Berapa Biaya Flanker TNI AU untuk Sekali Terbang ?

 
Sukhoi SU-27/30 MKI Flanker

Dalam beberapa waktu terakhir TNI AU dipaksa melesatkan sepasang SU-30/27 untuk mencegat dan memaksa pesawat asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin mendarat. Berapa biaya yang dihabiskan untuk menggerakkan Flanker tersebut?

Biaya operasional Sukhoi SU-27/30 MKI Flanker sekali melakukan manuver di udara sekitar Rp100 juta untuk setiap unitnya dalam satu jam. Jika dua unit tinggal dikalikan dua dan dikalikan durasi operasinya berapa jam. Untuk pencegatan pesawat asing beberapa waktu terakhir, TNI AU harus menggelontorkan tidak kurang dari Rp400 juta untuk dua pesawat dalam satu kali operasi.

Pesawat Sukhoi SU-27/30 MKI Flankers tiga kali melakukan penyergapan dan melakukan pendaratan paksa (force down) pesawat asing yang masuk wilayah udara Indonesia tanpa izin. Kasus pendaratan paksa Gulfstream IV dengan No HZ-103 milik Saudi Arabian Airlines di Lanud Eltari, Kupang, adalah contoh terakhir.

Adapun, denda untuk pesawat asing yang melintas secara ilegal berdasarkan UU Penerbangan hanya Rp 60 juta. Karena itu, TNI AU merasa tekor kalau aturan yang ada tidak diubah. Belum lagi, prajurit TNI AU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Sehingga, hal itu selalu menyulitkan dalam menyelidiki motivasi pilot asing yang melanggar masuk wilayah NKRI.

Jika dihitung-hitung memang tidak sebanding antara biaya dan denda. Tetapi untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa tidak ada kata mahal. Berapapun harus kita bayar daripada kita dilecehkan negara lain.

 

JKGR. 

BIN Siap Rekrut 1.000 Anggota Baru

 

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso saat ini lembaganya masih menyiapkan perekrutan 1.000 anggota baru.

“Ya, ini masih dipersiapkan. Lembaga kita itu biayanya paling kecil. Sekarang kekuatan BIN 50 persen saja tidak ada. Makanya, 1000 anggota itu untuk menambal, terutama yang dalam negeri. Di luar negeri itu prioritas kedua bagi saya,” jelas Sutiyoso di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).


Lebih lanjut eks Ketum PKPI ini mengatakan, personil yang dibutuhkan dari berbagai kalangan seperti dari sipil, TNI, dan Kepolisian. Namun, karena TNI dan Kepolisian juga membutuhkan anggota intelijen untuk keperluan internal, maka ia akan lebih banyak menjaring anggota baru dari kalangan sipil.

“Tapi dengan standar, yang kita uji fisiknya harus bagus, lalu intelektualnya harus sarjana, lalu kesehatan dan lolos psikotes. Dan beberapa pertimbangan yang membuat dia cocok jadi Intelijen,” jelas politisi yang bisa disebut Bang Yos itu.

Pembukaan lowongan perekrutan anggota akan diumumkan akhir tahun ini. Prosesnya akan dimulai tahun depan karena anggaran perekrutan masuk ke dalam tahun anggaran tahun 2016.

Karena itu, tambahnya, pihaknya menggunakan semua sumber daya yang ada hingga ke BIN Daerah untuk pengamanan Pilkada serentak. 

 

JKGR. 

Pembentukan Raider Yonif 515/Ugra Tapha Yudha

 

Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito menutup latihan pembentukan Raider Yonif 515/Ugra Tapha Yudha, di Pantai Tamban, Kabupaten Malang. Penutupan latihan Prajurit dari Divisi Infanteri 2 Kostrad ini ditandai dengan penanggalan tanda peserta, pemasangan baret, penyematan tanda kualifikasi, penerimaan sertifikat dan pembacaan janji prajurit Raider.

Latihan pembentukan Raider yang dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari awal pembukaan sampai ditutup pada tanggal 30 Oktober 2015 prajurit Yonif 515/Ugra Tapha Yudha melalui tiga tahapan latihan mulai dari tahap basis, gunung hutan dan rawa laut. Para prajurit Raider Ksatria Pelindung Rakyat ini dibentuk dengan metode pembelajaran teori dan juga ditempa latihan fisik yang keras demi menunjang pelaksanaan aplikasi dilapangan nantinya.

Adapun materi yang dilaksanakan antara lain; demolisi, pertempuran kota, TPRAG, pertempuran jarak dekat, pengetahuan senjata ringan, materi operasi raid penghancuran dan pembebasan tawanan, mountaineering, operasi mobil udara, mahir menembak, renang militer taktis dan masih banyak pengetahuan lainya hingga ilmu medan yang kesemuanya itu harus dikuasai oleh prajurit Raider.

Dengan berakhirnya latihan Raider, maka Yonif 515/Ugra Tapha Yudha akan menyandang nama Batalyon Infanteri 515/Raider 2 Kostrad. Perubahan status sebagai satuan Raider berarti merupakan peningkatan kemampuan, sehingga siap ditugaskan sesuai kualifikasi Raider yang dimiliki.

Pada upacara tersebut turut hadir Danrem 083/BDJ, Danrindam V/Brawijaya, Asintel Kasdivif 2 Kostrad, Aspers Kasdivif 2 Kostrad, Aslog Kasdivif 2 Kostrad, Dandim 0818/ Kabupaten Malang, Kaporles Mojokerto dan para Muspika Kecamatan Sumber Manjing.

Pen-kostrad / poskotanews.com

Jelang Peluncuran Pesawat N-219

 






Inilah tampilan pesawat PT.DI N-219 jelang peluncurannya beberapa hari lagi ke publik. PT.DI menargetkan pesawat produksi dalam negeri ini akan diperkenalkan kepada publik pada bulan November 2015. Pada body pesawat ini juga ada logo Lapan, yang menunjukkan Lapan turut serta dalam pembangunan pesawat ini.

Kiriman dari: Rendra Regen Satu / JKGR.

800 Taruna TNI dan Polri Pendidikan Bersama di Akmil Magelang

 

Pendidikan Taruna Akademi TNI dan Akpol (Polri) merupakan pola pendidikan terpadu pertama yang dilaksanakan secara bersama setelah sekian lama pendidikan secara terpisah, TNI dan Polri bertekat melaksanakan pendidikan bersama di Lembaga Pendidikan Akmil Magelang. Demikian dikatakan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, Wakasau Marsda TNI Hadiyan Sumintaatmadja, pada penutupan Pendidikan Dasar (Diksar) Integritas Kemitraan Chandradimuka Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol) di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Senin (2/11/2015).



Latihan Diksar yang diikuti 800 Calon Prajurit dan Bhayangkara Taruna (Caprabhatar) Akademi TNI dan Akpol selama 3 bulan TMT 4 Agustus s.d 3 November di Resimen Chandradimuka Akademi Militer Magelang, terdiri dari 500 Calon Prajurit Taruna (462 Taruna Putra dan 38 Taruni Putri) dan 300 Calon Bhayangkara Taruna (250 Taruna Putra dan 50 Taruni Putri).



Peringkat terbaik Taruna Putra TNI diraih Redia Muh. Husain No. Ak. 2015.004, asal sekolah SMA TN MGL, sedangkan Taruni Putri TNI diraih Dewi Okta Pusparini No. Ak. 2015.254 asal sekolah SMA Negeri 1 Pati Jateng. Sementara itu, Taruna Putra Polri diraih M.Y. Harry Irmanto No. Ak. 2015.534, asal sekolah SMA X Averius I Palembang, sedangkan Taruni Putri Polri diraih Putri Sekar Tanjung, asal sekolah SMA N 1 Tarakan. Mulai tahun ini, Lembaga Pendidikan (Lemdik) memberikan PIN sebagai tanda kelulusan.



Latihan Diksar yang dilaksanakan di Akmil Magelang tersebut bertujuan untuk membentuk Calon Prajurit dan Bhayangakara Taruna Akademi TNI dan Akpol yang berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Tribrata dan Catur Prasetya, secara bersama membangun semangat integrasi, memiliki pengetahuan ketrampilan profesi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesemaptaan Jasmani. Sementara itu, sasaran dari Diksar ini meliputi bidang sikap dan perilaku, bidang pengetahuan, ketrampilan dan bidang jasmani.




Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti juga menekankan, junjung tinggi setiap norma yang berlaku termasuk tradisi Taruna yang positif dalam rangka membangun disiplin diri dan kebanggaan sebagai Taruna. Jaga kehormatan diri kalian masing-masing sebagai Calon Perwira TNI dan Perwira Polri, pedomani peraturan Taruna yang berlaku, cegah dan hindarkan diri dari perbuatan tercela yang tidak saja merugikan diri sendiri namun akan membawa nama baik institusi dan mengecewakan keluarga masing masing.

“Belajarlah menjadi pribadi yang mandiri, jangan selalu berkeluh kesah terhadap aktifitas pendidikan yang sudah diprogramkan, bangun sikap pantang menyerah karena para Cabhratar merupakan calon Garda terdepan dilingkungan TNI dan Polri. Selanjutnya selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mohon petunjuk dan bimbinganya dalam menjalankan pendidikan di Akademi sesuai matra masing-masing maupun di Akademi Kepolisian”, ujar Jenderal Pol Badrodin Haiti.



Mengakhiri sambutannya, Kapolri menyampaikan pesan kepada Capratar dan Cabhratar antara lain : pelihara ikatan bathin yang sudah terbentuk selama Diksar Integrasi Kemitraan ini ; serap ilmu dan pelajaran di lembaga pendidikan masing-masing dan tingkatkan diri para Calon untuk mampu menghadapi tantangan masa depan, dan berusahalah sungguh-sungguh untuk mewujudkan kompetensi daya saing Taruna yang tangguh dan handal, baik dibidang pengetahuan, mental, fisik maupun kesemaptaan jasmani. “Ikuti secara seksama setiap materi pembelajaran yang diberikan oleh Dosen, tenaga pendidik, instruktur dan pelatih baik didalam kelas maupun dilapangan, laksanakan semua kegiatan yang telah ditetapkan dengan senang hati dan penuh semangat”, pungkasnya.



Turut hadir pada acara tersebut Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Syafruddin, Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Agung Pramono, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Bambang Samoedro, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Nugroho P. Sumadi, Kapuspen TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman, para Aspers Angkatan, Danjen Akademi TNI Mayjen TNI Bayu Purwiyono, Pangdam IV/Dip Mayjen TNI Jaswandi dan Gubernur Akmil Mayjen TNI Hartomo.

Puspen TNI

Wisuda Prajurit dan Bhayangkara Akademi TNI dan Akpol

 

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menggelar Wisuda Prajurit dan Bhayangkara Akademi TNI dan Akpol sebanyak 800 orang, di Lapangan Upacara Sapta Marga Akmil Magelang, Jawa Tengah, Selasa (3/11/2015).



Wisuda Taruna dan Taruni tersebut berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/899/XI/2015 tentang pengangkatan prajurit Taruna/Taruni Akademi TNI Tahun Anggaran 2015, dan Keputusan Gubernur Akpol Nomor Kep/126/X/2015 tentang Kelulusan Diksar Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Akpol serta kenaikan pangkat dari Calon Bhayangkara Taruna menjadi Bhayangkara Dua Taruna Akpol Angkatan ke-50 tahun 2015.



Lebih lanjut Panglima TNI menyatakan bahwa, kawah Chandradimuka telah mampu merubah sikap dan perilaku dari masyarakat sipil menjadi sosok Taruna Taruni Akademi TNI dan Polri. Pendidikan Dasar Integrasi Kemitraan Akademi TNI dan Polri, pada hakekatnya merupakan pendidikan dasar keprajuritan dan menjadi dasar untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Selama tiga bulan para Taruna dan Taruni di didik dan digembleng dikawah Chandradimuka Lembah Tidar banyak suka duka yang dialami, semua itu merupakan bekal bagi Taruna dan Taruni.




Dalam kesempatan tersebut, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan apresiasi kepada seluruh Taruna Taruni Akademi TNI dan Polri karena disaat teman-temannya diluar menikmati berbagai kebebasan dan suka cita, namun tidak demikian dengan Taruna Taruni yang telah memilih jalan yang sulit tetapi dengan keteguhan hati dan niat suci bertekad menjadi Bhayangkari negara.



“Kalian rela melewati jalan yang curam dan berliku, karang yang terjal dan tajam serta penuh terpaan angin yang kencang. Disamping itu, orang tua dan saudara yang selalu dirindukan, dibutuhkan keberadaan dan perhatian para Taruna Taruni, namun memilih untuk berpisah jauh demi memenuhi dan menunaikan panggilan hati”, kata Panglima TNI.



Sebelum mengakhiri amanatnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan atensi antara lain, dalam melaksanakan pendidikan harus fokus terhadap arah dan tujuan ; lakukan dengan penuh kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi, tugasmu hanya belajar dan berlatih untuk memimpin ; lakukan semua latihan dengan hati do by heart disini bersama-sama sebagai rekan seperjuangan. “Kelak akan menjadi prajurit TNI maupun Polri maka pupuk kebersamaan, kedekatan, rasa senasib sepenanggungan dan pelihara komunikasi secara intensif mulai saat ini, selama penugasan nanti sampai akhir hayat”, pungkasnya.

Puspen TNI

BTS Sebagai Elemen Pengendali Drone, Mungkinkah?

Beberapa waktu lalu kami telah menurunkan artikel dengan judul “Super Drone TNI AD: Andalkan Tangki Bahan Bakar Cadangan dan Kendali via BTS,” dan dari beberapa komentar yang muncul dari pembaca menarik untuk dicermati, yakni terkait penggunaan menara BTS (Base Transceiver Station) seluler guna mendukung sistem kendali pada drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Apakah yang digunakan adalah jenis Open BTS yang di deploy oleh TNI? Ataukah memanfaatkan tebaran menara BTS operator seluler yang jika ditotal mencapai angka ratusan ribu.




Sebelum mengupas seputar peran BTS dalam kendali drone, perlu menjadi catatan, opsi penggunaan BTS dan menaranya sebagai elemen kendali drone dilatarbelakangi ‘lemahnya’ peran satelit yang dimiliki oleh suatu negara. Sebagai ilustrasi, Indonesia yang tak punya satelit buatan sendiri, bisa saja mengandalkan satelit buatan luar negeri, atau sewa satelit misalnya. Tapi jadi masalah krusial ada di kerawanan komunikasi data antara GCS (Ground Control Station) dan drone yang mengangkasa. Basis satelit yang mencomot teknologi luar negeri secara teori sangat mungkin dilakukan penyadapan, yang
pada akhirnya merugikan kepentingan strategis nasional.


GCS mobile untuk Wulung UAV.

Drone dan Satelit
Drone memerlukan satelit disebabkan akses komunikasi dari GCS ke drone berlangsung secara NLoS (None Line of Sight). Ini bisa dikarenakan jarak yang terlalu jauh, beyond the horizon, atau adanya obstacle berupa pegunungan dan gedung-gedung tinggi. Berkat pola NLoS-lah drone dapat dioperasikan sangat jauh dari titik operator di GCS. Seperti drone kombatan (UCAV) AS yang beroperasi di Afghanistan, operatornya justru berada di daratan AS. Nah, lawan dari NLoS adalah LoS (Line of Sight), artinya terjadi koneksi komunikasi langsung antara GSC dengan drone, umunnya ini dilakukan pada jarak pendek dan menengah (< 200 km) tanpa adanya obstacle.



Mengingat luasnya wilayah teritori NKRI dan amanah dari pemerintah untuk mengedepankan fungsi drone sebagai pengawas area perbatasan, maka gelar operasi drone harus dilhat berdasarkan kondisi geografis. Di Kalimantan yang kondisi geografisnya mendatar, operasional drone ideal dilakukan secara LoS. Peran UAV Wulung dan Aerostar di Skadron Udara 51 Lanud Supadio, Balikpapan, dapat dilangsungkan secara LoS untuk memantau wilayah perbatasan RI – Malaysia. Bahkan bila rencana TNI untuk menggelar drone di Pulau Natuna untuk operasi intai maritim, maka pola LoS masih sangat ideal.

Drone dan BTS
Di lain tempat, seperti di daratan Papua operasional drone lebih ideal menggunakan pola NLoS, mengingat kontur geografis yang banyak terdapat lembah dan pegunungan. Mengingat sampai saat ini kita belum mampu mengimplementasi satelit khusus untuk kebutuhan militer, penggunaan peran BTS sebagai alternatif ‘pengganti’ satelit sangat mungkin dilakukan.


Beragam opsi kendali drone.

TNI, khususnya Litbang TNI AD bekerjasama dengan Universitas Surya pada tahun 2014 telah melaksanakan pengembangan open BTS, yakni infrastruktur jaringan seluler yang dibuat secara mandiri untuk kebutuhan operasional dan internal TNI. Open BTS menjadi sebuah obsesi strategis, mengingat terbatasnya coverage jaringan komunikasi seluler operator komersial, terutama di wilayah pedalaman yang secara ekonomis tidak menguntungkan bagi operator seluler. Padahal dari sisi operasi, penempatan transmisi di pedalaman, terlebih di area perbatasan sudah menjadi kebutuhan taktis dan strategis. Pembangunan open BTS pun lebih menjamin sisi keamanan komunikasi.

Lantas muncul pertanyaan, apakah cukup menggunakan open BTS untuk kendali drone di wilayah seluas Papua? Jawabannya tentu relatif, bergantung pada misi yang dibebankan pada si drone itu. Open BTS versi minimal bisa digelar dengan kocek Rp15 – Rp20 juta dengan coverage 5 – 10 meteran. Bila ingin coverage lebih besar, tinggal upgrade power amplifier-nya. Sebagai ilustrasi, Untuk 100 watt, jarak jaungkau open BTS bisa hingga 5 km.



Semua kembali ke kesiapan dana pemerintah, penggelaran open BTS sebagai solusi end to end pasti butuh biaya yang tak sedikit. Perlu diperhatikan juga sumber tenaga open BTS, mengingat berlokasi di pedalaman, penggunaan energi terbarukan menjadi keharusan. Belum lagi urusan jaringan backhaul antara titik open BTS ke struktur jaringan diatas seperti BSC (Base Station Controller) dan MSC (Master Switching Control). Dari sisi operasi, perpindahan kendali pemancar agar terjadi seamless service antar BTS juga menjadi pekerjaan rumah, apalagi bila drone melaju diatas kecepatan 100 km per jam.

Agar kepak drone cukup luas dalam memonitor wilayah, pilihan combine open BTS dan BTS operator seluler bisa menjadi pilihan untuk menekan biaya deployment. Tapi mewujudkan itu pun tak mudah, Mohamad Dahsyat, Kepala Bidang Teknologi Hankam Matra Udara BPPT pernah mengatakan diperlukan setting khusus dan biaya besar. Pasalnya perlu penambahan perangkat pada tiap-tiap antena BTS, dan bukan berarti drone dikendalikan via akses SIM card.

Lepas dari daya gunanya, implementasi open BTS di Tanah Air masih menuai kontroversi, pasalnya open BTS beroperasi di frekuensi GSM yang BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensinya telah dikuasai operator seluler, yang pada sisi lain, operator seluler masih enggan membangun jaringan infrastruktur seluler di wilayah pedalaman yang nilai ekonomisnya kecil. (Haryo Adjie)

 

Indomil.