bom Bali 2002 dan 2005.

“Meskipun Australia memberikan bantuan pada Detasemen Khusus Anti-Teror 88, tapi mereka sangat butuh informasi dari RI. Jadi Indonesia tak perlu bernyali kecil,” kata Eva di Jakarta, Rabu 20 November 2013. Menurutnya, Australia bahkan bergantung pada Indonesia soal penanganan terorisme.

Eva berpendapat Indonesia sesungguhnya lebih ahli dalam hal pemberantasan terorisme, sebab Kepolisian RI sudah banyak menangani dan menangkap pelaku terorisme. “Di sini Australia hanya user, yang bergantung pada Indonesia untuk memperoleh informasi,” kata dia.

Selain soal terorisme, kerjasama dalam isu penyelundupan manusia juga kini dikaji ulang Indonesia. Padahal, ujar Eva, Australia sangat buruh Indonesia dalam menangani imigran gelap atau manusia peragu. “RI selama ini dipakai sebagai tanggul untuk menahan gelombang ribuan imigran yang hendak masuk ke Australia,” kata politisi PDIP itu.

Sebaliknya, Indonesia tak terlalu rugi bila menurunkan kualitas hubungannya dengan Australia. Dari segi bisnis, kata Eva, investor terbesar Indonesia masih berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan China. Oleh sebab itu pemerintah RI tak perlu khawatir.

“Jika impor daging dari Australia kita stop, itu bisa beralih ke India. Syukur apabila bisa menggenjot produksi dalam negeri. Realitanya RI tidak begitu bergantung pada Australia, tapi sebaliknya,” ujar Eva.

Secara terpisah, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa mengatakan pemerintah Indonesia telah mulai menurunkan derajat kemitraannya dengan Australia. “Ini sudah kami lakukan. Australia pun mulai merasakannya. Ibarat keran air, Indonesia sudah mengecilkan kucurannya sedikit demi sedikit,” ujarnya.

Setiap langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia, menurut Marty, dilakukan secara terukur sesuai dengan tanggapan dan sikap dari Australia. 
Strategi.

TNI AD Telah Melakukan Antisipasi Penyadapan

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman menegaskan, Angkatan Darat (AD) tengah mempersiapkan diri agar terhindar dari penyadapan seperti yang telah dilakukan negara Australia. Justru TNI AD bisa mengetahui apa yang mereka lakukan.

"Untuk menghindari penyadapan kedepan, saat ini kita sudah melakukan riset dengan Universitas Suriah, baru saja tadi saya tanda tangani, ada 12 macam riset kita gunakan untuk kepentingan taktis, strategis dan operasional," katanya saat memberi pengarahan kepada ratusan pasukan perdamaian yang akan berangkat ke Libanon di Kostrad Cilodong, Depok, Selasa (19/11).

Menurut Budiman, 12 riset tersebut tak hanya sekadar riset, tetapi langsung praktek melatih prajurit Indonesia. Ia mengklaim terkait penyadapan oleh negara Australia, tak ada pengamanan atau penambahan personel secara khusus. "Penambahan pengamanan itu tak usah terlalu dibesar - besarkan, yang penting kita lakukan adalah lakukan pengamanan untuk tak dapat disadap. Kedua, kita tahu cara - cara pekerja yang melakukan itu, sehingga kita tau mengatasinya," tegasnya.

Budiman menuturkan, TNI AD mempersiapkan diri tingkatkan pengetahuan agar makin mandiri. Dengan begitu, lanjutnya, maka pihak lain tak akan memandang sebelah mata. "Kami TNI AD sedang persiapkan diri, mendalami teknologi, karena itu Lembaga Pengkajian Teknologi TNI AD di Malang, kita tingkatkan menjadi sekolah tinggi TNI AD, dengan materi kedepan seperti teknik informasi, nano teknologi, kimia, lalu elektronik, mesin, konstruksi, IT, dan beberapa hal yang terkait, dan kemampuan kita pada satelit, sebetulnya negara kita awal2 sudah mulai kuat, sehingga bagaimana kita tingkatkan lagi," tutupnya.

Strategi. 

Australia intai Indonesia sejak 1954

Menurut Philip Dorling, Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah pos mata-mata dinas intelijen Australia (ANTARA/M Agung Rajasa)

Kita bekerjasama erat dengan Indonesia, termasuk dalam bidang keamanan dan intelijen, tapi kita tidak mempercayai mereka"

Jakarta (ANTARA News) - Sejak 1950-an Australia rutin memata-matai Indonesia, kata Philip Dorling, kolumnis The Canberra Times dalam tulisannya "Canberra doesn't trust Jakarta" pada harian terkemuka Australia, Sidney Morning Herald, hari ini.

"Kabar bahwa dinas mata-mata elektronik, Defence Signals Directorate, telah menyasar percakapan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tidaklah mengejutkan ratusan, bahkan ribuan, agen rahasia, diplomat, birokrat dan politisi Australia," kata Dorling mengawali tulisannya.

Mengapa kita (Australia) melakukan itu? Dorling menjawab sendiri pertanyaannya itu, bahwa di balik segala pernyataan persahabatan dan bertetangga baik oleh berbagai pemerintah Australia, Canberra memang sebenarnya tak mempercayai Jakarta.

"Kita (Australia) bekerjasama erat dengan Indonesia, termasuk dalam bidang keamanan dan intelijen, tapi kita tidak mempercayai mereka (Indonesia)," tulis Dorling.

Indonesia di mata Australia, kata Dorling, tidak seperti Australia memandang Selandia Baru yang dianggap sekutunya, sebaliknya Australia selalu khawatir suatu saat Indonesia akan menjadi ancaman.

Selandia Baru dianggap sebagai salah satu dari program mitra "Five Eyes" atau lima sekutu terpercaya Australia. 

"Kita telah memata-matai Jakarta sejak lama," kata Dorling.

Kedubes Australia pos mata-mata

Dia menyebut Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang dibangun pada 1954 sebagai pos mata-mata pertama di luar negeri dari dinas intelijen Australia (Australian Secret Intelligence Service, ASIS).

"ASIS senantiasa menjadikan Indonesia sebagai prioritas utama," tulis Dorling.

Dia lalu mencatut catatan harian mantan duta besar Australia untuk Indonesia Sir Walter Crocker yang tak pernah dipublikasikan.

Menurut Crocker, Defence Signals Directorate rutin mematai-matai diplomasi Indonesia sejak pertengahan 1950-an.

Pada 1960-an, GCHQ membantu Defence Signals Directorate memecahkan mesin sandi buatan perusahaan Swedia Hagelin yang digunakan Kedubes Indonesia di Canberra.

GCHQ adalah kependekan dari Government Communications Headquarters. Ini adalah dinas intelijen Inggris yang bertanggungjawab dalam menyediakan intelijen sinyal (SIGINT) dan jaminan informasi kepada pemerintah dan angkatan bersenjata Inggris. 

Pada 1970-an, fasilitas radio Defense Signals di Shoal Bay luar kota Darwin memonitor komunikasi militer Indonesia dan memberi informasi dini mengenai hasrat Indonesia menduduki Timor Timur.

Pada 1999, laporan Defence Intelligence yang bocor mengenai Indonesia dan Timor Timur menunjukkan intelijen Australia memiliki akses luar biasa terhadap komunikasi militer dan sipil Indonesia.

"Setiap Perdana Menteri Australia sejak Robert Menzies (PM Australia 1949 - 1966) mendapat pengarahan mendalam mengenai jangkauan penetrasi terus menerus Defence Signals Directorate terhadap komunikasi diplomatik, militer dan sipil Indonesia yang terus meningkat," tulis Dorling.

Saat memata-mata Soeharto, Perdana Menteri Paul Keating berusaha mendapatkan pola pikir Soeharto mengenai diplomasi regional dan hubungan dengan Australia.

Kini, Defence Signals berusaha mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai hubungan politik dan personal Presiden Yudhoyono.

Operasi penyadapan ini, kata Dorling, adalah bagian dari program "Five Eyes" dalam nama sandi "STATEROOM", sedangkan lokasi utamanya adalah di Kedubes Australia di Jakarta, tepatnya daerah Kuningan, Jakarta Selatan.

Spionase ini resminya ditujukan untuk perang melawan terorisme, namun menurut seorang mantan agen rahasia Australia kepada Fairfax Media bahwa fokus utama spionase itu adalah "intelijen politik, diplomatik dan ekonomi."

"Pertumbuhan besar jejaring telepon mobile (Indonesia) adalah anugerah besar (bagi Australia) dan elite politik Jakarta adalah gerombolan orang yang royal bicara. Bahkan saat mereka (elite Indonesia) menganggap dinas intelijennya sendiri sedang mencermati (aktivitas mata-mata), mereka terus saja ngomong," kata sang mantan agen rahasia Australia itu.

Dorling lalu menutup tulisannya dengan mengatakan kasus penyadapan Yudhoyono ini akan sangat mempermalukan Australia, namun negeri itu tak akan berhenti memata-matai Indonesia.

Antara.