Ini Beda Bela Negara di RI Dengan Wajib Militer Korsel & Singapura

Gladi Resik TNI

Rencana Kementerian Pertahanan melatih 100 juta rakyat Indonesia untuk program Bela Negara jadi sorotan. Menhan Ryamizard Ryacudu menegaskan tidak meniru negara Singapura dan Korea Utara yang mewajibkan rakyatnya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.

Warga sipil yang mengikuti program ini akan dilatih selama sebulan. Lalu mereka mendapat kartu bela negara.

Ryamizard menegaskan, program Bela Negara bukanlah wajib militer. “Bela Negara salah satu bentuk disiplin pribadi yang akan membentuk disiplin kelompok, seterusnya disiplin nasional,” ujarnya.

“Tembak menembak itu nomor dua ratus. Hanya organisasi atau bangsa disiplin yang akan menjadi besar,” kata dia.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, Mayjen Hartind Asrin menambahkan, materi Bela Negara nantinya meliputi, pemahaman empat pilar negara, sistem pertahanan semesta dan pengenalan alutsista TNI. Juga ditambah lima nilai cinta tanah air, sadar bangsa, rela berkorban, dan pancasila sebagai dasar negara.

Untuk pelatihan fisik, kata Hartind, tidak terlalu dibebankan. “Fisik cuma baris berbaris saja. Rohaninya yang kita isi dengan jiwa nasionalisme,” tukas dia.

Dari sini terlihat perbedaan antara Bela Negara dan sistem wajib militer di sejumlah negara. Di Indonesia bela negara lebih ke mengenalkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Bukan dididik untuk menjadi kombatan dan masuk ke unit-unit militer selama masa wajib militer yang umumnya dua tahun.

Negara tetangga seperti Singapura mewajibkan penduduknya yang sudah berusia 18 tahun ikut wajib militer sejak tahun 1976. Selain warga negara Singapura, permanent resident juga wajib ikut wajib militer.

Di Korea Selatan, tanpa terkecuali semua pria terkena wajib militer. Sejumlah artis Korea Selatan pun tak bisa mengelak jika sudah menyangkut wajib militer. Hyun Bin, Rain, Heechul adalah beberapa di antaranya. Maklum negara ini memang selalu dalam kondisi darurat dengan tetangganya Korea Utara yang juga mewajibkan warganya ikut latihan kemiliteran.

Di Taiwan yang bersitegang dengan China, setiap lulusan SMA juga wajib ikut wajib militer selama dua tahun. Bagi yang mangkir, jangan harap bisa dapat kerjaan. Setiap perusahaan mewajibkan pelamar melampirkan surat keterangan sudah mengikuti wajib militer.

Begitu pula Israel. Tak hanya pria, pemerintah Israel juga mewajibkan wanita yang berusia 18 tahun dan sehat harus ikut wajib militer. Mereka pun dilatih dengan keras layaknya seorang tentara reguler. Sulit untuk mangkir dari wajib militer di Israel karena pemerintah mengawasi dengan ketat. (Merdeka)

Panglima OPM Bangun Puncak Jaya, Ini Persyaratan TNI

Panglima OPM Goliath Tabuni

Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen Hinsa Siburian meminta Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) wilayah Puncak Jaya untuk mengembalikan senjata rampasan dari prajurit TNI.

Hal tersebut kata Hinsa merupakan salah satu syarat untuk pembangunan wilayah Puncak Jaya yang diminta Panglima OPM Goliath Tabuni.

“Iya, pada saat HUT di Kabupaten Puncak Jaya, Gubernur Lukas Enembe didampingi Forkompimda Papua berdialog dengan kelompok TPN/OPM dari wilayah itu,” ungkap Hinsa Siburian ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Selasa (13/10/2015).

Dalam dialog tersebut, katanya, OPM wilayah Puncak Jaya meminta agar daerahnya ada sentuhan pembangunan dari pemerintah.

“Intinya, kelompok tersebut minta kepada Gubernur Lukas Enembe disaksikan Forkompimda Papua dan Puncak Jaya, agar daerah dibangun sejajar dengan daerah lainnya di Papua,”bebernya.

Menurutnya, ada sekitar 350 orang TPN/OPM dari wilayah Distrik Kalome, Yambi, Tinggineri dan Tingginambut yang berdialog dengan Gubernur Lukas Enembe di lapangan alun-alun Kota Mulia.

Pada momentum itu, kata dia, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw juga ada di tempat itu ketika pimpinan TPN/OPM dari masing-masing wilayah di Puncak Jaya menyerahkan surat aspirasi kepada Gubernur Lukas Enembe.

“Jadi selain permintaan secara lisan, mereka juga serahkan permintaan tertulis, yang pada dasarnya sama. Mereka meminta Pemerintah segera masuk membangun daerah itu,” katanya.

Dia melanjutkan, Gubernur Lukas Enembe saat itu langsung mengatakan bahwa baik pemerintah daerah dan pusat segera melakukan pembangunan yang dimaksud, asalkan tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan di wilayah itu.

“Termasuk Gubernur Lukas Enembe meminta agar kembalikan segera senjata milik TNI/POLRI yang dirampas. Dan pembangunan segera berjalan,”tutup jenderal bintang dua ini. (Okezone)

Indonesia Mau Beli SU-35, Malaysia 'Lawan' dengan F/A18 Super Hornet

F/A18 Super Hornet

TNI AU menegaskan rencana pembelian Sukhoi Su-35 dari Rusia akan terus berjalan. Pesawat jet tempur generasi 4+ itu akan menggantikan skadron F-5 Tiger yang sudah digrounded.

SU-35 termasuk pesawat yang diakui cukup ditakuti oleh pihak NATO. Manuver, persenjataan dan radar milik pesawat pemburu itu akan membuat TNI AU makin bergigi di Asia Tenggara.

Negeri jiran Malaysia pun ternyata sedang melirik pesawat tempur generasi 4++. Mereka berniat mengganti pesawat F-5 dan MiG-29 yang sudah belasan tahun digunakan. Sejak awal tahun lalu, Tentara Udara Diraja Malaysia sudah mulai mencari pengganti dua pesawat jet tersebut.

Syarat pesawat generasi 4+ bukan lagi generasi 4 menjadi hal yang sepertinya mutlak. Apalagi kalau Indonesia benar-benar mendatangkan SU-35.

Yang cukup gencar menawari Malaysia adalah pabrikan Boeing dengan F F/A18E/F Super Hornet. Pesawat super canggih ini kini menjadi salah satu andalan AU AS yang terbaru.

Februari lalu, Boeing sudah resmi menawarkan pesawat tempur Super Hornet pada Malaysia. Mereka mengklaim Super Hornet sudah teruji tujuh tahun berdinas di AU AS, dan memiliki 1,4 juta jam terbang. Pesawat itu juga teruji di medan perang.

Bos Boeing yang menggawangi penjualan F/A18E/F, Howard M Berry, menjelaskan pesawat ini juga ideal bagi Malaysia yang memiliki garis pantai yang panjang. Super Hornet akan memiliki superioritas di udara untuk misi patroli dan pengintaian.

“Kami siap untuk tetap terlibat. Ini merupakan penjualan yang penting bagi kami dan akan melakukan segala kemungkinan untuk memfasilitasi Malaysia,” kata Berry kepada kantor berita Malaysia Bernama.

Apalagi kini Malaysia sudah mengoperasikan delapan pesawat F/A-18D Hornet. Boeing mengklaim tak butuh banyak perubahan bagi pilot AU Malaysia untuk naik kelas ke F/A18E/F.

Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pun sudah menjajal terbang dengan pesawat berawak dua ini saat pameran Dirgantara di Langkawi.

Malaysia belum memutuskan. Namun pesawat pengganti MiG-29 dan F-5 ini diharapkan sudah datang tahun 2016 hingga 2020. Sejumlah negara pun menawarkan pesawatnya pada Malaysia. Seperti Dasault Rafale, Eurofighter Typhoon dan Saab JAS 39 Gripen D.

Persaingan jet tempur generasi 4+ agaknya akan ‘memanas’ di atas langit Asia Tenggara.(Merdeka)

PT LEN Garap Komunikasi Panser Anoa dan Rantis Komodo

 

Pindad menyepakati kerjasama dengan PT LEN Industri dalam kerjasama dan sinergi alat komunikasi Ranpur Anoa dan Rantis Komodo, 9/10/2015.

Silmy Karim, Direktur Utama PT Pindad dan Abraham Mose selaku Direktur Utama PT LEN Industri menandatangani Nota Kesepahaman ini dari masing-masing pihak. Penandatanganan ini dilakukan di sela-sela perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-24 PT LEN Industri yang juga dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, para Direktur BUMN, dan kepala dari beberapa institusi pemerintahan.

Silmy Karim mengatakan kerjasama ini merupakan salah satu usaha lain untuk mencapai cita-cita luhur industri pertahanan nasional. “Kerjasama ini adalah bentuk lain dari sinergi antar perusahaan BUMN dengan harapan mampu menciptakan kemandirian industri pertahanan nasional. Selain itu, kami ingin produk kendaraan khusus produksi Pindad didominasi dengan komponen-komponen dalam negeri agar kandungan lokalnya bertambah, sesuai dengan arahan pemerintah,” tuturnya.


Semangat kemandirian tersebut disambut baik Abraham Mose dalam kata sambutannya, yang menyatakan bahwa kemandirian teknologi sudah tertuang dalam nilai-nilai perusahaan yang dianut PT LEN.


Rantis Komodo Recon

“Kompetensi kita adalah berinovasi dalam menciptakan sistem maupun produk yang inovatif. Semangat itu tertera dalam corporate value dari PT LEN yaitu inovasi yang menciptakan kemandirian teknologi yang berdaya saing,” ujarnya.

Rini Soemarno juga menambahkan sinergi antar BUMN sangat diperlukan untuk membawa Indonesia selangkah lebih maju dari negara-negara lain. “BUMN harus berpikir besar. Saya harapkan BUMN bisa menjadi mesin penggerak dan Indonesia adalah bangsa besar dan bisa melakukan apa yang tidak bisa bangsa lain lakukan. Saya yakin BUMN bisa melebarkan sayapnya jika dapat terus berkembang serta dapat terus bersinergi secara mendalam dan terus-menerus dengan BUMN lainnya,” ujar Rini.

Diharapkan sinergi yang dilakukan PT Pindad dan PT LEN Industri ini dapat membawa industri pertahanan selangkah lagi menuju kemandirian yang dicita-citakan bersama.

BUMN.go.id

Prancis, Polandia dan Australia Ajak Pindad Kerjasama

 

Perusahaan multinasional Perancis, Thales Group, mengunjungi PT Pindad  pada 7 Oktober 2015. Kunjungan ini dipimpin oleh David Butler, selaku Director of the Leadership Practice Thales University dan bertujuan mengetahui beberapa hal mengenai peluang kerjasama yang dapat dijalin bersama PT Pindad.
Rombongan diterima Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Bisnis PT Pindad, Widjajanto. Dalam kata sambutannya, Widjajanto mengatakan  visi Pindad untuk menjadi perusahaan pertahanan terkemuka di Asia dapat tercapai lewat beberapa hal, salah satunya adalah kemitraan strategis.

“Saya ingin menekankan Pindad memiliki target untuk menjadi perusahaan terkemuka di Asia melalui kemitraan strategis. Saya yakin kunjungan Anda sekalian ke sini akan membawa kabar baik mengenai kemungkinan kerjasama.

Kami juga sedang melakukan diskusi intensif mengenai beberapa portofolio produk dari Thales,” ujar Widjajanto.

David Butler mengungkapkan beberapa aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Pindad dinilainya sesuai dengan hal-hal yang ingin dilakukan oleh Thales. “Kami mengunjungi beberapa perusahaan minggu ini dan ini adalah pertama kalinya kami mendengar keinginan suatu perusahaan (Pindad) untuk mengekspor produk-produknya.

Poin ini merupakan hal baik yang sejalan dengan apa yang Thales ingin lakukan,” ujar David.

Dalam sesi diskusi, Widjajanto mengatakan Pindad membutuhkan beberapa teknologi untuk menyempurnakan beberapa lini produk perusahaan, baik untuk produk pertahanan dan keamanan, produk industrial, maupun beberapa hal lain yang mendukung aktivitas bisnis perusahaan.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Pindad sebagai perusahaan BUMN memerlukan perencanaan yang solid dalam melakukan kemitraan strategis untuk terus membangun kapabilitas dan memperluas pasar, terutama ekspor.

Para anggota delegasi Thales Group mengunjungi beberapa fasilitas produksi untuk meninjau secara langsung proses produksi di Divisi Kendaraan Khusus dan Divisi Senjata. Semoga kunjungan ini dapat membuka gerbang kemitraan strategis agar kapabilitas Pindad menjadi lebih baik dan dapat mencapai visi perusahaan.>

Kunjungan Polish Armament Group

Delegasi Polandia yang mewakili Polska Grupa Zbrojenow (Polish Armament Group), juga mengunjungi PT Pindad. Delegasi yang dipimpin Thomas Mita sebagai President of the Board dari PGZ ini, diterima oleh Direktur Utama PT Pindad (Persero) Silmy Karim di Auditorium Gedung Direktorat bersama jajaran Direksi PT Pindad.



Thomas Mita, dalam kata sambutannya mengatakan jika PGZ merupakan perusahaan milik negara yang menjadi pemimpin pasar di industri pertahanan Polandia. Menurutnya, kunjungan ini merupakan salah satu kesempatan yang baik untuk mengenal Pindad secara lebih jauh.

“Ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengenal Pindad dan mengunjungi fasilitas produksinya secara langsung. Kami bisa mengetahui proses produksinya dengan baik,” tutur Thomas.

Ia pun mengatakan ingin sekali menjalin kerjasama dengan PT Pindad yang merupakan salah satu pelaku utama industri pertahanan nasional.

“Kami memiliki beberapa anak perusahaan yang bidang produksinya sejalan dengan Pindad. Kami harap setelah kunjungan kami hari ini dan kunjungan Pindad ke perusahaan kami nanti, kita bisa mencari celah untuk kerjasama yang saling menguntungkan,” tambahnya.

Silmy Karim mengatakan pihaknya sangat terbuka akan kerjasama dengan pihak manapun, asalkan ada beberapa nilai tambah yang akan didapatkan kedua belah pihak.

“Sejak hari pertama saya di Pindad, saya sangat terbuka akan kerjasama dengan beberapa perusahaan asing dunia. Salah satunya penandatanganan kerjasama dengan BAE System di London dua minggu lalu.

Jadi kami sangat terbuka,” tutur Silmy. Silmy menambahkan jika anggaran pertahanan Indonesia yang terus meningkat lima tahun terakhir membuat industri pertahanan nasional punya peluang untuk berkembang. “Anggaran pertahanan Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir ini membuat industri pertahanan Indonesia punya peluang besar untuk berkembang.

Saya akan lakukan sebisa saya dalam mencari peluang untuk kerjasama Pindad dan PGZ,” tutur Silmy. Rombongan delegasi Polandia kemudian mengunjungi beberapa fasilitas produksi PT Pindad  seperti Divisi Senjata dan Divisi Kendaraan Khusus untuk mengetahui proses produksi dan mencoba performa produk secara langsung.

Rombongan sempat mengendarai Panser Anoa 6×6 dan mencoba menembak dengan menggunakan senapan serbu SS2, pistol mitraliur PM-2, dan pistol Combat G2.

Studi Lapangan CDSS Australia

Sebagai bagian dari kegiatan Field Research Visit di Indonesia, Centre for Defense and Strategic Studies (CDSS) Australia mengunjungi PT Pindad  tanggal 2 Oktober 2015.



Dipimpin oleh Michelle Jones sebagai Senior Instructure CDSS Australia, rombongan diterima Direktur Teknologi dan Perkembangan Ade Bagdja di Auditorium Gedung Direktorat Kantor Pusat Pindad, Bandung.

Beberapa jajaran pimpinan dan staf terkait PT Pindad, turut hadir dalam acara ini. Kunjungan CDSS Australia ini merupakan yang kesekian kalinya setelah beberapa tahun sebelumnya, PT Pindad selalu menjadi salah satu perusahaan industri pertahanan yang dapat mewakili seluk beluk industri pertahanan Indonesia.

“Kami datang tahun lalu dan mendapatkan banyak cerita baik mengenai apa yang dikerjakan Pindad di sini. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kami untuk dapat melihat secara langsung kapabilitas yang dimiliki PT Pindad,” tutur Jones dalam kata sambutannya.

Ade Bagdja menyambut dengan gembira kunjungan dari CDSS Australia ini. Ia menyebut kunjungan ini sebagai kehormatan bagi Pindad yang masih dipercaya sebagai representatif industri pertahanan nasional.
Ia juga mengatakan bahwa Pindad sangat terbuka untuk memperlihatkan beberapa produk pertahanan dan keamanan, bahkan untuk diuji performanya secara langsung. “Rombongan CDSS nanti akan mengunjungi Divisi Kendaraan Khusus dan Divisi Senjata.

Di sana, Anda semua bisa mencoba performa beberapa produk pertahanan dan keamanan kami, baik kendaraan tempur Panser Anoa 6×6, kendaraan taktis 4×4 Komodo, maupun beberapa produk senjata dengan kaliber 5.56 mm, 7.62 mm, 9 mm, dan jika memungkinkan kaliber 12.7 mm,” tutur Ade.

Dua puluh tiga anggota rombongan CDSS yang terdiri dari anggota angkatan bersenjata dari berbagai negara tampak antusias ketika dibuka sesi diskusi yang meliputi berbagai macam topik seperti detail produk, proses penelitian dan pengembangan, serta strategi pengembangan produk yang dilakukan PT Pindad. Kunjungan hari itu ditutup dengan kunjungan ke beberapa fasilitas produksi untuk produk pertahanan dan keamanan dan mencoba performa produk secara langsung.

BUMN.go.id

Alokasi Belanja Alutsista Dalam Negeri Meningkat 100 Persen

 
Panser Badak PT Pindad

Kementerian Pertahanan meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan produksi industri strategis nasional.

Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran Rp 3 triliun untuk belanja alutsista produksi industri strategis nasional tahun 2016. Alokasi ini meningkat 100 persen dari belanja alutsista produk dalam negeri tahun 2015 yang berjumlah Rp 1,5 triliun.

Kementerian Pertahanan bertekad mengalokasikan 30 persen dari Rp 95,9 triliun anggaran pertahanan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016. Alokasi ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada 3 November 2014 yang berkomitmen penuh memotivasi dan memacu produksi alutsista dalam negeri.

Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah harus berani memasukkan anggaran bagi industri pertahanan, seperti PT Pindad atau PT PAL, untuk menaikkan omzet 30 persen hingga 40 persen per tahun. “Soal perencanaan pengadaan alutsista, kami lebih meningkatkan dan mendorong lagi alokasi untuk proyek-proyek industri dalam negeri.

Industri pertahanan nasional kita ada banyak, di luar PT. Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL yang sudah terkenal. Industri lain juga akan dilibatkan,” kata Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Muda M Syaugi seusai rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Kementerian Pertahanan merencanakan penyerapan produk dalam negeri dari tahun 2015 sampai 2019 dengan anggaran Rp 15 triliun.

“Kami sudah mengundang PT Pindad, PT PAL, dan PT DI, termasuk perusahaan-perusahaan dalam negeri lainnya untuk bersama-sama merencanakan pengadaan alutsista ke depan.” kata Syaugi.


Rantis Sherpa Pindad


Prioritas

Terkait dengan produk yang akan dipesan dan dibeli, Kementerian Pertahanan akan memprioritaskan pengadaan alutsista berupa amunisi peluru dan senjata dari industri nasional. “Artinya, ada peralatan yang mungkin belum bisa diproduksi, seperti alutsista-alutsista besar, sehingga kami memprioritaskan amunisi dan peluru dari perusahaan dalam negeri.

Intinya, kalau bisa kita beli dari dalam negeri, kita gunakan produk lokal,” kata Syaugi. Ke depan, kata Syaugi, akan ada koordinasi terpadu yang melibatkan industri pertahanan nasional, Kementerian Pertahanan, dan Tentara Nasional Indonesia sebagai pengguna produk alutsista.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Supiadin Aries Saputra, mengatakan, perencanaan yang terpadu antara Kementerian Pertahanan dan industri strategis nasional menjadi kunci untuk membangun kemandirian. Menurut dia, sudah tepat apabila perencanaan dilakukan untuk jangka waktu panjang, seperti perencanaan lima tahun yang dilakukan Kementerian Pertahanan.

“Dengan demikian, industri bisa tahu apa kebutuhan alutsista untuk jangka panjang. Mereka dapat melakukan riset, simulasi, dan mengembangkan produk sesuai kebutuhan. Tentunya harus ada kepastian dan jaminan pula bahwa Kementerian Pertahanan sebagai user akan benar-benar membeli produk yang sudah melalui riset dan simulasi bertahap ini,’ kata Supiadin.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi mengatakan, peningkatan penyerapan produk alutsista dalam negeri dapat membantu roda perekonomian yang tengah melemah. “Lebih bermanfaat jika kita bisa mengembalikan orientasi kebijakan pengadaan alutsista ke produksi dalam negeri, di samping mengandalkan alutsista impor,” kata Hendardi.

Kompas

Indonesia Akan Tambah 3 Skuadron Tempur

 
Su-35

Jakarta  – Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, menegaskan, kontrak pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-35BM buatan Rusia, masih memerlukan waktu dan proses pembiayaan ada di tangan Kementerian Keuangan dan Bappenas.

“Lihat waktu yang baik, dan saya sudah ke sana juga. Kenapa kami pilih itu? Pasti ada… ada… ada… yang kita perlukan,” katanya, kepada pers, di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, penandatangan kontrak pembelian Sukhoi Su-35BM yang diproyeksikan menggantikan F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14 TNI AU dikatakan terjadi pada September 2015 ini.

Dia juga katakan, proses pengadaan dan akuisisi Sukhoi Su-35BM itu memerlukan skema pembiayaan yang tidak sedikit dan mudah. “Ada di Kementerian Keuangan dan Bappenas,” katanya.

Saban mengakuisisi sistem persenjataan, amanat pasal 43 UU Nomor 16/2012 tentang Industri Pertahanan mengharuskan pengguna memakai produksi dalam negeri.

Akan halnya sistem persenjataan itu belum bisa dibuat di Indonesia maka pabrikan harus menyertakan proses produksi dengan industri persenjataan Indonesia dengan kewajiban transfer teknologi dan transfer pengetahuan.

Itu masih ditambah dengan imbal dagang, memberi kandungan domestik paling tidak 35 persen dari semua komponen dengan peningkatan 10 persen tiap lima tahun, dan offset paling tidak 85 persen.

Tentang skema transfer teknologi ini, Ryacudu menyatakan, “Paling tidak kalau ada kerusakan bisa kita perbaiki sendiri.”

Tender terbuka


Indonesia telah menetapkan garis besar pembangunan postur pertahanan nasionalnya yang dinyatakan dalam program Pembangunan Kekuatan Esensial Minimum (KEM/MEF), yang dibagi ke dalam tiga tahapan.

Skema waktunya KEM/MEF itu adalah: MEF I (2009-2014), MEF II (2015-2019), dan MEF III (2019-2024). Pengadaan Sukhoi Su-35BM ini ada dalam MEF II.

Pada akhir MEF III pada 2024 nanti, TNI AU akan berkekuatan 11 skuadron pesawat tempur dan delapan skuadron pesawat angkut serta tambahan beberapa skuadron helikopter.

Ini berarti akan ada tambahan tiga skuadron pesawat tempur baru.

Tentang proses pengadaan sistem persenjatan di lingkungan TNI AU pada MEF II (2019-2024) nanti itu, Ryacudu berujar, “Semua proses tender ini terbuka khan.”

“Tapi saya ingatkan, yang lama-lama, yang sudah karatan agar diganti, jangan mencengkeram terus,” kata dia, mengacu pada pihak-pihak yang selama ini sudah terlalu lama mencengkeram proses pengadaan sistem persenjataan di lingkungan TNI.

Dia tegaskan, “Saya tidak suka itu, kita bukan monopoli. Semuanya akan diundang, tender tidak lagi diikuti yang itu-itu saja pihak dan orangnya. Pasti dibuka lagi. Kalau orangnya itu-itu saja gak usah ditender saja.”

Terkait biaya operasi Sukhoi Su-35BM yang diketahui tinggi, sementara performansi ekonomi nasional sangat terpengaruh fluktuasi ekonomi global dan masa pemakaian pesawat tempur yang diharapkan bisa 25 tahun, dia berujar, “Kita harap nanti bisa membaik.”


ANTARA News