Kamis, 29 Mei 2014

Panglima TNI Peringatkan Malaysia soal Tanjung Datuk

Panglima TNI Jenderal Moeldoko (photo:Kompas.com)
Panglima TNI Jenderal Moeldoko (photo:Kompas.com)

Panglima TNI Jenderal Moeldoko, menyatakan Pemerintah telah melakukan pertemuan dengan Malaysia membahas pembangunan menara suar di wilayah perairan Indonesia, di kawasan Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, perbatasan Kalimantan Barat, 28/05/2014.
Malaysia yang bertemu dengan perwakilan TNI, Menteri Luar Negeri, Mekopolhukam dan Menteri Pertahanan, sepakat menghentikan pembangunan menara suar di Tanjung Datuk. “Hasil pertemuan tim Indonesia dengan Malaysia, semua sepakat pembangunan menara suar dihentikan,” kata Jenderal Moeldoko di Mabes TNI, Jakarta.
Kedua negara juga sepakat tidak ada lagi kegiatan atau tindakan yang bisa memperkeruh situasi setelah proses pembangunan menara suar dihentikan. Selain itu akan melakukan verifikasi ulang untuk memastikan batas wilayah dari lokasi pembangunan menara tersebut, sebab masing-masing negara memiliki versi sendiri.
Menara Suar yang dibangun Malaysia di Tanjung Datuk, Kalbar (photo: tribunnews)
Menara Suar yang dibangun Malaysia di Tanjung Datuk, Kalbar (photo: tribunnews)

“Versi Indonesia dan Malaysia ada perbedaan. Kalau ini (Pembangunan Menara Suar Malaysia) berjalan, Indonesia kehilangan 143 km. Verifikasi akan dilakukan bulan depan,” katanya.
Jenderal Moeldoko menambahkan, belakangan masyarakat yang tinggal di perbatasan khususnya kawasan Tanjung Datuk resah, karena dilarang petugas keamanan negeri jiran untuk mencari ikan, bahkan kerap diusir. Padahal, para nelayan setempat berada di wilayah Perairan Indonesia. “Ada beberapa keluhan dari bupati Sambas (Kalimantan Barat), bahwa masyarakat nelayan sering diusir petugas Malaysia. Atas kondisi seperti itu, maka Panglima TNI akan memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap mayarakat kita di sana,” katanya.
Panglima TNI mengingatkan kepada aparat Malaysia agar jangan sampai ada lagi larangan terhadap nelayan setempat untuk mencari ikan di kawasan Tanjung Datuk. “Bahwa mereka tidak boleh diganggu oleh siapa pun untuk mencari nafkah. Malaysia tidak boleh lagi seenaknya mengusir masyarakat kita”‘ ujarnya.
image
TNI akan membangun pangkalan militer di kawasan Tanjung Datuk, dekat lokasi pembangunan menara suar oleh Malaysia, guna memperkuat pertahanan negara di wilayah perbatasan. “Pangkalan udara di sana 750 m, sudah kita diskusikan. Persoalan-persoalan Tanjung Datuk sering muncul karena tidak ada military base di sana. Perlu menyetujui pemda membangun pangkalan militer. Kalau itu yang terjadi harus menyiapkan lahan,” tutup Jenderal Moeldoko.
Tapal batas Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat (photo: tribunnews)
Tapal batas Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Barat (photo: tribunnews)

Tapas Batas
Di tempat terpisah, Pasukan Pengaman Perbatasan bersama Pasukan Pos TNI Angkatan Laut Temajuk, dan pasukan bantuan dari Kompi C Raider Yonif 641 Beruang Hitam, telah mengamankan patok 01 perbatasan Indonesia-Malaysia di Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.
image
Anggota Yonif 641 Raider memeriksa patok A54 yang merupakan penanda batas Indonesia-Malaysia di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalbar, Minggu (25/5/2014). Pasukan ini merupakan pasukan tambahan yang diperbantukan untuk Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia-Malaysia karena adanya gejolak keamanan di kawasan Tanjung Datuk, Temajuk, Sambas.
 

TNI AL Terima KCR 60

KRI Sampari, KCR 60 TNI AL (photo: republika.co.id)
KRI Sampari, KCR 60 TNI AL (photo: republika.co.id)

PT PAL meluncurkan Kapal Cepat Rudal / KCR 60 Meter kedua (KRI Tombak), bersamaan dengan serah terima KCR 60 pertama (KRI Sampari) kepada TNI-AL. Serah terima KCR berkapasitas 55 penumpang ini, merupakan bagian dari 3 pesanan tahap pertama  TNI AL.
Serah terima KCR 60 dipimpin langsung  Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, disaksikan KASAL Laksamana TNI Marsetio, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian Pertahanan. “Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengamankan wilayah kedaulatan laut Indonesia,” ujar Menteri Pertahanan di Dermaga Ujung PT PAL, Surabaya.
Selain memesan tiga KCR, Kementerian Pertahanan juga telah memesan 16 KCR 60 serta 16 buah KCR 40. Rencananya, seluruh pesanan KCR ini rampung dibangun pada tahun 2024.
KCR 60 (photo: ANTARA FOTO/Eric Ireng)
KCR 60 (photo: ANTARA FOTO/Eric Ireng)

Menteri Pertahanan mengatakan dengan kemampuan yang dimiliki KCR, alutsista TNI Angkatan Laut tak bisa disepelekan lagi. Apalagi masing-masing KCR dilengkapi dengan empat rudal seri C 705 dan 802 yang memiliki daya jelajah hingga 140 kilometer.
Jika kelak TNI AL memiliki 32 KCR, maka pertahanan laut sudah tidak lagi diragukan. “Kalau kita sudah lengkap 32 KCR dan masing-masing KCR berisi 4 rudal dengan daya jelajah 140 KM, kita pasti sangat digdaya di laut,” ujar Purnomo Yusgiantoro.
KCR 60 Meter KRI Sampari telah melalui serangkaian proses pengujian dan lolos dari tahap akhir Commodore Inspection, Selasa (27/5/2014). “Setelah peluncuran ini, KCR-60 kedua akan diserahterimakan pada Juli 2014, sedangkan KCR-60 ketiga (KRI Hayat) pada September 2014,” ujar Direktur Utama PAL Indonesia M Firmansyah Arifin 26/5/2014.
“Kami berencana mengikutkan KCR ini dalam pameran Asian Defence & Security (ADAS) 2014 di Filipina 16-18 Juli 2014. Kami berharap ke depan ada order KCR lagi,” ujar Dirut PT PAL.
Kapal patroli KCR-60 memiliki kemampuan melumpuhkan sasaran di atas permukaan laut maupun udara. Kapal ini dirancang untuk bisa dipasang senjata meriam hingga kaliber 57 mm di bagian depan kapal, dan pelucur rudal di belakang kapal.
KCR 60
KCR 60

Pengerjaan 3 KCR 60 senilai Rp 375 miliar ini, menggunakan bahan baku dalam negeri sebanyak 35 persen, sesuai regulasi pemerintah. Sedangkan 65 lainnya impor dari Eropa dan Korea Selatan. Menurut Firmansyah, komponen seperti persenjataan, navigasi dan sensor belum dapat diperoleh dari dalam negeri.
“Perlahan kami terus mengarah dalam penggunaan komponen dalam negeri. Namun beberapa komponen lain sudah ada di sini bahkan pengerjaannya asli karya anak bangsa,” tuturnya.
Hingga saat ini PAL Indonesia telah memproduksi 43 kapal patroli mulai berukuran 28 meter hingga 60 meter. Saat ini, PAL Indonesia tengah menyiapkan fasilitas pembangunan frigate dan kapal selam.

Spesifikasi KCR 60 :
  • Panjang keseluruhan (LOA) : 60 M
  • Panjang garis air (LWL) : 54.82 M
  • Lebar (B) : 8.10 M
  • Tinggi pada tengah kapal (T) : 4.85 M
  • Berat muatan penuh (Displacement) : 460 Ton
  • Kecepatan : berlayar 15 Knot, Jelajah 20 Knot dan max 28 Knot.
  • Dilengkapi persenjataan canggih Meriam dan Peluncur Rudal C705 dan 802
  • Jumlah penumpang 55 Orang-
  • Ketahanan berlayar 9 Hari
  • Mesin pendorong 2 x 2880 KW
JKGR. 

Rabu, 28 Mei 2014

Pemanasan Pesawat Tempur Sukhoi, F-5 dan F-16 Laksanakan Pengeboman di Lumajang

Pemanasan Latgab TNI, Sukhoi & F-16 latihan mengebom di Lumajang

Tiga jenis pesawat tempur jajaran Koopsau II, yang terdiri dari Sukhoi, F-5 Tiger dan F-16 Fighting Falcon berangkat dari Lanud Iswahjudi untuk melaksanakan penembakan dan pengeboman di Air Weapon Range (AWR) Pandan Wangi, Lumajang, Jawa Timur, dalam kegiatan manuver lapangan latihan antar satuan Koopsau II �Sikatan Daya� tahun 2014, Rabu (28/5/14).
 
Lanud Iswahjudi sebagai pangkalan aju dari ketiga jenis pesawat tempur tersebut, merupakan unsur tempur dalam latihan Sikatan Daya tahun 2014, mempunyai tugas menghancurkan sasaran-sasaran musuh yang disimulasikan berupa target-target yang dibuat di area latihan AWR Pandan Wangi, Lumajang.
 
Seperti apa yang disampaikan oleh Pangkoopsau II Marsekal Muda TNI Abdul Muis pada pembukaan latihan melalui video conference, bahwa Latihan Sikatan Daya 2014 merupakan latihan antar satuan jajaran Koopsau II mempunyai tujuan untuk menguji atau menyempurnakan Rencana Operasi dan kesiapan operasional Koopsau II beserta satuan jajarannya dalam sistem pencegahan, penangkalan dan penindakan terhadap segala bentuk ancaman yang mungkin terjadi di Wilayah NKRI khususnya Wilayah Koopsau II.
 
Latihan penghancuran sasaran tersebut juga sebagai ajang pemanasan bagi fighter-fighter TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan manuver lapangan dalam Latihan Gabungan (Latgab) TNI 2014, di Asembagus mendatang. 


117 Alutsista dari Komando Armada Timur Siap Beraksi di Latgab TNI

 

Komando Armada Timur (Koarmatim) menggelar apel pasukan dan alutsista menjelang Latgab TNI pada 1-5 Juni mendatang. Kendaraan amfibi, kapal tempur dan KRI disiapkan untuk bergabung dalam latihan tempur yang akan diadakan di kawasan Asembagus, Jawa Timur itu.

Unsur laut terbagi dalam 3 komando tugas yakni Komando Tugas Laut Gabungan (Kogaslagab), Komando Tugas Gabungan Amfibi (Kogasgabfib) dan Komando Tugas Pendaratan Administrasi (Kogasgabratmin).

Kogaslagab berisi kapal-kapal kombatan jenis perusak kawal rudal seperti KRI Ahmad Yani dan KRI Yos Sudarso. Sedangkan Kogasgabfib berisi kapal jenis landing platform dock seperti KRI Makassar, KRI Surabaya dan KRI Kerapu. Sementara Kogasgabratmin berisi kapal jenis landing ship tank seperti KRI Teluk Sampit, KRI Teluk Mandar dan KRI Teluk Penyu.


"Dari unsur laut total ada 33 KRI, 76 kendaraan siap tempur dan 8 pesawat," kata Dirlatgab Letjen Lodewijk F Paulus di Koarmatim, Surabaya, Rabu (28/5/2014).

Lodewijk meninjau satu per satu kesiapan pasukan angkatan laut tersebut. Alutsista yang digunakan pasukan ini rata-rata berumur tua. Tak sedikit peralatan seperti senjata laras panjang hingga kendaraan tank amfibi yang dibuat pada tahun 1960 an.

Namun meski sudah tua, menurut Lodewijk, alutsista tersebut masih layak digunakan. Peralatan tempur angkatan laut ini sudah diupgrade dengan teknologi baru dalam kemampuan menangkis serangan, radar dan GPS.


Salah satu alutsista terbaru adalah tank BMP 3F. Tank ini didatangkan dari Rusia pada tahun 2010 lalu. Tank berwarna hijau loreng tersebut berkapasitas 9 penumpang dan 3 orang awak.

"Tank ini bisa melakukan tembakan otomatis," kata Danguspurla Koarmatim Laksamana Pertama Aan Kurnia.

Lodewijk juga meninjau KRI Sultan Hasanuddin yang berlabuh di Koarmatim. KRI ini dilengkapi radar 3 dimensi yang bisa langsung berkoordinasi dengan udara.

"Kapal ini juga ada sistem link ke kapal lain sehingga bisa transfer data," ucap Aan.

Selain itu, kapal ini juga dilengkapi tanker anti rudal. Sehingga jika kapal diserang oleh musuh, bagian ruang informasi pusat tempur akan tetap aman. Ruangan tersebut juga dilengkapi GPS jumper.

"Ini self devence. Kalau ada rudal aksinya apa, jarak berapa ada informasinya," katanya.
 
MI. 

TNI AL akan Beli 15 Kapal Selam Baru

Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan mengatakan akan terus menambah jumlah kapal selam yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menambah kemampuan pertahanan laut yang dimiliki TNI AL.
“Saat ini kita kembangkan kapal selam dari Jerman untuk seri 209. Kita juga sedang bangun tiga kapal selam dari Korea,” kata Purnomo, di sela-sela serah terima Kapal Cepat Rudal (KCR) 60 Meter di dermaga Ujung PT PAL Surabaya, Rabu (28/5/2014).
Menurut Purnomo, untuk memenuhi batas minimal kekuatan laut, pemerintah akan membeli sebanyak 15-18 kapal selam baru. Selain Jerman, beberapa negara juga telah menawarkan kapal selam baru diantaranya dari Rusia, Prancis, serta Swedia.
Untuk Rusia, kapal selam yang ditawarkan adalah jenis Kilo Class dengan efek penangkal bebas yang cukup baik karena dilengkapi senjata seperti peluru kendali, torpedo, antiranjau, dan antipeluru kendali, serta rudal dengan daya jelajah hingga 300 kilo meter.
“Kita sudah tinjau dan kelihatannya yang dari Rusia ini tidak pas dengan medan yang kita miliki,” kata Purnomo. Karenannya, pemerintah saat ini masih mengandalkan pembuatan kapal selam dari Korea.
Untuk tiga kapal selam yang saat ini diproduksi galangan Korea, satu diantaranya dibangun dengan bekerjasama antara galangan Korea dan PT PAL dengan cara transfer teknologi.
“Kita lebih suka jika pemenuhan kapal selam ini diproduksi PT PAL karena ada kegiatan ekonomi yang menguntungkan bagi tenaga kerja dalam negeri,” kata Purnomo.
Di tempat yang sama Laksamana TNI Marsetio, Kepala Staf Angkatan Laut mengatakan saat ini TNI AL hanya memiliki dua kapal selam. Dia berharap, tiga kapal selam yang dibangun bekerjasama dengan Korea segera rampung sehingga bisa menambah kekuatan yang dimiliki TNI AL.
“Kita punya dua, sekarang bangun lagi tiga, dan nanti akan kita bangun lagi tiga sehingga kekuatan minimum sudah kita miliki,” kata Marsetio.


JKGR. 

Selasa, 27 Mei 2014

Ketika Hacker Lebih Menakutkan Ketimbang Teroris

Tidak hanya berbahaya bagi keamanan negara, tapi juga ekonomi dunia.

Ilustrasi hacker.



Masih ingat isu peretasan terhadap data kartu debit nasabah bank yang terjadi pertengahan Mei tahun ini? Sebanyak 1.204 kartu debit diduga digandakan dan sebanyak 6 ATM kemungkinan besar pernah dipasang skimmer.
Hacker berupaya menyusup ke sistem pengamanan kartu nasabah bank tersebut. Namun, bank bertindak cepat dengan melakukan pemblokiran ribuan kartu debit itu.
Aksi hacker tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di dunia. Survei terbaru menunjukkan bahwa warga Amerika pun takut terhadap hacker. Bahkan, hampir setengah responden dalam survei menganggap hacker lebih berbahaya dari teroris.
Banyak negara, termasuk Indonesia, menganggap kemampuan hacker yang dapat menyusup ke dalam sistem keamanan komputer merupakan aksi yang berbahaya bagi keamanan negara, bahkan ekonomi dunia. Peretasan ke sistem perbankan, pertahanan, dan keuangan negara merupakan ancaman yang serius.
Di Indonesia, aksi peretasan itu bukanlah yang pertama. Negara ini telah berkali-kali disusupi hacker. Terutama menargetkan institusi keuangan dan website pemerintah.  
Informasi penting perusahaan perbankan dan data nasabah berhasil dicuri, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap internet perbankan. Parahnya, kasus dilakukan oleh para hacker yang tidak berada di Indonesia, melainkan luar negeri.
Bahkan, masa yang telah lewat pernah menghadapkan Indonesia pada aksi penyadapan, mata-mata, hingga isu perang siber. April 2013, Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Nanan Sukarna mengatakan bahwa aksi peretasan di dunia maya bisa sangat membahayakan.
Sebab, ujar Nanan, jika yang diretas adalah perbankan, akan membahayakan perekonomian negara. Bahkan, kecanggihan teknologi saat ini telah mampu menghubungkan komputer dengan mesin-mesin perang yang bisa diretas dan dikendalikan sesuai dengan keinginan para hacker yang tidak bertanggung jawab.
Akhir tahun lalu, perusahaan monitoring internet Akamai menemukan fakta bahwa kejahatan internet di Indonesia meningkat dua kali lipat. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi pertama negara berpotensi menjadi target hacker, menggantikan Tiongkok.
Dari 175 negara yang diinvestigasi, Indonesia berkontribusi sebanyak 38 persen dari total sasaran trafik hacking di internet. Angka ini meningkat seiring dengan meningkatnya kecepatan internet di Indonesia. Namun, menurut David Belson dari Akamai Research, kecepatan internet tidak memiliki hubungan dengan potensi besar kejahatan internet yang mengancam Indonesia. “Aksi hacking lebih dikarenakan lemahnya sistem keamanan internet dan komputer di Indonesia,” ujar Belson kala itu.

Amerika Pun Takut Hacker
Ketakutan terhadap aksi hacker tidak hanya menjangkiti satu negara. Data terbaru dari Unysis lewat Annual Security Index menunjukkan aksi hacker yang meretas data kartu kredit dan informasi nasabah keuangan merupakan hal yang paling ditakuti oleh warga Amerika ketimbang aksi terorisme.
Lebih dari 1.000 orang dilibatkan dalam survei ini dan sebanyak 500 orang sangat mengkhawatirkan data keuangan mereka jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Angka ini meningkat dua kali lipat dibanding survei yang dilakukan tahun lalu.
Heartbleed Bug, virus Blackshades, peretasan sistem informasi eBay, dan lainnya merupakan tiga di antara banyaknya kasus hacking yang menghantui warga Amerika.
Akamai research menunjukkan bahwa aksi pencurian data kartu kredit nasabah atau penyalahgunaannya menjadi kekhawatiran sekitar 59 persen dari 1.000 responden, sedangkan aksi pencurian identitas pribadi cukup mengkhawatirkan sekitar 57 persen responden. Untuk urusan terorisme dan perang, hanya 47 persen responden yang merasa takut.
Jika data Akamai benar, AS yang memiliki teknologi jauh lebih mumpuni dibanding Indonesia dengan Silicon Valley-nya, tempat lahirnya Google, Microsoft, Yahoo, Apple, dan sederet perusahaan teknologi terkenal lainnya, ternyata memiliki kekhawatiran yang cukup besar terhadap aksi hacker.

Berujung Perang Siber
Yang dikatakan Komjen Nanan Sukarna saat itu ada benarnya. Hacker bisa melakukan apa pun dengan meretas komputer dan sistem informasi yang ditargetkan. Kelemahan sistem informasi dan keamanan internet perbankan di Indonesia maupun pemerintah memang menjadi PR tersendiri.
Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, mengungkapkan, semakin canggih produk-produk TI perbankan, semakin besar keamanan yang harus menjadi perhatian bank.
"Karena itu, bagaimana menyeimbangkan antara memberikan pelayanan dan keamanan. Apalagi pelaku kejahatan selalu mempelajari kelemahan sebuah sistem TI, dan mereka bergilir untuk memanfaatkannya. Itu tantangannya," ujar Sigit.
Data Bank Indonesia menunjukkan, tingkat kejahatan perbankan (fraud) cukup tinggi. Dua tahun lalu saja, lebih 1.000 kasus fraud yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah. Jenis fraud paling banyak adalah pencurian identitas dan card not present (tanpa menggunakan kartu). Jika berlanjut, bukan tidak mungkin ekonomi Indonesia akan goncang.
Apalagi keahlian para hacker tidak hanya terbatas pada meretas sistem keamanan perbankan, tapi juga sistem komputer pemerintah, mengambil informasi penting negara, memata-matai kebijakan pemerintah. Bahkan, yang paling menyeramkan adalah meretas komputer pertahanan suatu negara yang memiliki senjata penghancur massal dan mengadu domba antar negara, sehingga menyebabkan perang siber maupun perang di dunia nyata.
Untungnya, menurut penjelasan hacker Indonesia, Jim Geovedi dalam situsnya, belum pernah ada negara yang secara resmi mengumumkan perang siber. Menurut dia, jika mengikuti teori yang benar, ada beberapa hal yang harus ada dalam perang siber. Perang siber akan memakan korban, harus memiliki tujuan, dan bersifat politik.
“Perang siber akan menimbulkan korban jiwa. Dalam hal ini serangan terhadap sistem komputer yang sangat berbahaya dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa. Jika hanya menimbulkan kerugian material, sebuah aksi ekonomi pun bisa menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Oleh karena itu kerugian material belum bisa menjadi indikasi terjadinya sebuah perang siber,” tulis Jim Geovedi.

Pertahanan Indonesia
Dalam presentasi Vice Excecutive Chairman Dewan TIK Nasional (Detiknas), Prof. Zainal Hasibuan yang bertajuk Indonesia National Cyber Security Strategy: Security and Sovereignty in Indonesia Cyberspace, dikenali tiga dimensi yang merupakan bagian dari ancaman siber, yaitu virus komputer, worm, dan hacking.
Ancaman ini, menurut Profesor Zainal, berpotensi menghancurkan ekonomi dan membuat keamanan negara menjadi tidak stabil. Dipaparkannya, data dari Kementerian Kominfo pada April 2013 menunjukkan, selama 3 tahun terakhir, setidaknya ada 3,9 juta serangan mengarah ke siber Indonesia. Bahkan pada Januari hingga Oktober 2012, data ID-SIRTII mengungkapkan, website pemerintahan tergolong sebagai sasaran paling empuk.
Dijelaskan Profesor Zainal, setidaknya ada 8 tantangan dan halangan bagi keamanan siber nasional.
Pertama adalah tidak teritegrasinya visi keamanan siber. Selain itu, undang-undang dan aturan siber yang tidak lengkap, kurang sinerginya pemerintah dan organisasi keamanan siber nasional, dan lemahnya koordinasi antarlembaga.
Selanjutnya, tidak adanya standar dan mekanisme perlindungan infrastruktur ICT yang penting, tidak terintegrasinya aplikasi, data dan infrastruktur keamanan informasi, kuantitas dan kualitas SDM yang terbatas, dan kurangnya kesadaran akan keamanan informasi.
Untuk bertahan dari kemungkinan serangan-serangan siber, Indonesia telah bersiap dengan mendirikan beberapa organisasi pertahanan dunia maya dan membuat aturan hukum yang jelas terkait kejahatan dunia maya. ID-SIRTII salah satunya.
Lahir pada 2007 melalui Peraturan Menteri Kominfo No.26/PER/M.Kominfo/5/2007. ID-SIRTII, yang merupakan kepanjangan dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Organisasi ini merupakan benteng pertahanan Indonesia terhadap serangan dunia maya.
Tugasnya adalah memonitor dan mendeteksi ancaman jaringan internet di Indonesia, mengamankan data center Indonesia, berperan sebagai digital forensik untuk kepentingan hukum, penolong masyarakat terkait insiden internet yang siap siaga, edukator dan konsultan untuk simulasi dan sosialisasi untuk menghindari masyarakat dari kejahatan internet.
ID-SIRTII bisa dibilang sebagai benteng pertahanan pertama yang sifatnya nasional. Sementara itu, untuk perusahaan dan instansi harusnya memiliki benteng pertahanan sendiri.
Di negara luar, benteng pertahanan yang dimiliki masing-masing instansi/perusahaan bernama C-SIRT  (Computer Security Incident Response Team) dan CERT (Computer Emergency Response Team). Fungsinya hampir sama, menangani keamanan data sebuah lembaga yang lingkupnya lebih kecil dari ID-SIRTII. Selain itu juga ada GovCERT dan ID-CERT.
Sayangnya, ditulis Profesor Zainal, baik ID-SIRTII, GovCERT dan ID-CERT hanya bertindak mengurusi operasional dan teknis tanpa taktik dan strategi. Seperti halnya negara lain seperti Australia atau Inggris yang memiliki Office of Cyber Security (OCS) untuk urusan strategi dan Cyber Security Operations Center untuk level  taktik.
“Oleh karena itu perlu dibentuk juga National Cyber Security atau Organization of Indonesia National Cyber Security (I-NCS) di Indonesia,” tulis Prof. Zainal.
Kembali pada pertanyaan, jika Amerika sebagai negara adidaya saja takut dengan keberadaan hacker, bukankah Indonesia seharusnya merasa lebih takut dan bersiap diri menghadapi kemungkinan yang terburuk akibat tingkah hacker?

Produk Propelan Dahana akan Berubah Jadi Peluru di Pindad


PT Dahana (Persero) menyatakan, pembangunan pabrik propelan yang ditargetkan ground breaking pada Oktober 2014, ini akan disuplai kembali kepada PT Pindad (Persero), sebagai tahap finalisasi pembuatan amunisi atau peluru persejataan.

"Kita buat bahan bakunya, nanti kita serahkan ke Pindad, Pindad yang akan membuat produksinya," kata Direktur Utama PT Dahana, Harry Sampurno usai preskon pers di Balai Media Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Harry mengungkapkan, kebutuhan amunisi pertahanan di Indonesia sekitar 400 ton sampai 500 ron per tahunnya. Dengan adanya pabrik propelan pertama di Indonesia ini akan memenuhi kebutuhan amunisi persenjataan selama lima tahun ke depan.

Tidak hanya itu, mengenai komposisi kepemilikan saham pabrik propelan ini, Harry menyebutkan mayoritas kepemilikan dipegang oleh Indonesia, dalam hal ini PT Dahana (Persero).

"Kepemilikan tetap BUMN, karena kepemilikan saham asing tidak boleh lebih dari 49%," tambahnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Teknologi Industri Pertahanan (Dirtekindhan) Kemhan Brigjen TNI Zaelan Arifin mengungkapkan, selama ini Indonesia selalu melakukan impor propelan dari Belgia, sebagai bahan baku yang akan dimasukan kedalam casing peluru produksi Pindad.

"Propelane ini untuk isian, sehingga ke depan diharapkan bisa bekerjasama untuk mengisi casing yang dibuat oleh Pindad," tukas dia. 

Pabrik Propelan sebagai Kado TNI

 

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) baru saja menjadi saksi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama yang dilakukan oleh PT Dahana (Persero) dengan Eurenco dan Roxel yang berasal dari Prancis. Penandatanganan kerjasama ini mengenai pembangunan pabrik propelan di Subang, Jawa Barat.

Staf Ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, Silmy Karim mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan menargetkan ground breaking pembangunan pabrik propelan pertama pada Oktober 2014, atau sebelum HUT TNI.

"Diharapkan groundbreaking sebelum HUT TNI, ini sebagai kado, sebelum 5 Oktober," kata Silmy saat Konferensi pers di Balai Media, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Silmy menjelaskan, dalam kerjasama yang dilakukan Indonesia melalui PT Dahana (Persero) dengan dua perusahaan asal Francis, yakni Eurenco dan Roxel juga memberikan nilai-nilai strategis terhadap sistem pertahanan yang berbasis teknologi dari kedua negara tersebut.

"Ke depannya nilai strategis dari francis, banyak peluru kendali dari Francis, ada transfer teknologinya," tambahnya.

Tidak hanya itu, dengan kerjasama pembangunan pabrik propelan pertama di Indonesia ini juga membuktikan bahwa Indonesia sudah mulai menjajaki era kemandirian. Pasalnya, selama ini Indonesia 100 persen impor bahan baku amunisi atau propelan dari Belgia.

"Ini akan menjadi lokal konten, karena propelanenya kita produksi sendiri, kita memberikan pemahaman Indonesia itu memasuki era kemandirian, sudah selesai kita yang namanya membeli barang, kita membangun alat pertahanan bangun sendiri, kita menuju kesana dari sekarang, makanya kita mulai," tukas dia.
 
MI.