Setiap Hari Pesawat Malaysia Mata-matai Indonesia

Markas pertahanan udara TNI di Ambalat (Siti Ruqoyah)

Berbagai cara dilakukan negara tetangga untuk "mengintip"  Indonesia melalui perbatasan. Kondisi ini yang terjadi di wilayah tapal batas di kawasan sengketa, Ambalat.

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Tarakan, Letkol PNB, Tiopan Hutapea, mengatakan, dari Januari hingga Mei 2015, sudah ada sembilan pesawat sipil dan militer yang sengaja melintasi Ambalat melalui udara.

"Totalnya sudah ada sembilan pesawat yang masuk ke Indonesia tanpa izin, modusnya beragam. Ada yang sengaja melintas dengan alasan patroli dan ada juga yang melenceng dari jalur seharusnya dan dibelokan ke Ambalat," ujar Tiopan di Lanud Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis, 11 Juni 2015.

Tiopan menjelaskan, setelah melihat adanya pesawat asing tak dikenal itu, Dia langsung berkoordinasi dengan Mabes AU untuk tindakan selanjutnya. Satu hari kemudian, pesawat tempur milik Indonesia jenis Sukhoi dan F16 langsung berpatroli di kawasan sengketa itu.

Namun, lanjut Tio sapaan Tiopan, sehari tak dipatroli dengan pesawat tempur, pesawat asing milik negara tetangga kembali mengudara di Ambalat. Kurangnya pesawat intai di Tarakan menjadi salah satu hal yang membuat pihaknya tidak bisa bertindak cepat saat negara tetangga sudah mulai memasuki kawasan terlarang.

"Sekarang, pesawat tempur hanya ada di Madiun dan Makassar dan itu jauh dari Ambalat. Butuh 20-30 menit hingga sampai di lokasi tempat pesawat asing itu berada.

Kami tetap berkoordinasi dengan pimpinan untuk selanjutnya di stand by - kan pesawat intai di Tarakan agar lebih mudah menyergap musuh," kata Tiopan.

Tiopan menjelaskan, ada dua tindakan yang dilakukan jika pesawat asing masuk ke Indonesia. Pertama dengan mengirim surat melalui diplomatik dan kedua menghancurkan.

"Selama ini dengan cara diplomatik dinilai tidak ampuh, sebab akan diulang terus. Buktinya masih ada yang melintas dengan sengaja meski sudah tahu itu kawasan sengketa. Kan sama saja provokasi," jelas dia.

Cara kedua yakni penghancuran pesawat asing dengan pesawat intai bisa saja dilakukan dengan Sukhoi, tetapi lagi-lagi cara kedua ini belum bisa dilakukan mengingat tidak adanya pesawat di Tarakan yang bisa dengan cepat menghantam cara tersebut.

Penghancuran ini juga dilakukan melalui tahapan yang mulanya dengan pemberitahuan secara langsung ke pilot dan proses-proses lainnya. "Istilahnya ini cara terakhir," jelas dia.


Pesawat Malaysia Terobos Perbatasan

Radar di markas pertahanan udara TNI di perbatasan Malaysia.

Komandan Satuan Radar 225 Tarakan, Mayor Elektronik Suwarna Hasal, menjelaskan dalam pantauan radar milik TNI khusus wilayah perbatasan ini, dia yang memberitahu Danlanud jika ada pesawat asing masuk ke Indonesia.

"Dari data yang kami peroleh, kebanyakan memang pesawat Malaysia yang sering melanggar," ujar Suwarna.

Dia menambahkan, radar yang dimiliki Tarakan ini termasuk dalam golongan Kelas II, artinya kategori siaga sebab masih dalam pengawasan Ambalat.

 "Semua pesawat yang melintas itu masuk semua datany, termasuk Kode dan tujuannya.

Sembilan pesawat yang melanggar itu tujuannya tidak jelas, maka simbol dimonitor langsung berwarna merah artinya asing," jelas dia.

Dengan adanya simbol merah itu, langsung sampaikan secara real time ke markas pertahanan Makassar dan Mabes AU.

Radar buatan Inggris tahun 1990 ini masih dalam kondisi baik dan bisa menangkap sinyal sejauh 450 kilometer, VIVA.co.id berkesempatan melihat langsung radar Tarakan yang berada di sebuah bukit di kawasan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur.

Radar ini beroperasi selama 24 jam. Penjagaan ketat disiapkan untuk memantau aktivitas radar.

viva. 

Uji Coba Alat Komunikasi Tank Leopard

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengamati radio transmitter pada Tank Leopard yang dioperasikan teknisi asing bersama Prajurit TNI dalam uji coba di Pusat Pendidikan Kavaleri (PUSDIKKAV), Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/6/15).

Radio transmitter pada tank buatan Jerman tersebut juga digunakan pada sejumlah kesatuan TNI sebagai sistem radio modern yang dilengkapi pengirim gambar dan suara sebagai Main Battle System dan Tactical System untuk mengetahui posisi dan arah lawan serta merupakan alat komunikasi anti sadap.

Sindonews.com

Komando Operasi Khusus Gabungan TNI

 

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak selaku Inspektur Upacara pada peresmian pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (Koopssusgab TNI), di Silang Monas Jakarta Pusat, Senin (9/6/2015).

Panglima TNI dalam sambutannya mengatakan bahwa, fungsi pokok sebuah negara adalah menjaga kedaulatan negara dan melindungi seluruh rakyatnya dari ancaman, serta memelihara keteraturan dan stabilitas nasional, sebagai bagian dari kepentingan nasional. “Negara dipastikan akan berusaha untuk mengoptimalkan sumber daya dan militernya dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasional”, tegasnya.

“Hal tersebut akan terwujud dalam sistem pertahanan negara yang berorientasi pada capability based defence. Karena itu, negara perlu mengoptimalkan seluruh komponen sistem pertahanan negara, baik komponen utama maupun komponen cadangan”, kata Panglima TNI.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa dalam kaitan tersebut dan merujuk orientasi capability based defence, TNI senantiasa akan terus mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya, yang saat ini akan dilakukan dengan mengoptimalkan operasionalisasi pasukan-pasukan khusus di jajaran TNI, dalam rangka menghadapi kecenderungan perkembangan tantangan dan ancaman di era global saat ini.

Jenderal TNI Moeldoko juga mengatakan bahwa, Satuan Komando Operasi Khusus Gabungan TNI, akan mengintegrasikan operasionalisasi Kopassus, Kopaska, Denjaka dan Denbravo, menjadi kekuatan handal dalam format Koopssusgab TNI, sebagai pasukan standby force. “Kekuatan handal yang harus dibangun adalah keunggulan kemampuan individual dan satuan, dihadapkan kwalitas ancaman dan situasi di Darat, Laut dan Udara yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia”, ujarnya.

“Pembentukan Koopssusgab TNI adalah realisasi dari tanggung jawab TNI kepada negara dan pemerintah atas kesiapsiagaan TNI, dengan tingkat kecepatan tinggi terhadap tugas-tugas berderajat cepat dan segera”, tegas Jenderal TNI Moeldoko.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI memerintahkan kepada para Komandan Satuan Pasukan Khusus di jajaran TNI, agar menyusun doktrin penguatan soft power dan hard power Koopssusgab TNI. Penguatan soft power dimulai dengan membangun hubungan emosional, dalam menyamakan persepsi, membangun soliditas, solidaritas dan mengeliminasi ego sektoral, karena soft power ini sangat fundamental dalam membangun keunggulan kemampuan. Sedangkan, penguatan hard power dilakukan dengan melakukan analisis terhadap perkembangan kecenderungan tantangan dan perkembangan teknologi, sehingga akan diperoleh substansi penguatan kapasitas, keterampilan personel dan latihan yang realistik, serta logistik dan peralatan khusus yang dibutuhkan.

“Guna penguatan kemampuan analisis, laksanakan pembinaan dan latihan Sandhi Yudha, dengan membangun koordinasi, serta sinergitas praktis bersama Bais TNI dan satuan intelijen di jajaran TNI”, tutup Panglima TNI.

Sebelum meresmikan pembentukan Koopssusgab TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyaksikan Latihan Penanggulangan Anti Teror (Latgultor) yang dilaksanakan oleh Satuan Pasukan Khusus TNI, di Hotel Borobudur dan Gedung Dirjen Kekayaan Negara Jakarta Pusat.

Latihan tersebut mengambil tema: “Satuan Penanggulangan aksi Terorisme untuk melumpuhkan dan menghancurkan kelompok Teroris guna memelihara stabilitas keamanan di wilayah dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP)”, dengan melibatkan 478 personel terdiri dari: 180 personel Satpassus TNI dan 238 personel pendukung. Adapun personel Satpassus TNI terdiri dari: 47 personel Sat 81 Kopassus TNI AD, 35 personel Denjaka Marinir TNI AL, 32 personel Sat Bravo 90 Paskhas TNI AU, dan 66 personel Air Crew dari ketiga Angkatan. Sedangkan personel Pendukung latihan sejumlah 238 personel terdiri dari: 44 personel Staf Latihan, 57 personel Denmalat, 29 personel Komlek, 18 personel Protokol, 7 personel Bais TNI, 5 personel BNPT, 30 personel Pom TNI, 14 personel Polri, 52 personel Pemda DKI, 2 personel Pengendali Udara, dan 40 personel Security.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya, Menkopolhukam Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edy Purdijatno, Kapolri Jenderal Pol Drs. Badrodin Haiti, Kasum TNI Marsdya TNI Dede Rusamsi, Wakasal Laksdya TNI Widodo, S.E., M.Sc, Wakasau Marsdya TNI Bagus Puruhito, Irjen TNI Letjen Syafril Mahyudin, para Asisten Panglima TNI, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) Supiadin AS., serta Atase Pertahanan Australia, Malaysia, Tiongkok, India dan Brunei Darussalam. (Puspen TNI).

Autentikasi :
Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Czi Berlin G. S.Sos., M.M.

Manuver Sukhoi dalam Operasi Pengamanan Teror

 

Langit Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dipenuhi suara menderu-deru. Ratusan pasang mata tertuju ke arah atas sisi timur.

Suara itu berasal dari pesawat Sukhoi yang melintas rendah di kawasan tersebut, Selasa (9/6/2015). Tiga unit Sukhoi milik Satbravo ’90 Korphaskhas TNI AU ini melintas rendah dari arah utara. Saat tiba di sisi barat Hotel Borobudur, pesawat-pesawat ini berputar 360 derajat alas jungkir balik.

Pesawat itu tampak lihai meliuk-liuk di langit dalam formasi yang sama. Setelah berputar 2 kali, pesawat tersebut meninggalkan kawasan Lapangan Banteng.

Tepuk tangan membahana menyambut kesuksesan tim dalam bermanuver. Aksi tersebut merupakan pembukaan dari Latihan Penanggulangan Anti Teror (Latgultor) yang dilaksanakan oleh Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI.

Satuan tersebut terdiri dari Sat-81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL dan Satbravo ’90 Korphaskhas TNI AU. 478 Pasukan diterjunkan dalam latihan ini.

Berbagai alutsista dikerahkan dalam operasi teror yang diskenariokan terjadi di Hotel Borobudur. Seperti 12 helikopter yang terdiri dari 2 Heli MI-35 dan 6 Heli Bell TNI AD, 2 Heli Bell 412 TNI AL dan 2 Heli TNI AU SA-330 Puma dan NAS Superpuma.

Sedangkan material yang digunakan adalah 9 unit kendaraan taktis, 15 unit kendaraan administrasi, 8 unit motor, 3 unit bomb trailer, 3 unit Ran Explosive Ordnance Disposal (EOD), 1 unit kendaraan nuklir biologi kimia, ambulans, kendaraan polisi, damkar dan bus sasaran.

Materi latihan berupa teknik dan teknik alfitrasi darat, laut dan udara. Teknik menembak reaksi, teknik dan taktik pertempuran jarak dekat, teknik dan taktik perebutan cepat, teknik dan taktik pembebasan tawanan/sandera, teknik dan taktik ship boarding, teknik penjinakan bahan peledak, teknik eksfiltrasi, rubber duck operation dan masih banyak lainnya.

“Latihan ini dilakukan untuk mengantisipasi dan merespon kemungkinan terjadinya kontijensi anti teror yang mengancam kepentingan bangsa dan NKRI,” ujar narator di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Latihan ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno.

Detik.com

Panglima TNI : Yang Usik Kedaulatan Negara, Kita Sikat

Panglima TNI Jenderal Moeldoko meresmikan Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan di Lapangan Tembak, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2015). Kepada wartawan, Moeldoko menjelaskan pentingnya pembentukan pasukan khusus gabungan tersebut.

“Status mereka betul-betul siaga penuh setiap detik. Dalam hitungan detik bisa digerakkan. Kita mengenal terorisme dari berbagai sumbernya, Al Qaeda, dan yang terbaru, ISIS. Apa pun, sepanjang itu menyinggung kedaulatan negara, kita sikat! Enggak ada cerita,” kata Moeldoko.

Pasukan gabungan khusus tersebut akan ditempatkan di Sentul, Jawa Barat. Di sana, waktu-waktu mereka akan diisi oleh latihan dan penguatan indoktrinasi ketahanan nasional.

“Misalnya di Bali ada ancaman, dia langsung bisa bergerak. Kita proyeksikan di titik-titik rawan,” kata Moeldoko.

Ia menambahkan, kemampuan setiap personel di pasukan gabungan khusus itu di atas rata-rata kemampuan personel TNI biasa, bahkan anggota satuan khusus sekalipun. Hadirnya pasukan gabungan khusus ini diharapkan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Indonesia.

“Rakyat enggak usah takut lagi. TNI siap, Polri siap, kita akan korbankan segalanya bagi rakyat,” ujar Moeldoko.

Peresmian pembentukan pasukan gabungan khusus itu diawali dengan latihan penanggulangan teror di Hotel Borobudur dan Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Latihan tersebut mengambil tema “Satuan Penanggulangan Aksi Terorisme untuk Melumpuhkan dan Menghancurkan Kelompok Teroris Guna Memelihara Stabilitas Keamanan di Wilayah dalam Rangka Operasi Militer Selain Perang”.

Latihan melibatkan Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satuan Bravo 90 Korphaskas TNI AU dengan jumlah personel 478 orang. Satuan ini terdiri dari tiga matra di TNI, Polri, Badan Intelijen Strategis (Bais), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga petugas sekuriti.

Adapun alat utama sistem persenjataan yang digunakan meliputi 12 helikopter, 9 unit kendaraan taktis, 3 unit bomb trailer, 3 unit RAN explosive ordnance disposal, 9 unit ambulans, hingga 9 unit kendaraan pemadam kebakaran.

Materi latihan mencakup teknik dan taktik infiltrasi darat, laut dan udara, teknik menembak reaksi, teknik dan taktik pertempuran jarak dekat, teknik dan taktik perebutan cepat, teknik pembebasan tawanan atau sandera, teknik penjinakan bahan peledak, hingga prosedur evakuasi. Latihan ditujukan untuk mengantisipasi serta merespons teror di dalam negeri.

Kompas.com

Koopssusgab, Satuan Gabungan Elite TNI

  TNI memiliki Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) sebagai pasukan khusus anti teror. 90 Orang dipilih dengan spesifikasi khusus dipilih untuk menjadi anggota tim ini.

“Intinya 60 orang. Tapi bagian-bagiannya sehingga semua kekuatannya 90 orang. Posisinya standby di Sentul dengan status operasi,” kata Panglima TNI Moeldoko di Lapangan Banteng, Jl Lapangan Banteng, jakpus, Selasa (9/6/2015).

90 Orang tersebut dari orang-orang terbaik dari Kopassus, Denjaka AL dan Paskas AU. Pagi ini mereka menunjukkan aksi mereka menyelamatkan sandera teroris di Hotel Borobudur dan gedung Dirjen Kekayaan Negara Jakarta.

Mereka akan siaga di wilayah Sentul dengan berlatih dan belajar. Meski begitu, mereka berstatus operasi sehingga bisa setiap saat diterjunkan dalam proses penanggulangan anti teror.

“Mereka posisinya status operasi dalam hitungn detik bisa digerakkan,” ucapnya.

Peresmian satuan khusus ini dilakukan di lapangan silang Monas, Jakarta Pusat.

Detik.com

Sejak ’65, AURI Selalu Menjadi Anak Tiri

Rudal Krypton Kh-31 diusung Fighter Sukhoi Indonesia (photo: FB Jiwa Merah Putih)

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau), Marsekal (Purn) Chappy Hakim memprotes usulan sejumlah pihak yang mengesampingkan keberadaan kacer AU sebagai calon Panglima TNI. Kekesalan dan kekecewaan itu diungkapkan Chappy lewat akun Twitter miliknya.

Protes yang dilayangkan Chappy itu bukan tanpa alasan, sejak Indonesia merdeka, AU hampir tak pernah mendapat jatah Panglima. Kecuali di era SBY, di mana Marsekal (Purn) Djoko Suyanto menjadi satu-satunya mantan pilot yang ditunjuk presiden sebagai Panglima. Sedangkan kelasi dari TNI AL sudah dua kali.

Di tengah gonjang-ganjing siapa yang berhak menempati posisi Panglima TNI, Angkatan Udara pernah mengalami masa-masa yang sangat kelam. Kondisi ini berlangsung di era tahun 1960-an, justru di korps ini berada di puncak kejayaannya.

Pada tahun 1962, hubungan mesra dengan Blok Timur ditambah kebijakan konfrontasi yang dilancarkan Soekarno terhadap Belanda di Irian Barat dan Kalimantan membuat kekuatan Indonesia cukup diperhitungkan. Hampir seluruh peralatan perang tercanggih di masa itu dimiliki TNI, tak terkecuali Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), nama TNI AU saat itu.

AURI memiliki banyak pesawat canggih yang didatangkan dari China dan Rusia. Dari negeri Tirai Bambu, AURI menerima empat pesawat MiG-17 hasil lisensi Uni Soviet sebanyak 12 buah. Sedang dari negeri Beruang Merah mendapat segerombolan pesawat tempur MiG-15 UTI, MiG-17, MiG-19, dan MiG 21 serta pesawat pembom legendaris Tu-16 sebanyak 26 unit. Itu belum termasuk pesawat angkut militer serta helikopter dari negara-negara kiri lainnya.

Ketangguhan dan kejayaan itu berubah ketika Gerakan 30 September 1965 berlangsung. Kudeta yang dilakukan Letnan Kolonel Untung Syamsuri dengan menculik petinggi Angkatan Darat. Soeharto yang marah atas peristiwa itu mengebiri seluruh komponen yang dianggap pendukung Bung Karno dan komunis, tak terkecuali AURI yang saat itu dipimpin oleh Men/Pangau Marsekal Madya Omar Dhani.

Dalam ‘Fakta dan Rekayasa G 30S’ (Pambudi, 2011), Omar dituduh terlibat G30S karena ia berada di berada di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma pada 1 Oktober 1965. Saat itu, sebagian kompleks Halim berada di bawah wewenang Omar, dipinjamkan sebagai tempat pelatihan Pemuda Rakjat, organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mantan KASAU Marsekal Purn. Chappy Hakim

Sejak itu, AURI menjadi bulan-bulanan oleh personel TNI AD. Mereka menganggap rekannya di AURI adalah pengkhianat karena memilih mendukung G30S. Namun, tuduhan ini tak sepenuhnya benar. Maklumat yang dikeluarkan Omar ketika itu adalah untuk mendukung pemerintahan Soekarno, bukan G30S yang dilancarkan Letkol Untung dan anak buahnya.

Alasan lain Omar dituduh terlibat G 30S adalah karena ia mengeluarkan Perintah Harian pada 1 Oktober 1965, yang isinya bernada mendukung gerakan itu. Sebab lainnya adalah karena Omar juga menganjurkan Presiden Soekarno terbang ke Madiun saat Jakarta bergolak akibat G 30S. Madiun saat itu selalu diidentikkan dengan daerah ‘kiri’, mengingat revolusi yang gagal pada 1948.

“Mobil Laksda Aburachmat, mobil Letnan Udara Satu Wara Chusnul Chotimah dan lain-lain ditabrak oleh jip-jip RPKAD. Ibu-ibu, istri anggota AURI yang berbelanja di pasar di luar Halim diejek, juga pasukan karbol yang berdiri pinggir jalan dengan sikap sempurna dan memberi hormat pada iring-iringan jenazah para jenderal G30S, diludahi mukanya oleh pasukan AD yang berada di atas panser,” tulis Asvi Warman Adam dalam bukunya ‘Menguak misteri sejarah.

Karena tuduhan itu, Omar diadili dalam Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) dan divonis hukuman mati pada bulan Desember 1966. Namun setelah itu, bersama dengan Soebandrio, ia mendapat grasi yang dikeluarkan pada 2 Juni 1995.

Akhirnya, suami dari Sri Wuryanti ini dapat menghirup udara bebas pada 15 Agustus 1995. Omar Dhani bukanlah komunis, dia hanya pengagum Soekarno. Tapi saat itu, siapa pun yang mendukung Soekarno selalu diidentifikasi sebagai PKI.

Omar Dhani kini telah tiada. Namun, tindakannya pada masa-masa gelap 1965 ikut merembet ke AURI. Sudah menjadi rahasia umum, setelah tahun itu TNI AU selalu menjadi ‘anak tiri’ dari tiga matra TNI. Hal ini bisa dilihat oleh pengadaan alutsista TNI AU yang jauh tertinggal dari matra AD.

Namun masa-masa sulit TNI AU itu akhirnya berubah seiring bergulirnya reformasi. Sejak era Presiden KH Abdurrahman Wahid, Panglima TNI tidak lagi harus dari matra AD. Adalah Marsekal Djoko Suyanto yang pertama kali menjadi Panglima TNI dari AU pada 2006.

Merdeka.com